Serangan tersebut dilaporkan mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serta mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Ketua Alumni Madinah dan Saudi Arabia KH. Dr (HC) Bachtiar Nasir, Lc., M.M., menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil internasional, terlebih yang menjadi pintu gerbang perjalanan ibadah, merupakan tindakan serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Terkait insiden tersebut, Alumni Madinah dan Saudi Arabia menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut.

1. Mengutuk Keras Serangan terhadap Fasilitas Sipil

Alumni Madinah dan Saudi Arabia mengecam keras segala bentuk serangan terhadap fasilitas sipil, khususnya bandara internasional yang melayani ribuan penumpang setiap harinya. Serangan terhadap fasilitas tersebut mengancam keselamatan masyarakat sipil dan tidak dapat dibenarkan apabila melanggar hukum internasional.

2. Menyampaikan Duka Cita dan Solidaritas bagi Korban

Keluarga besar Alumni Madinah dan Saudi Arabia menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang meninggal dunia serta mendoakan kesembuhan bagi mereka yang mengalami luka-luka. Alumni Madinah dan Saudi Arabia juga menyatakan solidaritas kepada rakyat dan Kerajaan Arab Saudi dalam upaya menjaga keamanan serta kedaulatan wilayahnya.

3. Mendesak Perlindungan bagi Jamaah Umrah dan WNI

Mengingat Arab Saudi, termasuk bandara-bandara internasionalnya, merupakan jalur vital bagi perjalanan jamaah umrah dan pekerja migran Indonesia, Alumni Madinah dan Saudi Arabia mendesak seluruh pihak terkait, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, dan Kementerian Haji dan Umrah, untuk memastikan perlindungan dan pemantauan terhadap keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) dan jamaah umrah yang berada di Arab Saudi.

Alumni Madinah dan Saudi Arabia juga meminta agar informasi mengenai kondisi keamanan, perubahan jadwal penerbangan, serta langkah-langkah penanganan bagi penumpang terdampak disampaikan secara jelas dan tepat waktu.

4. Mendesak Peran Komunitas Internasional dan PBB

Alumni Madinah dan Saudi Arabia menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata guna mencegah eskalasi konflik serta mendorong pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti secara sengaja menargetkan warga sipil dan fasilitas publik.

5. Menyerukan Doa bagi Keamanan Haramain dan Perdamaian Dunia Islam

Ketua Alumni Madinah dan Saudi Arabia yang juga Ketua Umum DPP Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) KH. Dr (HC) Bachtiar Nasir, Lc., M.M. mengajak seluruh umat Islam dan alumni Timur Tengah di Tanah Air untuk memanjatkan doa bagi keselamatan Tanah Suci serta kawasan Timur Tengah. Alumni Madinah dan Saudi Arabia berharap kawasan tersebut senantiasa dilimpahi ketenteraman, perdamaian, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Keamanan fasilitas publik dan keselamatan manusia di atas segalanya. Serangan terhadap bandara sipil adalah ancaman langsung terhadap ketertiban dunia dan kenyamanan jutaan tamu Allah yang hendak beribadah. Kami mendoakan stabilitas dan keamanan segera pulih sepenuhnya di Arab Saudi.”

Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, Sabtu (26/9) malam, Lavrov memperingatkan situasi yang cepat memburuk di wilayah pendudukan Tepi Barat akibat peningkatan aktivitas permukiman Israel.

Ia juga mengkritik mandeknya implementasi rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang telah didukung Dewan Keamanan PBB.

Lebih lanjut, Lavrov menyatakan kesiapan negaranya untuk bekerja sama secara konstruktif dengan berbagai pihak asing untuk berkontribusi pada stabilitas dan kondisi tenang di Kawasan Timur Tengah

Sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka di New York pada 8 September. Seperti sebelumnya, Pekan Tingkat Tinggi akan digelar sebagai bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB. Sementara, debat umum dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan 28 September.

“Upaya mencegah Presiden Mahmoud Abbas ikut dalam Sidang Majelis Umum PBB dan berbicara atas nama Negara Palestina telah gagal karena isu Palestina telah menjadi topik utama dalam pidato delegasi Arab dan internasional,” kata Abu Rudeineh, seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA.

Dia mengatakan perwakilan sejumlah negara Arab, negara-negara Islam, dan negara lainnya menegaskan dukungan mereka pada hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di sidang Majelis Umum PBB.

“Palestina terus terwakili di kancah internasional, meskipun terdapat upaya untuk membatasi partisipasinya dalam kegiatan PBB,” kata Abu Rudeineh.

Untuk kedua kalinya berturut-turut, Amerika Serikat menolak memberikan visa kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB secara langsung di New York.

Pada 17 September, Majelis Umum PBB mengizinkan Presiden Palestina tersebut menyampaikan pidato melalui sambungan video, seperti yang dilakukan setahun sebelumnya.

Pekik kegembiraan dan tawa ceria membahana di salah satu sudut Jalur Gaza, Palestina. Di tengah suasana prihatin dan ujian berat yang masih menyelimuti kawasan tersebut, seratusan anak-anak Palestina berkumpul membawa semangat baru.

Kepedulian ini terus disuarakan selama arena Muktamar V di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, bahkan menjadi ciri khas dimana syal Palestina menjadi icon utama yang dipakai oleh peserta Muktamar hingga pejabat Pemerintah yang hadir.

“Kemerdekaan palestina bukan hanya mimpi orang-orang palestina, melainkan juga merupakan mimpi dan cita-cita umat muslim diseluruh dunia. Maka jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kemerdekaan palestina, penderitaan masyarakat palestina adalah penderitaan kita dan kebahagiaan masyarakat palestina juga merupakan kebahagiaan bagi kita,” tegas Ustaz Muh Ikhwan Jalil di arena Muktamar V Wahdah, yang juga selaku Pembina KITA Palestina dan Ketua Dewan Syura DPP Wahdah Islamiyah.

Berkat kolaborasi kebaikan dari para donatur Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) bersama Komite Solidaritas KITA Palestina serta didampingi tokoh lokal Syekh Mundzir, sebuah perayaan unik bertajuk “Pesta Rakyat & Senyum untuk Gaza” sukses digelar guna menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Sejak pagi hari, area kegiatan telah dipenuhi antusiasme lebih dari 100 anak yang datang dengan senyum merekah. Lapangan tempat berlangsungnya acara mendadak riuh oleh sorak-sorai saat berbagai perlombaan khas 17-an mulai dipertandingkan.

Anak-anak dengan gembira mengikuti serangkaian lomba, mulai dari kompetisi tarik tambang yang penuh semangat kebersamaan, aksi kocak dalam permainan “mencari hadiah di dalam tepung”, lomba balap karung, hingga uji ketangkasan lewat permainan kursi. Tak hanya mengandalkan fisik, wawasan mereka juga diasah melalui kuis budaya dan pengetahuan umum yang disajikan secara interaktif.

Direktur Utama Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), Syahruddin, menegaskan komitmen persaudaraan dan solidaritas dari masyarakat Indonesia untuk warga Gaza.

“Momentum kemerdekaan ini kita jadikan sebagai pendorong utama semangat berbagi. Indonesia telah merdeka, namun hati dan jiwa rakyat Indonesia akan selalu membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Gaza,” ujarnya, Rabu (26/8/2026).

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyalurkan kekuatan batin dan menghadirkan sedikit kebahagiaan di tengah duka mereka. Perjuangan kita masih panjang, dan mari kita terus berdoa agar bangsa Palestina bisa segera menyusul, meraih kemerdekaan yang hakiki,” tambahnya.

Kebahagiaan para peserta kian lengkap saat panitia membagikan berbagai bentuk apresiasi. Tidak hanya hadiah simbolis berupa kado kemerdekaan berornamen bendera Merah Putih dan Palestina, anak-anak juga menerima paket perlengkapan sekolah dan kebutuhan harian.

Selain itu, panitia turut menyalurkan bantuan bahan makanan pokok untuk mendukung kebutuhan keluarga para peserta di rumah.

Raut kegembiraan yang terpancar dari wajah anak-anak Palestina menjadi bukti betapa berartinya kehadiran acara ini. Di tengah kondisi yang tak mudah, mereka sejenak melupakan duka dan merayakan kebersamaan penuh kehangatan.

Kepada para relawan dan donatur Indonesia, anak-anak Gaza secara kompak menyampaikan ucapan selamat dan doa keberkahan, “Kullu ‘am wa antum bikhair, Indonesia!”

Acara menutup tirainya dengan harapan manis dari anak-anak Gaza. Mereka menyampaikan aspirasi agar program-program dukungan psikososial dan hiburan edukatif seperti ini dapat kembali hadir secara berkelanjutan.

Bagi mereka, uluran tangan dari rakyat Indonesia bukan sekadar bantuan materi, melainkan wujud nyata persaudaraan yang memberi mereka secercah harapan untuk terus melangkah menuju masa depan yang lebih damai.

Sebelumnya pada hari yang sama, portal berita Ratopati melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 469 orang.

Disebutkan bahwa ratusan orang masih dinyatakan hilang dalam bencana tersebut.

Tentara Nepal telah mengevakuasi 336 orang, termasuk 45 wisatawan asing, dengan menggunakan helikopter dari zona banjir dalam operasi penyelamatan, menurut laporan portal berita Nepal News, yang mengutip juru bicara Angkatan Darat Nepal Raja Ram Basnet, Kamis.

Menurutnya, sekitar 4.000 personel militer dikerahkan dalam upaya penyelamatan tersebut.

Arus air yang sangat deras menerjang Sungai Bhotekoshi di wilayah pegunungan Nepal pada Rabu. Banjir besar tersebut dipicu oleh gempa bumi yang kemudian disusul tanah longsor.

Juru bicara kepolisian Nepal Abi Narayan Kafle mengatakan kepada Reuters bahwa jumlah korban jiwa masih dapat terus bertambah seiring upaya pencarian dan penyelamatan terus dilakukan.

Berdasarkan catatan pemerintah Nepal, sejumlah besar warga negara asing termasuk di antara korban hilang.

Warga negara India jadi yang paling terdampak, dengan 288 orang tercatat tak bisa dikontak, demikian menurut Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar

Para pejabat Amerika Serikat (AS) juga mengabarkan sekitar 90 warga negara mereka tak diketahui keberadaannya hingga Kamis (27/8).

Warga asing lain yang turut hilang dalam bencana ini antara lain dari Australia, Inggris, Kanada, Italia, Jerman, China, hingga Malaysia. Wisatawan yang hilang sebagian besar datang ke Nepal untuk berziarah.

Otoritas China telah mengerahkan 1.500 personel untuk membantu Nepal dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Lebih dari 5.000 tentara dan aparat kepolisian dimobilisasi Nepal untuk operasi ini.

Banjir bandang dan tanah longsor menyapu Nepal pada Rabu (26/8).

Banjir melanda wilayah utara Nepal pada Rabu (26/8) pagi. Arus air yang sangat deras mengalir ke Sungai Bhotekoshi dari arah wilayah China, sehingga membuat otoritas Nepal mengeluarkan peringatan siaga tinggi bagi masyarakat di wilayah hilir.

Laporan awal mengindikasikan banjir besar tersebut dipicu oleh gempa bumi yang disusul tanah longsor.

Sebelumnya, China Central Television (CCTV) menyiarkan bahwa jumlah orang yang hilang setelah bencana longsor lumpur di dekat perlintasan perbatasan Gyirong (Jilong) antara China dan Nepal bertambah menjadi 558 orang.

Laporan itu menyebutkan tiga orang meninggal dunia dan 558 orang hilang, termasuk 260 warga negara asing. Jumlah tersebut saat ini masih dalam proses pendataan dan verifikasi.

Gagasan itu mengemuka dalam diskusi strategis bertajuk “What’s Next?” yang membahas keberlanjutan gerakan solidaritas dan kemanusiaan melalui Global Sumud Flotilla. Diskusi digelar di Maqdisi AQL, Tebet, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Forum tersebut menghadirkan Dewan Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) KH Bachtiar Nasir dan salah satu penggagas Sumud Flotilla, Syaikh Dr Marwan Abu Ros. Keduanya bersama peserta forum membahas langkah lanjutan gerakan kemanusiaan untuk Gaza, mulai dari penguatan jejaring masyarakat hingga persiapan rekonstruksi.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah membangun model persaudaraan langsung antara masyarakat Indonesia dan Gaza. Hubungan tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama antarkeluarga, universitas, masjid, maupun lembaga sosial.

Model tersebut dinilai penting agar dukungan terhadap Gaza tidak hanya berlangsung dalam bentuk penyaluran bantuan logistik. Hubungan langsung antarmasyarakat diharapkan dapat menghadirkan dukungan psikologis bagi warga Gaza sekaligus membangun solidaritas yang lebih berkelanjutan.

Dengan pola tersebut, masyarakat Indonesia tidak hanya hadir ketika terjadi krisis, tetapi dapat terus mendampingi masyarakat Gaza dalam proses pemulihan.

Diskusi juga menyoroti arti strategis keberadaan armada kemanusiaan yang berupaya mencapai Gaza melalui jalur laut.

Global Sumud Flotilla dinilai memiliki dampak yang melampaui jumlah kapal maupun bantuan yang dibawa. Keberadaan armada tersebut dipandang sebagai simbol penolakan terhadap pembatasan akses menuju Gaza sekaligus pesan bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap Palestina terus bergerak.

Dalam forum tersebut, armada kemanusiaan itu bahkan digambarkan sebagai “paku yang ditancapkan ke jantung” Israel. Ungkapan tersebut digunakan untuk menggambarkan tekanan psikologis dan politik yang ditimbulkan gerakan tersebut.

Perkembangan Global Sumud Flotilla juga dinilai telah ikut mengubah percakapan publik internasional mengenai Palestina.

Solidaritas Lintas Agama

Keterlibatan peserta dari berbagai latar belakang agama dan kebangsaan turut menjadi perhatian dalam diskusi.

Kehadiran warga negara Barat, termasuk mereka yang bukan Muslim dan bukan berasal dari negara-negara Arab, dinilai penting untuk memperluas perspektif masyarakat internasional mengenai kondisi Gaza.

Solidaritas tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak semata-mata merupakan persoalan agama atau identitas kelompok tertentu, tetapi juga persoalan kemanusiaan.

Keterlibatan tokoh non-Muslim dari Eropa di posisi terdepan gerakan juga dinilai dapat memperkuat karakter kemanusiaan Global Sumud Flotilla sekaligus menghadapi upaya pelabelan negatif terhadap gerakan solidaritas Palestina.

Meski membawa semangat solidaritas yang luas, peserta diskusi menekankan pentingnya menjaga fokus gerakan pada Gaza.

Misi Global Sumud Flotilla dinilai perlu diarahkan secara spesifik pada persoalan kemanusiaan di Gaza dan tidak dicampur dengan berbagai persoalan politik regional yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sejumlah isu regional, termasuk persoalan Kurdi dan Sahara di Maroko, disebut sebagai contoh isu yang sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan agenda utama gerakan.

Fokus tersebut dinilai penting untuk mempertahankan integritas Global Sumud Flotilla sebagai gerakan kemanusiaan dan solidaritas untuk Gaza.

Dari Blokade ke Rekonstruksi

Perjuangan untuk Gaza, menurut pembahasan forum, tidak berhenti pada upaya menembus blokade. Agenda berikutnya adalah mempersiapkan rekonstruksi Gaza.

Kedua agenda tersebut dinilai perlu berjalan secara paralel, yakni memperjuangkan akses kemanusiaan sekaligus menyiapkan pembangunan kembali wilayah yang mengalami kehancuran akibat perang.

Salah satu perhatian utama adalah kondisi anak-anak yang kehilangan orang tua. Dalam diskusi disebutkan terdapat lebih dari 60 ribu anak yatim yang membutuhkan perhatian dan dukungan jangka panjang.

Rekonstruksi juga mencakup pembangunan kembali rumah, masjid, dan berbagai fasilitas masyarakat yang rusak. Untuk itu, diperlukan koordinasi kuat di antara lembaga filantropi dan organisasi kemanusiaan.

Dengan demikian, solidaritas terhadap Palestina diarahkan dari respons terhadap krisis menuju program pemulihan masyarakat dalam jangka panjang.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina dalam forum tersebut juga ditempatkan dalam konteks konstitusi dan sejarah hubungan kedua bangsa.

Peserta mengaitkan dukungan terhadap Palestina dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Dukungan tersebut juga memiliki dimensi historis karena Palestina menjadi salah satu pihak yang memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia.

Karena itu, dukungan terhadap Palestina dinilai bukan sekadar solidaritas internasional. Dukungan tersebut juga dipandang sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap prinsip kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan.

Di sisi lain, forum menyoroti pentingnya evaluasi internal dalam gerakan solidaritas Palestina.

Gerakan yang berkembang secara organik dinilai tetap membutuhkan pembenahan manajemen, evaluasi terhadap kelemahan, serta mekanisme untuk meminimalkan konflik kepentingan dan persoalan internal.

Keterlibatan dalam gerakan tersebut juga membutuhkan komitmen yang kuat. Dalam diskusi disebutkan, mereka yang ingin terlibat secara serius perlu mengalokasikan waktu sedikitnya tiga jam setiap hari.

Komitmen tersebut tidak hanya menyangkut waktu, tetapi juga kesiapan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menempatkan tujuan kemanusiaan sebagai prioritas.

Menjawab “What’s Next?”

Pertanyaan “What’s Next?” pada akhirnya diarahkan pada bagaimana mengubah solidaritas menjadi kerja nyata yang berkelanjutan.

Global Sumud Flotilla dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan bagian dari rangkaian perjuangan kemanusiaan untuk Gaza. Setelah upaya membuka akses melalui jalur laut, agenda berikutnya mencakup penguatan hubungan masyarakat Indonesia dengan Gaza, perluasan solidaritas lintas agama dan negara, serta persiapan rekonstruksi.

Bagi Indonesia, agenda tersebut juga ditempatkan dalam konteks hubungan historis dengan Palestina dan amanat konstitusi mengenai penolakan terhadap penjajahan.

Diskusi di Maqdisi AQL itu menegaskan bahwa solidaritas terhadap Gaza perlu bergerak dari simpati menuju keterlibatan nyata, terorganisasi, dan berkelanjutan.

Jika Global Sumud Flotilla menjadi simbol upaya membuka jalan bagi bantuan dan solidaritas, maka rekonstruksi serta hubungan langsung antarmasyarakat menjadi bagian dari agenda jangka panjang untuk memastikan Gaza tidak hanya dibela ketika krisis terjadi, tetapi juga didampingi dalam proses pemulihannya.*

Ini merupakan pengusiran besar-besaran terhadap imigran asal India dalam sejarah imigrasi Kanada.

Berdasarkan data resmi Badan Layanan Perbatasan Kanada (CBSA), jumlah WN India yang dipulangkan dalam enam bulan pertama tahun ini saja sudah mencapai hampir 88 persen dari total 3.779 warga India yang dideportasi sepanjang tahun 2025 lalu.

Kenapa Kanada melakukan deportasi besar-besaran terhadap imigran asal India?

Lonjakan ini terjadi seiring langkah tegas Pemerintah Kanada dalam memperketat sistem imigrasi serta memangkas jumlah penduduk sementara, termasuk pekerja asing dan mahasiswa internasional.

Salah satu kebijakan deportasi itu terkait dengan pelanggaran keimigrasian hingga keterlibatan dalam kasus penipuan dokumen visa.

Sepanjang paruh pertama 2026, warga negara India menduduki posisi teratas sebagai kelompok kewarganegaraan terbanyak yang dideportasi dari Kanada, menggeser Meksiko yang berada di posisi kedua dengan 1.573 warga yang dipulangkan.

Seperti dilansir India Today, dalam lima tahun terakhir, Meksiko secara konsisten memuncaki daftar deportasi Kanada dengan India berada di posisi kedua. India terakhir kali memuncaki daftar pemulangan ini pada tahun 2020 lalu dengan 1.424 warga.

Kanada secara rutin mendeportasi warga negara asing atas tuduhan pelanggaran aturan keimigrasian, penolakan klaim suaka atau status pengungsi, tinggal melebihi batas izin visa atau overstay, hingga keterlibatan dalam penipuan dokumen visa.

Tren deportasi warga negara India oleh otoritas Kanada terus menunjukkan lonjakan signifikan dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 2.004 orang WN India dideportasi dari Kanada, sedangkan pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 3.779 jiwa.

Data CBSA juga mencatat warga India mendominasi daftar tunggu pemulangan, dengan 7.669 orang saat ini tengah menunggu proses pengusiran dari Kanada.

Jumlah WN India yang dideportasi dari Kanada tahun ini tercatat dua setengah kali lipat lebih tinggi dibandingkan angka pemulangan warga India oleh Amerika Serikat.

Kementerian Luar Negeri India melaporkan bahwa otoritas Amerika Serikat telah mendeportasi sebanyak 1.273 warga negara India dalam rentang waktu antara 1 Januari hingga 22 Juli lalu.

Gugatan itu didasarkan pada alasan bahwa Trump tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberlakukan tarif tersebut.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York itu menyatakan bahwa pemerintahan Trump tidak dapat menggunakan isu tenaga kerja paksa sebagai alasan untuk melanjutkan skema tarif yang dinilai melanggar hukum itu.

Langkah hukum tersebut dilakukan setelah AS pada akhir Juli untuk menetapkan tarif sebesar 10 persen atau 12,5 persen terhadap produk dari 60 mitra dagang utama, termasuk China, Jepang, dan Uni Eropa.

Pemerintahan Trump menuduh negara-negara tersebut gagal menghentikan impor barang yang diproduksi dengan praktik kerja paksa.

Kebijakan itu diberlakukan setelah tarif global sebesar 10 persen, yang diumumkan Trump pada Februari lalu, kehilangan dasar hukumnya akibat putusan Mahkamah Agung AS.

Putusan itu juga membatalkan tarif timbal balik, yang diterapkan berdasarkan negara, serta pungutan tambahan terkait terhadap produk dari China, Kanada, dan Meksiko.

Koalisi negara bagian tersebut meminta pengadilan untuk menyatakan kebijakan tarif baru itu melanggar hukum, menghentikan penerapannya, serta memerintahkan pengembalian dana pungutan yang telah dibayarkan para penggugat.

Para pengkritik menilai tarif tersebut hanya menjadi pengganti bagi kebijakan tarif sebelumnya yang telah dibatalkan pengadilan, alih-alih untuk mengatasi persoalan kerja paksa.

“Terlepas dari bagaimana pemerintah berupaya membenarkannya, undang-undang dan konstitusi kami telah menjelaskan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif besar-besaran terhadap negara mana pun yang diinginkannya,” kata Jaksa Agung New York Letitia James.

Selain New York, gugatan itu juga diajukan oleh Arizona, California, Colorado, Hawai, Massachusetts, Maryland, New Mexico, North Carolina, Virginia, dan sejumlah negara bagian lainnya.

Sebelumnya, gugatan serupa juga pernah diajukan oleh sekelompok pelaku usaha kecil AS pada 24 Juli, bertepatan dengan mulai diberlakukan kebijakan tarif baru itu.