Prenuptial Agreement: Strategi Efektif Sebagai Tahapan Awal Untuk Membentuk Pondasi Kesejahteraan Keluarga

Prenuptial Agreement: Strategi Efektif Sebagai Tahapan Awal Untuk Membentuk Pondasi Kesejahteraan Keluarga

DEPOKPOS – Pernikahan merupakan suatu komitmen emosional dan hukum yang diakui di antara dua individu yang mengacu pada kesepakatan untuk saling berdekatan secara emosional dan fisik serta mencakup tanggung jawab dalam menjalani tugas sehari-dari dan mengelola sumber daya ekonomi bersama agar dapat membangun kehidupan bersama yang harmonis (Oslon, DeFrain, & Skogrand, 2010).

Pernikahan merupakan awal dari penyatuan dua insan yang akan membentuk suatu keluarga baru. Proses untuk menyatukan dua individu ini dalam suatu pernikahan atau hubungan jangka panjang tidak terlepas dari munculnya konflik yang terjadi pada pasangan.

Konflik pada pasangan tersebut dapat muncul seiring dengan berjalannya kehidupan berkeluarga yang dapat berupa masalah pengaturan keuangan, tanggung jawab, perbedaan prioritas, keputusan memiliki anak dan pola pengasuhan anak, serta masalah-masalah lainnya.

Konflik-konflik yang dapat terjadi dalam kehidupan berkeluarga tersebut tidak selalu dapat dihindari namun dapat diminimalkan dan diatasi dengan adanya suatu landasan hukum yang jelas dan disepakati oleh pasangan tersebut yang menjadi pegangan dalam berkeluarga.

Landasan hukum tersebut dapat menjadi pedoman dalam berkeluarga, memberikan dasar yang kuat dan terstruktur bagi pasangan untuk mengelola perbedaan dan meminimalkan potensi ketidaksepahaman yang mungkin dapat terjadi di masa depan.

Dalam konteks ini, landasan hukum yang terstruktur diperlukan oleh pasangan dapat dibentuk dalam suatu perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian pra nikah atau prenuptial agreement. Prenuptial agreement merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara dua pihak yaitu seorang pria dan seorang wanita yang akan menjalankan pernikahan yang berfungsi sebagai dokumen resmi yang merinci terkait sejumlah hal dalam pengaturan urusan rumah tangga selama keberlanjutan hubungan pernikahan (Febriansyah dkk, 2021).

Pada dasarnya, perjanjian ini memberikan landasan hukum yang membantu mencegah dan mengatasi potensi konflik yang dapat terjadi di masa depan dalam suatu keluarga. Keluarga yang senantiasa terhindar dari konflik akan menciptakan lingkungan keluarga yang positif untuk kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga.

Oleh karena itu, Saya percaya bahwa prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah merupakan strategi yang efektif sebagai tahapan awal untuk membentuk fondasi kesejahteraan keluarga.

Prenuptial agreement diidentifikasi sebagai suatu alat yang ditujukan untuk memperkuat penguatan persatuan dalam keluarga (Sergeeva dkk, 2019).

Dalam konteks memperkuat persatuan dalam keluarga, perjanjian ini menyediakan kerangka yang membantu membangun pemahaman dan kepercayaan antara dua individu yang membentuk suatu pasangan.

Proses pembuatan atau penyusunan perjanjian ini melibatkan diskusi mendalam terkait nilai-nilai, harapan, tujuan masing-masing pasangan, dan hal-hal lainnya yang perlu didiskusikan oleh pasangan.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian ini tidak hanya membantu kejelasan hukum antara dua individu tersebut akan tetapi juga untuk menciptakan kesempatan bagi dua individu tersebut untuk terlibat dalam suatu komunikasi yang lebih terbuka dan memperkuat ikatan emosional antara keduanya sehingga terciptanya landasan yang kokoh untuk keberlangsungan hubungan pasangan tersebut di masa depan.

Melalui pendekatan yang komprehensif, perjanjian ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pembentukan fondasi keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Prenuptial agreement memiliki potensi untuk berperan sebagai instrumen yang menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan bahagia dalam menjalani kehidupan pernikahan tanpa adanya beban kekhawatiran mengenai kemungkinan potensi konflik yang dapat timbul jika suatu saat terjadi situasi yang tidak diinginkan (Febriansyah dkk, 2021).

Dengan memprioritaskan keharmonisan dan kebahagiaan, prenuptial agreement dapat menjadi alat yang mendukung pasangan untuk membangun fondasi keluarga yang kokoh. Hal tersebut memungkinkan setiap individu dalam anggota keluarga tersebut dapat merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama dalam perjalanan kehidupan keluarganya.

Pasangan yang menjunjung tinggi keharmonisan dalam rumah tangga akan menciptakan lingkungan keluarga yang positif sehingga dapat meminimalkan risiko konflik yang dapat timbul dan membantu mengurangi potensi ketidakselarasan di masa depan.

Pada pasangan yang merencanakan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, prenuptial agreement dapat dipandang sebagai simbol kepercayaan terhadap pasangan (Sergeeva dkk, 2019). Perjanjian ini mencerminkan kesediaan untuk melibatkan diri secara matang untuk berkomitmen bersama dengan pasangan yang telah dipilih untuk menjadi bagian hidupnya.

Dengan melihat perjanjian ini sebagai simbol kepercayaan, pasangan akan dapat merasakan bahwa mereka memiliki landasan yang kuat untuk membahas segala sesuatu yang dapat muncul seiring dengan perjalanan pernikahan pasangan tersebut. Kepercayaan pasangan terhadap perjanjian ini dapat membantu untuk mencegah terjadinya ketidaksepahaman yang mungkin muncul di kemudian hari.

Dengan adanya prenuptial agreement, lingkungan komunikasi yang tercipta di antara dua individu dalam suatu pasangan dapat lebih terbuka (Banjarnahor, 2023). Kepercayaan yang telah terbentuk sebelumnya dapat mendorong pasangan menjadi lebih terbuka antar sesama lain.

Keterbukaan ini memungkinkan pasangan lebih percaya untuk mendiskusikan mengenai harapan dan rencananya untuk masa depan. Hal tersebut dapat mencakup terkait pembicaraan mengenai tujuan jangka pendek dan panjang, kondisi fisik dan mental masing-masing, harta kekayaan, pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga, keputusan untuk memiliki anak, rencana karir masing-masing setelah menikah, cara pandang terhadap konflik yang mungkin akan terjadi, dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut, prenuptial agreement tidak hanya menjadi landasan hukum, namun juga menjadi faktor pendorong untuk individu lebih terbuka dan percaya terhadap pasangannya.

Prenuptial agreement memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyesuaikan hukum sesuai dengan kebutuhan khusus mereka dan merangsang komunikasi yang baik melalui negosiasi antara kedua belah pihak (Zagha, 2020).

Melalui perjanjian ini, pasangan dapat terlibat secara aktif dalam diskusi terkait berbagai aspek kehidupan yang akan dijalankan. Dengan berpartisipasi aktif dalam penyusunan perjanjian ini, pasangan dapat mengatur urusannya secara rinci dan dapat menciptakan kesempatan untuk menyampaikan harapan dan tujuan masing-masing.

Proses negosiasi yang terjadi dapat memperkuat pemahaman antar pasangan dan dapat mengidentifikasi bagian yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam perjalanan hubungan pernikahan. Melalui proses negosiasi yang diberlangsungkan, individu dapat melihat cara pasangannya dalam menghargai pendapat yang berbeda, tujuan pernikahan yang diharapkan oleh pasangan, pengelolaan emosi, dan strategi dalam menyelesaikan konflik.

Berdasarkan hal tersebut, pasangan dapat mengeksplorasi cara untuk menyikapi perbedaan pendapat sehingga dapat menciptakan kesempatan untuk memahami bagaimana cara masing-masing individu dalam menghargai sudut pandang yang berbeda dan sejauh mana pasangan tersebut bersedia untuk berkolaborasi dalam mengambil keputusan penting dalam berkeluarga.

Prenuptial agreement merangkum aspek-aspek yang berkaitan dengan pernikahan, seperti tanggung jawab terhadap anak, pendidikan, dan komitmen untuk tidak menggunakan kekerasan dalam hubungan pernikahan (Mansyuroh dkk, 2022).

Proses penyusunan perjanjian ini dapat menjadi kesempatan bagi pasangan untuk menyelaraskan nilai-nilai mereka dan memastikan bahwa pasangan tersebut memiliki pemahaman yang seragam mengenai keputusan pasangan tersebut dalam hal anak.

Terdapat pasangan yang ingin segera untuk memiliki anak setelah menikah akan tetapi terdapat pula pasangan yang ingin mengejar karir dan menyiapkan finansial yang mapan terlebih dahulu sebelum memiliki anak agar dapat menjamin kesejahteraan dan masa depan anak serta keluarganya.

Oleh sebab itu, pasangan tersebut memerlukan suatu kesepakatan yang membahas hal tersebut sebelum menikah agar tidak terjadi konflik mengenai perbedaan pendapat terkait anak dalam hubungan pernikahan yang sudah terjalin. Kesepakatan tersebut dapat dimuat dalam suatu perjanjian yaitu prenuptial agreement.

Perjanjian ini juga dapat mencakup komitmen pasangan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang baik dan aman. Komitmen tersebut mencakup mengenai komitmen untuk tidak menggunakan kekerasan dalam hubungan pernikahan sehingga menciptakan landasan yang kuat untuk menjaga keharmonisan dan keamanan dalam ikatan pernikahan serta mengajarkan pentingnya pola komunikasi yang baik dalam keluarga dan strategi penyelesaian konflik tanpa adanya kekerasan.

Prenuptial agreement memiliki peran dalam melindungi kesejahteraan anak dan istri serta dapat membantu mencegah perselisihan antar pasangan (Ridzuan dkk, 2023). Dalam konteks melindungi kesejahteraan anak, perjanjian ini dapat merencanakan secara jelas tanggung jawab pasangan dan hak-hak terkait pengasuhan anak, pendidikan, dan dukungan finansial terhadap anak sehingga menciptakan landasan yang stabil dan dapat diandalkan untuk memastikan bahwa diutamakannya kepentingan anak dalam keluarga tersebut.

Hal ini juga mencakup hak-hak anak ketika pasangan sedang mengalami konflik bahkan terjadi perceraian di masa yang akan datang. Perjanjian ini juga dapat menciptakan kejelasan dan kepastian yang dapat memberikan rasa aman kepada istri yang dapat mencakup ketentuan terkait hak waris, pembagian harta bersama, atau dukungan finansial dalam situasi tertentu.

Perjanjian ini juga berperan sebagai alat pencegah konflik yang terjadi pada pasangan dengan merencanakan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga dapat mengurangi ketidakpastian yang sering kali menjadi pemicu pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga.

Pola pikir pasangan, durasi pernikahan, dan pengasuhan anak merupakan aspek penting yang diatur dalam prenuptial agreement selain aspek hukum dan finansial (Sergeeva dkk, 2019).

Pada pola pikir pasangan, perjanjian dapat mencakup persetujuan dan pemahaman bersama terkait nilai-nilai, harapan, dan tujuan masing-masing individu dalam kehidupan pernikahan sehingga dapat membantu pasangan untuk membangun visi keluarga yang lebih kokok. Selain itu, durasi pernikahan dapat menjadi pertimbangan dalam prenuptial agreement.

Hal ini dapat mengandung ketentuan tertentu yang berlaku setelah suatu pasangan telah mencapai masa pernikahan tertentu untuk mengantisipasi perubahan dinamika atau tanggung jawab yang muncul seiring berjalannya hubungan pernikahan dan berkeluarga. Dalam konteks pengasuhan anak, perjanjian ini dapat mencakup rincian terkait tanggung jawab masing-masing pasangan terkait pengasuhan anak mengenai keputusan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan fisik dan mental anak.

Prenuptial agreement biasanya digunakan secara resmi untuk mengatur pembagian harta apabila terjadi keretakan dalam hubungan pernikahan, baik sebelum maupun sesudah perceraian (Rajamanickam dkk, 2019). Perjanjian ini menegaskan landasan yang sah dan jelas untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban finansial setiap pasangan dapat diatur dengan jelas dan dapat diterapkan ketika hubungan pernikahan tersebut berakhir. Perjanjian tersebut dapat mencakup hak atas properti, tanggung jawab finansial, dan hak serta kewajiban pasangan terkait anak-anak.

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Khanza dkk (2023) dan Nursyamsiah dkk (2023) bahwa salah satu poin utama dari perjanjian pra nikah ini adalah untuk memberikan dasar terkait pemisahan aset ketika terjadi perceraian di masa depan. Perjanjian ini memberikan kejelasan dan menetapkan panduan yang dapat diandalkan bagi kedua pasangan serta memastikan bahwa pembagian aset dan tanggung jawab finansial dapat dibagikan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan dan persetujuan dari kedua belah pihak sebelumnya.

Prenuptial agreement dapat digunakan sebagai wadah untuk mendiskusikan mengenai hutang yang dimiliki oleh pasangan sebelum menikah, potensi hutang yang akan terjadi dan siapa yg yang akan bertanggung jawab atas hutang tersebut (Mansyuroh dkk, 2022).

Proses penyusunan perjanjian ini dapat melibatkan pendiskusian secara mendalam terkait sumber hutang, rencana pelunasan, dan langkah-langkah konkret untuk mencegah akumulasi hutang yang mungkin akan tidak terkendali di masa yang akan datang. Pasangan harus terbuka dalam mengkomunikasikan mengenai aspek keuangan yang dimilikinya agar antar pasangan dapat saling memahami ekspektasi dan harapan masing-masing terkait dengan tanggung jawab finansial dalam keluarga.

Di sisi lain, prenuptial agreement juga memiliki kekurangan yaitu dapat menimbulkan perasaan kurang percaya terhadap pasangan hidup yaitu perasaan ketakutan yang mungkin akan muncul ketika pasangan melanggar perjanjian tersebut sehingga menjadikan kecemasan ini ini sebagai ketidakbahagiaan dalam rumah tangga (Mansyuroh dkk, 2022).

Hal ini dapat terjadi ketika pasangan merasa terjebak dalam kontrak hukum sehingga merasa merugikan hubungan yang seharusnya dijalani dengan kepercayaan dan keterbukaan. Terdapat pasangan yang merasa tidak memerlukan prenuptial agreement dikarenakan ingin menjalankan pernikahan dengan mengikuti arus yang berjalan serta akan melewati konflik yang akan terjadi dalam keluarga.

Prenuptial agreement dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik sehingga penting untuk memahami bagaimana pasangan merespons secara emosional terhadap perjanjian ini dan bagaimana mereka dapat mengelola konflik yang mungkin muncul (Banjarnahor, 2023). Dalam penyusunan perjanjian, konflik dapat terjadi dikarenakan perbedaan pendapat terkait hal-hal yang berhubungan dengan pandangan terkait pernikahan ataupun kehidupan berkeluarga.

Perbedaan pendapat yang tidak disertai dengan perasaan saling menghargai dapat menimbulkan perdebatan yang berujung ke konflik. Berdasarkan kejadian tersebut, pasangan dapat mengobservasi bagaimana cara pasangannya dalam merespons perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa prenuptial agreement dapat menjadi strategi yang efektif sebagai tahapan awal untuk membentuk fondasi kesejahteraan keluarga.

Prenuptial agreement berperan sebagai sebagai suatu alat yang ditujukan untuk memperkuat penguatan persatuan dalam keluarga, instrumen yang menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan bahagia dalam menjalani kehidupan pernikahan tanpa adanya rasa khawatir akan kemungkinan potensi konflik, simbol kepercayaan terhadap pasangan, terciptanya lingkungan komunikasi yang lebih terbuka antar pasangan, memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyesuaikan hukum sesuai dengan kebutuhan khusus mereka dan merangsang komunikasi yang baik melalui negosiasi antara kedua belah pihak, merangkum aspek-aspek yang berkaitan dengan pernikahan, melindungi kesejahteraan anak dan istri serta dapat membantu mencegah perselisihan antar pasangan, mengatur pola pikir pasangan, durasi pernikahan, dan pengasuhan anak, mengatur pembagian harta apabila terjadi keretakan dalam hubungan pernikahan, baik sebelum maupun sesudah perceraian, wadah untuk mendiskusikan mengenai hutang yang dimiliki oleh pasangan sebelum menikah, potensi hutang yang akan terjadi dan siapa yg yang akan bertanggung jawab atas hutang tersebut.

Peranan dari prenuptial agreement tersebut dapat mendorong keluarga untuk mencegah terjadinya konflik yang akan terjadi seiring berjalannya hubungan keluarga sehingga dapat membentuk keluarga yang positif, harmonis, dan sejahtera.

Adila Salsabila Ansyari
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Pos terkait