<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hukum &#8211; Kabar Today</title>
	<atom:link href="https://kabartoday.co.id/rubrik/hukum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<description>Tegas dan Lugas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 22:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://kabartoday.co.id/go/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo.jpg</url>
	<title>Hukum &#8211; Kabar Today</title>
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KPK Tahan Staf Anggota DPR-RI Terkait Korupsi Dana Hibah</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-tahan-staf-anggota-dpr-ri-terkait-korupsi-dana-hibah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 22:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Hibah]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104426</guid>

					<description><![CDATA[AS diduga mendapatkan Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan BW selaku staf anggota DPR RI berinisial AS dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.</p>
<p>“Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November—5 Desember 2026,” kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.</p>
<p>BW merupakan salah satu tersangka kasus tersebut.</p>
<p>Taufik mengatakan BW ditahan KPK di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</p>
<p>Dia menjelaskan bahwa kasus tersebut diduga bermula saat AS selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 mendapatkan jatah dana hibah selama 2019–2022.</p>
<p>AS diduga mendapatkan Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Dengan demikian, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah sebanyak Rp291,5 miliar selama empat tahun.</p>
<p>Kemudian, AS diduga meminta biaya komitmen sebesar 15-20 persen bagi anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.</p>
<p>Selain itu, AS meminta biaya komitmen sebesar 20-25 persen kepada koordinator lapangan (korlap) yang akan membentuk pokmas dan membuat proposal permohonan dana hibah.</p>
<p>Selanjutnya, AS menugaskan BW untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan biaya komitmen dari korlap, mengelola uang dari para korlap, hingga merekapitulasi setiap pengeluaran anggota dewan tersebut.</p>
<p>“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee (biaya komitmen) dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” kata Taufik.</p>
<p>Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menduga BW bersama-sama dengan AS melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>
<p>Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim.</p>
<p>Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.</p>
<p>Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka kasus tersebut. Namun, pada 16 Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan untuk salah satu tersangka karena telah meninggal dunia, yakni Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 Kusnadi.</p>
<p>Dengan demikian, 20 orang tersangka lainnya sebagai berikut:</p>
<p>A. Tiga tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim<br />
1. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 berinisial AS<br />
2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 AI<br />
3. Staf AS, BW</p>
<p>B. 17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim<br />
1. Anggota DPRD Jatim 2019–2024 M<br />
2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019–2024 FA<br />
3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019–2024 JJ<br />
4. Pihak swasta dari Sampang, AH<br />
5. Pihak swasta dari Sampang, AA<br />
6. Pihak swasta dari Sampang, AM<br />
7. Pihak swasta dari Probolinggo sekaligus anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus<br />
8. Pihak swasta dari Tulungagung, AR<br />
9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan<br />
10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar<br />
11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan<br />
12. Pihak swasta dari Bangkalan, M<br />
13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah<br />
14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya<br />
15. Pihak swasta dari Sumenep, AJ<br />
16. Pihak swasta dari Gresik sekaligus anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin<br />
17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra</p>
<p>Hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan dari 20 tersangka kasus tersebut.</p>
<p>Mereka adalah Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, Jodi Pradana Putra untuk klaster suap terhadap Kusnadi.</p>
<p>Kemudian, Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, serta Moch. Mahrus untuk klaster suap terhadap AS dan BW.</p>
<p>Adapun empat dari delapan orang tersebut telah divonis bersalah oleh hakim. Sementara empat lainnya sedang menjalani persidangan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://cms.kpk.go.id/storage/7300/conversions/Ilustrasi-KPK-Line---Humas-KPK-image_large.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TNI AD Proses Hukum Oknum Prajurit Terduga Aniaya Santri</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/tni-ad-proses-hukum-oknum-prajurit-terduga-aniaya-santri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 23:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Oknum]]></category>
		<category><![CDATA[Pangandaran]]></category>
		<category><![CDATA[Santei]]></category>
		<category><![CDATA[TNI AD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104400</guid>

					<description><![CDATA[PANGANDARAN &#8211; TNI Angkatan Darat (AD) meminta maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum prajurit Serda HCB terhadap santri di Pangandaran, Jawa Barat. TNI berjanji pelaku akan diproses secara...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PANGANDARAN</strong> &#8211; TNI Angkatan Darat (AD) meminta maaf atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum prajurit Serda HCB terhadap santri di Pangandaran, Jawa Barat. TNI berjanji pelaku akan diproses secara hukum.</p>
<p>&#8220;Terkait adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dari Yonif TP 336/MS terhadap seorang santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di wilayah Pangandaran, dapat kami sampaikan bahwa satuan telah mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut,&#8221; ujar Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono, Minggu (15/11), melansir detiknews.</p>
<p>Donny mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (11/11) lalu. TNI telah memeriksa oknum TNI yang terlibat.</p>
<p>Laporan kejadian diterima Makodim 0625/Pangandaran pada Kamis (12/11).</p>
<p>&#8220;Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh satuan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan,&#8221; ujar Donny.</p>
<p>Pada Jumat (13/11), Serda HCB diserahkan oleh pihak Yonif TP 336/MS kepada Subdenpom III/2-4 Banjar untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Donny mengatakan, oknum TNI diduga melakukan penganiayaan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Hal ini bakal jadi bagian dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.</p>
<p>Dilaporkan, setidaknya ada enam santri dan santriwati yang menjadi korban intimidasi serta kekerasan fisik. Tiga di antaranya memilih pulang ke rumah lantaran trauma.</p>
<p>TNI AD, lanjut Donny, tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan yang dilakukan anggota. Pelaku akan dihukum setimpal jika terbukti melakukan pelanggaran.</p>
<p>&#8220;Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas segala kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban, serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran,&#8221; ujar Donny.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://akcdn.detik.net.id/visual/2018/08/31/02182152-d247-457f-bd4d-4f273637f701_169.jpeg?w=400&#038;q=90" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Orang Kuat Dibalik Tambang Emas Ilegal Gunung Pongkor</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/orang-kuat-dibalik-tambang-emas-ilegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 01:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Ilegal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104392</guid>

					<description><![CDATA[Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BOGOR</strong> &#8211; Maraknya fenomena Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan di area penambangan emas yang lokasinya masuk ke PT. Antam TBK UBPE Pongkor.</p>
<p>Hal tersebut merambah ke area PT. Antam yang notabene merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi pada kenyataannya banyak &#8220;pemain&#8221; atau yang biasa disebut &#8220;Gurandil&#8221; melakukan penambangan di area tersebut.</p>
<p>Pantauan tim investigasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Kab Bogor menjelaskan indikasi pencurian tambang emas sudah terjadi berlangsung lama. Bahkan pengakuan dari berbagai narasumber yang ditemui mengatakan adanya para &#8220;pemain&#8221; besar yang bermain di area PT. Antam di Level 701.</p>
<p>Menurutnya kisaran 10 lobang tambang ilegal emas sudah ditutup dan di Police Line Polda Jawa Barat sejak bulan Juli 2026, namun masih saja ada yang buka hingga sekarang. Berdasarkan keterangan sumber, bos haji PDR masih kuat beroperasi dan berproduksi meski sudah di police line.</p>
<p>&#8220;Iya mas, dia dikenal pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT. Antam. Bahkan ada indikasi kuat dia juga mengkoordinir para penambang yang akan masuk ke Level 701 PT. Antam melalui lobang tikus di wilayah blok Cikuya Pabangbon Desa Malasari dan tentu dengan nominal angka yang fantastis. &#8220;Beber sumber warga Kecamatan Nanggung, Bogor pada Kamis (12/11/2026).</p>
<p>Berdasarkan ulasan narasumber, bos besar Haji PDR sendiri diduga berlindung kepada salah seorang oknum &#8220;Bintang&#8221; di Baju Coklat Provinsi Jawa Barat yang merupakan orang nomor 2 di tubuh institusi Polri Provinsi Jawa Barat.</p>
<p>Bahkan ketika tim FWJ Indonesia datang ke lokasi tambang emas ilegal yang dimaksud, telah ditemukan lobang milik bos besar Haji PDR masih beroperasi dan berproduksi meskipun diarea lobang tambang terbentang Police Line, sehingga patut dipertanyakan adanya interpensi oknum APH atas tindakan melanggar hukum.</p>
<p>Sementara, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyebut prilaku para oknum APH maupun penyelengara tambang ilegal sudah tidak lagi melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>&#8220;Miris melihatnya, mereka-mereka itu seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi Negara tanpa prosedural yang berlaku. Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal dan para pembacking. &#8220;Jelas Opan dalam keterangan pers nya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).</p>
<p>Opan menilai persoalan itu bukan persoalan lokal, akan tetapi menjadi persoalan Nasional. Menurutnya maling Negara harus disikat habis, terlebih ada dugaan kuat yang beckingi dari seorang perwira tinggi di Polda Jabar.</p>
<p>&#8220;Pembackup sebaiknya sadar dan kembalikan hak Negara. Gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori institusi. Terlebih saat ini Polri sedang di sorot dan publik menunggu ketegasan sikap Kapolri Jenderal Pol Suyudi. &#8220;Tegasnya.</p>
<p>Opan juga mengingatkan PT. Antam TBK UBPE Pongkor sebagai pemegang hak kuasa pertambangan di wilayah tersebut diharapkan dapat membersihkan dirinya dari para oknum pegawai yang &#8220;bermain&#8221; dengan Penambang Emas Tanpa Ijin yang masuk ke wilayah eksplorasi Level 701.</p>
<p>&#8220;Ingat, Negara harus hadir sesuai dengan UUD&#8217;45 bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh Negara demi kepentingan rakyat dan bukan dinikmati oleh segelintir orang. &#8220;Ucap Opan.</p>
<p>Dalam konteks ini, Opan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) dengan sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).[]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_329,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794661562/IMG-20261114-WA0018/IMG-20261114-WA0018.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Polemik Penanganan Perkara Narkotika, Anang Iskandar dan Ronny Sompie Beri Pandangan Hukum</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/polemik-penanganan-perkara-narkotika-anang-iskandar-dan-ronny-sompie-beri-pandangan-hukum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 11:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104367</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA – Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Arga Makmur, Bengkulu, menjadi sorotan setelah Komjen Pol Purn Dr. Anang Iskandar mengkritisi keputusan hakim yang menempatkan BNN Kota Bengkulu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> – Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Arga Makmur, Bengkulu, menjadi sorotan setelah Komjen Pol Purn Dr. Anang Iskandar mengkritisi keputusan hakim yang menempatkan BNN Kota Bengkulu sebagai korban dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Kritik tersebut mendapat tanggapan dari advokat Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H., yang menilai persoalan itu perlu dikaji dari sisi konflik norma antara Undang-Undang Narkotika, KUHP, dan KUHAP baru, Sabtu (7/11/2026).</p>
<p>Anang Iskandar, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) periode 2012–2015, menyampaikan kritik tersebut melalui tulisan berjudul Keputusan Hakim Sesat Karena Tempatkan BNN Jadi Korban, yang dimuat di DANDAPALA pada Sabtu, 31 Oktober 2026.</p>
<p>Dalam tulisannya, Anang menilai perkara penyalahgunaan narkotika seharusnya menggunakan pendekatan rehabilitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan memaksakan pendekatan restoratif berdasarkan KUHP dan KUHAP baru.</p>
<p>Menurut Anang, rumusan hukum kejahatan narkotika yang menggunakan pendekatan pidana umum berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap implementasi penegakan hukum.</p>
<p>Ia menyoroti tindakan hakim PN Arga Makmur yang, berdasarkan uraian dalam tulisannya, menempatkan BNN Kota Bengkulu sebagai korban dan meminta adanya pernyataan perdamaian dengan para terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Pernyataan perdamaian tersebut disebut menjadi syarat penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif berdasarkan Pasal 204 KUHAP baru. Hakim juga disebut menjatuhkan pidana penjara dan tindakan rehabilitasi secara kumulatif kepada penyalah guna narkotika.</p>
<p>Anang Iskandar Tekankan Pendekatan Rehabilitatif</p>
<p>Anang menjelaskan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tujuan penegakan hukum secara khusus, yakni memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.</p>
<p>Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d UU Narkotika.</p>
<p>Ia juga merujuk Pasal 54 yang mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Sementara itu, Pasal 127 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun bagi penyalah guna narkotika Golongan I untuk diri sendiri.</p>
<p>Menurut Anang, proses penegakan hukum terhadap penyalah guna harus memperhatikan ketentuan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2).</p>
<p>Selain itu, Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus atau menetapkan seseorang menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi.</p>
<p>Anang menjelaskan, kewenangan tersebut mencakup dua hal. Pertama, hakim dapat memutus terdakwa menjalani rehabilitasi apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan rehabilitasi apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi memenuhi ketentuan sebagai pecandu.</p>
<p>Ia juga merujuk Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengenai penempatan pecandu narkotika di lembaga rehabilitasi atau rumah sakit yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).</p>
<p>Ronny Sompie Soroti Konflik Norma Tiga Undang-Undang</p>
<p>Menanggapi pandangan Anang Iskandar, Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H., menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan kajian hukum yang perlu dilihat dari hubungan tiga undang-undang.</p>
<p>Ketiganya adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai ketentuan khusus, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai hukum pidana materiil, dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai hukum pidana formil.</p>
<p>Dalam tanggapannya, Ronny menguraikan kajian normatif melalui lima aspek, yaitu duduk perkara, konflik norma, analisis pasal demi pasal, penilaian terhadap pertimbangan hakim, dan solusi normatif.</p>
<p>Menurut Ronny, persoalan utama dalam kasus tersebut bukan hanya mengenai penggunaan pendekatan restoratif, tetapi juga menyangkut kedudukan BNN sebagai korban, kewenangan rehabilitatif hakim, serta penerapan ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam hukum narkotika.</p>
<p>Ia mempertanyakan dasar penempatan BNN Kota Bengkulu sebagai korban dalam perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Menurut pandangannya, BNN merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan narkotika, termasuk fungsi penyidikan dan penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan otomatis menjadi korban langsung dalam perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Asas Lex Specialis Menjadi Sorotan</p>
<p>Ronny juga menyoroti penerapan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum.</p>
<p>Dalam kajiannya, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai tetap memiliki kedudukan sebagai ketentuan khusus dalam penanganan perkara narkotika.</p>
<p>Ia mengaitkan pandangan tersebut dengan Pasal 2 ayat (1) KUHP baru yang mengatur keberlakuan ketentuan KUHP terhadap tindak pidana di luar KUHP sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang lain.</p>
<p>Selain itu, Ronny merujuk Pasal 3 KUHAP baru untuk menjelaskan hubungan hukum acara pidana umum dengan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Menurutnya, keberadaan KUHP dan KUHAP baru tidak serta-merta menghapus keberlakuan UU Narkotika.</p>
<p>Karena itu, ia berpandangan ketentuan umum harus diterapkan dengan tetap memperhatikan pengaturan khusus dalam UU Narkotika.</p>
<p>Ronny juga mengangkat asas lex posterior derogat legi priori, yakni ketentuan hukum yang lebih baru dapat mengesampingkan ketentuan sebelumnya dalam kondisi tertentu.</p>
<p>Namun, menurutnya, penerapan asas tersebut perlu memperhatikan keberadaan ketentuan khusus yang masih berlaku.</p>
<p>Tiga Persoalan Yuridis yang Dipertanyakan</p>
<p>Dalam analisisnya, Ronny mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu diperiksa dalam penanganan perkara di PN Arga Makmur.</p>
<p>Pertama, penempatan BNN sebagai korban. Ronny menilai perlu ada kejelasan mengenai siapa pihak yang secara langsung menjadi korban dalam perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Ia membedakan kedudukan BNN sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum dengan pihak yang mengalami kerugian langsung akibat tindak pidana.</p>
<p>Kedua, penerapan pendekatan restoratif. Ronny mempertanyakan penggunaan mekanisme perdamaian dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang menurutnya memiliki pengaturan khusus melalui pendekatan rehabilitatif.</p>
<p>Ia menilai kondisi ketergantungan terdakwa perlu diperiksa melalui asesmen yang relevan sebelum hakim menentukan bentuk penanganan.</p>
<p>Ketiga, penjatuhan pidana penjara dan rehabilitasi secara kumulatif. Ronny mempertanyakan dasar penerapan pidana penjara sekaligus tindakan rehabilitasi dalam satu putusan.</p>
<p>Menurut pandangannya, rehabilitasi dalam Pasal 103 UU Narkotika harus dipahami berdasarkan tujuan pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkotika, bukan sekadar menjadi tambahan hukuman tanpa mempertimbangkan kondisi terdakwa.</p>
<p>Ronny Usulkan Pembenahan Regulasi dan Pemahaman Hakim</p>
<p>Sebagai bagian dari solusi normatif, Ronny menyampaikan lima usulan.</p>
<p>Pertama, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman penanganan perkara narkotika setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru, khususnya terkait hubungan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.</p>
<p>Kedua, pemerintah dan DPR perlu melakukan harmonisasi serta evaluasi UU Narkotika agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya bersama KUHP dan KUHAP baru.</p>
<p>Ketiga, hakim perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai hukum narkotika agar memahami karakteristik perkara penyalahgunaan, pecandu, dan peredaran gelap narkotika.</p>
<p>Keempat, BNN perlu memastikan kedudukan serta kewenangannya dalam proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Kelima, jaksa perlu mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan tetap memperhatikan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Perlu Kepastian Hukum</p>
<p>Pandangan Anang Iskandar dan tanggapan Ronny Sompie sama-sama menempatkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bagian penting dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.</p>
<p>Keduanya memberikan perhatian terhadap Pasal 54, Pasal 127, dan Pasal 103, terutama mengenai kedudukan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta kewenangan hakim dalam menetapkan rehabilitasi.</p>
<p>Polemik penerapan pendekatan restoratif dan rehabilitatif tersebut menjadi persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam memastikan harmonisasi antara UU Narkotika, KUHP baru, dan KUHAP baru.</p>
<p>Kejelasan penerapan ketentuan hukum diperlukan agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika tetap berjalan, sementara pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memperoleh penanganan sesuai kebutuhan rehabilitasi medis dan sosial.</p>
<p><em>Catatan redaksi: Penilaian mengenai adanya kesalahan yuridis dalam putusan PN Arga Makmur merupakan pendapat Anang Iskandar dan analisis Ronny Sompie. Redaksi belum memperoleh salinan putusan maupun keterangan resmi majelis hakim, sehingga penilaian tersebut tidak ditempatkan sebagai kesimpulan hukum redaksi.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/f_webp,q_auto:low/v1794051826/IMG-20261107-WA0011/IMG-20261107-WA0011.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Periksa Plt Bupati Klaten</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-periksa-plt-bupati-klaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 22:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104355</guid>

					<description><![CDATA[KPK mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai saksi pada 5 November 2026, untuk didalami terkait hasil penggeledahan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.</p>
<p>“Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengonfirmasi sejumlah temuan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan. Salah satunya di Kantor Bupati,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.</p>
<p>Menurut Budi, sejumlah temuan tersebut terdiri atas dokumen dan barang bukti elektronik. Adapun temuan-temuan itu telah disita oleh KPK.</p>
<p>“Dari sejumlah barang bukti itu, maka butuh berita acara penyitaan sehingga ada kebutuhan untuk melakukan pemanggilan, atau kebutuhan pemeriksaan terhadap saksi Plt Bupati Klaten,” katanya.</p>
<p>Selain itu, dia mengatakan KPK mendalami tugas dan kewenangan Wakil Bupati Klaten saat memeriksa Mahanni.</p>
<p>“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” jelasnya.</p>
<p>Sementara itu, dia mengatakan KPK tengah menelusuri dugaan korupsi yang terjadi pada masa Bupati Klaten sebelum Hamenang.</p>
<p>“Penyidik masih terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini (Hamenang, red.) juga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa. Semuanya masih terus dilakukan penelusuran oleh penyidik,” katanya.</p>
<p>Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.</p>
<p>Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.</p>
<p>KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.</p>
<p>Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi kasus tersebut pada 27 Oktober 2026.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://mmc.tirto.id/image/2026/10/19/antarafoto-mahanni-yulindha-ditunjuk-sebagai-plt-bupati-klaten-1792392790_16932.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kepala SPPG Sukajadi Beberkan Adanya Intimidasi dari Oknum</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/sppg-sukajadi-beberkan-adanya-intimidasi-dari-oknum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 06:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Oknum]]></category>
		<category><![CDATA[SPPG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104341</guid>

					<description><![CDATA[Penjelasan atas adanya intimidasi serta ancaman sekelompok orang yang mengaku dari Elang 3 Hambalang dan LSM Sukma]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BOGOR</strong> &#8211; Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Neeta Ranysha Megawati Muchtar akhirnya beri penjelasan atas adanya intimidasi serta ancaman sekelompok orang yang mengaku dari Elang 3 Hambalang dan LSM Sukma.</p>
<p>Peristiwa itu lanjut Neeta terjadi pada hari Senin (2/11/2026) disaat dirinya beserta beberapa jajaran SPPG sedang melaksanakan kegiatan pertemuan sharing dan evaluasi kinerja bulanan.</p>
<p>&#8220;Hari senin kemaren mas mereka datang ke SPPG kami dan mengaku dari Elang 3 Hambalang. Saya beserta beberapa jajaran SPPG sedang meting diluar, lalu di telpon sama karyawan di SPPG katanya ada tamu dari Elang 3 Hambalang dan ingin bertemu saya. &#8220;Ucap Neeta saat di konfirmasi FWJ Indonesia, Rabu (4/11/2026).</p>
<figure id="attachment_104327" aria-describedby="caption-attachment-104327" style="width: 990px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-post-104341 wp-image-104327" src="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/v1793858579/IMG-20261105-WA0018/IMG-20261105-WA0018.jpg?_i=AA" alt="Neeta Ranysha Megawati Muchtar" width="990" height="883" /><figcaption id="caption-attachment-104327" class="wp-caption-text">Neeta Ranysha Megawati Muchtar</figcaption></figure>
<p>Neeta juga mengatakan dalam pembicaraan via telpon, orang yang mengaku dari elang 3 hambalang melakukan tuduhan dan intimidasi soal adanya dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) baik Ipal dan jalan setapak. Bahkan ancaman yang dilontarkannya mengarah pada penutupan SPPG.</p>
<p>&#8220;Awalnya kita heran dan kaget ajh mas, tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba datang dan masuk ke SPPG kami sambil membawa surat LSM, lakukan intimidasi, ancaman, tekanan sehingga membuat gaduh dan takut para pekerja SPPG. Kata staft saya mereka bertiga dan mengaku dari Elang 3 Hambalang serta LSM Sukma,&#8221; bebernya.</p>
<p>Berdasarkan fakta dilapangan, Neeta menjelaskan bahwa sejauh ini SPPG Sukajadi selalu memjalankan prosedural dengan baik dan teliti. Bahkan pihaknya menjalankan SOP yang ditetapkan BGN Pusat.</p>
<p>Sementara mitra SPPG Sukajadi Bogor sekaligus pemodal Haji Ahmad Juanda angkat bicara terkait peristiwa yang terjadi. Dia merinci persoalan kehadiran orang-orang yang mengaku dari elang 3 hambalang bersama LSM Sukma merupakan rentetan peristiwa antara dirinya dengan oknum warga berinisial H.</p>
<p>&#8220;Sebenarnya kalau kami tarik benang merahnya, itu merupakan rentetan peristiwa 2 bulan lalu, dan orang itu yang berinisial H sudah kami laporkan ke Polsek setempat. &#8220;Kata Haji Juanda kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).</p>
<p>Lebih lanjut dia menjelaskan peristiwa awal dimana saat itu ada motor yang melaju cukup kencang dan menyerempet pejalan kaki di depan rumahnya. Haji Juanda menegur pengendara motor. Namun tiba-tiba muncul H dengan lantang bicara dasar Haji Anj##g. Sontak haji Juanda kaget dan terjadilah perselisiahan argumen.</p>
<figure id="attachment_104326" aria-describedby="caption-attachment-104326" style="width: 1035px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" class="size-full wp-post-104341 wp-image-104326" src="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/v1793858550/IMG-20261105-WA0017/IMG-20261105-WA0017.jpg?_i=AA" alt="Haji Ahmad Juanda" width="1035" height="941" /><figcaption id="caption-attachment-104326" class="wp-caption-text">Haji Ahmad Juanda</figcaption></figure>
<p>&#8220;Orang itu memang tidak punya adab dan etika. Jelas-jelas pengendara motor yang salah dan saya tegur, kok malah dia yang sewot dan marah ke saya, malah sambil teriakin saya Haji Anj##g. &#8220;Ulasnya.</p>
<p>Ternyata kata Haji Juanda tidak berakhir sampai disituh. Seorang ustadz yang mencoba melerai pun di tendang dan dikatai Ustdz Anj##g. Bahkan putranya Haji Juanda yang bernama Makmur mencoba melerai juga, namun kembali dhajar oleh si H hingga terluka. Dan perisitiwa itu telah dilaporkan ke Polsek Tamansari Bogor.</p>
<p>&#8220;Proses hukumnya lagi berjalan mas. Dan setelah kejadian itu muncul SPPG Sukajadi dituduh dan di fitnah ini itu, bahkan sampai pembuangan limbah (ipal) yang sudah kami buat pun dirusak pipanya dan itu dijadikan bukti mereka. Padahal mereka yang merusak Pipa Ipal SPPG. &#8220;Terang Haji Juanda.</p>
<p>Selain itu lanjut dia, lahan Ipal milik saya pun dipermasalahkan dan jalan setapak yang memang itu bagian dari tanah saya pun dipermasalahkan oleh mereka yang mengaku dari elang 3 hambalang dan LSM Sukma. &#8220;Intinya mereka-mereka itu telah meresahkan kami dan mengganggu aktivitas SPPG untuk mewujudkan program Presiden Prabowo. &#8220;Tegasnya.</p>
<p>Sebagai mitra SPPG, haji Ahmad Juanda juga merinci telah mengikuti program Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan telah menghibahkan 3 hektar lahannya dijadikan budidaya tanaman kebutuhan berupa sayur-sayuran yang akan dimanfaatkan warga dan kebutuhan SPPG.</p>
<p>&#8220;3 hektar lahan telah saya hibahkan untuk ditanami sayur sayuran agar dimanfaatkan warga dan untuk kebutuhan SPPG Sukajadi. Alhamdulillah yang bekerja di SPPG mitra kami itu ada 47 orang dan 95% warga Sukajadi. &#8220;Jelasnya.</p>
<p>Peristiwa munculnya nama yang mengaku dari ormas elite Elang 3 Hambalang melakukan intimidasi serta pengancaman penutupan SPPG Sukajadi tanpa alasan kuat object ketidakprofesionalan. Hal itu menjadi kritikan pedas dari Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Kamis (5/11/2026).</p>
<p>Sebagai aktifis Pers dan juga pelaksana kontrol publik tata kelola Pemerintah, Opan menyayangkan adanya oknum yang mengaku dari Elang 3 Hambalang. Bahkan disebut adanya sidak SPPG bersama LSM Sukma.</p>
<p>&#8220;Tindakan yang sangat mencerminkan ketidakprofesionalan profesi dengan membawa-bawa nama Elang 3 Hambalang melakukan intimidasi dan ancaman. Buruknya berdampak para pekerja SPPG menjadi takut bekerja dan menghambat program kebijakan Presiden Prabowo. &#8220;Paparnya.</p>
<p>Opan menekankan adanya keterlibatan penegak hukum guna menyisir dan melakukan pemanggilan serta penangkapan kepada para oknum tersebut.</p>
<p>&#8220;Perisitiwa itu bukan hal biasa, tetapi hal serius yang harus segera ditangani pihak-pihak terkait dan penegak hukum agar kedepannya tidak ada lagi para oknum lainnya melakukan hal yang sama. &#8220;Pungkasnya.[]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_508,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1793858812/IMG-20261105-WA0011/IMG-20261105-WA0011.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dekat dengan Masyarakat, Polsek Membalong Pastikan Situasi Wilayah Tetap Aman</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/polsek-membalong-pastikan-situasi-wilayah-tetap-aman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 05:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Belitung]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104311</guid>

					<description><![CDATA[BELITUNG – Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polsek Membalong melaksanakan patroli dialogis di seputaran wilayah Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BELITUNG</strong> – Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polsek Membalong melaksanakan patroli dialogis di seputaran wilayah Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Rabu (4/11/2026).</p>
<p>Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polri dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan situasi wilayah hukum Polsek Membalong tetap aman dan kondusif.</p>
<p>Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Membalong menyambangi sejumlah titik di wilayah Desa Membalong serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Personel juga menyampaikan imbauan dan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat senantiasa menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kepedulian terhadap situasi di sekitarnya.</p>
<p>Kapolres Belitung melalui Kapolsek membalong Iotu Dimpos Barmawi Tampubolon, S.Tr.K., M.H menyampaikan bahwa Patroli dialogis ini tidak hanya bertujuan untuk memantau situasi keamanan, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi, mempererat kedekatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.</p>
<p>Melalui kehadiran personel di lapangan, Polsek Membalong ingin memastikan masyarakat merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.</p>
<p>Selama kegiatan berlangsung, tidak ditemukan adanya kejadian menonjol maupun aktivitas mencurigakan. Secara umum, situasi di wilayah Desa Membalong terpantau aman dan kondusif.</p>
<p>Kegiatan patroli secara rutin dan dialogis sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat serta upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.</p>
<p>Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan adanya gangguan keamanan, dapat menghubungi Layanan Polisi 110.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_391,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1793770640/IMG-20261104-WA0003/IMG-20261104-WA0003.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kapolres Belitung Tegaskan Larangan Penggunaan Vape bagi Seluruh Personel</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kapolres-belitung-tegaskan-larangan-penggunaan-vape/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 05:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Belitung]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi]]></category>
		<category><![CDATA[Polres Belitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104286</guid>

					<description><![CDATA[Polres Belitung mulai menerapkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BELITUNG</strong> – Polres Belitung mulai menerapkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.</p>
<p>Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi Polri dalam memperkuat disiplin internal, menjaga kesehatan, serta meningkatkan profesionalisme seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP).</p>
<p>Kapolres Belitung AKBP Satria Darma, S.E., S.I.K., M.M., menegaskan bahwa ketentuan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh personel Polres Belitung tanpa terkecuali, baik ketika melaksanakan tugas kedinasan maupun di luar jam kerja.</p>
<p>Menurutnya, penerapan aturan ini juga dilatarbelakangi adanya potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk zat terlarang seperti etomidate, ketamine, sabu cair hingga ganja cair.</p>
<p>Selain aspek penyalahgunaan narkotika, kebijakan tersebut juga menjadi perhatian terhadap risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan rokok elektrik.</p>
<p>Kapolres Belitung menyampaikan bahwa larangan ini tidak hanya ditujukan kepada anggota Polri, tetapi juga berlaku bagi tamu maupun masyarakat yang berkunjung ke lingkungan kantor kepolisian.</p>
<p>&#8220;Kami ingin memastikan seluruh lingkungan kerja kepolisian tetap terjaga sebagai tempat yang tertib, sehat, dan profesional. Karena itu, seluruh personel harus menjadi contoh dengan mematuhi setiap ketentuan yang telah ditetapkan pimpinan,&#8221; tegas AKBP Satria Darma, Selasa (3/11/2026).</p>
<p>Ia juga menegaskan bahwa setiap personel yang terbukti melanggar ketentuan tersebut akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara bagi pengunjung yang menggunakan vape di area kantor kepolisian akan diberikan teguran serta diminta untuk menghentikan penggunaannya dan menyimpan perangkat tersebut.</p>
<p>Penerapan kebijakan ini berlaku secara menyeluruh di lingkungan Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.</p>
<p>Kapolres Belitung mengajak seluruh personel dan masyarakat yang datang ke kantor kepolisian untuk bersama-sama menghormati serta menaati aturan tersebut.</p>
<p>&#8220;Melalui penerapan kebijakan ini, kami berharap dapat membangun budaya disiplin dan memberikan contoh positif kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan lingkungan kepolisian yang sehat, aman, dan profesional,&#8221; tutupnya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_381,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1793684387/IMG-20261103-WA0009/IMG-20261103-WA0009.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Konflik Lahan Eks-HGU Kroewoek Memanas, Petani Blitar Temui TA Penasihat Presiden Minta Perlindungan</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/petani-blitar-temui-ta-penasihat-presiden-minta-perlindungan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik Agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa Tanah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104270</guid>

					<description><![CDATA[Konflik agraria di kawasan eks Perkebunan Kroewoek Java Plantations, Kabupaten Blitar, kembali menjadi perhatian. BLITAR &#8211; Di tengah ketidakpastian pengelolaan lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun, Kelompok Tani Suka Mulya Abadi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><em>Konflik agraria di kawasan eks Perkebunan Kroewoek Java Plantations, Kabupaten Blitar, kembali menjadi perhatian. </em></strong></p></blockquote>
<p><strong>BLITAR</strong> &#8211; Di tengah ketidakpastian pengelolaan lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun, Kelompok Tani Suka Mulya Abadi berupaya mencari jalan penyelesaian dengan menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi kepada Tenaga Ahli (TA) Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik Keamanan (Polkam) Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi.</p>
<p>Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah hotel di Surabaya dalam suasana santai dan kekeluargaan. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Kelompok Tani Suka Mulya Abadi, Slamet, bersama sejumlah pengurus kelompok tani, didampingi Sugeng, tokoh organisasi kemasyarakatan Kabupaten Blitar yang selama ini turut memberikan pendampingan kepada petani. Mereka juga didampingi tim hukum dari Kantor Advokat Asmojodipati Lawyer’s.</p>
<p>Di balik suasana pertemuan yang penuh keakraban tersebut, tersimpan persoalan serius yang membutuhkan perhatian. Slamet memaparkan berbagai tekanan yang menurutnya dialami para petani selama menggarap lahan eks perkebunan tersebut. Mulai dari dugaan intimidasi, provokasi, hingga tindakan anarkis yang disebut dilakukan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan kelompok tani.</p>
<p>Slamet mengungkapkan, para petani selama ini berusaha menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Mereka memilih menahan diri dan mengedepankan sikap dewasa demi menghindari benturan fisik yang dapat merugikan masyarakat.</p>
<p>Namun, kondisi tersebut tidak membuat persoalan berhenti. Sejumlah anggota kelompok tani bahkan beberapa kali harus memenuhi panggilan kepolisian menyusul adanya laporan dari pihak lain. Meski demikian, menurut Slamet, hingga saat ini tidak ada perkara hukum yang berlanjut terhadap mereka.</p>
<p>“Kami meyakini tidak ada kesalahan dalam menggarap lahan ini. PT Rotorejo Kruwuk yang sebelumnya sempat menggarap lahan telah berhenti sejak sekitar 2009 karena HGU-nya telah berakhir,” tegas Slamet.</p>
<p><strong>Persoalan Eks-HGU Menjadi Akar Sengketa</strong></p>
<p>Konflik yang terjadi di kawasan tersebut memiliki sejarah panjang. Area yang kini digarap masyarakat merupakan bagian dari bekas Perkebunan Kroewoek Java Plantations, yang keberadaannya telah tercatat sejak masa kolonial Belanda. Perusahaan perkebunan Kroewoek diketahui berdiri pada 1909.</p>
<p>Dalam perjalanan sejarahnya, pengelolaan kawasan tersebut berada di bawah PT Rotorejo Kruwuk. Persoalan kemudian berkembang setelah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut berakhir pada 2009 dan tidak diperpanjang hingga saat ini.</p>
<p>Situasi tersebut memunculkan perbedaan pandangan mengenai status dan penguasaan lahan setelah berakhirnya masa berlaku HGU. Persoalan semakin kompleks dengan adanya dugaan penyewaan sebagian lahan kepada pihak ketiga setelah hak tersebut berakhir.</p>
<p>Sengketa agraria antara PT Rotorejo Kruwuk dan kelompok masyarakat di Desa Gadungan serta Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, juga telah menjadi perhatian dalam sejumlah kajian akademik.</p>
<p>Pada 2025, harapan penyelesaian sempat menguat setelah berlangsung pertemuan di Aula Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar. Dalam pertemuan tersebut dibahas kesepakatan pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), BPN, kelompok masyarakat, serta pemerintah desa.</p>
<p>Melalui skema tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bentuk kepastian hukum atas tanah yang menjadi objek reforma agraria.</p>
<p>Akan tetapi, kesepakatan administratif tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan di lapangan. Sebelumnya juga muncul laporan mengenai dugaan penyerbuan dan perusakan posko petani oleh pihak yang diduga terlibat dalam konflik tersebut.</p>
<p><strong>Saurip Kadi Ingatkan Perjuangan Harus Sesuai Hukum</strong></p>
<p>Mendengarkan berbagai penjelasan tersebut, Saurip Kadi menyampaikan pesan agar para petani tetap mengedepankan perjuangan yang benar, bertanggung jawab, serta tidak keluar dari koridor hukum.</p>
<p>Ia juga menyampaikan komitmennya untuk melihat persoalan secara objektif dan memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang membutuhkan keadilan. Bahkan, Saurip menyatakan kesediaannya untuk turun tangan apabila ditemukan persoalan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.</p>
<p>Pesan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi delegasi petani. Mereka berharap persoalan yang selama ini dihadapi tidak hanya dipandang sebagai sengketa penguasaan tanah di tingkat daerah, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan reforma agraria.</p>
<p><strong>Petani Menginginkan Kemandirian Ekonomi Desa</strong></p>
<p>Sementara itu, Sugeng menegaskan bahwa tujuan utama perjuangan kelompok tani bukanlah untuk menciptakan pertentangan dengan pihak mana pun. Para petani hanya menginginkan kesempatan mengelola lahan secara aman dan produktif demi meningkatkan kesejahteraan keluarga serta masyarakat pedesaan.</p>
<p>Menurutnya, akses terhadap tanah memiliki hubungan erat dengan kemandirian ekonomi masyarakat. Lahan pertanian bukan sekadar tempat bercocok tanam, melainkan sumber penghidupan yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi desa.</p>
<p>“Kepentingan para petani tidak lain adalah untuk bisa menggarap lahan demi menuju kemandirian masyarakat pedesaan, sehingga nantinya dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugeng.</p>
<p>Pertemuan dengan Saurip Kadi diharapkan menjadi salah satu pintu untuk mendorong penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Gandusari secara menyeluruh.</p>
<p>Bagi Kelompok Tani Suka Mulya Abadi, kepastian hukum, perlindungan dari segala bentuk intimidasi, serta keberlanjutan aktivitas pertanian merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar.</p>
<p>Kini, masyarakat menantikan tindak lanjut nyata dari berbagai kesepakatan reforma agraria yang sebelumnya telah dibangun. Sebab, keberhasilan reforma agraria tidak cukup hanya diukur melalui rencana redistribusi maupun penerbitan sertifikat, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin masyarakat dapat mengelola tanah secara aman, tertib, dan produktif.</p>
<p>Persoalan di Blitar ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan kehadiran negara, koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang objektif agar hak dan kepentingan seluruh pihak dapat ditempatkan secara proporsional.<br />
Penutup. TIM / RED</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_365,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1793611346/IMG-20261102-WA0016/IMG-20261102-WA0016.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Klarifikasi Kapolres Belitung Terkait Kasus BBM, Maslih Telah Ditetapkan Tersangka dan BBM Rangga Dipastikan Pertamax</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/klarifikasi-kapolres-belitung-terkait-kasus-bbm-maslih-telah-ditetapkan-tersangka-dan-bbm-rangga-dipastikan-pertamax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 12:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Belitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104252</guid>

					<description><![CDATA[Klarifikasi ini merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BELITUNG</strong> – Kapolres Belitung AKBP Satria Darma, S.E., S.I.K., M.M memberikan klarifikasi secara langsung terkait pemberitaan media Babel Terkini tertanggal 31 Oktober 2026 berjudul “Tangkap Lepas Kasus BBM Masli-Rangga Diduga Ada Transaksi Aliran Uang ke Oknum Polres Belitung”.</p>
<p>Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai penanganan perkara yang melibatkan dua orang berinisial Maslih dan Rangga.</p>
<p>Kapolres Belitung menjelaskan bahwa penanganan perkara terhadap Maslih telah berlanjut hingga tahap penetapan tersangka oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Belitung.</p>
<p>Namun, terhadap Maslih tidak dilakukan penahanan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan diketahui memiliki riwayat penyakit hernia dan maag kronis. Kondisi tersebut didukung keterangan dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Belitung serta surat keterangan sakit dari dokter.</p>
<p>Sementara itu, terkait Rangga, Kapolres menerangkan bahwa yang bersangkutan memang pernah diamankan oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Belitung pada malam Rabu dan telah menjalani pemeriksaan awal yang dituangkan dalam berita acara interogasi.</p>
<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, bahan bakar yang diamankan sebanyak 20 jerigen dipastikan merupakan BBM non-subsidi jenis Pertamax, bukan BBM bersubsidi jenis Pertalite sebagaimana informasi yang beredar.</p>
<p>Dengan demikian, terhadap Rangga tidak dilakukan penahanan karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BBM yang diamankan merupakan jenis bahan bakar non-subsidi.</p>
<p>Kapolres Belitung menegaskan bahwa penanganan terhadap kedua perkara tersebut memiliki dasar dan pertimbangan yang berbeda sesuai fakta serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.</p>
<p>Terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan transaksi uang atau aliran dana kepada oknum internal kepolisian, Kapolres Belitung menegaskan pentingnya mengedepankan fakta dan bukti dalam menyikapi informasi tersebut. Setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Klarifikasi ini merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_470,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1793535601/IMG-20261101-WA0009/IMG-20261101-WA0009.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
