Persetujuan Wali Murid Jadi Surat Sakti, SMPN 1 Tebing Tinggi Diduga Lakukan Pungutan Uang Perpisahan

KabarToday I Tebing Tinggi – Dengan Alasan Untuk Biaya Perpisahan bagi Siswa/i Kelas IX agar semarak dan meriah, serta mendapatkan momentum memoris yang berkesan untuk dikenang sepanjang masa, SMPN 1 Tebing Tinggi yang disebut – sebut sebagai SMP ternama di Kota Lemang ini, diduga sanggup lakukan sejumlah pengutan uang terhadap Siswa/i, khususnya Kelas IX, agar Acara Perpisahan dimaksud terlaksana dengan baik dan lancar. Kendati realiatanya dibalik itu, kondisi ini sangat memberatkan ekonomi Wali Murid.

Sebelumnya diinformasikan, untuk suksesi pelaksanaan pungutan dimaksud, pihak berkompoten di SMPN 1 Tebing Tinggi ini, mengeluarkan Surat Persetujuan Orang Tua/Wali Murid yang diprint out oleh pihak sekolah untuk ditandatangani, serta dijadikan sebagai Surat Sakti tanda persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali Murid. Dan sebagai Alibinya, mengatakan semua hal itu sudah melalui proses persetujuan Komite Sekolah. Sementara, tidak jelas diketahui, kapan Rapat Komite Sekolah dilaksanakan.

Bukan hanya itu, bahkan Orang Tua/Wali Murid juga sepertinya sama sekali tidak pernah mendapat undangan tertulis untuk mengikuti Pelaksanaan Rapat Komite Sekolah guna membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perpisahan Siswa/i Kelas IX. Tapi langsung saja disodorkan Surat Persetujuan Orang Tua/Wali Murid untuk ditandatangani. Parahnya lagi, Pungutan itu juga disebut – sebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.

Kepala Sekolah SMPN 1 Tebing Tinggi Paini, S.Pd ketika dikonfirmasi Via Whatsapp (11/5) membenarkan pelaksanaan Pungutan dimaksud dan mengatakan, bahwa semua itu telah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah

Paini juga menyebutkan bahwa hal itu adalah merupakan partisipasi dari Orang Tua/Wali Murid untuk Pelaksanaan Perpisahan.

“Bayangkanlah Bang, hanya 40 ribu nya partisipasinya Persiswa/i untuk makan – makan”, sebut Paini.

Namun saat dipertanyakan kembali, kenapa nilainya harus ditetapkan senilai 40 ribu kalau hal itu merupakan partisipasi. Paini langsung menghakhiri pembicaraan dan parahnya lagi langsung memblok nomor HP/WA Koresponden KabarToday.co, sehingga tidak bisa dikonfirmasi ulang.

Dilain pihak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi melalui Sekretaris Dinas Darajad Harahap, S.Pd saat dikonfirmasi Via yang sama, hingga berita ini diterbitkan tidak menjawab konfirmasi KabatToday.co.

Terkait hal ini, salah seorang Pengamat dan Pemerhati Pendidikan Sumatera Utara yang namanya enggan disebutkan dalam berita ini saat diminta keterangannya mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah telah banyak melakukan hal baik untuk peningkatan dunia pendidikan. Tidak terkecuali larangan terkait pungutan – pungutan biaya pendidikan di Sekolah Dasar maupun Menengah.

Hal itu terangkum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia (RI) No. 40 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan, Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Disebutkannya, aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar, selain mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga Hukum Pidana (Penjara). Baik bagi pihak Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap Wali Murid, maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan.

Dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat 4 tahun dan denda paling banyak 1 Miliar Rupiah. (Okta)

Pos terkait