RDPU di DPRD, Kakantah ATR/BPN Banyuwangi Jadi Bulan-Bulanan Masyarakat

BANYUWANGI, KabarToday – Kepala Kantor Tanah (Kakantah) ATR/BPN Kabupaten Banyuwangi, Budiono, jadi bulan-bulanan warga masyarakat saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Senin (03/04/23).

Masing-masing warga masyarakat yang hadir sebagai peserta RDPU menyuarakan keluhan di hadapan Pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi dan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi, Iriyanto serta Samsul Arifin dari F-PPP. Diantara yang diluapkan perihal lambat hingga berbelit-belitnya pelayanan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Banyuwangi.

Seorang ibu warga Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, mengaku berkali-kali datang ke Kantah ATR/BPN Banyuwangi, hampir 1 minggu 2 kali atas pendaftaran Tahun 2021. Namun hingga saat ini, tidak mendapat kepastian atas sertifikatnya yang dikatakan sudah selesai.

“Ini sertifikat pemecahan sudah jadi dari Tahun 2021, saya disuruh ambil di loket. Setiap kali saya ambil di loket jawabanya bulan depan, tinggal nunggu tanda tangan dari Bapak Kakan. Itu asli milik saya sendiri tapi kenapa gak dikasihkan kok diulet-ulet terus, ” keluh Isawati dalam RDPU.

Penolakan pendaftaran konversi tanpa dasar juga disampaikan Nurhayat. Dimana saat mendaftar di loket pendaftaran Kantah ATR/BPN Banyuwangi, atas dasar perintah Kepala Kantor petugas loket menolak pendaftaran konversi miliknya. Ironisnya penolakan tersebut tanpa ada bukti kejelasan penolakan oleh Pejabat BPN Banyuwangi, hanya kertas yang ditanda tangani oleh petugas loket yang bukan ASN lagi.

“Jadi konversi atas perintah pimpinan semua harus ditolak, saya minta bukti penolakan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, bukan petugas. Ini yang menurut saya SOPnya amburadul,” suluk Nurhayat, warga Rogojampi.

Dugaan adanya pungli juga mengemuka dalam hearing. Abdul Arif meceritakan, saat ia hendak mendaftarkan penurunan Hak milik (HM) ke Hak Guna Bangunan (HGU), besaran biaya Rp. 4.000,-/meter disampaikan oleh Kasubsi BPN Banyuwangi. Dengan luas 23.000 meter diperkirakan biaya mencapai sembilan puluh juta lebih. Setelah disampaikan pada pemilik, dan pemilik melakukan pengurusan sendiri biaya tersebut berubah.

“Lalu saya dengar tiga puluh juta rupiah dan sekarang sudah selesai,” sergah Abdul Arif.

Dihadapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, Kakantah ATR/BPN Banyuwangi, menjawab hujatan keluhan dari warga masyarakat di ruang rapat khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Perihal penolakan berkas konversi yang disampaikan oleh petugas loket Kantah ATR/BPN Banyuwangi atas perintah Kepala Kantor ditepis oleh Budiono. Dia menjawab tidak semua berkas konversi ditolak, khusus berkas konversi Nurhayat, yang sempat ditolak oleh petugas loket dapat didaftarkan melalui Kakantah ATR/BPN Banyuwangi.

“Tidak Pak, tidak ditolak semuanya, tapi pertanyaannya tadi seperti yang disampaikan mas Nur. Beliau ini menggunakan kwitansi atau segel, jadi nanti bisa ketemu saya pak,“ elak Kepala Kantor BPN Banyuwangi Budiono, yang langsung disoraki audiens.

Suasana hearing semakin memanas, Ketika Eni Setyowati Kembali membaca pernyataan Kakantah ATR/BPN Banyuwangi Budiono disalah satu media cetak local Banyuwangi. Dalam kutipan pernyataan ada yang janggal dalam aksi demo kemarin, jika jumlah sertifikat yang dikeluarkan berjumlah ribuan. Seharusnya jumlah aksi demo pun yang datang juga ribuan.

“Masak sebagai Kepala BPN berstatmen seperti itu Bapak. Satu orang pun yang mengeluh harus dilayani pak, kok malah anda menantang minta ribuan,” tegas Eny yang juga seorang Lawyer di Kota Gandrung.

Mendengar banyaknya keluhan dan adanya dugaan pungli yang disampaikan oleh warga masyarakat terkait pelayanan di Kantah ATR/BPN Banyuwangi. Forum Warga Banyuwangi bertekad pada tujuan awal, meminta Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) Republik Indonesia mencopot Kakantah ATR/BPN Banyuwangi Budiono.

“Saya sebagai Kordinator Forum Warga Banyuwangi mendesak Menteri ATR/BPN RI, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto S.I.P mencopot Kakantah ATR/BPN BPN Banyuwangi, sebab ikan busuk dari kepalanya,” tegas Muhammad Helmi Rosyadi. (red)

Pos terkait