Antara Golput, Politik Uang dan Pemilih Muda

Oleh Muhammad Ihsan, Ketua FWJ Indonesia Korwil Depok

Golput atau golongan putih,  kerap diidentikkan dengan sikap apatis, cuek, atau tidak mau cawe-cawe dengan kondisi politik; kemudian memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.

Istilah golput mulai dikenal saat menjelang Pemilu 1971, digaungkan oleh sekelompok mahasiswa yang memprotes kondisi politik saat itu.

Kamis, 3 Juni 1971, sekelompok mahasiswa, pemuda dan pelajar berkumpul di Balai Budaja Djakarta di bilangan Menteng Jakarta Pusat. Mereka mendeklarasikan berdirinya “Golongan Putih” sebagai gerakan moral. Di antara tokoh-tokoh yang menjadi motor gerakan itu, seperti Adnan Buyung Nasution dan Arief Budiman, tulis Kompas, 5 Juni 1971.

“Kelompok ini merasa aspirasi politik mereka tidak terwakili oleh wadah politik formal waktu itu,” demikian dikutip dari buku Arief Budiman Tukang Kritik Profesional (2020).

Mereka menyeru orang-orang yang tidak mau memilih partai politik dan Golkar untuk menusuk bagian kosong yang berwarna putih di antara tanda gambar yang ada.

Bertahun-tahun setelah itu, Arief mengatakan, dirinya melahirkan gerakan golput karena Pemilu 1971 digelar tidak demokratis: pemerintah membatasi jumlah partai.

Sebetulnya istilah golput datang dari rekan Arief, Imam Waluyo yang ikut dalam gerakan itu. Golput aadalah sebuah pilihan dari warga negara yang telah masuk sebagai pemilih untuk tidak memilih atau ikut dalam pemilu. Mereka tidak menggunakan hak suara dalam pemilu.

Angka golput pada Pemilu 2019 termasuk yang terendah dibandingkan pemilu sebelumnya sejak 2004. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah masyarakat yang golput pada 2019 sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 persen dari total pemilih yang terdaftar. Sementara, pada 2014, jumlah golput sebanyak 58,61 juta orang atau 30,22 persen.

Pada Pemilu 2024, pemilih yang terdaftar didominasi oleh pemilih muda. Berdasarkan data KPU, terdapat 56,4 persen pemilih muda dapat pemilu 2024, yang artinya sudah melebihi setengah dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sayangnya, berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International (CSIS), sebanyak 11,8 persen responden memilih untuk golput.

Apa yang menyebabkan Golput?

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang memilih golput atau menjadi tidak bisa mencobolos, antara lain:

Apatis terhadap parpol dan politisi

Masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik menjadi salah satu faktor utama tingginya angka golput. Masyarakat dengan tipe seperti ini tidak lagi peduli dengan urusan politik, sikap ini kerap dilandasi dengan kekecewaan pada parpol dan plotisi yang kerap kali dianggap cuma menumbar janji manis menjelang pemilu lalu pergi meninggalkan rakyat pasca pemilu.

Ketidakpedulian serta ketidakpercayaan masyarakat tersebut muncul setelah mereka merasakan bahwa tidak ada dampak positif yang terjadi setelah pemilihan. Sementara, berita korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin serta wakil rakyat semakin meningkatkan apatis masyarakat terhadap para pejabat.

Tidak tahu adanya pemilu

Pemberitaan pemilu di media massa atau media sosial, ternyata tidak membuat semua orang mengetahui tanggal pasti diadakannya pemilu. Pada Pemilu 2019, hasil survei LSI yang diadakan sebulan sebelum hari pencoblosan menunjukkan mayoritas tidak mengetahui tanggal pasti diadakannya pemilu.

Dari 1.200 responden, 29,5 persen menyatakan tidak tahu bahwa April akan diadakan pemilu, sedangkan 24,2 persen yang bisa menjawab bulannya, tidak dapat menjawab tanggal pasti diadakannya pemilu.

Di masa penyelenggaraan pemilu, KPK turut berperan serta dalam menyosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas agar dapat memilih calon pemimpin yang berintegritas. Contohnya dengan menolak serangan fajar dan tidak memilih pemimpin maupun partai politik yang memberikannya.

Tidak terfasilitasi

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memberikan suara di hari pemilu. Sayangnya, keterbatasan yang dimiliki seringkali menghambat mereka dalam mencoblos. Misalnya tidak ada bantuan untuk pergi menuju ke lokasi TPS dan tidak tersedianya surat suara khusus bagi disabilitas.

Padahal, jumlah pemilih disabilitas pada 2019 saja mencapai 1,2 juta orang. Banyak disabilitas tidak bisa mencoblos karena masalah mobilitas. Selain itu, banyak juga TPS yang tidak ramah disabilitas karena harus melewati anak tangga sehingga sulit bagi pengguna kursi roda.

Menciptakan negara yang bersih dari korupsi bukan hanya tanggung jawab pemimpin saja, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan memilih pemimpin berintegritas yang antikorupsi, maka Indonesia bisa menjadi negara yang bersih dari berbagai jenis tindak pidana korupsi.

Politik Uang

Istilah politik uang dimaksudkan sebagai praktek pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu, maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan.

Salah satu musuh utama dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, baik nasional maupun lokal di Indonesia adalah praktek politik uang.

Politik uang sudah dimulai dari fase pertama pemilu yakni dalam proses penentuan calon kandidat.

Partai politik atau elit partai politik meminta sejumlah uang kepada calon kandidat untuk bisa dipilih sebagai kandidat resmi dan mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Pada kasus yang lain, kandidat memborong dukungan partai politik agar partai politik tidak mengajukan kandidat lain sebagai lawannya.

Akan tetapi, apa yang kerap disebut sebagai mahar politik tersebut, merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diungkap secara hukum karena rapinya permainan kotor partai politik.

Dengan politik uang, pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional, seperti rekam jejak, kinerja, program maupun janji kampanye karena memilih kandidat hanya karena pemberian uang belaka. Jenis politik uang ini yang secara umum diatur oleh UU, termasuk UU Pilkada.

Belajar dari pengalaman Pilkada sebelumnya, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu tampaknya akan tetap sulit untuk menghadapi hantu pemilu bernama politik uang. Meskipun regulasinya telah diperbaiki, dimana yang memberi uang dan yang menerima uang bisa dipidana, akan tetapi masalah pembuktian secara hukum akan merintangi proses penegakannya.

Pemilih Muda

KPU menyebut pemilih pada Pemilu 2024 yang berasal dari Generasi Z dan Milenial sebesar 52 persen.

Sesuai Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jumlah total pemilih di Pemilu 2024 adalah 204.807.222. dari jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan generasi dan umur. Untuk Pre Boomer atau pemilih dengan tahun lahir sebelum 1945 sebanyak 1,74 persen, baby boomer (1946 – 1964) sebanyak 13,73 persen, generasi X atau gen X (1965-1980) sebanyak 28,07 persen, generasi milenial (1981-1996) sebanyak 33,60 persen serta generasi Z (1997-2009) sebanyak 22,85 persen.

Dari prosentase pemilih berdasarkan generasi dan umur, pemilih pada Pemilu 2024 jelas didominasi oleh pemilih muda yakni yang berusia 17 – 40 tahun atau generasi Milenial dan generasi Z, dengan prosentase kurang lebih 52 persen dari total pemilih di Indonesia.

Angka tersebut membuat suara generasi muda diperebutkan para kontestan pemilu, tak terkecuali bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Besarnya proporsi pemilih muda membuat mereka bisa menjadi penentu kemenangan kontestan di Pemilu 2024.

Namun, sebagian generasi muda merasa hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara alih-alih dianggap sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial.

Dilansir Kompas pada Oktober 2023 lalu, Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Fuadil ’Ulum, menilai, menyebut elite politik selama ini belum sepenuhnya mewakili kepentingan generasi muda. Mereka belum berhasil menjawab kebutuhan generasi muda, terutama terkait lapangan kerja.

Menurut Fuadil, selama ini langkah elite politik cenderung pragmatis. ”Tokoh politik justru berlomba-lomba merias dirinya untuk mengambil perhatian generasi muda dengan memakai jaket bomber, mengendarai motor gede, atau joget di media sosial untuk menarik perhatian generasi muda. Tetapi, apakah itu bisa menjawab persoalan yang dihadapi generasi muda?” ujarnya.

Sementara Kezia Permata (25), karyawan swasta di Yogyakarta, mengungkapkan, banyak generasi muda yang skeptis atau tidak percaya dengan politik karena kerap menerima janji yang kemudian dilupakan elite politik. ”Ketika kampanye, tokoh politik memberikan janji yang kemudian tidak terealisasi. Itu bikin kecewa,” katanya.

Disinilah pentingnya untuk para politisi dan partai politik untuk tidak banyak mengumbar janji namun lebih banyak memberi bukti.

Dan pemuda juga harus berani mengambil peran dalam proses demokrasi ini dengan menentukan pilihan secara bijak dan lewat pertimbangan mendalam, apapun pilihannya! Bahkan jika memilih untuk tidak memilih!

Pemuda harus berani membusungkan dadanya dan berkata: “Ini Aku, Bukan Bapakku!

Pos terkait