Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Jayawijaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya, Ny. dr. Idawati Waromi Murip, Sp.KJ., serta dihadiri jajaran Dinas Pertanian, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat distrik dan kampung, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan adat, doa bersama, serta peninjauan langsung lahan pertanian masyarakat. Bupati bersama rombongan juga berdialog dengan para petani mengenai perkembangan sektor pertanian, tantangan produksi, serta kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pertanian di wilayah Distrik Pyramid.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi pertanian masyarakat, Bupati Kabupaten Jayawijaya secara simbolis menyerahkan bantuan 1 unit traktor kepada kelompok tani di Kampung Beam. Selain itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya turut menyerahkan bantuan berupa 100 unit sekop dan alat cangkul guna mendukung aktivitas pengolahan lahan pertanian masyarakat.

Dalam keterangannya kepada awak media, Bupati Atenius Murip menyampaikan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian serius melalui program pembinaan, penyediaan sarana produksi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.

“Panen raya ini merupakan bukti nyata kerja keras masyarakat dalam mengembangkan potensi pertanian lokal. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berkomitmen untuk terus hadir melalui berbagai program strategis guna mendorong peningkatan produksi pertanian serta kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati juga mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi modern agar pertanian dapat berkembang secara berkelanjutan serta memiliki daya saing yang kuat.
Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya, Ny. dr. Idawati Waromi Murip, Sp.KJ., dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga. Ia mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk berperan aktif dalam mendukung program pangan lokal yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan teknis kepada kelompok tani melalui pelatihan, penguatan kelembagaan petani, serta penyediaan alat dan sarana produksi pertanian yang memadai.

Kegiatan panen raya berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menegaskan bahwa sektor pertanian akan terus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

(Iskhia W Wakerkwa)

Artikel Bupati Jayawijaya Hadiri Panen Raya Jagung dan Ubi Jalar di Distrik Pyramid, Dorong Penguatan Ketahanan Pangan Daerah pertama kali tampil pada Kabar Today.

Ela Dahlia mengatakan seharusnya Wali Kota tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menghapus program UHC di Kota Depok, terlebih disaat Depok memiliki anggaran lebih dari batalnya pembebasan lahan perluasan TPA Cipayung.

“Kebijakan ini jelas tidak pro kepada rakyat. Bagaiamanapun, saat ini UHC merupakan program unggulan yang manfaatnya jelas dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan sampai mendapat penghargaan dari pemerintah pusat,” kata Ela kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Kebijakan yang menurut Ela kontra dengan keadaan masyarakat ini disebut sebagai kesalahan pemerintah yang tidak serius dalam menjamin kesehatan warga nya.

“Alih-alih peningkatan mutu dan kualitas kesehatan, ini malah mundur. Mundur, bukan jalan di tempat bahkan,” ujarnya.

Ela lantas membandingkan Kota Depok dengan beberapa kota di Provinsi Jawa Barat yang tetap mempertahankan program UHC, diantaranya Kota Bogor dan Bandung.

Ela jelaskan, Kota Bogor tetap mempertahankan program UHC meski hanya mendapat bantuan dari Provinsi sebesar Rp 700 juta dari yang sebelumnya sekitar Rp 31 miliar.

Inovasi Kota Bogor mempertahan program UHC melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan penganggaran di ABT akhir tahun mendapat apresiasi darinya.

Menurutnya, Kota Depok bisa melakukan hal serupa dengan Kota Bogor, terlebih saat ini secara terbuka ada anggaran Rp 60 miliar yang tidak terpakai akibat batalnya pembebasan lahan di Cipayung TPA.

“Sebagai Anggota Komisi D, saya menyesalkan kebijakan Pemkot Depok menghapus program UHC dan diganti dengan bansos yang bermuara di disnos dengan syarat di Desil 1-5, kenapa? Karena fakta dilapangan terdapat banyak temuan tak akurat. Silahkan coba berapa di fase desil 6-10, kemudian sakit dan harus dirawat, padahal ekonomi nya kelas bawah, pahit kan? Sedih kan?,” pungkasnya.

Artikel Pengumuman: Orang Miskin Dilarang Sakit di Depok! pertama kali tampil pada Kabar Today.

Tukang Bangunan Masuk Kategori Kontraktor

Isu paling tajam muncul saat pembahasan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ade mengungkapkan temuan lapangan yang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penentuan status ekonomi warga (Desil).

“Ada warga mengeluh, beliau buruh harian lepas dengan enam anak, tapi di DTSEN masuk Desil 8 (menengah-atas). Setelah ditelusuri, saat diwawancara petugas, ia menjawab pekerjaannya adalah pekerja bangunan. Namun, parameter di sistem pusat mengategorikan pekerja bangunan setara kontraktor. Inilah kesalahan sistemik yang fatal karena berdampak langsung pada hilangnya hak warga atas bantuan sosial,” ungkap Ade Firmansyah.

Ia mendesak Dinas Sosial melalui petugas SLRT Kelurahan untuk melakukan groundchecking yang lebih faktual. Menurutnya, akurasi data Desil 1-5 adalah kunci utama bagi warga untuk mendapatkan akses Jaringan Pengaman Sosial.

Optimalisasi Dana RW: Bukan Sekadar Bantuan Tunai

Ade Firmansyah menegaskan bahwa alokasi Dana Pembangunan Rp300 Juta per RW merupakan instrumen percepatan pembangunan, bukan bantuan tunai langsung. Ia meminta warga memahami adanya “Menu Wajib” sebagai prioritas utama dan “Menu Pilihan” yang dapat disesuaikan dengan aspirasi lokal.

“Dana ini harus menjadi motor penggerak kualitas lingkungan. Kami di DPRD memastikan agar proses birokrasinya tidak menyulitkan warga, namun tetap akuntabel sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ade.

Mendorong UHC: Manfaatkan Ruang Fiskal Rp60 Miliar

Terkait polemik Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Depok, Ade Firmansyah menilai alasan kekurangan anggaran tidak sepenuhnya tepat. Dari kebutuhan Rp180 miliar, saat ini baru dialokasikan sekitar Rp103 miliar.

Ade menyebut ada ruang fiskal sebesar Rp60 miliar dari sisa anggaran pembebasan lahan TPA Cipayung yang batal digunakan. “Dana itu tidak terserap. Kami dari Fraksi PKS akan mendorong agar dialihkan untuk UHC pada APBD Perubahan 2026. Ini soal prioritas dan keberpihakan pada rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa UHC adalah amanat UU No. 40 Tahun 2004 (SJSN) dan UU No. 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah “Daerah lain jungkir balik mengejar UHC. Yang sudah dapat, mati-matian mempertahankan. Depok justru melepasnya. Ini ironi kebijakan publik yang harus segera diperbaiki. UHC adalah jaminan kesehatan tanpa diskriminasi,” pungkasnya.

H. Ade Firmansyah, S.H. adalah Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menjabat di Komisi D, ia dikenal aktif dalam mengawal isu-isu kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan transparansi anggaran di Kota Depok.

Artikel Ironi Data Sosial Depok: Kuli Bangunan Masuk Kategori Kontraktor pertama kali tampil pada Kabar Today.

Pemkot Depok diharuskan membayar tipping fee atau biaya layanan sebesar 250 juta rupiah per hari kepada PT BSA

DEPOK – Rapat kerja Komisi C DPRD Depok dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok yang diwakili Reni Siti Nuraini selaku Sekdis DLHK dan dari PT. PT Bintang Sakera Abadi (BSA) dihadiri oleh Farliana Hijriana selaku Direktur BSA, Senin 26 Januari 2026

Rapat Perdana Terkait Kerja Sama Pengelolaan Sampah Pemkot Depok dengan PT BSA, Komisi C DPRD Kota Depok menyambut positif untuk menyelesaikan permasalahan Persampahan di Kota Depok yangg belum selesai dan saat ini sudah diingatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk tidak membuang Sampah di TPA Cipayung karena sudah melebihi kapasitas.

Anggota Komisi C DPRD Depok Bambang Sutopo, atau yang akrab disapa HBS, melihat bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan keuangan daerah.

“Oleh karena itu, setiap kebijakan dan kerja sama di sektor ini harus dilaksanakan secara taat asas, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas HBS melalui pesan singkat yang diterima DEPOKPOS, Selasa (27/1).

Komisi C sebagai Leading Sektor Persampahan, baru pertama kali menggelar Rapat dengan DLHK Kota Depok dan PT BSA setelah diagendakan sebelumnya tidak bisa hadir, sangat menyayangkan dan kecewa berat, karena tidak dilibatkan sejak awal dalam kerjasama tersebut.

“Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Depok dengan PT BSA, kami menyampaikan keberatan dan catatan serius, karena proses penandatanganan MoU tersebut tidak didahului pembahasan dengan Komisi C dan dengan persetujuan DPRD,” tegas HBS.

Dirinya memandang bahwa kerja sama pengelolaan sampah, adalah bersifat strategis, karena menyangkut layanan publik dasar dan berpotensi membebani APBD.

Tak tanggung-tanggung, Pemkot Depok diharuskan membayar tipping fee atau biaya layanan sebesar 250 juta rupiah per hari yang dibayarkan oleh pemerintah daerah atau pihak penghasil sampah kepada pengelola fasilitas pemrosesan akhir (TPA atau PLTSa) berdasarkan berat sampah (per ton) yang dikelola.

“Beban yang dimaksud antara lain melalui skema pembayaran tipping fee untuk 1000 Ton per hari sekitar 250 juta per hari yang akan dikeluarkan dari dana APBD, melibatkan langsung pemanfaatan aset daerah, seperti fasilitas dan lahan pengelolaan sampah, seluas 1600 M2 dan 600 M2 utk pengolahan Teknologi di lahan existing TPA Cipayung,” jelas HBS.

Hal ini, menurutnya, akan berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang baik secara fiskal, hukum, maupun lingkungan, karena dalam MOU yang ditargetkan selama 5 tahun akan diperpanjang pengelolaannya oleh PT. BSA selama 10 tahun.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang membebani APBD dan/atau menggunakan aset daerah wajib memperoleh persetujuan DPRD.

HBS selaku anggota Komisi C juga menyampaikan bahwa tidak dilibatkannya DPRD sejak awal merupakan bentuk pengabaian terhadap fungsi konstitusional DPRD dalam melakukan persetujuan dan pengawasan kebijakan strategis daerah, sekaligus berpotensi melemahkan legalitas kerja sama tersebut.

“Perlu ditegaskan, bahwa Kami selaku Anggota DPRD Depok tidak menolak kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, termasuk dengan PT BSA. Kami justru sejak awal di komisi C mendorong untuk melakukan inovasi dan kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Depok. Namun demikian, seluruh proses harus ditempuh sesuai mekanisme hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment),” ungkap HBS.

Atas dasar itulah HBS selaku anggota DPRD Kota Depok, meminta Pemerintah Kota Depok untuk menahan untuk melakukan penandatanganan kerjasama ke tahap operasional sebelum seluruh aspek hukum dan fiskal diklarifikasi serta persetujuan DPRD diperoleh secara resmi.

“Kami mendorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MoU, termasuk skema pembiayaan, penggunaan aset daerah, jangka waktu kerja sama, dan dampak lingkungan,” tambahnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa setiap perjanjian lanjutan tanpa persetujuan DPRD berpotensi cacat hukum dan berisiko bagi keuangan daerah.

“Dan tentu kami sebagai Anggota DPRD Kota Depok akan mengusulkan kepada Pimpinan Dewanutk menggunakan kewenangan konstitusionalnya dan untuk memastikan setiap kebijakan strategis daerah berjalan sesuai hukum, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga akuntabilitas keuangan daerah,” tambahnya.

Dirinya menegaskan tidak menolak kerja sama pengelolaan sampah, tetapi prosedurnya harus taat hukum.

“Kerja sama yang membebani APBD dan menggunakan aset daerah wajib mendapat persetujuan DPRD sejak awal. Tanpa itu, kebijakan menjadi lemah secara legal dan berisiko bagi daerah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemkot Depok telah menjalin kerja sama dengan PT Bintang Sakera Abadi (BSA) terkait pengelolaan sampah di wilayah Kota Depok.

Kerja sama ini ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT BSA pada akhir Desember 2025.

“Kami mohon doa dan dukungan agar PT Bintang Sakera Abadi dapat mengemban kepercayaan yang telah kami berikan. Harapannya, pengelolaan sampah ke depan dapat sepenuhnya dikerjakan oleh PT BSA secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Wali Kota Depok, Supian Suri seperti dilansir situs resmi Pemkot Depok, Senin (22/12/25).

Artikel Carut Marut Pengelolaan Sampah Depok hingga Potensi Pelanggaran Hukum pertama kali tampil pada Kabar Today.

Melalui kegiatan berbagi kasih ini, TP PKK Kabupaten Jayawijaya berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban serta memberikan semangat dan pengharapan di tengah situasi duka akibat bencana alam.

Artikel TP PKK Kabupaten Jayawijaya Berbagi Kasih dengan Korban Dampak Bencana Longsor di Sistrik Asotipo pertama kali tampil pada Kabar Today.

Campus hiring BRI merupakan program rekrutmen yang diadakan BRI dengan langsung mendatangi Universitas untuk menjaring talenta muda potensial mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate guna mengisi posisi penting di Bank BRI ” kata Pimpinan BRI Cabang Cikampek Pandu Ksuma Wardana

Ia menjelaskan ditengah persaingan ketat didunia kerja Bank Rakyat Indonesia Cabang Cikampek, mengambil langkah tepat guna untuk mendatangi peserta yang tertarik bergabung Di BRI lewat program campus hiring ” BRI tidak hanya membuka lowongan kerja akan tetapi memberikan kesempatan kepada para talenta muda untuk berkarir di BRI melalui berbagai program yang telah disediakan” ucapnya

Pinca tegaskan ini bentuk komitmen BRI untuk menjembatani gap antara institusi pendidikan dan kebutuhan industri sekaligus memberikan kesempatan nyata bagi generasi muda berpotensi untuk memulai karir diperbankan

Tim rekrutmen BRI cabang Cikampek dalam dua bulan terakhir telah menggelar roadshow di dua kampus yaitu Campus BSI Cikampek pada tanggal 8 Desember 2025 dan Campus Horizon Karawang pada tanggal 29 November 2025. Pada program Campus Hiring, calon yang lolos seleksi tidak ditempatkan melalui pihak ke tiga, melainkan langsung diangkat sebagai pegawai kontrak waktu tertentu ( PKWT) dibawah naungan BRI.

Artikel BRI Cabang Cikampek Buka Lowongan Langsung Lewat Program Campus Hiring 2025 pertama kali tampil pada Kabar Today.

Wajah bapak tujuh anak ini terlihat tak mampu menyembunyikan kekesalan saat dijumpai awak media dikediamannya belum lama ini.

“Betul bang saya gak ngerti. Mereka main masuk ajah. Saya gak ngerti apa maunya pihak BPN Kota Depok masuk ke lahan yang sudah saya tempati sejak 2005 sampai sekarang 2025. Mereka memaksa masuk main ukur,” ucap Parlindungan Siregar dengan nada kesal.

Diketahui, BPN Kota Depok melakukan pengukuran tanah yang berlokasi di jalan Aster RT 01 RW 05, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok, pada Jumat, (5/12/25)

Pengukuran yang dilakukan tersebut diduga sarat kepentingan pihak tertentu dan dinilai tidak memenuhi prosedur hukum.

Parlindungan Siregar yang telah membeli lahan tersebut sejak tahun 2005 dan langsung menempatinya. Penempatan Parlindungan di lahan ini atas petunjuk RW Nelinpada waktu itu.

Parlindungan mengatakan bahwa, selama tinggal di sini tidak pernah ada pihak lain yang menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat yang sah.

Masih kata Parlindungan, “Saya membeli lahan ini dari bu Menah dengan dasar girik nomor 914 melalui sistem diangsur/Cicil. Selama saya tinggal di sini sampai punya 7 anak tidak pernah ada yang menunjukkan sertifikat atas tanah ini. Justru dari Pak Neli, dulu bilang bawa tanah ini milik keluarga Maah dan belum pernah dijual,”ucap sambil menunjukkan surat girik yang dimilikinya.

Menurut Parlindungan, adanya klaim kepemilikan oleh pihak luar yang bukan warga setempat sangat janggal. Ia menyebut bahwa pihak yang mengklaim kepemilikan sertifikat adalah seseorang yang berinisial HK. Berdasarkan dokumen sertifikat bernomor 1224.

Namun pelapor terhadap dirinya dan ahli waris adalah seseorang berinisial HA dengan kuasa hukum berinisial H.K r.

Pada tahun 2018 dan HK kepada pihak kepolisian saat itu ya diberitahukan bahwa HA adalah anak dari HK, namun dalam penyidikan tahun 2025 iya baru kembali menerima informasi berbeda bahwa HA merupakan keponakan HK.

Parlindungan menilai proses penyidikan tidak transparan. “Kami tidak pernah ditujukan sertifikat itu secara utuh dan tidak pernah diajak duduk bersama untuk membuka dokumen kalau mau menyelesaikan masalah ya harus ada azas keterbukaan,”ucapnya.

Dengan tegas Parlindungan mengatakan, dirinya siap menunjukkan dokumen kepemilikan awal lahan tersebut termasuk girik dan pengakuan para ahli waris.

“Saya sudah empat kali datang ke kelurahan Sukatani sebagai bentuk itikad baik sesuai permintaan lurah agar semua ahli waris hadir. Tapi pihak kelurahan selalu menghindar dan tidak mau menemui kami,”ucapnya dengan nada kesal.

Abdul kadir, SH sebagai kuasa hukum mengatakan bahwa proses pengukuran dinilai cacat hukum. Dia menilai bahwa pelaksanaan pengukuran ulang tersebut catat hukum ia merujuk pada surat pemberitahuan polres metro depok nomor : 81/1446/Satreskrim terkait pelaksanaan ukur ulang atas bidang tanah.

“Prosedur pengukuran ulang seharusnya memberitahukan secara resmi kepada seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek tersebut titik pihak-pihak yang berkepentingan wajib diberitahu nama petugas surat tugas serta dasar pelaksanaan lokasi koma petik tegas abdul kadir kepada wartawan titik

Ia menyebut adanya keberatan karena pihak berinisial YC yang mengklaim menguasai objek tanah tersebut tengah melakukan perlawanan hukum terhadap kliennya titik

Perkara perdata terkait klaim eigendom perponding masih berjalan di pengadilan titik kami sedang menunggu putusan hakim pada Desember 2025. Maka tindakan pengukuran ulang sebelum putusan tetap dinilai tidak tepat.

Menurut Abdul Kadir sebagai kuasa hukum Parlindungan mengatakan bahwa, “pihaknya kesulitan memperoleh informasi lengkap dari penyidik. Kami hanya diberi nomor sertifikat 1224, tanpa dapat melihat dan memfoto dokumen secara utuh. Kami sebagai kuasa hukum berhak melihat dokumen tersebut untuk memastikan dasar klaim,” jelasnya

Abdul Kadir juga menegaskan bahwa, “apabila memang diperlukan keterbukaan dokumen pihaknya siap membuka seluruh dasar alas hak yang dimiliki termasuk menghadirkan para ahli waris yang masih hidup. Kalau mau dibuka dokumen secara transparan kami sangat siap. Para ahli waris juga siap memberikan keterangan,”tutup Abdul kadir.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih mencoba mendapatkan klarifikasi dari pihak BPN Depok namun masih belum juga mendapatkan jawaban. []

Artikel Dinilai Sewenang-wenang, Warga Depok Sesalkan Arogansi BPN pertama kali tampil pada Kabar Today.

Hal tersebut terungkap dari rekaman percakapan Luki dan SA yang beredar di kalangan wartawan dan di laporkan ke PWI Kota Depok, Rabu (26/11/2025).

Dalam rekaman percakapan tersebut terdengar suara ancaman dan penghinaan terhadap profesi wartawan dari oknum pengacara yang diduga SA yang juga mengaku sebagai wartawan.

Mendengar percakapan tersebut, seluruh wartawan PWI Kota Depok pun marah dan melaporkan hal tersebut ke Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah.

Setelah mendengar rakaman tersebut, Rusdy mengecam keras pembicaraan bernada arogan dari oknum diduga SA terhadap Luki.

“Arogan sekali, ini sudah bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Selain itu saya tegaskan tidak diperbolehkan wartawan merangkap sebagai kuasa hukum atau profesi lain. Begitu juga sebaliknya. Wartawan bekerja menghasilkan produk pers secara berkala dan tercatat secara resmi di organisasi profesi wartawan dan tersertifikasi Dewan Pers,” tegas wartawan senior ini.

Menurut Rusdy aksi premanisme dan penghinaan profesi wartawan merupakan bentuk ancaman kemerdekaan pers yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999.

“Untuk itu, saya minta bagian hukum PWI Kota Depok segera mengkaji persoalan tersebut dan mendampingi perlindungan hukum ke saudara Luki sebagai anggota PWI yang tersertifikasi Dewan Pers,” terang Rusdy.

Lanjut Rusdy, dalam UU Pers pada Pasal 18 Ayat (2) ditegaskan bahwa tindakan ancaman, intimidasi dan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pers secara melawan hukum dan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Dalam UU Pers juga diatur hak jawab yang merupakan hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan yang merugikan nama baiknya. UU Pers mewajibkan perusahaan pers untuk melayani hak jawab dan hak koreksi.

“Jika ada permasalahan pemberitaan wartawan, gunakan hak jawab atau mekanisme yang diatur, lapor ke PWI dan Dewan Pers. Benar salahnya pemberitaan wartawan diputuskan melalui sidang etik PWI atau Dewan Pers. Pengacara tidak punya kewenangan menyatakan sebuah pemberitaan benar atau salah apalagi memaksa memanggil wartawan,” jelas Rusdy.

Menurut Luki, ia mendapat kiriman somasi dan menolak datang atas surat pemanggilan Ketua LBH Bapeksi Sugiyarto Atmowidjoyo yang menjadi kuasa hukum dari oknum Ketua Karang Taruna Kelurahan Mampang yang diberitakan telah melakukan pelecehan seksual verbal terhadap seorang ibu rumah tangga.

“Jika dari hasil kajian ternyata ada unsur pelanggaran terhadap UU Pers dan ada unsur pidana terhadap saudara Luki, maka tak segan PWI Kota Depok akan menempuh jalur hukum. Termasuk juga segera akan mengundang Ketua Katar Mampang dan Lurah Mampang ke Kantor PWI Kota Depok untuk klarifikasi latar belakang kasus ini biar tidak menjadi liar tak terkendali yang terus membikin kisruh,” pungkas Rusdy. (***)

Artikel Ancam dan Hina Profesi Wartawan, PWI Depok akan Bawa Oknum Ketua LBH ke Jalur Hukum pertama kali tampil pada Kabar Today.

Dalam kunjungan tersebut, sekaligus juga Ade melakukan agenda Sosialisasi Tugas dan Wewenang Komisi D DPRD Kota Depok Tahun Sidang 2025.

Dalam sosialisasi dan diskusi, Ade didampingi Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah serta di hadiri 50 orang wartawan PWI Kota Depok.

Dalam paparannya, Ade menegaskan kebanggaannya atas pencapaian hasil program kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

“Indeks Pembangunan Manusia, kan, ada tiga komponen: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ini terus meningkat, di posisi kedua atau ketiga se-Jawa Barat. Kemudian tingkat kemiskinan berada di peringkat keempat terendah nasional,” ungkap politisi dari PKS ini.

Ade mengutarakan, Komisi D memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat.

“Perbaikan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah setiap tahun telah memberikan hasil nyata bagi warga Kota Depok,” terangnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diapresiasi karena telah meluncurkan rintisan program sekolah swasta gratis untuk membantu siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

“Dari sekitar 33 ribu lulusan SD, baru 11 ribu yang tertampung di sekolah negeri. Sisanya harus ke swasta, dan sebagian masih membayar biaya pendidikan. Jadi program sekolah swasta gratis ini langkah maju yang adil,” jelas Ade.

Ke depan, DPRD berharap pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Depok dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

“Saya harapkan pertumbuhan sekolah negeri dan swasta diharapkan tetap seimbang agar kualitas pendidikan semakin meningkat,” harapnya.

Dalam acara tersebut, muncul diskusi terkait mempermasalahkan kurang mandirinya kepemimpinan Wali Kota Depok, Supian Suri yang terkesan diatur oleh partai pendukung, terutama didominasi partai Gerindra.

Supian bersama partai pendukungnya sepertinya ingin ‘memamerkan’ kekuasaanya yang cenderung berlebihan. Salah satu kesombongan kekuasaan yang ditunjukkan yakni dengan membatalkan anggaran pembangunan Masjid Al Quddus di ex lahan SDN Pondok Cina Margonda sebesar Rp 20 miliar.

Tidak ada alasan yang kuat, pembagunan masjid di Jalan Margonda itu dibatalkan, sepertinya Wali Kota Depok ditekan partai pendukung dari Gerindra, PDIP dan PSI.

Sejak pemerintah sebelumnya yang dipimpin Wali Kota Depok, Mohammad Idris, PDIP dan PSI paling terdepan melakukan aksi demo mencegah digusurnya SDN Pondok Cina Margonda karena mengetahui akan dibangun masjid.

Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna mengatakan kebijakan publik yang dirumuskan seorang politikus memang tak mungkin lepas dari subjektivitas berdasar nilai-nilai kejuangan parpolnya.

“Namun, politisi yang telah menjadi pejabat publik, disumpah di depan publik, ini sudah confirmed menjadi negarawan. Sehingga yang dalam pikirannya adalah bagaimana melayani seluruhnya tanpa terkecuali,” tegasnya.

Diungkapkan Ade, rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus telah tertuang di lembar dokumen negara.

Belakangan diputuskan program ini dialihkan menjadi rumah didik untuk anak disabilitas –padahal SDN Pondok Cina 1 saja dipindahkan karena tidak tepat berada di pinggir jalan protokol yang lalu lintas sangat padat dan ramai.

“Periodisasi kepemimpinan menjamin keberlanjutan program pembangunan. Hal tersebuy juga digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Pemimpin yang akan datang menghormati apa yang sudah direncanakan dan yang sudah dilakukan pemimpin terdahulu. Begitu pula, pemimpin terdahulu juga menghormati keterpilihan pemimpin baru,” pungkas Ade.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah menilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Depok dalam hal kemerdekaan pers sudah cukup baik.

“Saya memberikan angka 85-90 ketika menjawab survei IDI yang dilakukan Pemkot Depok. Tidak ada ancaman atau intimidasi serius terhadap pers dalam menjalankan tugasnya. PWI dan Pemkot Depok juga bermitra dengan baik, namun pers tetap kritis dan bertanggungjawab,” tuturnya.

Rusdy berharap kedepannya sebaiknya semua program-program pembangunan yang hendak di jalankan serta permasalahan yang timbul dapat disampaikan dengan menggelar diskusi bersama PWI Kota Depok.

“Silahkan menyampaikan kinerja dan program melalui media sosial (medsos), tapi untuk lebih mencerdaskan masyarakat, peran pers itu sangat penting. Kegaduhan di medsos akan dapat diredam melalui pers yang berpegang kode etik,” pungkasnya. (***)

Artikel Ketua DPRD Depok Sosialisasi Tugas dan Wewenang Komisi D, PWI Kritik Kepemimpinan Supian Suri pertama kali tampil pada Kabar Today.

Para pemilih SS – Chandra jangan mau terbuai dengan pencitraan – pencitraan kegiatan seremonial yang hingga saat ini terus dipertontonkan pasangan tersebut

DEPOK – Masih banyaknya persoalan yang menyelimuti Kota Depok, tentunya menjadi tugas berat bagi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok terpilih, yakni Supian Suri dan Chandra Rahmansyah dalam membenahi Kota Depok sebagaimana yang terucap dalam janji janji politiknya saat maju berkontestasi di pemilihan kepala daerah 2024 lalu.

Kemenangan fenomenal dan penuh haru SS – Chandra sebagai kepala daerah yang baru menggantikan rezim lama, tentunya harus terus disikapi dengan sikap kritis warga Depok, agar jargon perubahan yang digaung-gaungkan SS – Chandra beserta para tim suksesnya betul – betul terealisasi dan bukan hanya omon-omon semata.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Wilayah Kota Depok Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI), M. Ikhsan disela kegiatan buka puasa bersama dan bagi-bagi bingkisan THR yang diselenggarakan DPP FWJI di Jakarta Timur (22/3).

Menurut Ikhsan, para pemilih SS – Chandra jangan mau terbuai dengan pencitraan – pencitraan kegiatan seremonial yang hingga saat ini terus dipertontonkan pasangan tersebut.

“Jangan sampai setelah menang pilkada lalu lupa dengan janji politiknya. Saya lihat hingga saat ini yang bersangkutan belum terlihat melakukan suatu gebrakan yang fenomenal, yang viral malah justru “kena semprot” Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, saat ketahuan banyak sampah menumpuk di aliran kali yang berada di dalam areal gedung Pemkot Depok,” ujarnya.

Ia menambahkan, para tim sukses dan relawan SS – Chandra juga punya tanggung jawab besar mengawal terwujudnya janji – janji politik yang mereka gaungkan juga sehingga kemenangan SS – Chandra menjadi nyata.

“Tim sukses dan relawan jangan cuma sibuk fokus minta “kue kekuasaan”, kalau modelnya seperti itu terus, lantas apa bedanya dong dengan rezim sebelumnya, ini kan sama saja istilahnya cuma pergantian pemain doang, sementara soal janji politik dibiarkan jadi tanggung jawab SS – Chandra saja,” tegas pemred media online Depokpos.com itu.

Ikhsan pun mengajak para pemilih yang berkontribusi dalam pemenangan SS – Chandra untuk terus bersikap kritis dan menjadi pengawas eksternal independen agar jargon Perubahan Depok Maju tidak hanya omon omon.

“Sebagai sosial kontrol yang tugasnya dilindungi undang undang, para jurnalis juga jangan segan segan untuk tulis kekurangan dan persoalan yang ada di Kota Depok, jangan cuma pencitraannya saja yang dipublikasi, ya tentunya dengan prinsip pemberitaan yang berimbang dan mengedukasi masyarakat sesuai kode etik yang berlaku,” pungkasnya.

Disunting dari berbagai sumber, ada empat misi paslon SS – Chandra yang ditawarkan saat mendaftarkan diri maju dalam pilkada lalu, yaitu:
1. Peningkatan produktifitas masyarakat secara inklusif melalui pembangunan yang selaras;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan;
3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi;
4. Transformasi pelayanan publik.

Sementara untuk janji kampanye SS-Chandra, diantaranya:
1. Pemerataan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan;
2. Bimbingan belajar gratis bagi 10.000 siswa untuk masuk PTN;
3. Beasiswa dan/atau bantuan kuliah gratis;
4. Rumah didik anak;
5. Pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas dan layanan puskesmas gratis;
6. Rumah sakit layanan khusus ginjal,
7. Fasilitas wisata keagamaan dan perlindungan sosial bagi penjaga rumah ibadah;
8. Jaminan sosial tenaga kerja bagi RT, RW, LPM dan pekerja rentan;
9. Penyediaan prasarana pemusatan latihan cabang olah raga prestasi;
10. Penyediaan sarana olah raga masyarakat;
11. Pembangunan pengelolaan sampah termaju;
12. Penataan drainase kota terintegrasi;
13. Penataan jalan dan penanganan kemacetan terintegrasi;
14. Jualan sama-sama UMKM naik kelas;
15. Pengelolaan latihan pertanian modern per kecamatan;
16. Pembangunan balai latihan kerja (BLK) terintegrasi dan penyerapan tenaga kerja;
17. Penyediaan gedung pertunjukkan kota dan ruang terbuka kreatif bertaraf nasional dan modern;
18. Dana RW sebesar Rp300 juta per tahun;
19. PBB gratis dengan NJOP lebih kecil dari Rp100 juta;
20. Peningkatan kesejahteraan ASN dan non ASN termasuk guru dan tenaga kerja kesehatan. (Drajat)

Artikel FWJI Depok Ajak Pemilih SS-Chandra Tetap Kritis, Harus Fokus Wujudkan Janji Kampanye pertama kali tampil pada Kabar Today.