Mekanisme Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Syariah

DEPOKPOS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi menetapkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Unbundling Entitas Syariah (UUS) atau Pemisahan Perusahaan Penjaminan. Perusahaan penjaminan dengan kontrak UUS harus memutuskan sambungan UUS paling lambat tanggal 31 Desember 2031.
OJK mengatur spin-off UUS.

Demikian kinerja Perusahaan Penjaminan Syariah (kontan.co.id) Perusahaan Penjaminan Syariah merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan.

Tugas utama Perusahaan Penjaminan Syariah adalah menerapkan jaminan syariah.

Lembaga jasa keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib mengutamakan penggunaan produk dan jasa yang bersertifikat syariah.

(POJK No.10 Tahun 2023, Pasal 15) (Departemen Jasa Keuangan Republik Indonesia, belum dikonfirmasi)
Unit Usaha Syariah (UUS) adalah bagian operasional dari perusahaan surety yang berfungsi sebagai kantor pusat atau divisi perusahaan perusahaan penjamin. Pemisahan UUS adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan penjamin untuk memisahkan suatu UUS, sehingga harta, kewajiban, dan modal perusahaan penjamin beralih demi hukum kepada perusahaan penjamin syariah.

Tujuan dari UUS antara lain memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri penjaminan, membangun operasional usaha yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi di bidang teknologi dan sumber daya manusia (SDM), serta memberi manfaat bagi penjaminan dan penerima jaminan.
Mengisolasi atau mempartisi UUS bukanlah masalah sepele, tidak semua spin-off berhasil.

Agar hasilnya efektif, beberapa ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) harus dipatuhi, antara lain:

Pemisahan UUS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. UUS mematuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Departemen Jasa Keuangan.
Artinya, akibat pemisahan dari UUS, portofolio penjaminan dialihkan ke perusahaan penjaminan syariah yang baru.
Hal ini mencakup seluruh aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki dan dikuasai oleh UUS.Pengalihan portofolio penjaminan kepada perusahaan penjaminan syariah yang mendapat izin beroperasi dari UUS mencakup seluruh aset portofolio penjaminan.
b. Pengalihan portofolio BC akan terjadi dalam waktu enam bulan sejak tanggal persetujuan pemisahan UUS oleh Departemen Jasa Keuangan.
c.Ada juga permintaan dari perusahaan penjaminan itu sendiri.
d.Pelaksanaan Kewenangan Departemen Jasa Keuangan Secara Konsolidasi.
e. Pelaksanaannya akan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum.

Kriteria pemisahan UUS meliputi:

a.Nilai aset UUS mencapai lima puluh persen (50%) dari total nilai aset perusahaan induk penjaminan
b. Modal penyertaan UUS minimal sebesar Rp25.000.000.000,00 (Rp25 miliar) dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Rp50.000.000.000,00 (Rp50 miliar) untuk perdesaan. Rp100.000.000.000,00 (Rp100 miliar) untuk lingkup dalam negeri.

Dalam proses pemisahan UUS, harta dan/atau modal UUS berkurang dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Persyaratan Permodalan di atas.

Kondisi ini tidak berarti hilangnya kewajiban pemisahan UUS penjamin.

Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan UUS:
1. Perusahaan Penjaminan yang melakukan pemisahan UUS wajib mengkomunikasikan dan mengungkapkan rencana pemisahan UUS kepada pihak yang dijamin dan penerima jaminan.
Termasuk juga pengembalian hak kepada orang yang berhak atas jaminan dan kepada penerima jaminan apabila terjadi penolakan.

2.Perusahaan Penjaminan Syariah hasil pemisahan UUS hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha dari OJK.
3.Untuk memperoleh
izin usaha, direktur perusahaan penjaminan syariah harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK tentang izin usaha dan izin kelembagaan lembaga penjaminan.

4.Setelah mendapat izin usaha dari OJK, perusahaan surety wajib mengalihkan seluruh portofolio penjaminannya dari UUS kepada perusahaan surety syariah yang terpisah dari UUS, terlebih dahulu dengan persetujuan OJK.
5.Setelah selesai tata cara pemisahan UUS, perusahaan penjaminan yang melakukan pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio penjaminan dari UUS dan mengajukan permohonan pembatalan izin pendirian UUS kepada UUS OJK.

Sepuluh (10) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio penjaminan dari UUS.

6. Perusahaan penjaminan yang melaksanakan pemisahan UUS wajib mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
Demikianlah mekanisme dan tahapan proses pemisahan atau pemisahan UUS untuk mencapai hasil yang efektif.
Otoritas Jasa Keuangan sebagai penggerak pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan mempunyai kepentingan terhadap permasalahan ini.

Pemisahan unit usaha syariah memiliki beberapa manfaat yang dapat disorot, antara lain:

1. Kepatuhan Syariah yang Lebih Tegas: Dengan memisahkan unit usaha syariah, perusahaan dapat memastikan bahwa operasional dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

2. Fokus yang Lebih Spesifik: Pemisahan unit usaha syariah memungkinkan fokus yang lebih spesifik pada pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Ini dapat membantu perusahaan untuk memperkuat kompetensi dan keahlian mereka dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik: Dengan memisahkan unit usaha syariah, perusahaan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam operasional mereka. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan.

4. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah: Pemisahan unit usaha syariah juga dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan adanya unit usaha syariah yang mandiri, industri keuangan syariah dapat berkembang dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian.

Namun, penting untuk dicatat bahwa manfaat pemisahan unit usaha syariah dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan tujuan perusahaan. Setiap perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat implikasi dan manfaat yang mungkin terkait dengan pemisahan unit usaha syariah dalam konteks mereka sendiri.

Pos terkait