Disperkimtaru Kota Medan Dinilai Lamban Tangani Pengaduan Masyarakat

KabarToday l Medan – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Cita Karya Dan Tata Ruang (Disperkimtaru) Kota Medan dinilai sangat lamban sikapi dan tangani Pengaduan Masyarakat.

Pasalnya, Surat Laporan yang di layangkan oleh salah satu Media Online ke Disperkimtaru ini, terkait adanya Pembangunan Gedung bangunan liar yang sedang berjalan pelaksanaan pembangunannya dan diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sudah satu Minggu lamanya, belum disikapi dan tangani oleh pihak berkompoten di Dinas bergengsi yang satu ini.

Sontak hal ini menjadi buah bibir ditengah – tengah masyarakat mempertanyakan, apa saja yang dikerjakan oleh aparat yang bernaung dibawah payung Disperkimtaru Kota Medan.

Sementara, jika menilik kinerja Dinas lainnya yang ada di bawah bendera Pemerintah Kota Medan, cukup hanya membutuhkan waktu 3 hari kerja, semua keluhan masyarakat sudah terjawab. Dimana, keluhan masyarakat tersebut ditanggapi dan disikapi secara profesional, akurat, cepat dan tetap. Demikian pula semua suku dinas lainnya yang ada di Kabupaten/Kota lainnya. Keluhan Masyarakat, di nomor satu kan disamping bentuk pelayanan – pelayanan lainnya.

Tapi berbeda dengan Disperkimtaru Kota Medan, sepertinya lebih mementingkan kerja santai dan lamban, tak peduli jika masyarakat harus menggerutu dan geleng kepala menahan kesal bercampur geram, melihat sikap dan cara kerja Dinas ternama di Kota Medan ini.

“Jika begini cara kerjanya, mau dibawa kemana Kota Medan ini. Sudah 1 Minggu Surat Masuk terkait pengaduan masyarakat, belum juga ditanggapi dan disikapi oleh Aparat berkompoten Di Dinas Perkimtaru Kota Medan. Seperti Kadis Perkimtaru Kota Medan, beserta Kabid – Kabidnya”, sebut salah seorang masyarakat yang tak mau namanya disebutkan dalam pemberitaan ini.

Padahal, sambungnya, Surat Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang masuk tersebut, adalah berkaitan dengan Kerugian PAD Kota Medan, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Rajudin Sagala dan pemberitaannya sudah viral diberitakan oleh beberapa Media Online.

“Jika begini, ada apa dengan Disperkimtaru Kota Medan. Ini masalah kerugian PAD Kita Medan akibat adanya bangunan liar yang diduga belum mengantongi izin terkait”, cetusnya.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada pihak berkompoten di Disperkimtaru Kota Medan, langkah Wartawan terhenti sampai di meja Loket informasi Kantor Dinas bergengsi ini.

“Mengenai Surat tersebut pak, dua – dua hari lagi Bapak Datang, Suratnya masih di Sekretariat”, jawab Penjaga Loket Informasi tersebut dengan nada enteng.

Saat dipertanyakan apakah, bisa bertemu dengan Kadis Perkimtaru, atau Kabid Tata Ruang, Penjaga loket tersebut, tidak menjawab.

Bukan hanya sekali, tapi sudah berkali – kali saat Wartawan mengunjungi dan ingin bertemu dengan Kadis Perkimtaru, atau Kabid Tata Ruang, langkah Wartawan selalu terhenti di Pos Loket Informasi tersebut.

Kondisi ini dinilai, sepertinya sengaja menghalang – halangi tugas Wartawan untuk mendapatkan Informasi. Sehingga, tugas Pers dalam menjalankan aktifitasnya sebagai sosial kontrol menjadi terhambat.

Hal ini dianggap telah melanggar dan mengangkangi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 BAB VIII Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Selain itu, oleh karena pembatasan tersebut, masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan seputar kinerja Disperkimtaru Kota Medan. Apalagi Surat Laporan atau Pengaduan yang dimasukan, hingga kini belum mendapat tanggapan.

Kondisi ini juga dinilai telah melanggar dan mengangkangi UU Keterbukaan Informasi Publik. Karena setiap aktifitas umum, baik Bisnis, mau pun bentuk – bentuk pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat luas, seharusnya dipublikasikan dengan terbuka dan transfaran, agar diketahui masyarakat, bukan ditutupi. (Okta)

Pos terkait