Melalui rilis resminya, Opan menegaskan bahwa, “secara aklamasi iya, dan tadi telah disaksikan bersama. Pengangkatan Rosid untuk pegang kendali pelaksana tugas sementara FWJ Indonesia DKI Jakarta. Secara legal pun telah diterbitkan SK nya. ” Tegas Opan.

Penunjukkan Rosid sebagai Plt DPD FWJ Indonesia Jakarta menurut Opan keputusan tersebut telah melalui penilaian serta pertimbangan-pertimbangan organisasi dan akhirnya diputuskan berdasarkan hasil koordinasi antara Plt sebelumnya ibu Tri Wulansari dengan Sekretaris Jenderal, OKK maupun kehumasan Dewan Pimpinan Pusat, “jelasnya.

Dalam rapat yang dihadiri para koordinator wilayah, pembina, penasehat, pengurus harian DPP serta para calon pengurus FWJ Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta merupakan titik terang untuk melakukan penyegaran guna perluasan jaringan organisasi.

Lebih lanjut Opan menjelaskan bahwa SK pelaksana tugas sementara itu memiliki masa waktu paling lama 6 bulan setelah diterbitkan. Gunanya agar mereka segera menyiapkan berbagai hal menuju pelantikan.

“SK itu juga bisa digunakan untuk melakukan audience kepihak-pihak terkait, seperti Pemprov DKI, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan lainnya sebagai langkah demi terciptanya sinergitas yang utuh dalam berkomunikasi. “Jelas Opan.

Sebelumnya acara yang dibuka oleh Kabid Humas DPP FWJ Indonesia Ferri Faisal Junivia atau yang akrab dipanggil Ferry Sang menyambut baik kehadiran para undangan. Seremonial pun berlangsung hangat meski cuaca sedang tidak bersahabat.

Dalam kesempatan uang sama, sebagai ketua Plt FWJI DKI Jakarta sebelumnya, Tri wulansari atau yang akrab disapa Wulan mengatakan keputusan ketua umum sudah tepat. Ini merupakan kemajuan guna membangun program-program organisasi bersama para korwil kedepan. “Jelas Wulan yang juga menjabat secara legalitas sebagai bendahara umum DPP FWJ Indonesia itu.

Lebih rinci dia juga mengatakan bahwa agar Rosid selalu pegang amanah dan menjalankan organisasi sesuai AD/ART. Menjadi pemimpin lanjut Wulan harus memiliki sikap yang bijak, jujur dan amanah. Harus bisa ngemong kepada korwil – korwil dan para anggota se DKI Jakarta, “semoga jabatan ini akan segera dinaikkan menjadi ketua yang sah dengan segera dilakukan pengukuhan secara resmi. “Ucap Wulan.

Dalam acara tersebut juga ada beberapa nasihat dari dewan pembina yang Hadir yakni Bambang Yudy Baskoro dan Haris Supriyono.

Dalam wejangan itu tentunya untuk saling melihat sisi kebaikan maupun kekurangan.

Bambang Yudy Baskoro atau yang akrab disapa Om Beng mengatakan, “FWJ Indonesia adalah salah satu organisasi cukup besar dan sudah memiliki nama baik, maka jagalah dan tetap konsisten, ini wadah organisasi orang-orang pilihan, cerdas dan professional. Jadi harus dijaga marwah organisasi ini, berikanlah yang terbaik untuk organisasi (FWJ Indonesia.red) jangan sebaliknya. Saya yakin Bung Rosid mampu nahkodai FWJ Indonesia DKI Jakarta, ”terang Om Beng sapaan gaulnya.

Diakhir keterangannya, Om Beng menyampaikan. “Sukses untuk Bung Rosid dan kawan-kawan yang telah berdiri tadi untuk diserahkan SK Pelaksana Tugas sementara oleh Ketua Umum FWJ Indonesia. Amanah itu merupakan tanggungjawab moral, dan jangan dijadikan beban. Semua berawal dari proses untuk mencapai kematangan berorganisasi. Yang perlu diwaspadai, jika ada yang mengaku-ngaku sebagai pengurus maupun anggota FWJ Indonesia di wilayah DKI Jakarta, kami sebagai pembina berpesan agar Bung Rosid segera mengambil sikap tegas organisasi hingga nantinya tidak lagi ada oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi demi kepentingan pribadi. “Pungkasnya.

Artikel Ketum FWJ Indonesia Tunjuk Rosid Sebagai Pelaksana Tugas DPD Jakarta, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Kabar Today.

Kongreswil II ini dihadiri oleh empat dari enam pengurus daerah (DPD) di lingkungan DPW MIO Indonesia DKI Jakarta, yakni DPD Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu, serta perwakilan DPP MIO Indonesia. Sementara dua DPD lainnya, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, berhalangan hadir namun tetap menyampaikan dukungan.

Kongreswil II digelar sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan setelah Ketua MIO DPW DKI Jakarta periode 2021–2025, Ir. Agung Karang, resmi ditarik ke kepengurusan DPP MIO Indonesia sebagai Wakil Ketua Umum.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Taufiq Rahman, salah satu pendiri MIO Indonesia, didampingi oleh Dr. Anto Suroto selaku Dewan Pembina DPP MIO Indonesia, AYS Prayogie selaku Ketua Umum DPP MIO Indonesia, dan Ir. Agung Karang sebagai Ketua DPW demisioner.

Dalam forum tersebut, peserta kongres secara aklamasi memilih Gito Riko Ricardo sebagai Ketua DPW MIO Indonesia Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2030.

Pendiri MIO Indonesia, Taufiq Rahman, menegaskan bahwa MIO harus mampu beradaptasi dengan perkembangan digital.

> “Kami berharap ke depan MIO bisa menjadi bagian dari Dewan Pers, sehingga dapat berperan lebih produktif dan aktif di bidang pers,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pembina DPP MIO Indonesia, Dr. Anto Suroto, menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi.

> “Siapapun pemimpinnya harus wajib didukung. Kongres ini adalah langkah tepat untuk menghadirkan kepemimpinan baru yang mampu beradaptasi dengan era digital,” tutur Anto.

Ketua Umum DPP MIO Indonesia, AYS Prayogie, menyampaikan bahwa Kongreswil II merupakan amanat Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi.

> “Hari ini kita telah melaksanakan amanat pasal 29 ART tentang kepengurusan wilayah. Forum berjalan sukses, memenuhi korum, dan menjadi bukti sahnya regenerasi kepemimpinan di DPW MIO Indonesia DKI Jakarta,” jelasnya.

Ketua DPW MIO DKI Jakarta periode 2021–2025, Ir. Agung Karang, menyatakan dukungannya bagi kepengurusan baru.

> “Kepemimpinan boleh berganti, namun semangat kebersamaan dan profesionalisme harus tetap dijaga. Saya siap bersinergi untuk memperjuangkan nama baik MIO Indonesia demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan anggota,” ungkapnya.

Dalam pernyataan usai terpilih, Gito Riko Ricardo menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan.

> “Empat DPD ditambah dukungan dari dua wilayah lainnya mempercayakan kepemimpinan ini kepada saya. Langkah awal kami adalah menyusun struktur kepengurusan baru dalam dua minggu ke depan, lalu melakukan audiensi dengan mitra strategis di DKI Jakarta. Selanjutnya, kami akan menata kembali kepengurusan di tingkat DPD dan Kabupaten/Kota, agar roda organisasi berjalan solid hingga ke akar,” tegasnya.

Kongreswil II MIO Indonesia DKI Jakarta ini tidak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi menjelang Hari Ulang Tahun MIO Indonesia pada November mendatang. Dengan terpilihnya kepemimpinan baru, diharapkan MIO Indonesia DKI Jakarta semakin solid, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam dunia pers di era digital.

Artikel Gito Ricardo Resmi Pimpin MIO Indonesia DPW DKI Jakarta Periode 2025–2030 pertama kali tampil pada Kabar Today.

Bayu jelas mengenakan atribut liputan—helm bertuliskan “Antara”, kartu identitas, serta membawa dua kamera. Namun, saat menyaksikan penyiksaan terhadap warga, ia justru ikut menjadi sasaran pukulan meski berada di barisan polisi. “Saya sudah berdiri di balik barisan untuk merasa lebih aman… tapi tetap dipukul,” ujarnya.

Teguran Tegas dari MIO Indonesia dan IPJI

Menanggapi kejadian ini, MIO Indonesia menilai tindakan kekerasan terhadap jurnalis sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan pers. Ketua Umum AYS Prayogie, SH menegaskan:

> “Jurnalis bekerja untuk publik. Tugas mereka dilindungi undang-undang. Kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus diproses secara hukum.”

Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta juga mendesak langkah konkret dari Polri. Ketua IPJI DKI, Herry Sulaeman, SH menyampaikan:

> “Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Jurnalis harus dilindungi penuh saat bertugas.”

Mabes Polri menanggapi insiden tersebut dengan instruksi tegas kepada seluruh jajaran, dari polda hingga polsek, untuk menjamin keselamatan jurnalis. Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa media merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, sehingga aparat harus memprioritaskan perlindungan terhadap jurnalis.

Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Asep Edi Suheri, melalui Kabid Humas Kombes Ade Ary, turut menyampaikan permohonan maaf dan memastikan bahwa Propam Polda Metro Jaya telah diperintahkan untuk menindak tegas oknum yang melakukan kekerasan tersebut.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi payung hukum kuat untuk perlindungan jurnalis:

Pasal 8: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”

Pasal 18: Menyatakan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau mengganggu pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp 500 juta

Ini mempertegas bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya pelanggaran etika, melainkan tindak pidana yang wajib ditindaklanjuti aparat hukum.

Merujuk Data AJI — Gambaran Kekerasan yang Mengerikan

Sepanjang 2024, AJI mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia ([AJI][1], [Serat][2]). Bentuk kekerasan beragam:

Kekerasan fisik: 20
Teror dan intimidasi: 14
Pelarangan liputan: 9
Ancaman: 9
Serangan digital: 6
Perusakan alat / penghapusan data: 5
Kekerasan berbasis gender, pemanggilan klarifikasi, penuntutan hukum, hingga pembunuhan turut tercatat ([Serat][2]).

Pelaku dominan dari aparat:

* Polisi: 19 kasus
* TNI: 11
* Warga/ormas: 11 ([Serat][2], [Dataloka.id][3]).

Awal 2025, hingga 3 Mei saja sudah 38 kasus kekerasan dicatat AJI, dengan 14 kasus di Maret, 8 di April, dan 2 tambahan pada dua hari pertama Mei ([IndoBisnis][4], [presmedia.id][5]). Survei terhadap 2.020 jurnalis menunjukkan 75,1 % pernah mengalami kekerasan secara fisik maupun digital ([Publica News][6], [presmedia.id][5]).

Tiga bulan pertama 2025 mencatat 22 kasus teror dan kekerasan terhadap jurnalis, atau hampir satu insiden terjadi setiap tiga hari ([CNN Indonesia][7], [AFU.ID][8]).

ANGKA-angka ini menggambarkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap jurnalis dan betapa jauh dari janji demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan pers. Budaya impunitas pun makin mengakar—pelaku jarang diusut tuntas, dan vonis yang dijatuhkan umumnya ringan.

AJI memperingatkan bahwa kondisi ini dapat memicu self-censorship di kalangan media, menurunkan kualitas jurnalistik, dan melemahkan demokrasi sebagai konsekuensinya.

KASUS Bayu Pratama hanyalah salah satu contoh tragis dari serangkaian kekerasan terhadap jurnalis. MIO dan IPJI telah menyuarakan keadilan dan perlindungan hukum. Namun, data AJI menunjukkan bahwa realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Keberlanjutan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada keberanian dan tindakan nyata aparat hukum untuk menegakkan, bukan mengecilkan, kebebasan pers. (/*/*/)

Sumber:
Humas MIO indonesia

Artikel Kekerasan terhadap Jurnalis Terus Mengkhawatirkan, MIO dan IPJI Desak Polri Bertindak Tegas pertama kali tampil pada Kabar Today.