Hakekat Politik Dinasti dan Produk Dinasti Politik Adalah Produk Demokrasi Oligarki

Hakekat Politik Dinasti dan Produk Dinasti Politik Adalah Produk Demokrasi Oligarki

Disampaikan oleh Ardi Purnomo

Apakah Politik Dinasti dan Dinasti Politik itu…?

DINASTI Politik dan Politik DINASTI hanyalah sebuah istilah didalam khazanah politik didalam perkembangan dinamika perpolitikan didalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Dua nama ini terbentuk karena tatanan politik pemerintah telah mengalami degradasi akibat dari radikalisasi demokrasi (demokrasi kebablasan).

Politik Dinasti dan Dinasti Politik adalah dua karakter konspirasi kekuasaan politik dimana dua-duanya memiliki dua peranan sebagai oligarki (subyek) dan proxy (obyek).

Dinasti Politik dari kata “Dinasti” artinya sebuah “kerajaan” atau perkumpulan, dan “Politik” artinya para “politikus” alias oligarki.

Adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekumpulan orang para politikus atau biasa disebut oligarki yang membentuk sebuah persekutuan atau “kerajaan” untuk mengendalikan kebijakan politik negara dari dinastinya “kerajaannya” para politikus

Dari Dinasti Politik melahirkan politik dinasti (politik keluarga), dimana kekuasaan politik dipegang oleh orang-orang yang terkait hubungan keluarga, misalnya ayahnya, turun ke anaknya atau ke omnya.

Oligarki yang tergabung didalam Dinasti politik (kerajaan para politikus) memang kepemimpinan tidak dipegang oleh mereka tapi mereka menciptakan proxy/boneka atau disebut politik dinasti dengan menyetir, mempengaruhi dan menguasai seluruh kebijakan politik negara dan memang sengaja mereka konstruksikan kepemimpinan dipegang dipegang oleh sebuah keluarga sebagai “boneka” dengan istilah politik dinasti atau politik keluarga.

Dinasti politik memiliki dampak negatif bagi sebuah negara karena politik semacam ini dengan sengaja mengutamakan kepentingan kelompok yang di maukan oleh sang grand designnya yaitu oligarki bisa asing atau aseng.

Karena dari dinasti politik dulu lah yang kemudian menciptakan yang bernama politik dinasiti (politik keluarga) yang di design sebagai proxy atau boneka dengan sengaja mencari sebuah keluarga yang low intelektualitasnya (rendah intelektualnya) dan low kapabilitasnya atau “bocah cilik ingusan” kemudian merekonstruksi tempatkan mereka ke dalam sebuah “kekuasaan” tertentu untuk kepentingan para penciptanya yaitu oligarki atau kepentingan asing aseng mereka yang tergabung didalam sebuah “kerajaan politikus” atau dinasti politik.

Dinasti Politik adalah subyek atau pelaku. Adalah dari kata “dinasti” sebuah perkumpulan/persekutuan atau “kerajaan”. Dan Politik artinya para “politikus”. Jadi Dinasti Politik adalah sebuah perkumpulan atau “kerajaan” para politikus atau oligarki.

Dan Politik Dinasti itu sebagai obyek. Adalah dari kata Politik Dinasti/family, artinya Politik Dinasti adalah Politik Keluarga. Dimana kekuasaan politik dijalankan oleh keluarga, anaknya atau familinya.

Politik Dinasti disini hakekatnya adalah “bonekanya” Oligarki atau sebagai proxy nya para predator oligarki, hanya dijadikan wayang dan boneka untuk mencapai tujuan dan melanggengkan politik kekuasaan para predator oligark dengan ciptakan Politik Dinasti (Politik Keluarga) sebagai “boneka”.

Di dalam perspektif konstitusi negara Monarki Konstitusi dan negara Republik Demokrasi, bahwa Politik Dinasti dan Dinasti Politik adalah HARAM PENYIMPANGAN dan PELANGGARAN.

Tapi anehnya justeru karakter Dinasti Politik dan Politik Dinasti berkembang dan tumbuh subur secara liar didalam sebuah negara Demokrasi Republik dan BUKAN disebuah negara Monarki.

SISTEM NEGARA MONARKI BUKAN BAGIAN DARI DINASTI POLITIK DAN POLITIK DINASTI

Apakah sistem negara Kerajaan atau Monarki merupakan bagian daripada Dinasti Politik atau Politik Dinasti ? Jawabannya : “TIDAK !”

BERBEDA karena sistem Monarki atau negara Kerajaan yang mendirikan, memimpin dan mengelola negara bukan dari para predator politikus atau Dinasti Politikus.

Tapi negara monarki diciptakan dan dipimpin oleh para raja dan ulama dengan menunjuk dan memilih seorang pemimpin sebagai raja sebagai kepala negara dengan berdasarkan garis trah keturunan yang memiliki kemampuan intelektualitas, kapabilitas dan spiritualitas.

Karena sistem negara Kerajaan menganut sistem TEOKRASI atau biasa yang disebut Kesultanan. Dimana bentuk konstruksi pemerintahan building sistem tatanan negara dibangun oleh aturan agama, aturan Tuhan dan aturan adat budaya. Yang sistem negaranya diatas pondosi spiritual dan aturan Tuhan.

TEOKRASI adalah sistem pemerintahan yang dipimpin dan dikuasai oleh para Ulama wal Umaro’ yaitu kemanunggalan antara Ulama dan Sultan sebagai pemegang kendali kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara untuk memimpin rakyat, bangsa dan negara, bukan dipimpin oleh penguasa dari para politikus (dinasti politik) atau dari partai-partai politik.

Dalam negara Monarki dalam berpolitik memiliki kaidah norma, adab dan etika karena dibangun diatas azas Amanah yaitu Kekuasaan adalah Amanah Allaah sebagai “Khalifah fil ardi, wakil Tuhan dipermukaan bumi”.

Karena itu tidak berlaku Dinasti politik dan Politik dinasti didalam sebuah negara Monarkhi karena Monarki kekuasaannya sepenuhnya untuk kepentingan rakyat karena berpondasi kepada nilai spiritualitas kemanusiaan dan ajaran Tuhan.

Sedangkan dalam negara Demokrasi tidak mengenal kaidah norma, adab dan etika karena azasnya adalah Politik Kekuasaan. Bagi mereka Kekuasaan bukan Amanah. Kalo negara Demokrasi Republik dibangun dan berpondasi kepada nilai egoisme, hedonisme dan materialisme sehingga terciptalah dinasti politik (sebagai oligarki) dan politik dinasti (sebagai proxy).

Memang sistem Negara republik sangat rentan, lemah dan mudah terjatuh kedalam sistem Dinasti POLITIK atau Politik DINASTI. Karena penguasanya bukan seorang dari kalangan ulama dan sultan /raja tapi penguasanya adalah berasal dari tokoh politikus dari partai-partai politik, yang ingin ambisi menciptakan “Kerajaan politik” atau “Dinasti politik” endingnya hanya untuk kepentingan partai atau kepentingan kelompok yang mudah ditunggangi asing dan aseng.

Karena Politik Dinasti atau politik keluarga itu diciptakan sendiri oleh Dinasti Politik (oleh kerajaan para politikus).

Politik Dinasti (Politik Keluarga) hanyalah sebagai PROXY atau BONEKA yang sengaja diciptakan dan dibawah komando Dinasti Politik dibawah komando “Kerajaan” para politikus sebagai OLIGARKI untuk mengatur seluruh kebijakan pemerintah negara.

Dinasti politik dan Politik Dinasti adalah Produk Negara Demokrasi Memunculkan Oligarki Untuk Menciptakan Proxy Sebagai Boneka (Politik Dinasti/Politik Keluarga) Untuk Kepentingan Para Kroni “Kerajaannya” Oligarki.

Slipi the land of the brave

24 Jumadilakir 1957 (1557 H)/ 7 Januari 2024

Pos terkait