KABARTODAY,BOGOR |

​Pembangunan fasilitas vital tersebut dipusatkan di Kampung Cilangkap RT 002/RW 001, Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Proyek ini diinisiasi sebagai respons cepat TNI dalam mengatasi urgensi pemenuhan kebutuhan air bersih yang selama ini menjadi kendala bagi warga setempat,Minggu 17/05/2026

​Di lokasi kegiatan, tampak personel Satgas TMMD bersama masyarakat sekitar saling bahu-membahu dan meningkatkan intensitas gotong-royong. Langkah percepatan (akselerasi) ini diambil guna memastikan seluruh tahapan teknis,mulai dari proses pengeboran, instalasi jaringan pipa, hingga penyiapan torn penampungan, airdapat rampung secara optimal sebelum program TMMD resmi ditutup.

​Kehadiran program SAB ini disambut antusias oleh warga Kampung Cilangkap. Fasilitas sumur bor ini dinilai menjadi solusi konkret jangka panjang dalam menopang kebutuhan domestik harian serta meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat Desa Banyuasih.

​Dengan sisa waktu operasional yang ada, Satgas TMMD ke-128 Kodim 0621/Kabupaten Bogor menyatakan optimisme tinggi bahwa proyek infrastruktur air bersih ini akan selesai 100 persen tepat waktu dan dapat segera diserahterimakan kepada masyarakat.

Artikel Mendekati Akhir Penugasan, Satgas TMMD ke-128 Kodim 0621/Kab. Bogor Kebut Pembangunan Sumur Bor di Cigudeg pertama kali tampil pada Kabar Today.

​Melalui program unggulan ini, personel Satgas TMMD bersama masyarakat setempat bergotong royong mengalirkan air bersih langsung dari sumber mata air pegunungan menuju pemukiman penduduk.

​Perjuangan mewujudkan impian warga ini bukanlah perkara mudah. Pemasangan jalur pipa paralon sepanjang ribuan meter tersebut menuntut fisik yang prima. Personel TNI dan warga harus membelah hutan lebat, menanjaki perbukitan yang terjal, hingga melintasi medan jurang yang berbahaya demi membentangkan jalur distribusi air.

​”Dulu warga harus berjalan kaki hingga berkilo-kilo meter untuk mencapai sumber mata air, atau hanya mengandalkan air hujan yang ditampung. Sekarang, berkat TMMD, air bersih akan langsung mengalir ke depan pintu rumah kami. Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan,” ungkap salah seorang warga yang ikut serta dalam aksi gotong royong tersebut.

​Selain memenuhi kebutuhan dasar, ketersediaan air bersih ini menjadi pilar penting bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Desa Banyuasih. Dengan konsumsi air yang terjamin higienis, risiko penularan berbagai penyakit akibat air yang tidak bersih dapat ditekan secara signifikan.

​Komandan Satgas (Dansatgas) TMMD ke-128 Kodim 0621/Kabupaten Bogor menegaskan bahwa pemilihan program pipanisasi di Desa Banyuasih didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan yang sangat mendesak di lapangan.

​”Air adalah sumber kehidupan. Kami melihat potensi mata air yang sangat bagus di hulu, namun kendala utama selama ini adalah akses distribusi. Oleh karena itu, Satgas TMMD hadir untuk memotong jarak tersebut. Kami kebut pemasangan pipa ini siang dan malam agar air yang melimpah di atas bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh masyarakat,” ujar Dansatgas pada Sabtu (16/5/2026).

​Kerja keras yang dilakukan tanpa kenal lelah ini menjadi bukti nyata bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat bukan sekadar semboyan, melainkan aksi nyata yang langsung menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah pinggiran Bogor. Dengan mengalirnya air bersih secara melimpah, Desa Banyuasih kini siap menyongsong masa depan yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

Penulis : R. Hidayatullah
Unit : media center Kodim 0621/Kabupaten Bogor

Artikel pertama kali tampil pada Kabar Today.

​Kedatangan material dalam skala besar ini merupakan komitmen Satgas TMMD ke-128 untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur jalan yang menjadi akses vital bagi warga setempat. Proses pendistribusian aspal dilakukan secara bertahap di sepanjang titik pengaspalan guna memastikan pengerjaan berjalan efektif dan efisien.

​Pengerjaan ini dipantau langsung oleh personel Satgas TMMD dan tim teknis untuk menjamin kualitas pengaspalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Fokus utama dari tahapan ini adalah menciptakan jalan yang kokoh dan tahan lama demi menunjang konektivitas antarwilayah di pelosok Kabupaten Bogor.

​”Pengiriman 20 truk aspal hari ini merupakan langkah nyata percepatan sasaran fisik TMMD ke-128. Kami berupaya semaksimal mungkin agar infrastruktur ini segera rampung sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam memangkas waktu tempuh dan memperlancar arus ekonomi desa,” ujar perwakilan Satgas TMMD di lokasi.

​Sejak dimulainya program, kolaborasi antara personel TNI dan warga Desa Banyuasih terlihat sangat solid. Pembangunan jalan ini diproyeksikan tidak hanya memperbaiki mobilitas transportasi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Cigudeg.

​Hingga sore hari, proses bongkar muat dan penggelaran aspal masih terus berlangsung di beberapa segmen jalan. Satgas TMMD optimis seluruh target fisik akan selesai tepat waktu sebelum penutupan program, dengan tetap mengedepankan aspek kualitas material dan ketepatan teknis di lapangan.

​Penulis: R. Hidayatullah

Unit : media center kodim 0621/Kabupaten Bogor

Artikel 20 Truk Aspal Tiba di Desa Banyuasih untuk Percepatan Pengaspalan Jalan TMMD pertama kali tampil pada Kabar Today.

Sejak dinyatakan Domisioner oleh Yacob utama sebagai pelaksana harian Dewan Pers saat itu, maka Dewan Pers warisan Orde baru tersebut dinyatakan bubar.

para aktifis jurnalis dan para pemikir hebat dari berbagai organisasi kewartawanan telah mengambil sikap untuk mewujudkan kemerdekaan Pers dalam mengkawal agenda Reformasi dan demokrasi sebagai tujuan dan cita-citanya mengembalikan akal sehat dari tirani kekuasaan.

Pembentukan Majelis Pers menjadi tonggak lahirnya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan berbagai usulan serta pemantapan profesi, 26 organisasi pers yang membentuk Majelis Pers juga merumuskan beberapa poin kode etik wartawan atau yang sekarang ini disebut kode etik jurnalistik (KEJ).

Sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Pers, Ozzy Sulaiman Sudiro menekankan perlu adanya penguatan menjalankan serta memahami Undang Undang Pers itu sendiri.

“Kita bicara faktanya saja, selama ini banyak teman-teman jurnalis dikriminalisasi hingga di meja hijaukan. Persoalan itu muncul karena dewan pers tidak mampu mengakomodir aspek pers. Pedoman kode etik jurnalistik dan UU Pers kerap hanya sebagai simbol. “Kata Ozzy dikutip ketika memberikan paparan diklat kejurnalistikan di Bogor yang digelar oleh Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia tahun 2024 lalu.

Ozzy menilai, dewan pers selalu berpedoman pada UU Siber dan UU ITE. Itu hal yang fatal dalam kemerdekan pers sehingga penyekatan dan diskriminatif terhadap umat Pers terus berlangsung.

Sejak dibentuknya kembali Dewan Pers Independent paska reformasi tahun 1998, Majelis Pers menaruh harapan besar agar dewan pers yang dibentuk kembali memiliki control value dan diyakini dapat merubah tatanan yang telah mengakar selama ini.

Lanjut Ozzy, keterkaitan Majelis Pers dalam proses sejarah pers paska reformasi tidak bisa dikaburkan atau dihilangkan. Dia menjelaskan terbentuknya Majelis Pers atas dorongan dari berbagai pihak agar terciptanya dan terjaganya marwah Pers Indonesia kedepan.

Ozzy juga menyebut Majelis Pers wujud dari rasa empati terhadap perkembangan pers di Indonesia. Atas kesepakatan 26 organisasi kewartawanan saat itu, tepatnya paska reformasi tahun 1998. Disituhlah para organisasi yang diakomodir Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) menarik simpul pentingnya pers Indonesia memiliki Undang Undang, Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers yang Independent.

“Kami sepakat 3 hal itu untuk diperjuangkan oleh Majelis Pers saat itu,” ucap Ozzy.

Namun sepanjang waktu sejak terbitnya UU Pers dan dibentuknya kembali dewan pers independent serta rumusan kode etik wartawan tahun 1999 hingga sekarang, dewan pers menjadi lembaga penganut kekuasaan sehingga tidak ubahnya seperti dewan pers sebelumnya yang telah dibubarkan jaman orde baru.

“Kami melihatnya dewan pers saat ini lebih terpuruk, karena banyaknya penyangkalan, pengaburan dan pembenaran yang dilakukan dewan pers saat ini. “Tegas Ozzy.

Menyikapi problem solving soal kedudukan dewan pers saat ini yang lebih condong berpedoman pada peraturan presiden (Perpres), UU Siber dan UU ITE ketimbang UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, maka Aktifis pers yang juga sebagai sekretaris eksekutif Majelis Pers dan ketua umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan angkat bicara.

Polemik pers di Indonesia kata Opan berakar dari ketidak profesionalan dewan pers. Lembaga yang berlegal statuta itu lebih mengambil langkah cari aman. Bahkan dewan pers mencoba menarik konstituen dari beberapa organisasi pers untuk dijadikan muatan pembelaannya.

“Kita bicara ril dan sesuai fakta saja, bahwa Kedudukan Undang-Undang (UU) lebih tinggi daripada Peraturan Presiden (Perpres). “Tegas Opan di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Lebih rinci dia juga menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) tidak boleh bertentangan dengan UU. Karena Perpres itu dibentuk untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi yakni (UU).

Bukan hanya itu, pergantian ketua dewan pers yang selama ini pun dinilai cacat administrasi. Pemilihan ketua dewan pers yang dilakukan selama ini tidak mengacu pada UU pokok Pers, melainkan melalui Kepres (Keputusan Presiden).

“Jika mengacu pada Pasal 15 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pers itu sendiri. Dimana terdiri dari unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno anggota yang sah, bukan ditunjuk oleh pemerintah. “Kata Opan.

Namun dalam hal itu Opan menilai unsur dari wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat internal dewan pers yang ditunjuk menjadi persoalan besar. Unsur-unsur itu tidak dijelaskan secara detail dan tidak mengacu kepada substansinya. Dia berpendapat bahwa itu sebagai akal-akalan bentukan dewan pers yang mengakomodir konstituen-konstituen serta perusahaan-perusahaan Pers yang dinilai menguntungkannya.

Menurutnya, dewan pers telah salah kaprah. Sehingga UU Pers hanya dijadikan simbol dan Perpres dijalankan dengan dibuatnya berbagai aturan dewan pers sebagai penyelenggaraan kekuasaan bersama pemerintah untuk membungkam hak-hak Pers.

“Hal itulah yang mendorong Pers di Indonesia menjadi lemah, dan banyak mengalami intimidasi, diskriminasi, kriminalisasi, bahkan sampai dijerat dengan berbagai polemik hukum yang dibuat-buat. “Ucapnya.

Kondisi saat ini lanjut Opan, melalui Komdigi Dewan Pers seperti penjagal yang telah beralih pada pijakan plat merah, dan tidak lagi bekerja pada azas independent seperti yang diamanahkan Undang Undang.

“Bahkan framing kuatnya, dewan pers menjadi tangan-tangan Pemerintah maupun Politik kekuasaan dengan mudahnya menerbitkan Peraturan Pelaksana (PP) dewan pers. Itu sudah jelas peraturan pelaksana dewan pers adalah produk ilegal, mengingat UU Pers adalah Undang Undang tunggal yang berdiri tanpa adanya peraturan pelaksana. “Ungkap Opan.

Lebih rinci dia mengatakan peraturan dewan pers baik verifikasi media maupun Uji Kompentensi Wartawan (UKW) yang dilakukan dewan pers juga cacat formil. Mengingat tidak ada satu Bab dan Pasal manapun dari Undang Undang Pers mewajibkan hal itu. Namun tugas dewan pers hanya melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan media.

Itulah yang mendorong aktifis pers ini bicara sesuai kapasitasnya agar penataan dan regulasi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers harus kembali ditegakan, dan tidak dikaburkan.

Opan juga menyinggung Pemerintah dan Kepolisan lebih mendengar arahan dewan pers ketimbang konstitusi Undang Undang Pers itu sendiri. Persoalan itulah yang menjadi benang kusut dalam perkembangan pers saat ini sehingga muncul penyekatan ruang kerja Pers di Indonesia.

Artikel Kedudukan UU Pers Semakin Tak Berfungsi, Aktifis Pers: Perlu Adanya Kajian Ulang pertama kali tampil pada Kabar Today.

Tujuannya: melihat langsung kesiapan dinas dalam mengawal pembangunan bidang lingkungan hidup.

CEK KONDISI KANTOR HINGGA ALAT BERAT

Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Iing Misbahuddin,mengatakan kunjungan ini selain silaturahmi juga untuk memastikan DLH siap mendukung pembangunan di Majalengka.

“Ada beberapa hal yang ditangani terkait sampah, lingkungan hidup, taman, limbah, dan lainnya. Kami ingin cek langsung kesiapan DLH,” kata Iing.

Hasilnya, Komisi III menemukan sejumlah persoalan:
1. Truk sampah: Dari 13 unit, yang berfungsi 11 unit, 4 unit rusak berat.
2. Peralatan lab: Sudah ada tapi belum berfungsi.
3. Kendaraan taman*: Hanya 1 unit mobil air.
4. Alat berat: Berada di TPA Heuleut.
5. Kantor dan workshop: Baru bisa dilaksanakan tahun anggaran kemarin setelah sebelumnya tidak ada anggaran.

“Kami apresiasi meskipun masih sedikit. Mudah-mudahan ke depan ada perhatian serius dari pemerintah. DLH ini penting dan tidak bisa disepelekan,” tegas Iing.

APBD MINIM, BUTUH BANTUAN ANGGARAN

Kepala Dinas LH Kabupaten Majalengka, Wawan Sarwanto, mengatakan armada pengangkut sampah yang masih beroperasi hanya 11 dari 13 unit.

“Kami bersama Komisi III ingin sama-sama mencari bantuan anggaran. APBD juga minim untuk pengadaan kendaraan sampah, termasuk kendaraan taman,” ujarnya.

Fokus ke depan, kata Wawan, adalah penanganan sampah, termasuk di TPA Heuleut, agar pelayanan kebersihan di Majalengka tidak terganggu.

KOMISI III SIAP SUPPORT

Iing menegaskan Komisi III akan terus mensupport DLH agar lebih berdaya.
“Kalau di kantor kami dapat laporan lisan dan tulisan, hari ini kami lihat langsung kondisinya. Majalengka ingin _Langkung Sae_, itu harus benar-benar diupayakan,” katanya.

(Asep Iskandar)

Artikel Komisi III DPRD Majalengka Dorong Tambahan Anggaran Tambahan Dinas LH,Cek Langsung Kondisi Truk Sampah dan Laboratorium Belum Berfungsi pertama kali tampil pada Kabar Today.

​Kegiatan ini melibatkan ratusan personel yang terdiri dari Satgas TMMD Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Polri, Satpol PP, serta elemen masyarakat setempat. Kolaborasi ini menjadi representasi nyata dari soliditas antarinstansi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam menciptakan lingkungan desa yang ideal.

​Di lapangan, terlihat personel berseragam loreng bersinergi dengan anggota Polri dan Satpol PP melakukan pembersihan drainase, pengangkutan puing, serta penataan area publik. Fokus sasaran meliputi lingkungan tempat ibadah, sarana pendidikan, dan balai pertemuan warga di wilayah RT 01/04 Kampung Panunggangan.

​”TMMD bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik secara struktural, namun juga menyasar pada penguatan budaya gotong royong dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran kami di sini untuk memastikan fasilitas publik berfungsi optimal, sehat, dan nyaman bagi mobilitas warga,” tegas perwakilan Satgas TMMD di lokasi.

​Langkah preventif melalui normalisasi drainase juga menjadi prioritas guna mengantisipasi hambatan aliran air dan menciptakan sanitasi lingkungan yang lebih baik. Antusiasme warga terlihat tinggi, di mana masyarakat secara swadaya turun membawa peralatan kerja untuk bahu-membahu bersama aparat.

​Ketua RT 01 Kampung Panunggangan menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para personel gabungan. Menurutnya, kehadiran program TMMD ke-128 telah memicu stimulus positif bagi warga untuk kembali mengaktifkan budaya kepedulian lingkungan.

​”Kehadiran bapak-bapak TNI dan Polri memberikan motivasi baru bagi kami. Lingkungan kini jauh lebih tertata dan asri. Kedekatan serta keramahan aparat di lapangan membuat warga merasa sangat terbantu dan nyaman dalam bekerja sama,” ungkapnya.

​Melalui aksi ini, TMMD ke-128 diharapkan tidak hanya meninggalkan jejak pembangunan fisik, tetapi juga mewariskan semangat kolaborasi berkelanjutan demi terwujudnya kemandirian desa di wilayah Kabupaten Bogor.

Unit : media center kodim 0621/Kab Bogor
FWJI Bogor Raya

Artikel Kodim 0621/Kab. Bogor Gandeng Lintas Instansi Benahi Fasum Desa Banyuasih pertama kali tampil pada Kabar Today.

(Ishia Wakerwa)

Artikel Program MBG Dapur Prime Kabupaten Lanny Jaya Berjalan Baik, Dorong Ekonomi Masyarakat dan Serap Tenaga Kerja Lokal pertama kali tampil pada Kabar Today.

Rudik Hartono Dalam keterangannya kepada Pengurus FWJ Indonesia DPD Jawa Timur mengungkapkan Niat hati ingin menyampaikan informasi kepada Kapolres Mojokerto perihal adanya temuan wartawan redaksi Restorasi Hukum di lapangan melalui pesan WhatsAppnya, namun belum ke pokok materi, salam perkenalan Pimpinan Redaksi Rudik Hartono sudah dipatahkan oleh Kapolres dengan menanyakan legalitas medianya.

Berdasarkan keterangan Rudik Hartono, dirinya sempat ditanya Kapolres Mojokerto dengan jawaban *_’Keren Pemred Medol, termasuk produk Kumham, verified dewan pers. Keduanya sudahkah? Jika sudah, hak-hak sebagai wartawan dilindungi UU Pers. Karena Negara hanya kenal asosiasi sperti AJI, IJTI, PWI. Satu lagi, saya pernah di Divkum Polri’_* “Tulis Kapolres Mojokerto melalui pesan whatsApp nya ke Rudik.

Mendapatkan jawaban seperti itu dari Kapolres Mojokerto, Rudik Hartono menyebut bahwa dirinya merupakan salah satu anggota dari Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia DPD Jawa Timur. Namun balasan yang dilontarkan Kapolres justru membuat gaduh dan melakukan framing yang jelas melecehkan organisasi Pers FWJ Indonesia. “Non organisasi profesi ya mas rudik, jika mrp org profesi coba kirim aturan terbarunya ya. “Cibir Kapolres Mojokerto.

Nampaknya Kapolres Mojokerto tidak paham azas fungsi dan tugas Wartawan berikut UU Pokok Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta tentang Kapasitas Organisasi Pers baik itu Dewan Pers, AJI, IJTI maupun PWI, dan lainnya. Kapolres berpandangan bahwa hanya organisasi tersebut yang diakui oleh Negara dan di luar itu bukan Organisasi.

Ketua FWJ Indonesia DPD Jatim, Simon Bunadi menanggapi lontaran kata Kapolres Mojokerto. Menurutnya Kapolres Mojokerto yang saat ini beda dengan Kapolres sebelumnya yang dia kenal. Kapolres sebelumnya selalu santun menanggapi Wartawan dan memberikan arah arahan yang baik, tidak memeta-metakan wartawan baik itu wartawan yang tergabung di Dewan Pers maupun Organisasi pers lainnya.

“Kapolres Mojokerto sekarang terkesan memecah belah wartawan yang ada di Mojokerto. “Kata Simon melalui keterangan pers nya di Jatim, Rabu (13/5/2026).

Lebih rinci Simon Bunadi mengatakan, TIDAK ADA aturan hukum yang mewajibkan wartawan tergabung/terdaftar di Dewan Pers, ini tegas diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam dasar hukum tidak ada satu pasal pun di UU Pers tersebut yang mewajibkan wartawan, organisasi wartawan, atau perusahaan pers wajib mendaftar/menjadi bagian Dewan Pers. Sebaliknya, tugas Dewan Pers adalah melakukan Pendataan, bukan mewajibkan pendaftaran (Pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers). “ungkapnya.

Syarat sah jadi wartawan lanjut Simon cukup (Pasal 1 & 7 UU Pers) yakni melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur, Menguasai keterampilan jurnalistik, Mematuhi Kode Etik Jurnalistik, Anggota organisasi wartawan berbadan hukum tidak harus yang terverifikasi Dewan Pers, wartawan di bekali redaksinya KTA dan Surat Tugas dari perusahaan pers berbadan hukum.
​
Lebih lanjut, Bukan syarat wajib UKW/SKW, kartu pers Dewan Pers, atau tergabung konstituen Dewan Pers. Secara hukum, wartawan tidak wajib terverifikasi atau bersertifikat Dewan Pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik, karena kebebasan pers dijamin Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999.”tutup Simon.

Kapolres Mojokerto saat di konfirmasi Ketua FWJI Jatim melakukan jawab muter-muter, pertanyaan yang disampaikan malah di lempar kepada Ketua Umum FWJI Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan memyayangkan seorang perwira Polisi yang katanya pernah di Divkum Polri tidak memahami regulasi dari UU Pers itu sendiri. Bahkan Kapolres Mojokerto terkesan berpedoman pada aturan dewan pers.

“Itu tentunya menjadi citra buruk bagi institusi Polri yang merupakan bagian dari mitra strategi jurnalis. Sebagai pilar ke 4 demokrasi, seharusnya Kapolres Mojokerto dapat lebih memahami regulasi dari UU Pers itu sendiri. Namun perwira menengah polri ini seakan akan menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. “Singgung Opan di Jakarta.

Opan juga menyebut bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata untuk memberikan pemahaman dan pencerahan soal Pers pasca reformasi. Namun lagi-lagi dia kembali melempar ke dewan pers.

“Ini sangat lucu dan terkesan Kapolres Mojokerto anti wartawan. “Ujarnya.

Sebagai aktivis pers, Opan melihat gelagat Kapolres telah menjadi gawang dari organisasi organisasi pers yang berkonstituen dengan dewan pers, atau patut diduga Kapolres Mojokerto menjadi salah satu penjaga gawang dewan pers. Untuk itu, fungsional pers telah dikebiri dan dilecehkan, maka Opan bersama organisasi pers nasional lainnya serta para awak media akan menggelar aksi copot Kapolres Mojokerto dan sekaligus akan melakukan aduan resmi ke Propam Polri terkait adanya penyangkalan profesi pers dan pelecehan profesi wartawan maupun organisasi pers lainnya yang tidak berkonstituen dengan dewan pers.

Artikel Kapolres Mojokerto Andi Yudha Anti Wartawan, FWJ Indonesia Angkat Bicara! pertama kali tampil pada Kabar Today.

​Pengeboran ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Desa Banyuasih yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan air bersih yang layak. Prajurit Kodim 0621 bersama warga setempat bekerja tanpa kenal lelah guna memastikan sumber air tersebut dapat segera dimanfaatkan sebelum program TMMD resmi ditutup.

Di lokasi pengerjaan, terlihat kemanunggalan yang kuat antara personel TNI dan masyarakat. Meskipun tenggat waktu program semakin dekat, pengerjaan pengeboran tetap mengedepankan kualitas teknis agar debit air yang dihasilkan stabil dan berkelanjutan bagi konsumsi warga.

​Program TMMD ke-128 di wilayah Cigudeg ini memang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur sepanjang 5,2 kilometer yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Selain pembangunan jalan dan renovasi rumah, penyediaan sarana air bersih menjadi prioritas utama guna meningkatkan standar kesehatan lingkungan di pedesaan.

Kegiatan pengeboran di titik baru ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi masalah kekeringan atau keterbatasan akses air di Kampung Panunggangan. Keterlibatan aktif warga dalam setiap proses pengeboran juga menjadi cermin keberhasilan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membangun ketahanan wilayah.

​Hingga berita ini diturunkan, progres pengerjaan terus dipantau secara berkala oleh komando satuan tugas agar seluruh target fisik TMMD ke-128 Kodim 0621/Kab. Bogor dapat diserahterimakan kepada masyarakat dalam kondisi seratus persen siap pakai.

​Penulis: R.Hidayatullah
Unit: Media Center Kodim 0621/Kab. Bogor

Artikel Menjemput Asa Air Bersih: Dedikasi Satgas TMMD 128 di Bumi Banyuasih pertama kali tampil pada Kabar Today.

Kegiatan yang berlangsung edukatif ini digelar di Kampung Panunggangan RT. 001/004, Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Kepolisian Negara’ Republik Indonesia Hadir sebagai narasumber utama, Kapolsek Cigudeg, AKP Budi Sehabudin, S.H., M.H.. memberikan paparan tegas di hadapan warga dan pemuda setempat.

Dalam arahannya, Kapolsek Cigudeg menekankan bahwa Narkoba dan Judi Online adalah “duet maut” yang dapat menghancurkan ekonomi keluarga dan masa depan generasi muda.

“Kami tidak ingin warga Banyuasih terjebak dalam lingkaran setan Judi Online yang sedang marak. Tidak ada ceritanya judi bikin kaya, yang ada justru memicu tindak kriminalitas lainnya,” ujar AKP Budi. Selasa, (12/5/2026)

Waspada Jeratan Judol. Edukasi mengenai modus operandi aplikasi judi online dan dampaknya terhadap psikologi serta finansial.

Pencegahan Narkoba. Mengenali jenis-jenis narkotika baru dan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak di lingkungan kampung panunggangan Desa Banyuasih.

Sinergi AKP Budi Sehabudin dan warga. Mengajak untuk segera melapor ke pihak kepolisian atau Babinsa jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran gelap narkoba.

Warga panunggangan menyambut baik inisiatif ini. Mengingat lokasi Desa Banyuasih yang cukup dinamis, edukasi langsung dari Kapolsek dianggap sangat krusial untuk membentengi warga dari pengaruh negatif digital dan lingkungan.

Penyuluhan ini merupakan bagian dari sasaran non-fisik TMMD ke-128 yang bertujuan menciptakan kemanunggalan TNI-Rakyat serta mewujudkan desa yang aman, religius, dan bebas dari penyakit sosial.[]

Pendim 0621/Kabupaten Bogor
FWJI Bogor Raya

Artikel Gempur Narkoba dan Judi Online, TMMD ke-128 Bogor Gelar Penyuluhan di Cigudeg pertama kali tampil pada Kabar Today.