Mahasiswa Buru Demo Minta Gubernur Maluku Tolak Hadirnya 10 Koperasi Siluman

Mahasiswa Buru Demo di Kantor Dinas LH Maluku minta batalkan proses 10 koperasi "siluman".

Kabartoday, AMBON – Aliansi Mahasiswa Pulau Buru (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

 Unjuk rasa puluhan mahasiswa pada Kamis (7/3/2024) ini untuk menolak hadirnya 10 koperasi baru yang diduga bentukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Roy Corneles Syauta.

Aksi demonstrasi digelar di dua lokasi. Pertama, massa aksi menggeruduk Kantor Gubernur Maluku. Kemudian mereka juga menggelar aksi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku di kawasan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe.

Massa aksi dipimpin tiga koordinator lapangan Vicky Lesnussa, Ismail Seul, Amir Wamese.

Di depan Kantor Gubernur, para korlap bergantian berorasi. Dengan menggunakan satu unit mobil serta pengeras suara, mereka dengan tegas menolak hadirnya 10 koperasi “siluman”.

“Kami dengan tegas menolak hadirnya 10 koperasi baru yang diduga dibeking Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. 10 koperasi tidak memiliki legalitas maupun persetujuan dari tokoh adat petuanan negeri kayeli dan pemerintah daerah kabupaten Buru,” tegas Vicky Lesnussa.

Karena itu, para demonstran meminta Gubernur Maluku Irjen Pol Purn Murad Ismail untuk memanggil Kadis LH Maluku agar membatalkan seluruh proses perencanaan hasil uji adminstrasi dan penyampaian dokumen UKL, UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) pertambangan emas dan mineral (Gunung Botak) di petuanan Negeri Kayeli Kabupaten buru.

Massa aksi juga tegaskan bila Kadis LH memaksakan hadirnya 10 koperasi “siluman” ini ke areal tambang Gunung Botak, maka dapat berpotensi memicu terjadinya kericuhan yang bisa berujung pada gangguan Kamtibmas.

Di Kantor Gubernur, massa aksi menyampaikan pernyataan sikap dimana ada lima tuntutan yaitu, pertama, Kami aliansi mahasiswa Pulau Buru meminta kepada Gubernur Maluku, agar segera memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk membatalkan seluruh proses perencanaan hasil uji adminstrasi dan penyampaian dokumen UKL, UPL pertambangan emas dan mineral (Gunung Botak) di petuanan Negeri Kayeli Kabupaten Buru.

Kedua, Kami mahasiswa Pulau Buru menolak 10 koperasi siluman dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Maluku  yang tidak memiliki legalitas maupun persetujuan dari tokoh adat petuanan Negeri Kayeli dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.

Ketiga, Bahwa hanya ada 10 koperasi yang di rekomendasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan tokoh adat petuanan Negeri Kayely.

Keempat, Kami aliansi mahasiswa pulau buru menolak perencanaan pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang di rencanakan pada Kamis 07 Maret 2024, dalam rangka operasionalisasi Amdalnet digital UPL-UKL, yang tidak melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan Tokoh Adat Negeri Kayely.

Kelima, Kami aliansi mahasiswa Pulau Buru bersama pemerintah tokoh adat dengan tegas menolak kehadiran koperasi yang sengaja berproses untuk menduduki areal tambang emas di Gunung Botak, karena terjadi dualisme koperasi dan ini menjadi konflik di tengah masyarakat Kabupaten Buru.

Usai aksi di Kantor Gubernur Maluku, massa langsung menuju ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk menemui Kepala Dinas LH.

Dihadang Satpol PP

Di tempat ini, massa sempat dihadang personil Satpol PP yang menanyakan legalitas demo. Namun massa aksi tidak mau kalah. Mereka nyatakan demo ini sah karena telah memasukan pemberitahuan aksi ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Aksi massa sempat dihadang Satpol PP

Aksi demo ini pun juga mendapat pengawalan dari personil Sabhara Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Hadirnya pihak kepolisian mengawal jalannya aksi ini merupakan sebuah tanda bahwa aksi unjuk rasa ini sah karena telah memasukan surat pemberitahuan aksi.

Di tempat ini para korlap bergantian melakukan orasi. Intinya dengan tegas mereka menolak masuknya 10 koperasi baru ke areal tambang Gunung Botak.

Setelah beraksi beberapa lama, demonstran akhirnya membubarkan diri. Namun sebelum membubarkan diri, mereka tegaskan jika aspirasi ini ditanggapi serta direalisasikan pemerintah, peserta unjuk rasa mengancam akan mendatangkan massa yang lebih besar untuk unjuk rasa.

Sebelumnya sudah ada 10 koperasi yang sedang menunggu proses Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pihak pemerintah. Bahkan keberadaan koperasi ini ada yang sudah 12 tahun.

10 koperasi ini sudah mendapatkan ijin dari Raja petuanan di Gunung Botak, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Buru dan saat ini sedang menunggu terbitnya IPR.

Bahkan 10 koperasi ini sudah dibagi dalam blok-blok yang diatur oleh Dinas ESDM Kabupaten Buru serta Provinsi Maluku.

Ke-10 koperasi itu masing-masing Koperasi Soar Pito (Blok 1), Koperasi Fenan (Blok 2), Yako Umailupu (Blok 3), Halae Lalen (blok 4), Hapulalet (Blok 5), Anahoni (Blok 6), Koperasi Lestari (Blok 7), Bara Sislate (Blok 8), Koperasi Bupolo (Blok 9) dan Koperasi Waermun pada Blok 10.

Sesuai aturan 10 Koperasi itu akan mengelola 100 hektar dari 10 persen wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yakni seluas 1.000 hektare. (IMRAN)

Pos terkait