Kabartoday.co.id, Serang Banten | Pelaksana Harian (PLH) Sekertaris Daerah (Sekda) Banten sebelumnya menjadi sorotan publik terkait merangkapnya tiga jabatan sekaligus. Kini keputusan Pejabat (PJ) Gubernur Banten pun kembali menuai sorotan.
Keputusan PJ Gubernur memberikan jabatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang juga diduga merangkap jabatan itu tak kalah menarik dan menjadi perbincangan hangat pekan ini.
Rohmat Hidayat, Ketua Laskar Pasundan Indonesia (LPI) pun turut menyoroti keputusan Pj gubernur Banten tersebut. Ia menilai keputusan itu merupakan hal paling tergila dilakukan.
Yang mana menurutnya, keputusan PJ Gubernur tersebut terkesan dipaksakan, padahal di Banten masih banyak orang-orang yang pintar dan kompeten, yang mampu menduduki salah satu jabatan tersebut.
Dengan adanya dugaan rangkap jabatan seperti itu, tentu menjadi pertanyaan dan sorotan dari berbagai kalangan, yang bisa saja membuat polemik dan kegaduhan.
Rohmat Hidayat juga khawatir akan berlangsungnya roda pemerintahan Provinsi Banten mendatang makin terpuruk dan tidak bisa berjalan dengan maksimal.
“Bagaimana mau berjalan dengan baik, jika pemimpinnya saja merangkap jabatan di beberapa dinas, lantas apakah dia mampu menjalankannya,” Ujar Rohmat Hidayat. Minggu, 2/4/2023.
Jika dilihat dari beberapa akhir ini, birokrasi pemerintahan provinsi Banten terlihat mundur bahkan tengelam. “Karena jelas pelaksana tugas Bapenda saat ini menjabat Kepala Kesbangpol dan juga sebagai Asda tiga Pemprov Banten,” Ucapnya.
Untuk itu, pihak LPI akan segera mempersiapkan Aksi unjuk rasa minta PJ Gubernur Banten turun dari kursi empuknya.
“Jika tidak mau mundur, kami akan gelar aksi unjuk rasa besar-besaran sampai yang bersangkutan mundur dari jabatannya”, Pungkasnya.
