<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabar Today</title>
	<atom:link href="https://kabartoday.co.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<description>Tegas dan Lugas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2026 01:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://kabartoday.co.id/go/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo.jpg</url>
	<title>Kabar Today</title>
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Orang Kuat Dibalik Tambang Emas Ilegal Gunung Pongkor</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/orang-kuat-dibalik-tambang-emas-ilegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 01:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Ilegal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104392</guid>

					<description><![CDATA[Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BOGOR</strong> &#8211; Maraknya fenomena Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan di area penambangan emas yang lokasinya masuk ke PT. Antam TBK UBPE Pongkor.</p>
<p>Hal tersebut merambah ke area PT. Antam yang notabene merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi pada kenyataannya banyak &#8220;pemain&#8221; atau yang biasa disebut &#8220;Gurandil&#8221; melakukan penambangan di area tersebut.</p>
<p>Pantauan tim investigasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Kab Bogor menjelaskan indikasi pencurian tambang emas sudah terjadi berlangsung lama. Bahkan pengakuan dari berbagai narasumber yang ditemui mengatakan adanya para &#8220;pemain&#8221; besar yang bermain di area PT. Antam di Level 701.</p>
<p>Menurutnya kisaran 10 lobang tambang ilegal emas sudah ditutup dan di Police Line Polda Jawa Barat sejak bulan Juli 2026, namun masih saja ada yang buka hingga sekarang. Berdasarkan keterangan sumber, bos haji PDR masih kuat beroperasi dan berproduksi meski sudah di police line.</p>
<p>&#8220;Iya mas, dia dikenal pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT. Antam. Bahkan ada indikasi kuat dia juga mengkoordinir para penambang yang akan masuk ke Level 701 PT. Antam melalui lobang tikus di wilayah blok Cikuya Pabangbon Desa Malasari dan tentu dengan nominal angka yang fantastis. &#8220;Beber sumber warga Kecamatan Nanggung, Bogor pada Kamis (12/11/2026).</p>
<p>Berdasarkan ulasan narasumber, bos besar Haji PDR sendiri diduga berlindung kepada salah seorang oknum &#8220;Bintang&#8221; di Baju Coklat Provinsi Jawa Barat yang merupakan orang nomor 2 di tubuh institusi Polri Provinsi Jawa Barat.</p>
<p>Bahkan ketika tim FWJ Indonesia datang ke lokasi tambang emas ilegal yang dimaksud, telah ditemukan lobang milik bos besar Haji PDR masih beroperasi dan berproduksi meskipun diarea lobang tambang terbentang Police Line, sehingga patut dipertanyakan adanya interpensi oknum APH atas tindakan melanggar hukum.</p>
<p>Sementara, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyebut prilaku para oknum APH maupun penyelengara tambang ilegal sudah tidak lagi melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>&#8220;Miris melihatnya, mereka-mereka itu seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi Negara tanpa prosedural yang berlaku. Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal dan para pembacking. &#8220;Jelas Opan dalam keterangan pers nya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).</p>
<p>Opan menilai persoalan itu bukan persoalan lokal, akan tetapi menjadi persoalan Nasional. Menurutnya maling Negara harus disikat habis, terlebih ada dugaan kuat yang beckingi dari seorang perwira tinggi di Polda Jabar.</p>
<p>&#8220;Pembackup sebaiknya sadar dan kembalikan hak Negara. Gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori institusi. Terlebih saat ini Polri sedang di sorot dan publik menunggu ketegasan sikap Kapolri Jenderal Pol Suyudi. &#8220;Tegasnya.</p>
<p>Opan juga mengingatkan PT. Antam TBK UBPE Pongkor sebagai pemegang hak kuasa pertambangan di wilayah tersebut diharapkan dapat membersihkan dirinya dari para oknum pegawai yang &#8220;bermain&#8221; dengan Penambang Emas Tanpa Ijin yang masuk ke wilayah eksplorasi Level 701.</p>
<p>&#8220;Ingat, Negara harus hadir sesuai dengan UUD&#8217;45 bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh Negara demi kepentingan rakyat dan bukan dinikmati oleh segelintir orang. &#8220;Ucap Opan.</p>
<p>Dalam konteks ini, Opan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) dengan sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).[]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_329,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794661562/IMG-20261114-WA0018/IMG-20261114-WA0018.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sandiaga Uno Tantang Wisudawan Paramadina: Jangan Hanya Jadi Pencari Kerja, Jadilah Pencipta Peluang</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/sandiaga-uno-tantang-wisudawan-paramadina-jangan-hanya-jadi-pencari-kerja-jadilah-pencipta-peluang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 12:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dunia Kampus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104387</guid>

					<description><![CDATA[Sandiaga mengingatkan bahwa realitas ketenagakerjaan saat ini tidak sederhana.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif menuntut lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah dan kemampuan akademik. Integritas, inovasi, kemampuan beradaptasi, serta keberanian membangun peluang menjadi bekal penting untuk menghadapi perubahan zaman.</p>
<p>Pesan tersebut disampaikan Dr. Sandiaga Salahuddin Uno saat menjadi orator ilmiah dalam Wisuda ke-45 Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).</p>
<p>Di hadapan para wisudawan, Sandiaga mengingatkan bahwa realitas ketenagakerjaan saat ini tidak sederhana. Persaingan mendapatkan pekerjaan semakin menantang, sementara kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia usaha maupun industri masih menjadi persoalan.</p>
<p>“Apakah mencari kerja sekarang gampang atau susah? Susah atau susah banget?” ujar Sandiaga, menggambarkan situasi yang harus dihadapi generasi muda ketika memasuki dunia profesional.</p>
<p>Ia menyoroti sejumlah tantangan ketenagakerjaan nasional, mulai dari pengangguran, risiko terjebak dalam kelompok pendapatan menengah (middle-income trap), hingga belum optimalnya penyerapan potensi anak muda.</p>
<p>Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah missing potential, yakni potensi generasi muda yang belum sepenuhnya terserap dalam kegiatan produktif.</p>
<p>“Hampir 20% dari anak-anak muda kita itu berada dalam kategori NEET. Tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan,” ungkapnya.</p>
<p>Menurut Sandiaga, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Generasi muda tidak cukup hanya menunggu tersedianya lapangan pekerjaan, tetapi perlu mengambil peran dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat.</p>
<h3>Gelar Akademik Harus Menghasilkan Manfaat</h3>
<p>Sandiaga mengingatkan para lulusan bahwa keberhasilan pendidikan tidak semestinya berhenti pada pencapaian gelar akademik, jabatan, atau penghasilan.</p>
<p>Lebih dari itu, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama kuliah harus diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.</p>
<p>“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Betul atau betul?” ujarnya.</p>
<p>Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa alumni perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial setelah menyelesaikan pendidikan. Gelar akademik bukan garis akhir, melainkan awal perjalanan untuk mengimplementasikan pengetahuan, menjaga nilai-nilai moral, dan memberikan manfaat bagi sesama.</p>
<h4>Integritas Tidak Boleh Kalah oleh Kompetensi</h4>
<p>Dalam orasi ilmiahnya, Sandiaga juga menempatkan integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan dan profesionalisme.</p>
<p>“Integritas adalah landasan dari kepemimpinan. Tidak ada pemimpin yang mumpuni kalau integritas tidak diperbaiki,” tegasnya.</p>
<p>Ia menekankan bahwa kemampuan akademik, kecerdasan intelektual, dan keahlian profesional harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat.<br />
Prinsip Character Over Competence menjadi pengingat bahwa kompetensi tinggi tidak akan cukup apabila tidak disertai kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, dan komitmen terhadap nilai moral.</p>
<p>Sandiaga juga mendorong para lulusan membangun pola pikir inovatif dalam menghadapi persoalan.</p>
<p>“Mindset inovatif diperlukan untuk menghadapi tantangan dan mencari solusi, bukan sekadar mengeluh,” katanya.</p>
<p>Dengan pola pikir tersebut, setiap persoalan diharapkan dapat menjadi ruang untuk mencari terobosan, memperbaiki keadaan, dan menciptakan nilai tambah.</p>
<h5>Entrepreneurial Mindset: Bukan Sekadar Membangun Bisnis</h5>
<p>Memasuki dunia industri, Sandiaga menilai para wisudawan perlu memiliki entrepreneurial mindset atau pola pikir kewirausahaan.</p>
<p>Menurutnya, kewirausahaan bukan hanya keterampilan bagi seseorang yang ingin mendirikan perusahaan atau menjalankan bisnis. Pola pikir tersebut juga dibutuhkan oleh pekerja profesional, aparatur, maupun individu yang berkarier di berbagai organisasi.<br />
“Entrepreneurship is not a profession, tapi entrepreneurship is a mindset. Sebuah pola pikir,” ujarnya.</p>
<p>Pola pikir kewirausahaan mendorong seseorang untuk lebih proaktif, mampu membaca peluang, berani mengambil inisiatif, serta berorientasi pada penyelesaian masalah.</p>
<p>Sandiaga berharap para lulusan tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja (job seeker), tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja (job creator) dan penggerak inovasi.</p>
<p>“Mindset seorang pemenang adalah mindset inovasi,” katanya.</p>
<p>Ia menambahkan, generasi muda harus mampu menghadirkan solusi melalui penciptaan kesempatan kerja, bukan sekadar menunggu peluang yang tersedia.</p>
<p>“Bukan menambah masalah dengan mencari pekerjaan, tapi kita memberikan solusi dengan mendorong terciptanya lapangan kerja,” tambahnya.<br />
4AS dan 3SI sebagai Bekal Menghadapi Perubahan</p>
<p>Menutup orasi ilmiahnya, Sandiaga menitipkan pesan tentang pentingnya kerja keras dan kemampuan menghadapi perubahan melalui semangat 4AS dan nilai 3SI.<br />
Konsep 4AS yang disampaikannya menekankan kerja keras secara konsisten, sementara 3SI mencakup inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.</p>
<p>Kerja keras menjadi modal untuk menghadapi persaingan. Inovasi diperlukan untuk melahirkan gagasan dan solusi baru. Adaptasi membantu seseorang merespons perubahan, sedangkan kolaborasi membuka ruang untuk membangun kekuatan bersama.</p>
<p>Ketiga nilai tersebut dinilai penting bagi generasi muda agar tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga berkembang dan menciptakan peluang di tengah dinamika dunia kerja.</p>
<p><strong>Paramadina Dorong Lulusan Menjadi Generasi Berdampak</strong></p>
<p>Melalui Wisuda ke-45, Universitas Paramadina kembali menegaskan komitmennya dalam melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, sekaligus menjunjung tinggi integritas, kepedulian sosial, serta jiwa kepemimpinan.</p>
<p>Pesan Sandiaga menjadi refleksi bahwa keberhasilan seorang sarjana tidak semata-mata ditentukan oleh posisi pekerjaan, besarnya penghasilan, atau pencapaian karier.</p>
<p>Ukuran keberhasilan juga terletak pada kemampuan menjaga integritas, menghadirkan inovasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.</p>
<p>Wisuda bukanlah akhir dari proses belajar. Sebaliknya, momentum tersebut menjadi awal perjalanan baru bagi para alumni untuk membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, karakter, dan semangat kewirausahaan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.<br />
Red</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_600,h_400,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794141758/IMG-20261108-WA0020/IMG-20261108-WA0020.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desak Usut Penyadapan, Ribuan Massa Padati Aksi Rakyat Bela Indonesia</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/desak-usut-penyadapan-ribuan-massa-padati-aksi-rakyat-bela-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Aksi Rakyat Bela Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104377</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Hijau Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (8/11/2026). Aksi yang dihadiri sejumlah...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Hijau Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (8/11/2026). Aksi yang dihadiri sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tersebut menyuarakan lima tuntutan, mulai dari pengusutan dugaan penyadapan ilegal hingga perlawanan terhadap praktik oligarki yang dinilai mengancam kedaulatan negara.</p>
<p>Pembina AQL Islamic Center sekaligus Ketua Aksi Rakyat Bela Indonesia, KH Bachtiar Nasir (UBN), menyampaikan lima tuntutan tersebut dalam orasinya di hadapan massa. UBN menegaskan pentingnya persatuan rakyat untuk menjaga kedaulatan Indonesia sekaligus mendesak pemerintah menegakkan hukum secara konsisten.</p>
<p>&#8220;Beneran merdeka? Harus merdeka! Allahu Akbar!&#8221; seru UBN mengawali orasinya.</p>
<p>UBN mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui keberanian menjaga keselamatan negara dan menentang penyalahgunaan kekuasaan. Dia menilai situasi kebangsaan saat ini memerlukan kepedulian dan keterlibatan masyarakat.</p>
<p>&#8220;Insya Allah takbir kita semua dan pekik kemerdekaan hari ini akan menggetarkan mereka-mereka yang sedang menimbulkan kecemasan dan ketakutan di masyarakat,&#8221; kata UBN.</p>
<p>Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah Faisal bin Madhi, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latief, Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono, Ketua Umum Wahdah Islamiyah KH Muhammad Zaitun Rasmin, serta anggota Presidium Majelis Arah Indonesia KH Fahmi Salim.</p>
<p>Turut hadir Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Prof Jimly Asshiddiqie, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erick Yusuf, dan sejumlah perwakilan organisasi Islam lainnya.</p>
<p>Dalam orasinya, UBN menjelaskan bahwa Aksi Rakyat Bela Indonesia membawa lima tuntutan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dinilai memerlukan perhatian serius pemerintah dan lembaga negara.</p>
<p>Tuntutan pertama adalah mengajak seluruh rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, mendesak penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti mengkhianati kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menolak dominasi oligarki dan intervensi asing terhadap kepentingan nasional.</p>
<p>Tuntutan keempat adalah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Adapun tuntutan kelima berkaitan dengan penegakan hukum dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) secara konsisten.</p>
<p><strong>UBN Soroti Dugaan Penyadapan dan Penguasaan Kekayaan Negara</strong></p>
<p>Salah satu persoalan yang mendapat sorotan tajam UBN adalah dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik. Dia mempertanyakan penggunaan sumber daya negara apabila benar terdapat kegiatan penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.</p>
<p>&#8220;Bayangkan, menyadap pakai uang rakyat untuk kepentingan dia, karena tidak ingin kehilangan kenyamanannya setelah berkuasa begitu lama. Ini orang serakah atau tidak?&#8221; kata UBN dalam orasinya.</p>
<p>UBN mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan persoalan penyalahgunaan kekuasaan. Dia menilai setiap tindakan yang membahayakan kepentingan nasional harus diperiksa secara serius dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum.</p>
<p>Namun, tuduhan mengenai motif penyadapan yang disampaikan UBN merupakan penilaiannya dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum tanpa pembuktian oleh aparat berwenang.</p>
<p>Selain penyadapan, UBN menyoroti praktik oligarki dan penguasaan sumber daya strategis yang menurutnya dapat melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.</p>
<p>&#8220;Ketiga, rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan aset atas negara dan melawan negara-negara yang mendukung di belakangnya, siap?&#8221; ujar UBN.</p>
<p>Dia menyatakan Indonesia merupakan negara berdaulat yang harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan ekonomi secara mandiri. Karena itu, menurut UBN, negara harus memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.</p>
<p>Pada tuntutan keempat, UBN secara khusus mengingatkan pentingnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Dia menyinggung dugaan ketimpangan manfaat pengelolaan sumber daya alam serta praktik ekspor yang menurutnya dapat merugikan penerimaan negara.</p>
<p>&#8220;Sekarang ini rakyat cuma melihat dan mendapatkan asapnya, rakyat sakit paru-paru, tapi dia yang ambil duitnya, diekspor tapi tidak bayar pajak ke negara, malah negara tetangga yang diperkaya. Ini pengkhianat atau bukan?&#8221; katanya.</p>
<p>Pernyataan tersebut merupakan kritik UBN terhadap praktik pengelolaan kekayaan nasional. Dugaan pelanggaran perpajakan ataupun ekspor yang merugikan negara tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.</p>
<p>UBN juga mendesak lembaga eksekutif dan legislatif menjalankan hukum secara konsisten, termasuk menindaklanjuti putusan lembaga peradilan sesuai kewenangan masing-masing.</p>
<p>&#8220;Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, harus dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan, kita rakyat bergerak atau tidak?&#8221; seru UBN.</p>
<p>Dia turut menyampaikan seruan kepada Presiden, pimpinan MA, MK, MPR, DPR, serta partai politik agar memastikan penyelenggaraan negara tetap berdasarkan hukum.</p>
<p>&#8220;Laksanakan hukum, sebab ini negara hukum,&#8221; tegasnya.</p>
<p><strong>Jimly: Masjid Harus Menjadi Suara Penyeimbang Kekuasaan</strong></p>
<p>Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Prof Jimly Asshiddiqie, mengatakan penyelenggaraan Aksi Rakyat Bela Indonesia berawal dari komunikasi sejumlah tokoh yang memiliki kegelisahan serupa terhadap perkembangan situasi nasional.</p>
<p>Jimly mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi sejumlah tokoh pada Jumat (6/11/2026) yang menyampaikan keinginan menyelenggarakan kegiatan bersama di kawasan Masjid Agung Al Azhar.</p>
<p>&#8220;Hari Jumat saya dihubungi dan didatangi oleh para tokoh, mereka ingin mengadakan aksi di Al Azhar, sekarang sudah kumpul. Cepat sekali ini,&#8221; kata Jimly.</p>
<p>Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, pertemuan berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya kesamaan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>
<p>&#8220;Rupanya, ada hati nurani yang sama, yang mempersatukan kita. Ada akal sehat yang sama yang mempersatukan kita berkumpul di sini hari ini. Ini namanya moral power, logic power, karena kita menghadapi situasi dan kondisi negara yang mengkhawatirkan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Jimly menekankan bahwa Masjid Agung Al Azhar merupakan ruang bersama umat Islam yang memiliki peran lebih luas daripada kegiatan ibadah dan pendidikan. Menurut dia, masjid juga dapat menjadi tempat menyuarakan kepedulian moral terhadap persoalan kebangsaan.</p>
<p>&#8220;Masjid Agung bukan hanya tempat shalat, bukan cuma tempat pendidikan. Ini adalah tempat perjuangan umat Islam,&#8221; kata Jimly.</p>
<p>Dia menegaskan Masjid Agung Al Azhar tidak dimiliki oleh satu golongan, mazhab, maupun organisasi tertentu. Karena itu, masjid perlu dijaga independensinya sebagai tempat berhimpunnya umat.</p>
<p>Jimly juga menyinggung pentingnya membangun kekuatan moral masyarakat sebagai penyeimbang kekuasaan. Menurut dia, ruang publik yang independen diperlukan agar penyelenggaraan negara tetap memperoleh pengawasan dan kritik.</p>
<p>&#8220;Gejala yang terjadi di negara kita adalah hegemoni kekuasaan tertentu, maka perlu diimbangi, dan itu harus disuarakan oleh masjid,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Jimly menyatakan dukungannya terhadap inisiatif para tokoh dan pimpinan ormas yang menggelar kegiatan tersebut. Dia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kehidupan berbangsa.</p>
<p>&#8220;Saya sangat mendukung inisiatif kawan-kawan dalam aksi bela rakyat Indonesia. Kita menyuarakan suara nurani dan suara akal sehat,&#8221; kata Jimly.</p>
<p><strong>Muhammadiyah Harapkan Kejelasan dan Ketenangan Masyarakat</strong></p>
<p>Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Prof Hilman Latief, menyampaikan pentingnya menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman serta memberikan ketenangan kepada seluruh warga.</p>
<p>Hilman mengatakan berbagai peristiwa yang menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran publik perlu disikapi dengan keterbukaan informasi dan kejelasan penanganan dari pihak berwenang.</p>
<p>&#8220;Kita berkumpul menumpahkan keresahan kita bersama. Bagi umat Islam, bagi kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentu kejadian-kejadian yang menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus kita hindari,&#8221; kata Hilman.</p>
<p>Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah dan kepolisian yang telah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai persoalan yang sedang berkembang.</p>
<p>&#8220;Kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, kepolisian yang sudah menyampaikan kepada publik apa yang sedang terjadi. Mudah-mudahan semuanya jelas sehingga kita diberi ketenangan dalam menjalani kehidupan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Menurut Hilman, ketenangan masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat. Generasi muda harus memiliki ruang untuk berkarya, sementara masyarakat perlu memperoleh jaminan agar dapat menyampaikan gagasan tanpa rasa takut.</p>
<p>&#8220;Anak muda dapat berkreasi tanpa kekhawatiran, menyampaikan suara dan pikiran tanpa ketakutan,&#8221; kata Hilman.</p>
<p>Dia berharap organisasi keagamaan dapat terus memberikan kontribusi pemikiran bagi bangsa sekaligus membantu membangun kehidupan sosial yang damai dan kondusif.</p>
<p>Hilman menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menghadirkan kehidupan berbangsa yang memberikan rasa aman serta kesempatan bagi setiap warga untuk berpartisipasi.</p>
<p>Aksi Rakyat Bela Indonesia merupakan kelanjutan konsolidasi sejumlah tokoh dan pimpinan ormas yang sebelumnya berlangsung di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).</p>
<p>Melalui kegiatan tersebut, para penggagas gerakan menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan dengan persatuan nasional, penegakan hukum, kedaulatan ekonomi, pengelolaan kekayaan negara, dan pelaksanaan konstitusi.</p>
<p>Gerakan ini menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional dengan tetap menjaga persatuan bangsa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_417,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794127422/A-Tuntu-1148376432/A-Tuntu-1148376432.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>‎Rida Ratna Kogoya Terima Penghargaan Indonesia Future Figure Awards 2026, Komitmen Terus Mengabdi untuk Masyarakat Lanny Jaya</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/rida-ratna-kogoya-terima-penghargaan-indonesia-future-figure-awards-2026-komitmen-terus-mengabdi-untuk-masyarakat-lanny-jaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 03:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Papua Pegunungan]]></category>
		<category><![CDATA[Rida Ratna Kogoya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104372</guid>

					<description><![CDATA[BALI – Ketua Pimpinan Daerah Perempuan Indonesia Raya (PD PIRA) Provinsi Papua Pegunungan sekaligus Ketua PIC Garuda Bagimu Negeri Kabupaten Lanny Jaya, Rida Ratna Kogoya, S.IP., menerima penghargaan dalam ajang...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BALI</strong> – Ketua Pimpinan Daerah Perempuan Indonesia Raya (PD PIRA) Provinsi Papua Pegunungan sekaligus Ketua PIC Garuda Bagimu Negeri Kabupaten Lanny Jaya, Rida Ratna Kogoya, S.IP., menerima penghargaan dalam ajang bergengsi Indonesia Future Figure Awards 2026 dengan mengusung tema “Prestasi untuk Negeri”<br />
‎<br />
‎Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dan kiprah dalam kegiatan sosial serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.<br />
‎<br />
‎Dalam wawancara usai menerima penghargaan, Rida Ratna Kogoya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan serta apresiasi melalui penghargaan tersebut.<br />
‎<br />
‎&#8221;Secara pribadi, kami merasa sangat bangga bisa menerima penghargaan yang luar biasa pada malam hari ini. Kami juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan informasi serta mengundang kami untuk menerima penghargaan ini,&#8221; ungkap Rida.<br />
‎<br />
‎Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.<br />
‎<br />
‎Ia menegaskan bahwa PIRA bersama Yayasan Garuda Bagimu Negeri berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, kepemudaan hingga keagamaan.<br />
‎<br />
‎Rida juga menjelaskan bahwa pihaknya selama ini turut mengawal dan mendukung program pemerintah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lanny Jaya.<br />
‎<br />
‎Menurutnya, kehadiran program MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah mulai dari TK hingga SMA, program tersebut juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.<br />
‎<br />
‎&#8221;Melalui program ini, kami melihat banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. Kurang lebih 200 orang lebih telah mendapatkan kesempatan bekerja sebagai relawan di dapur-dapur yang ada di Kabupaten Lanny Jaya. Ini merupakan peluang yang sangat baik, khususnya bagi mama-mama dan para sarjana yang sebelumnya belum mendapatkan pekerjaan,&#8221; jelasnya.<br />
‎<br />
‎Ia juga menyampaikan bahwa program MBG turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama para mama-mama yang memiliki usaha dan berjualan di pasar.<br />
‎<br />
‎Dengan adanya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional dapur MBG, hasil jualan masyarakat semakin terserap sehingga membantu meningkatkan pendapatan keluarga.<br />
‎<br />
‎&#8221;Harapan kami, program ini terus berjalan karena manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Mama-mama yang biasanya membawa pulang kembali dagangannya, sekarang hasil jualan mereka bisa lebih banyak terserap. Ini sangat membantu perekonomian masyarakat,&#8221; tambahnya.<br />
‎<br />
‎Selain mendukung program MBG, Rida Ratna Kogoya bersama PD PIRA dan Yayasan Garuda Bagimu Negeri juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya. Di antaranya memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu, para janda, serta hadir dalam kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.<br />
‎<br />
‎Di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, pihaknya juga telah membuka layanan pendidikan TK dan PAUD sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda Papua Pegunungan.<br />
‎<br />
‎Tidak hanya itu, melalui Yayasan Garuda Bagimu Negeri, pihaknya turut membantu penyediaan penerangan listrik di Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya, guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Bantuan akses air bersih bagi masyarakat juga menjadi bagian dari perhatian sosial yang terus dilakukan.<br />
‎<br />
‎Rida berharap ke depan akan semakin banyak program dan kerja sama yang dapat dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya dan secara umum di Provinsi Papua Pegunungan.<br />
‎<br />
‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, tim, mitra kerja, dan masyarakat yang selama ini telah mendukung berbagai kegiatan sosial dan pelayanan yang dilakukan.<br />
‎<br />
‎&#8221;Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja, melayani, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ingin kehadiran kami benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata,&#8221; tutup Rida.<br />
‎<br />
‎Ajang Indonesia Future Figure Awards 2026 yang diikuti berbagai tokoh dan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada figur-figur yang telah memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.<br />
‎<br />
‎Bagi Rida Ratna Kogoya, penghargaan ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan motivasi untuk terus mengabdi, berkarya, dan membawa manfaat bagi masyarakat Papua Pegunungan.<br />
‎<br />
‎Pesan motivasi untuk penutup publikasi:<br />
‎<br />
‎&#8221;Penghargaan adalah sebuah kebanggaan, tetapi pengabdian adalah sebuah kehormatan. Teruslah melayani dengan hati, karena keberhasilan yang sesungguhnya bukan tentang seberapa tinggi kita dihargai, melainkan seberapa banyak kehidupan yang dapat kita bantu dan berikan harapan.&#8221;<br />
‎</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_351,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794108311/IMG-20261108-WA0008-1/IMG-20261108-WA0008-1.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Polemik Penanganan Perkara Narkotika, Anang Iskandar dan Ronny Sompie Beri Pandangan Hukum</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/polemik-penanganan-perkara-narkotika-anang-iskandar-dan-ronny-sompie-beri-pandangan-hukum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 11:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104367</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA – Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Arga Makmur, Bengkulu, menjadi sorotan setelah Komjen Pol Purn Dr. Anang Iskandar mengkritisi keputusan hakim yang menempatkan BNN Kota Bengkulu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> – Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Arga Makmur, Bengkulu, menjadi sorotan setelah Komjen Pol Purn Dr. Anang Iskandar mengkritisi keputusan hakim yang menempatkan BNN Kota Bengkulu sebagai korban dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Kritik tersebut mendapat tanggapan dari advokat Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H., yang menilai persoalan itu perlu dikaji dari sisi konflik norma antara Undang-Undang Narkotika, KUHP, dan KUHAP baru, Sabtu (7/11/2026).</p>
<p>Anang Iskandar, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) periode 2012–2015, menyampaikan kritik tersebut melalui tulisan berjudul Keputusan Hakim Sesat Karena Tempatkan BNN Jadi Korban, yang dimuat di DANDAPALA pada Sabtu, 31 Oktober 2026.</p>
<p>Dalam tulisannya, Anang menilai perkara penyalahgunaan narkotika seharusnya menggunakan pendekatan rehabilitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan memaksakan pendekatan restoratif berdasarkan KUHP dan KUHAP baru.</p>
<p>Menurut Anang, rumusan hukum kejahatan narkotika yang menggunakan pendekatan pidana umum berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap implementasi penegakan hukum.</p>
<p>Ia menyoroti tindakan hakim PN Arga Makmur yang, berdasarkan uraian dalam tulisannya, menempatkan BNN Kota Bengkulu sebagai korban dan meminta adanya pernyataan perdamaian dengan para terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Pernyataan perdamaian tersebut disebut menjadi syarat penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif berdasarkan Pasal 204 KUHAP baru. Hakim juga disebut menjatuhkan pidana penjara dan tindakan rehabilitasi secara kumulatif kepada penyalah guna narkotika.</p>
<p>Anang Iskandar Tekankan Pendekatan Rehabilitatif</p>
<p>Anang menjelaskan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tujuan penegakan hukum secara khusus, yakni memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.</p>
<p>Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d UU Narkotika.</p>
<p>Ia juga merujuk Pasal 54 yang mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Sementara itu, Pasal 127 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun bagi penyalah guna narkotika Golongan I untuk diri sendiri.</p>
<p>Menurut Anang, proses penegakan hukum terhadap penyalah guna harus memperhatikan ketentuan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2).</p>
<p>Selain itu, Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus atau menetapkan seseorang menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi.</p>
<p>Anang menjelaskan, kewenangan tersebut mencakup dua hal. Pertama, hakim dapat memutus terdakwa menjalani rehabilitasi apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan rehabilitasi apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi memenuhi ketentuan sebagai pecandu.</p>
<p>Ia juga merujuk Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengenai penempatan pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi atau rumah sakit yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).</p>
<p>Ronny Sompie Soroti Konflik Norma Tiga Undang-Undang</p>
<p>Menanggapi pandangan Anang Iskandar, Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H., menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan kajian hukum yang perlu dilihat dari hubungan tiga undang-undang.</p>
<p>Ketiganya adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai ketentuan khusus, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai hukum pidana materiil, dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai hukum pidana formil.</p>
<p>Dalam tanggapannya, Ronny menguraikan kajian normatif melalui lima aspek, yaitu duduk perkara, konflik norma, analisis pasal demi pasal, penilaian terhadap pertimbangan hakim, dan solusi normatif.</p>
<p>Menurut Ronny, persoalan utama dalam kasus tersebut bukan hanya mengenai penggunaan pendekatan restoratif, tetapi juga menyangkut kedudukan BNN sebagai korban, kewenangan rehabilitatif hakim, serta penerapan ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam hukum narkotika.</p>
<p>Ia mempertanyakan dasar penempatan BNN Kota Bengkulu sebagai korban dalam perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Menurut pandangannya, BNN merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan narkotika, termasuk fungsi penyidikan dan penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan otomatis menjadi korban langsung dalam perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Asas Lex Specialis Menjadi Sorotan</p>
<p>Ronny juga menyoroti penerapan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum.</p>
<p>Dalam kajiannya, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai tetap memiliki kedudukan sebagai ketentuan khusus dalam penanganan perkara narkotika.</p>
<p>Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan Pasal 2 ayat (1) KUHP baru yang mengatur keberlakuan ketentuan KUHP terhadap tindak pidana di luar KUHP sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang lain.</p>
<p>Selain itu, Ronny merujuk Pasal 3 KUHAP baru untuk menjelaskan hubungan hukum acara pidana umum dengan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Menurutnya, keberadaan KUHP dan KUHAP baru tidak serta-merta menghapus keberlakuan UU Narkotika.</p>
<p>Karena itu, ia berpandangan ketentuan umum harus diterapkan dengan tetap memperhatikan pengaturan khusus dalam UU Narkotika.</p>
<p>Ronny juga mengangkat asas lex posterior derogat legi priori, yakni ketentuan hukum yang lebih baru dapat mengesampingkan ketentuan sebelumnya dalam kondisi tertentu.</p>
<p>Namun, menurutnya, penerapan asas tersebut perlu memperhatikan keberadaan ketentuan khusus yang masih berlaku.</p>
<p>Tiga Persoalan Yuridis yang Dipertanyakan</p>
<p>Dalam analisisnya, Ronny mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu diperiksa dalam penanganan perkara di PN Arga Makmur.</p>
<p>Pertama, penempatan BNN sebagai korban. Ronny menilai perlu ada kejelasan mengenai siapa pihak yang secara langsung menjadi korban dalam perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Ia membedakan kedudukan BNN sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum dengan pihak yang mengalami kerugian langsung akibat tindak pidana.</p>
<p>Kedua, penerapan pendekatan restoratif. Ronny mempertanyakan penggunaan mekanisme perdamaian dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang menurutnya memiliki pengaturan khusus melalui pendekatan rehabilitatif.</p>
<p>Ia menilai kondisi ketergantungan terdakwa perlu diperiksa melalui asesmen yang relevan sebelum hakim menentukan bentuk penanganan.</p>
<p>Ketiga, penjatuhan pidana penjara dan rehabilitasi secara kumulatif. Ronny mempertanyakan dasar penerapan pidana penjara sekaligus tindakan rehabilitasi dalam satu putusan.</p>
<p>Menurut pandangannya, rehabilitasi dalam Pasal 103 UU Narkotika harus dipahami berdasarkan tujuan pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkotika, bukan sekadar menjadi tambahan hukuman tanpa mempertimbangkan kondisi terdakwa.</p>
<p>Ronny Usulkan Pembenahan Regulasi dan Pemahaman Hakim</p>
<p>Sebagai bagian dari solusi normatif, Ronny menyampaikan lima usulan.</p>
<p>Pertama, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman penanganan perkara narkotika setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru, khususnya terkait hubungan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.</p>
<p>Kedua, pemerintah dan DPR perlu melakukan harmonisasi serta evaluasi UU Narkotika agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya bersama KUHP dan KUHAP baru.</p>
<p>Ketiga, hakim perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai hukum narkotika agar memahami karakteristik perkara penyalahgunaan, pecandu, dan peredaran gelap narkotika.</p>
<p>Keempat, BNN perlu memastikan kedudukan serta kewenangannya dalam proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Kelima, jaksa perlu mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan tetap memperhatikan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Perlu Kepastian Hukum</p>
<p>Pandangan Anang Iskandar dan tanggapan Ronny Sompie sama-sama menempatkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bagian penting dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Keduanya memberikan perhatian terhadap Pasal 54, Pasal 127, dan Pasal 103, terutama mengenai kedudukan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta kewenangan hakim dalam menetapkan rehabilitasi.</p>
<p>Polemik penerapan pendekatan restoratif dan rehabilitatif tersebut menjadi persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam memastikan harmonisasi antara UU Narkotika, KUHP baru, dan KUHAP baru.</p>
<p>Kejelasan penerapan ketentuan hukum diperlukan agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika tetap berjalan, sementara pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memperoleh penanganan sesuai kebutuhan rehabilitasi medis dan sosial.</p>
<p><em>Catatan redaksi: Penilaian mengenai adanya kesalahan yuridis dalam putusan PN Arga Makmur merupakan pendapat Anang Iskandar dan analisis Ronny Sompie. Redaksi belum memperoleh salinan putusan maupun keterangan resmi majelis hakim, sehingga penilaian tersebut tidak ditempatkan sebagai kesimpulan hukum redaksi.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/f_webp,q_auto:low/v1794051826/IMG-20261107-WA0011/IMG-20261107-WA0011.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Selamat Ginting Serukan Orang di Lingkaran Listyo Sigit Menyerah: Jangan Kabur ke Luar Negeri</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/selamat-ginting-serukan-orang-di-lingkaran-listyo-sigit-menyerah-jangan-kabur-ke-luar-negeri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 23:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Penyadapan Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[SAJID]]></category>
		<category><![CDATA[Selamat Ginting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104362</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Pengamat politik dan pertahanan Selamat Ginting menyerukan pihak-pihak yang disebutnya berada dalam lingkaran mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo agar menyerahkan diri. Dia bahkan meminta aparat memperketat...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Pengamat politik dan pertahanan Selamat Ginting menyerukan pihak-pihak yang disebutnya berada dalam lingkaran mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo agar menyerahkan diri.</p>
<p>Dia bahkan meminta aparat memperketat pengawasan bandara dan imigrasi untuk mencegah pihak-pihak yang dituding terlibat dalam dugaan makar melarikan diri ke luar negeri.</p>
<p>Pernyataan tersebut disampaikan Selamat Ginting dalam diskusi SAJID Friday Morning Talk bertajuk &#8220;Penyadapan LSP, Makar, dan Masa Depan Gibran&#8221; di AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).</p>
<p>Diskusi tersebut menghadirkan Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID), KH Bachtiar Nasir, sebagai moderator.</p>
<p>&#8220;Orang yang menjadi lingkaran dari Listyo Sigit Prabowo, menyerahlah. Mundur saja. Anda tidak bisa lagi melarikan diri. Semua sudah terdeteksi Anda sedang di mana atau mau ke mana,&#8221; kata Selamat.</p>
<p>Dia juga meminta pengawasan di bandara dan pintu keimigrasian diperketat. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan pihak-pihak yang dituding terlibat dalam persoalan tersebut meninggalkan Indonesia.</p>
<p>Selamat bahkan mengaitkan dugaan penyadapan dengan persoalan yang lebih luas, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dan sabotase terhadap kepentingan negara. Dia menuding ada keterlibatan sejumlah jenderal polisi, oligarki, dan petualang politik.</p>
<p>&#8220;Pengkhianatan terhadap bangsa dan negara yang dilakukan oleh para jenderal polisi bekerja sama dengan oligarki bersama dengan petualang-petualang politik,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Namun, tudingan mengenai keterlibatan para jenderal polisi, oligarki, maupun aliran dana yang disampaikan Selamat tersebut merupakan pernyataan narasumber dalam diskusi yang masih memerlukan pembuktian dan verifikasi.</p>
<p>Selamat juga menyoroti dugaan penyadapan yang menurut dia tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi negara, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengamat.</p>
<p>Dia menilai, jika perangkat negara digunakan untuk kepentingan di luar kewenangan, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan dapat mengarah pada tindakan sabotase.</p>
<p>&#8220;Ketika dilakukan untuk tujuan-tujuan tidak baik, ini kan artinya sabotase,&#8221; kata dia.</p>
<p>Dalam diskusi tersebut, Bachtiar Nasir turut mempertanyakan kemungkinan adanya penguasaan data negara dan upaya menghambat program-program pemerintah melalui dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan.</p>
<p>Menanggapi pertanyaan tersebut, Selamat menyebut kemungkinan sabotase terhadap program negara perlu menjadi perhatian. Meski demikian, dia menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan sepanjang dilakukan secara konstitusional.</p>
<p>&#8220;Kalau kita tidak setuju dengan beberapa program pemerintah, artinya harus kita kritisi. Tapi kalau ada tujuan lain, ya enggak bisa,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Minta Gibran Mundur</p>
<p>Selain menyinggung dugaan penyadapan dan makar, Selamat juga melontarkan pernyataan kontroversial mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.</p>
<p>Dia meminta Gibran mengundurkan diri dari jabatannya. Selamat juga menyerukan agar mantan Presiden Joko Widodo membantu putranya menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.</p>
<p>&#8220;Kalau perlu di Jumat, hari Jumat ini, Jokowi membantu Gibran menghadap presiden buat surat pengunduran diri. Lebih baik,&#8221; kata dia.</p>
<p>Selamat bahkan memperingatkan potensi munculnya demonstrasi massa yang menyasar sejumlah lokasi, termasuk kantor partai politik, Solo, dan Istana Wakil Presiden apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.</p>
<p>Dia juga menyinggung polemik politik dinasti keluarga Jokowi dan menyampaikan tudingan mengenai dugaan keterkaitan mantan presiden tersebut dengan aktivitas penyadapan. Pernyataan itu merupakan pandangan dan tudingan Selamat yang belum dibuktikan.</p>
<p>Sementara itu, Bachtiar Nasir mengingatkan pentingnya kewaspadaan para pemangku amanah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia menilai keberadaan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan dalam rantai komando institusi negara.</p>
<p>Selamat mengajak masyarakat untuk tetap bersatu dan mendukung langkah negara dalam menangani persoalan tersebut. Dia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh konflik internal maupun perbedaan politik.</p>
<p>&#8220;Kita menyatu saja. Tunduk dan patuh apa kata komando negara karena kita sedang berhadapan dengan pengkhianat negara,&#8221; ujarnya.*</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_351,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794008536/IMG-20261107-WA0003/IMG-20261107-WA0003.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Selamat Ginting Ungkap Dugaan &#8220;Kudeta Merangkak&#8221; terhadap Prabowo</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/selamat-ginting-ungkap-dugaan-kudeta-merangkak-terhadap-prabowo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 23:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Penyadapan Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[SAJID]]></category>
		<category><![CDATA[Selamat Ginting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104359</guid>

					<description><![CDATA[Istilah kudeta merangkak yang digunakannya merujuk pada dugaan upaya menggoyahkan kepemimpinan Prabowo melalui perlawanan yang tidak dilakukan secara terbuka]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Jurnalis senior dan analis politik pertahanan Dr Selamat Ginting mengungkapkan analisisnya mengenai dugaan upaya kudeta merangkak terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaitkan analisis tersebut dengan polemik dugaan penyadapan di lingkungan kepolisian yang belakangan menjadi perhatian publik.</p>
<p>Hal itu disampaikan Selamat dalam diskusi SAJID Friday Morning Talk bertajuk &#8220;Penyadapan LSP, Makar, dan Masa Depan Gibran&#8221; di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026). Diskusi tersebut dipandu Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) KH Bachtiar Nasir.</p>
<p>Selamat mengatakan, istilah kudeta merangkak yang digunakannya merujuk pada dugaan upaya menggoyahkan kepemimpinan Prabowo melalui perlawanan yang tidak dilakukan secara terbuka.</p>
<p>&#8220;Kudeta merangkak dalam pengertian kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto,&#8221; kata Selamat.</p>
<p>Menurut dia, dinamika politik semacam itu perlu dicermati karena perlawanan terhadap kekuasaan tidak selalu berlangsung secara terang-terangan.</p>
<p>&#8220;Ya namanya kalau politik itu tidak secara terbuka, ya. Ada silent, ada perlawanan diam-diam kayak gitu,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Dalam dialog bersama Bachtiar Nasir, Selamat menduga persoalan penyadapan tidak semata-mata berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat teknologi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan perebutan kekuasaan.</p>
<p>Ketika ditanya mengenai sasaran terbesar dari dugaan pengkhianatan tersebut, Selamat menjawab singkat, yakni kekuasaan.</p>
<p>&#8220;Ya pasti kekuasaan,&#8221; katanya.</p>
<p>Dia kemudian menyinggung sejumlah peristiwa di lingkungan kepolisian, termasuk dugaan penggunaan perangkat penyadapan untuk kepentingan di luar tugas institusi. Selamat juga menyebut adanya dugaan jaringan yang masih tersisa di lingkungan kepolisian.</p>
<p>Selamat menilai pengungkapan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lain seperti pertambangan ilegal, narkoba, perjudian daring, transfer pricing, dan prostitusi.</p>
<p>Dia juga menyoroti pentingnya pengamanan barang bukti digital dalam proses pengungkapan perkara. Menurut Selamat, ada dugaan seorang perwira menengah menolak perintah menghapus barang bukti karena khawatir tindakan tersebut dapat berujung pada persoalan hukum.</p>
<p>Dalam pandangannya, situasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan institusi kepolisian. Dia juga menilai pergantian dan mutasi pejabat perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan reformasi berjalan.</p>
<p>Selamat mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut dalam perspektif kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan.</p>
<p>&#8220;Jadi kita mesti sekarang teman-teman mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus menyatu dulu. Memang ada kekurangan? Iya. Tapi kita harus coba berpikir strategis,&#8221; ujarnya.*</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_351,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794007816/IMG-20261107-WA0001/IMG-20261107-WA0001.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Periksa Plt Bupati Klaten</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-periksa-plt-bupati-klaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 22:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104355</guid>

					<description><![CDATA[KPK mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai saksi pada 5 November 2026, untuk didalami terkait hasil penggeledahan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.</p>
<p>“Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengonfirmasi sejumlah temuan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan. Salah satunya di Kantor Bupati,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.</p>
<p>Menurut Budi, sejumlah temuan tersebut terdiri atas dokumen dan barang bukti elektronik. Adapun temuan-temuan itu telah disita oleh KPK.</p>
<p>“Dari sejumlah barang bukti itu, maka butuh berita acara penyitaan sehingga ada kebutuhan untuk melakukan pemanggilan, atau kebutuhan pemeriksaan terhadap saksi Plt Bupati Klaten,” katanya.</p>
<p>Selain itu, dia mengatakan KPK mendalami tugas dan kewenangan Wakil Bupati Klaten saat memeriksa Mahanni.</p>
<p>“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” jelasnya.</p>
<p>Sementara itu, dia mengatakan KPK tengah menelusuri dugaan korupsi yang terjadi pada masa Bupati Klaten sebelum Hamenang.</p>
<p>“Penyidik masih terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini (Hamenang, red.) juga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa. Semuanya masih terus dilakukan penelusuran oleh penyidik,” katanya.</p>
<p>Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.</p>
<p>Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.</p>
<p>KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.</p>
<p>Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi kasus tersebut pada 27 Oktober 2026.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://mmc.tirto.id/image/2026/10/19/antarafoto-mahanni-yulindha-ditunjuk-sebagai-plt-bupati-klaten-1792392790_16932.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Masuk Ancol Gratis hingga 12 November 2026</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/masuk-ancol-gratis-hingga-12-november-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 22:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wisata]]></category>
		<category><![CDATA[Ancol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104349</guid>

					<description><![CDATA[Berlaku dengan dua pilihan waktu kunjungan, yaitu pukul 03.30–04.30 WIB dan 16.00–23.00 WIB]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menghadirkan program spesial Gratis Masuk Ancol bagi masyarakat mulai 1 hingga 12 November 2026.</p>
<p>Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati suasana pantai, ruang terbuka, serta beragam pengalaman rekreasi di kawasan Ancol Taman Impian tanpa dikenakan tiket masuk kawasan pada waktu yang telah ditentukan.</p>
<p>Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko mengatakan, Ancol ingin memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati waktu berkualitas bersama keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat melalui program ini.</p>
<p>“Lebih dari sekadar destinasi wisata, Ancol juga merupakan ruang publik yang menghadirkan beragam pengalaman, mulai dari rekreasi, hiburan, menikmati keindahan alam pesisir, hingga wisata religi,” ujarnya, Kamis (5/11).</p>
<p>Ia menyampaikan, salah satu destinasi yang dapat dikunjungi masyarakat selama program berlangsung adalah Masjid Apung An-Nur Jakarta, yang berada di kawasan Pantai Carnaval Ancol Taman Impian.</p>
<p>“Kehadiran masjid ini menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus memberikan alternatif pengalaman bagi pengunjung untuk menikmati suasana pantai yang berpadu dengan nilai spiritual,” katanya.</p>
<p>Adapun Ketentuan Gratis Masuk Ancol sebagai berikut:</p>
<p>1. Gratis Masuk Ancol berlaku tanggal 1–12 November 2026.</p>
<p>2. Berlaku dengan dua pilihan waktu kunjungan, yaitu pukul 03.30–04.30 WIB dan 16.00–23.00 WIB.</p>
<p>3. Pengunjung yang melakukan reservasi secara online melalui ancol.com/gratis paling lambat H-1 sebelum kunjungan, berkesempatan memperoleh benefit tambahan berupa voucher diskon 15% di restoran pilihan Ancol, yaitu Ombak Laut, Warung Dekko, Ayam Tepi Laut, dan Kafe Hoax, serta kesempatan mendapatkan diskon pembelian merchandise di Ancol Store seluruh unit rekreasi (kecuali produk kolaborasi).</p>
<p>4. Pengunjung tanpa reservasi online tetap dapat menikmati Gratis Masuk Ancol, namun tidak mendapatkan benefit tambahan.</p>
<p>5. Benefit tambahan berlaku bagi pengunjung yang memenuhi persyaratan reservasi online.</p>
<p>6. Benefit tidak dapat diuangkan dan tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.</p>
<p>7. Satu email berlaku untuk reservasi satu tiket Gratis Masuk Ancol</p>
<p>Ditambahkan Daniel, melalui program ini diharapkan dapat menjadi alternatif aktivitas positif bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya dalam menikmati waktu luang.</p>
<p>“Dengan beragam pilihan pengalaman yang ditawarkan, Ancol terus berupaya menjadi destinasi yang menghadirkan kebahagiaan, kebersamaan, dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya.</p>
<p>Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat, ketentuan, dan reservasi program Gratis Masuk Ancol, masyarakat dapat mengakses ancol.com/gratis.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2018/07/18/581ae294-84f0-445e-9776-4b595e82dd01.jpeg?w=1200" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>FBR Gardu 057 Kumpi Takok Pulo Gebang Santuni 80 Anak Yatim</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/fbr-gardu-057-kumpi-takok-pulo-gebang-santuni-80-anak-yatim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 21:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104346</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Forum Betawi Rempug (FBR) Gardu 057 Kumpi Takok Kawasan Cakung 2 dalam rangka berbagi Kebaikan dan peduli sesama santuni 80 anak yatim di Jl raya BKT rawa kuning...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Forum Betawi Rempug (FBR) Gardu 057 Kumpi Takok Kawasan Cakung 2 dalam rangka berbagi Kebaikan dan peduli sesama santuni 80 anak yatim di Jl raya BKT rawa kuning kelurahan Pulogebang kecamatan Cakung Jakarta Timur,Pada Kamis (5/11/2026).</p>
<p>Hari ini, langit seakan ikut tersenyum melihat apa yang dilakukan anggota Gardu 057.</p>
<p>Di hadiri pengurus FBR Korwil Korwil Jakarta Timur Haji Abdul Manan Yusuf SE kegiatan di buka dengan lantunan ayat suci Alquran ini menambah suasana religi dan ke Islaman begitu kental terasa menggetarkan hati.</p>
<p>Pada kesempatan malam Kebaikan dan kepedulian dengan anak yatim Korwil FBR Jakarta Timur H.Manan menyampaikan tentang arti FBR sesungguhnya.</p>
<p>&#8220;Inilah wajah asli Ormas FBR yang lahir dari kampung, besar di kampung, dan mengabdi untuk kampung. Kami percaya, keberkahan organisasi bukan diukur dari seberapa besar nama kami, tapi dari seberapa besar manfaat kami untuk orang lain&#8221;.Ucap H.Manan.</p>
<p>Ia juga menambahkan bukan tentang siapa yang paling gagah, bukan tentang siapa yang paling ditakuti. Tapi tentang siapa yang paling peduli dengan sesama.</p>
<p>Malam Kebaikan dan peduli anak yatim selain di hari anggota FBR juga turut di hadir tokoh agama tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_351,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1793915609/IMG-20261106-WA0000/IMG-20261106-WA0000.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
