<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasional &#8211; Kabar Today</title>
	<atom:link href="https://kabartoday.co.id/rubrik/nasional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<description>Tegas dan Lugas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 10:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://kabartoday.co.id/go/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo.jpg</url>
	<title>Nasional &#8211; Kabar Today</title>
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Menuju Zero ODOL 2027, BPTD Kelas I Jawa Barat Bentuk Satgas Pengawasan dan Luncurkan Call Center ETLE Hub</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/menuju-zero-odol-2027-bptd-kelas-i-jawa-barat-bentuk-satgas-pengawasan-dan-luncurkan-call-center-etle-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 10:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104450</guid>

					<description><![CDATA[BANDUNG – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI memperkuat langkah pengawasan angkutan barang dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Percepatan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BANDUNG</strong> – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI memperkuat langkah pengawasan angkutan barang dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Percepatan Implementasi ETLE HUB sekaligus menghadirkan layanan terpadu Call Center ETLE Hub di nomor 08112200114.</p>
<p>Langkah strategis yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat Nomor KP-BPTD JABAR 118 Tahun 2026 ini diambil menyusul masih ditemukannya pelanggaran dimensi dan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) di jalan raya.</p>
<p>Melalui pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta integrasi data dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) ke dalam sistem ETLE HUB, penegakan hukum diharapkan berjalan lebih akuntabel dan transparan guna mendukung kebijakan nasional menuju Indonesia Zero ODOL Tahun 2027.</p>
<p>Dalam pelaksanaannya, Satgas ETLE HUB BPTD Kelas I Jawa Barat memfokuskan pemantauan hasil deteksi kendaraan angkutan barang umum maupun khusus pada enam UPPKB di wilayah Jawa Barat, yakni UPPKB Balonggandu, Losarang, Tomo, Gentong, Cibaragalan, dan Kemang.</p>
<p>Satgas bertugas mengelola dan memvalidasi data rekaman elektronik melalui aplikasi JITO, menangani indikasi pelanggaran dimensi maupun batas daya angkut (JBI), serta menindaklanjuti ketidaksesuaian dokumen kendaraan.</p>
<p>Selain penegakan di lapangan, Satgas juga mengoptimalkan peran Tim Teknis pada bidang sosialisasi dan edukasi dengan menghadirkan Call Center ETLE Hub melalui saluran Telepon dan WhatsApp di nomor 08112200114.</p>
<p>Mengusung semangat &#8220;Satu Kanal, Banyak Solusi&#8221;, layanan ini menjadi pusat komunikasi terpadu bagi masyarakat, pengemudi, pemilik kendaraan, maupun operator angkutan untuk mengakses empat layanan utama:</p>
<ul>
<li>Informasi Lalu Lintas: Informasi prosedural seputar mekanisme ETLE Hub dan operasional UPPKB.</li>
<li>Konfirmasi dan Sanggahan: Konsultasi teknis serta validasi awal data terkait indikasi pelanggaran.</li>
<li>Pengaduan Masyarakat: Pelaporan dugaan pelanggaran ODOL di jalan maupun kendala pelayanan.</li>
<li>Akses Operator UPPKB: Penghubung koordinasi dengan unit layanan UPPKB terkait.</li>
</ul>
<p>Untuk menjamin kepastian prosedur, setiap laporan yang masuk melalui Call Center akan diproses melalui enam tahapan sistematis, mulai dari penerimaan, pencatatan, verifikasi awal, disposisi ke unit berwenang, penyampaian umpan balik status penanganan kepada pelapor, hingga evaluasi dan penutupan laporan.</p>
<p>Khusus pengguna WhatsApp, pelapor juga langsung mendapatkan pesan respons otomatis berisi panduan konfirmasi, kontak email, dan menu pengaduan.</p>
<p>BPTD Kelas I Jawa Barat menegaskan bahwa layanan Call Center ini beroperasi sesuai prinsip perlindungan data pribadi dan batasan kewenangan, sehingga tidak berwenang menetapkan pelanggaran ataupun membatalkan sanksi hukum tanpa dasar yang sah.</p>
<p>Melalui sinergi antara Satgas Pengawasan ETLE HUB, petugas UPPKB, pemangku kepentingan terkait, serta partisipasi aktif masyarakat melalui Call Center 08112200114, BPTD Kelas I Jawa Barat berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang aman, tertib, dan berkeselamatan. (Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_351,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794912134/IMG-20261117-WA0016/IMG-20261117-WA0016.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Polres Bangka Barat Kawal Distribusi Logistik Pilkades  2026</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/polres-bangka-barat-kawal-distribusi-logistik-pilkades-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bangka Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Polres Bangka Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104446</guid>

					<description><![CDATA[Melalui pengawalan tersebut, Polres Bangka Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan proses demokrasi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BANGKA BARAT</strong> &#8211; Polres Bangka Barat melakukan pengawalan dan pengamanan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 guna memastikan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tiba dengan aman di lima desa yang akan melaksanakan Pilkades.</p>
<p>Pengawalan dilakukan sejak pelepasan logistik di halaman parkir timur Kantor Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Selasa (17/11/2026) pagi. Personel Polres Bangka Barat bersama Satpol PP diterjunkan untuk mengawal kendaraan pengangkut logistik hingga ke desa tujuan.</p>
<p>Kegiatan pelepasan tersebut turut dihadiri Bupati Bangka Barat, Kapolres Bangka Barat, Dandim 0431/Bangka Barat, Sekretaris Daerah Bangka Barat, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Kabag Ops Polres Bangka Barat, Asisten I Pemda Bangka Barat, Kasat Intelkam Polres Bangka Barat, perwakilan BINDA Bangka Barat, jajaran SKPD Pemkab Bangka Barat, personel Polres Bangka Barat, serta personel Satpol PP Bangka Barat.</p>
<p>Adapun pendistribusian logistik dimulai dari PPTD Kabupaten Bangka Barat menuju Desa Belo Laut, Desa Air Belo, Desa Air Nyatoh, Desa Kelabat, hingga Desa Mancung.</p>
<p>Logistik yang dikirimkan meliputi surat suara sesuai kebutuhan masing-masing TPS, daftar pemilih tetap (DPT), berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara, sertifikat hasil penghitungan suara, kertas pleno, segel, kabel ties, serta perlengkapan pencoblosan dan penghitungan suara.</p>
<p>Pengawalan ini menjadi bagian penting dari kesiapan Polres Bangka Barat dalam mengamankan tahapan Pilkades. Sebab, keamanan dan kelengkapan logistik merupakan faktor penting untuk menunjang kelancaran pemungutan dan penghitungan suara yang dijadwalkan berlangsung Rabu (18/11/2026).</p>
<p>Tidak hanya memastikan keamanan selama perjalanan, pengamanan logistik juga menjadi perhatian setelah seluruh perlengkapan tiba di kantor desa. Koordinasi dengan pemerintah desa dan petugas terkait diperlukan untuk memastikan logistik tersimpan dengan baik hingga nantinya didistribusikan ke TPS.</p>
<p>Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Bangka Barat IPTU Yos Sudarso menyampaikan bahwa Polres Bangka Barat berkomitmen mengawal setiap tahapan Pilkades, termasuk memastikan distribusi logistik berjalan aman dan lancar.</p>
<p>&#8220;Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan logistik Pilkades tiba dengan aman di masing-masing desa tujuan. Kami juga mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait agar keamanan logistik tetap terjaga hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Ia menambahkan, personel kepolisian akan terus bersinergi dengan seluruh unsur terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sehingga seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.</p>
<p>Melalui pengawalan tersebut, Polres Bangka Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan proses demokrasi di tingkat desa, sekaligus memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkades Serentak 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_417,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794907817/IMG-20261117-WA0013/IMG-20261117-WA0013.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Forum Pendiri Gerindra Anggap Sufmi Dasco Sosok Tepat jadi Wapres</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/forum-pendiri-gerindra-anggap-sufmi-dasco-sosok-tepat-jadi-wapres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Sufmi Dasco]]></category>
		<category><![CDATA[Wapres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104442</guid>

					<description><![CDATA[Dasco dinilai mampu membangun komunikasi lintas fraksi, lintas partai, bahkan di antara kelompok politik dengan pandangan berbeda.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> – Juru Bicara Forum Pendiri Partai Gerindra, menilai Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., merupakan figur yang layak untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.</p>
<p>Menurut Juru bicara Forum Pendiri Partai Gerindra di tengah dinamika politik nasional dan kebutuhan akan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, pengalaman, integritas, serta penerimaan luas dari berbagai kalangan.</p>
<p>Ia menyebut Prof Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang memiliki kombinasi pengalaman politik, kemampuan komunikasi, dan rekam jejak dalam membangun jembatan persatuan di tengah keberagaman kepentingan politik nasional.</p>
<p>&#8220;Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad adalah sosok yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan kemampuan untuk merangkul semua kalangan. Beliau sudah teruji sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra,&#8221; ujar Rahmat Sorialam Harahap dalam keterangan resminya kepada Wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).</p>
<p>Menurutnya, karakter kepemimpinan Dasco yang tenang, tegas, cerdas, dan solutif menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Selama menjalankan tugas di parlemen maupun di lingkungan partai, Dasco dinilai mampu membangun komunikasi lintas fraksi, lintas partai, bahkan di antara kelompok politik dengan pandangan berbeda.</p>
<p>Rahmat menilai kemampuan tersebut menjadi salah satu kualitas penting yang dibutuhkan dari seorang Wakil Presiden, yakni bukan sekadar mendampingi Presiden, tetapi juga menjadi perekat komunikasi politik, menjaga keseimbangan, serta memperkuat persatuan nasional.</p>
<p>&#8220;Beliau mampu menjadi jembatan komunikasi antarkelompok. Semua merasa didengar dan dihargai. Inilah karakter kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia, sosok yang tidak memperlebar perbedaan, tetapi mampu menyatukan berbagai kekuatan demi kepentingan bangsa,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Selain itu Rahmat menekankan, bahwa loyalitas terhadap Presiden Prabowo Subianto dan komitmen terhadap konstitusi merupakan prinsip penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan serta stabilitas nasional.</p>
<p>Ia berpandangan, kepemimpinan nasional ke depan harus dibangun di atas semangat kebersamaan, bukan sekadar kepentingan kelompok atau golongan. Karena itu, gagasan Dasco untuk Semua dinilai relevan sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan dan mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan politik.</p>
<p>&#8220;Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan memisahkan. Sosok yang setia kepada Presiden, tegak lurus terhadap konstitusi, dan selalu mengutamakan kepentingan nasional. Kami melihat karakter tersebut ada pada Prof. Dasco,&#8221; tutur Rahmat.</p>
<p>Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh politik, dan kekuatan relawan untuk membangun semangat persatuan nasional serta mendukung figur-figur yang dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak untuk memperkuat kepemimpinan bangsa.</p>
<p>Bagi Rahmat, gagasan Indonesia Maju harus diwujudkan melalui kepemimpinan yang inklusif, stabil, dan mampu merangkul seluruh elemen bangsa.</p>
<p>&#8220;Dasco untuk Indonesia, Dasco untuk Semua&#8221;.Ini bukan semata tentang figur, tetapi tentang bagaimana kita membangun persatuan nasional, memperkuat stabilitas, dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat, lebih maju, dan semakin sejahtera,&#8221; pungkasnya.</p>
<p>Sebagaimana diketahui Prof Dasco juga sebagai salah satu pendiri Partai Gerindra didukung penuh oleh semua Para Pendiri Partai Gerindra.***</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_349,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794905359/IMG-20261117-WA0012/IMG-20261117-WA0012.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Tahan Staf Anggota DPR-RI Terkait Korupsi Dana Hibah</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-tahan-staf-anggota-dpr-ri-terkait-korupsi-dana-hibah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 22:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Hibah]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104426</guid>

					<description><![CDATA[AS diduga mendapatkan Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan BW selaku staf anggota DPR RI berinisial AS dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.</p>
<p>“Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November—5 Desember 2026,” kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.</p>
<p>BW merupakan salah satu tersangka kasus tersebut.</p>
<p>Taufik mengatakan BW ditahan KPK di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</p>
<p>Dia menjelaskan bahwa kasus tersebut diduga bermula saat AS selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 mendapatkan jatah dana hibah selama 2019–2022.</p>
<p>AS diduga mendapatkan Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Dengan demikian, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah sebanyak Rp291,5 miliar selama empat tahun.</p>
<p>Kemudian, AS diduga meminta biaya komitmen sebesar 15-20 persen bagi anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.</p>
<p>Selain itu, AS meminta biaya komitmen sebesar 20-25 persen kepada koordinator lapangan (korlap) yang akan membentuk pokmas dan membuat proposal permohonan dana hibah.</p>
<p>Selanjutnya, AS menugaskan BW untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan biaya komitmen dari korlap, mengelola uang dari para korlap, hingga merekapitulasi setiap pengeluaran anggota dewan tersebut.</p>
<p>“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee (biaya komitmen) dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” kata Taufik.</p>
<p>Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menduga BW bersama-sama dengan AS melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>
<p>Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim.</p>
<p>Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.</p>
<p>Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka kasus tersebut. Namun, pada 16 Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan untuk salah satu tersangka karena telah meninggal dunia, yakni Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 Kusnadi.</p>
<p>Dengan demikian, 20 orang tersangka lainnya sebagai berikut:</p>
<p>A. Tiga tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim<br />
1. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 berinisial AS<br />
2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 AI<br />
3. Staf AS, BW</p>
<p>B. 17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim<br />
1. Anggota DPRD Jatim 2019–2024 M<br />
2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019–2024 FA<br />
3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019–2024 JJ<br />
4. Pihak swasta dari Sampang, AH<br />
5. Pihak swasta dari Sampang, AA<br />
6. Pihak swasta dari Sampang, AM<br />
7. Pihak swasta dari Probolinggo sekaligus anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus<br />
8. Pihak swasta dari Tulungagung, AR<br />
9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan<br />
10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar<br />
11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan<br />
12. Pihak swasta dari Bangkalan, M<br />
13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah<br />
14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya<br />
15. Pihak swasta dari Sumenep, AJ<br />
16. Pihak swasta dari Gresik sekaligus anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin<br />
17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra</p>
<p>Hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan dari 20 tersangka kasus tersebut.</p>
<p>Mereka adalah Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, Jodi Pradana Putra untuk klaster suap terhadap Kusnadi.</p>
<p>Kemudian, Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, serta Moch. Mahrus untuk klaster suap terhadap AS dan BW.</p>
<p>Adapun empat dari delapan orang tersebut telah divonis bersalah oleh hakim. Sementara empat lainnya sedang menjalani persidangan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://cms.kpk.go.id/storage/7300/conversions/Ilustrasi-KPK-Line---Humas-KPK-image_large.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PD PIRA Papua Pegunungan Berikan Bantuan dalam Konferensi Umat Gereja Baptis di Wilayah Yulumbur</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/pd-pira-papua-pegunungan-berikan-bantuan-dalam-konferensi-umat-gereja-baptis-di-wilayah-yulumbur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 10:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Papua Pegunungan]]></category>
		<category><![CDATA[Rida Ratna Kogoya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104418</guid>

					<description><![CDATA[‎‎LANNY JAYA – Ketua PD PIRA Provinsi Papua Pegunungan, Rida Ratna Kogoya, S.IP., menghadiri kegiatan Konferensi Gereja-Gereja Baptis Papua yang berlangsung di Gereja Baptis Lualo, Wilayah Yulumbur, Distrik Muara, Kabupaten...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>‎‎LANNY JAYA</strong> – Ketua PD PIRA Provinsi Papua Pegunungan, Rida Ratna Kogoya, S.IP., menghadiri kegiatan Konferensi Gereja-Gereja Baptis Papua yang berlangsung di Gereja Baptis Lualo, Wilayah Yulumbur, Distrik Muara, Kabupaten Lanny Jaya.<br />
‎<br />
‎Kehadiran Rida Ratna Kogoya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan dan kepedulian terhadap kehidupan bergereja serta pelayanan umat Tuhan di Kabupaten Lanny Jaya.<br />
‎<br />
‎Dalam kesempatan tersebut, Rida Ratna Kogoya juga memberikan bantuan Dana, Ternak Babi, Bama sebagai bentuk kepedulian, kasih, dan dukungan terhadap kegiatan pelayanan Terhadap Umat Tuhan disana.<br />
‎<br />
‎Dalam penyampaiannya, Rida Ratna Kogoya menegaskan bahwa Gereja Baptis harus tetap bersatu, menjaga kebersamaan, dan tidak mudah terpecah belah. Menurutnya, persatuan merupakan kekuatan utama dalam membangun gereja dan menjalankan pelayanan Tuhan.<br />
‎<br />
‎Ia juga mengajak seluruh umat Baptis, para pelayan Tuhan, serta seluruh jemaat untuk terus menjaga tali persaudaraan, saling mendukung, dan bekerja bersama demi kemajuan pelayanan gereja.<br />
‎<br />
‎Ia berharap melalui konferensi ini, seluruh keluarga besar Gereja Baptis dapat semakin memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta terus menjadi berkat bagi masyarakat.<br />
‎<br />
‎&#8221;Gereja Baptis harus bersatu. Jangan berjalan sendiri-sendiri, tetapi mari kita bergandengan tangan, saling mendukung, dan bersama-sama membangun pelayanan Tuhan. Sebab, dalam persatuan ada kekuatan untuk melayani dan membawa perubahan.&#8221;<br />
‎<br />
‎Melalui momentum ini, Rida Ratna Kogoya berharap semangat persatuan dan kasih terus menjadi landasan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.<br />
‎<br />
‎Hidup bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup untuk melayani, bukan berpikir untuk selalu dilayani.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_351,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794824218/IMG-20261116-WA0013/IMG-20261116-WA0013.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Orang Kuat Dibalik Tambang Emas Ilegal Gunung Pongkor</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/orang-kuat-dibalik-tambang-emas-ilegal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 01:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Ilegal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104392</guid>

					<description><![CDATA[Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BOGOR</strong> &#8211; Maraknya fenomena Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan di area penambangan emas yang lokasinya masuk ke PT. Antam TBK UBPE Pongkor.</p>
<p>Hal tersebut merambah ke area PT. Antam yang notabene merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi pada kenyataannya banyak &#8220;pemain&#8221; atau yang biasa disebut &#8220;Gurandil&#8221; melakukan penambangan di area tersebut.</p>
<p>Pantauan tim investigasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Kab Bogor menjelaskan indikasi pencurian tambang emas sudah terjadi berlangsung lama. Bahkan pengakuan dari berbagai narasumber yang ditemui mengatakan adanya para &#8220;pemain&#8221; besar yang bermain di area PT. Antam di Level 701.</p>
<p>Menurutnya kisaran 10 lobang tambang ilegal emas sudah ditutup dan di Police Line Polda Jawa Barat sejak bulan Juli 2026, namun masih saja ada yang buka hingga sekarang. Berdasarkan keterangan sumber, bos haji PDR masih kuat beroperasi dan berproduksi meski sudah di police line.</p>
<p>&#8220;Iya mas, dia dikenal pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT. Antam. Bahkan ada indikasi kuat dia juga mengkoordinir para penambang yang akan masuk ke Level 701 PT. Antam melalui lobang tikus di wilayah blok Cikuya Pabangbon Desa Malasari dan tentu dengan nominal angka yang fantastis. &#8220;Beber sumber warga Kecamatan Nanggung, Bogor pada Kamis (12/11/2026).</p>
<p>Berdasarkan ulasan narasumber, bos besar Haji PDR sendiri diduga berlindung kepada salah seorang oknum &#8220;Bintang&#8221; di Baju Coklat Provinsi Jawa Barat yang merupakan orang nomor 2 di tubuh institusi Polri Provinsi Jawa Barat.</p>
<p>Bahkan ketika tim FWJ Indonesia datang ke lokasi tambang emas ilegal yang dimaksud, telah ditemukan lobang milik bos besar Haji PDR masih beroperasi dan berproduksi meskipun diarea lobang tambang terbentang Police Line, sehingga patut dipertanyakan adanya interpensi oknum APH atas tindakan melanggar hukum.</p>
<p>Sementara, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyebut prilaku para oknum APH maupun penyelengara tambang ilegal sudah tidak lagi melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
<p>&#8220;Miris melihatnya, mereka-mereka itu seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi Negara tanpa prosedural yang berlaku. Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal dan para pembacking. &#8220;Jelas Opan dalam keterangan pers nya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).</p>
<p>Opan menilai persoalan itu bukan persoalan lokal, akan tetapi menjadi persoalan Nasional. Menurutnya maling Negara harus disikat habis, terlebih ada dugaan kuat yang beckingi dari seorang perwira tinggi di Polda Jabar.</p>
<p>&#8220;Pembackup sebaiknya sadar dan kembalikan hak Negara. Gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori institusi. Terlebih saat ini Polri sedang di sorot dan publik menunggu ketegasan sikap Kapolri Jenderal Pol Suyudi. &#8220;Tegasnya.</p>
<p>Opan juga mengingatkan PT. Antam TBK UBPE Pongkor sebagai pemegang hak kuasa pertambangan di wilayah tersebut diharapkan dapat membersihkan dirinya dari para oknum pegawai yang &#8220;bermain&#8221; dengan Penambang Emas Tanpa Ijin yang masuk ke wilayah eksplorasi Level 701.</p>
<p>&#8220;Ingat, Negara harus hadir sesuai dengan UUD&#8217;45 bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh Negara demi kepentingan rakyat dan bukan dinikmati oleh segelintir orang. &#8220;Ucap Opan.</p>
<p>Dalam konteks ini, Opan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) dengan sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).[]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_329,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794661562/IMG-20261114-WA0018/IMG-20261114-WA0018.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desak Usut Penyadapan, Ribuan Massa Padati Aksi Rakyat Bela Indonesia</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/desak-usut-penyadapan-ribuan-massa-padati-aksi-rakyat-bela-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Aksi Rakyat Bela Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104377</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Hijau Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (8/11/2026). Aksi yang dihadiri sejumlah...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Hijau Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (8/11/2026). Aksi yang dihadiri sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tersebut menyuarakan lima tuntutan, mulai dari pengusutan dugaan penyadapan ilegal hingga perlawanan terhadap praktik oligarki yang dinilai mengancam kedaulatan negara.</p>
<p>Pembina AQL Islamic Center sekaligus Ketua Aksi Rakyat Bela Indonesia, KH Bachtiar Nasir (UBN), menyampaikan lima tuntutan tersebut dalam orasinya di hadapan massa. UBN menegaskan pentingnya persatuan rakyat untuk menjaga kedaulatan Indonesia sekaligus mendesak pemerintah menegakkan hukum secara konsisten.</p>
<p>&#8220;Beneran merdeka? Harus merdeka! Allahu Akbar!&#8221; seru UBN mengawali orasinya.</p>
<p>UBN mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui keberanian menjaga keselamatan negara dan menentang penyalahgunaan kekuasaan. Dia menilai situasi kebangsaan saat ini memerlukan kepedulian dan keterlibatan masyarakat.</p>
<p>&#8220;Insya Allah takbir kita semua dan pekik kemerdekaan hari ini akan menggetarkan mereka-mereka yang sedang menimbulkan kecemasan dan ketakutan di masyarakat,&#8221; kata UBN.</p>
<p>Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah Faisal bin Madhi, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latief, Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono, Ketua Umum Wahdah Islamiyah KH Muhammad Zaitun Rasmin, serta anggota Presidium Majelis Arah Indonesia KH Fahmi Salim.</p>
<p>Turut hadir Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Prof Jimly Asshiddiqie, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erick Yusuf, dan sejumlah perwakilan organisasi Islam lainnya.</p>
<p>Dalam orasinya, UBN menjelaskan bahwa Aksi Rakyat Bela Indonesia membawa lima tuntutan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dinilai memerlukan perhatian serius pemerintah dan lembaga negara.</p>
<p>Tuntutan pertama adalah mengajak seluruh rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, mendesak penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti mengkhianati kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menolak dominasi oligarki dan intervensi asing terhadap kepentingan nasional.</p>
<p>Tuntutan keempat adalah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Adapun tuntutan kelima berkaitan dengan penegakan hukum dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) secara konsisten.</p>
<p><strong>UBN Soroti Dugaan Penyadapan dan Penguasaan Kekayaan Negara</strong></p>
<p>Salah satu persoalan yang mendapat sorotan tajam UBN adalah dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik. Dia mempertanyakan penggunaan sumber daya negara apabila benar terdapat kegiatan penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.</p>
<p>&#8220;Bayangkan, menyadap pakai uang rakyat untuk kepentingan dia, karena tidak ingin kehilangan kenyamanannya setelah berkuasa begitu lama. Ini orang serakah atau tidak?&#8221; kata UBN dalam orasinya.</p>
<p>UBN mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan persoalan penyalahgunaan kekuasaan. Dia menilai setiap tindakan yang membahayakan kepentingan nasional harus diperiksa secara serius dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum.</p>
<p>Namun, tuduhan mengenai motif penyadapan yang disampaikan UBN merupakan penilaiannya dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum tanpa pembuktian oleh aparat berwenang.</p>
<p>Selain penyadapan, UBN menyoroti praktik oligarki dan penguasaan sumber daya strategis yang menurutnya dapat melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia.</p>
<p>&#8220;Ketiga, rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan aset atas negara dan melawan negara-negara yang mendukung di belakangnya, siap?&#8221; ujar UBN.</p>
<p>Dia menyatakan Indonesia merupakan negara berdaulat yang harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan ekonomi secara mandiri. Karena itu, menurut UBN, negara harus memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.</p>
<p>Pada tuntutan keempat, UBN secara khusus mengingatkan pentingnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Dia menyinggung dugaan ketimpangan manfaat pengelolaan sumber daya alam serta praktik ekspor yang menurutnya dapat merugikan penerimaan negara.</p>
<p>&#8220;Sekarang ini rakyat cuma melihat dan mendapatkan asapnya, rakyat sakit paru-paru, tapi dia yang ambil duitnya, diekspor tapi tidak bayar pajak ke negara, malah negara tetangga yang diperkaya. Ini pengkhianat atau bukan?&#8221; katanya.</p>
<p>Pernyataan tersebut merupakan kritik UBN terhadap praktik pengelolaan kekayaan nasional. Dugaan pelanggaran perpajakan ataupun ekspor yang merugikan negara tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.</p>
<p>UBN juga mendesak lembaga eksekutif dan legislatif menjalankan hukum secara konsisten, termasuk menindaklanjuti putusan lembaga peradilan sesuai kewenangan masing-masing.</p>
<p>&#8220;Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, harus dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan, kita rakyat bergerak atau tidak?&#8221; seru UBN.</p>
<p>Dia turut menyampaikan seruan kepada Presiden, pimpinan MA, MK, MPR, DPR, serta partai politik agar memastikan penyelenggaraan negara tetap berdasarkan hukum.</p>
<p>&#8220;Laksanakan hukum, sebab ini negara hukum,&#8221; tegasnya.</p>
<p><strong>Jimly: Masjid Harus Menjadi Suara Penyeimbang Kekuasaan</strong></p>
<p>Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, Prof Jimly Asshiddiqie, mengatakan penyelenggaraan Aksi Rakyat Bela Indonesia berawal dari komunikasi sejumlah tokoh yang memiliki kegelisahan serupa terhadap perkembangan situasi nasional.</p>
<p>Jimly mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi sejumlah tokoh pada Jumat (6/11/2026) yang menyampaikan keinginan menyelenggarakan kegiatan bersama di kawasan Masjid Agung Al Azhar.</p>
<p>&#8220;Hari Jumat saya dihubungi dan didatangi oleh para tokoh, mereka ingin mengadakan aksi di Al Azhar, sekarang sudah kumpul. Cepat sekali ini,&#8221; kata Jimly.</p>
<p>Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, pertemuan berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya kesamaan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>
<p>&#8220;Rupanya, ada hati nurani yang sama, yang mempersatukan kita. Ada akal sehat yang sama yang mempersatukan kita berkumpul di sini hari ini. Ini namanya moral power, logic power, karena kita menghadapi situasi dan kondisi negara yang mengkhawatirkan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Jimly menekankan bahwa Masjid Agung Al Azhar merupakan ruang bersama umat Islam yang memiliki peran lebih luas daripada kegiatan ibadah dan pendidikan. Menurut dia, masjid juga dapat menjadi tempat menyuarakan kepedulian moral terhadap persoalan kebangsaan.</p>
<p>&#8220;Masjid Agung bukan hanya tempat shalat, bukan cuma tempat pendidikan. Ini adalah tempat perjuangan umat Islam,&#8221; kata Jimly.</p>
<p>Dia menegaskan Masjid Agung Al Azhar tidak dimiliki oleh satu golongan, mazhab, maupun organisasi tertentu. Karena itu, masjid perlu dijaga independensinya sebagai tempat berhimpunnya umat.</p>
<p>Jimly juga menyinggung pentingnya membangun kekuatan moral masyarakat sebagai penyeimbang kekuasaan. Menurut dia, ruang publik yang independen diperlukan agar penyelenggaraan negara tetap memperoleh pengawasan dan kritik.</p>
<p>&#8220;Gejala yang terjadi di negara kita adalah hegemoni kekuasaan tertentu, maka perlu diimbangi, dan itu harus disuarakan oleh masjid,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Jimly menyatakan dukungannya terhadap inisiatif para tokoh dan pimpinan ormas yang menggelar kegiatan tersebut. Dia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kehidupan berbangsa.</p>
<p>&#8220;Saya sangat mendukung inisiatif kawan-kawan dalam aksi bela rakyat Indonesia. Kita menyuarakan suara nurani dan suara akal sehat,&#8221; kata Jimly.</p>
<p><strong>Muhammadiyah Harapkan Kejelasan dan Ketenangan Masyarakat</strong></p>
<p>Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Prof Hilman Latief, menyampaikan pentingnya menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman serta memberikan ketenangan kepada seluruh warga.</p>
<p>Hilman mengatakan berbagai peristiwa yang menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran publik perlu disikapi dengan keterbukaan informasi dan kejelasan penanganan dari pihak berwenang.</p>
<p>&#8220;Kita berkumpul menumpahkan keresahan kita bersama. Bagi umat Islam, bagi kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentu kejadian-kejadian yang menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus kita hindari,&#8221; kata Hilman.</p>
<p>Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah dan kepolisian yang telah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai persoalan yang sedang berkembang.</p>
<p>&#8220;Kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, kepolisian yang sudah menyampaikan kepada publik apa yang sedang terjadi. Mudah-mudahan semuanya jelas sehingga kita diberi ketenangan dalam menjalani kehidupan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Menurut Hilman, ketenangan masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat. Generasi muda harus memiliki ruang untuk berkarya, sementara masyarakat perlu memperoleh jaminan agar dapat menyampaikan gagasan tanpa rasa takut.</p>
<p>&#8220;Anak muda dapat berkreasi tanpa kekhawatiran, menyampaikan suara dan pikiran tanpa ketakutan,&#8221; kata Hilman.</p>
<p>Dia berharap organisasi keagamaan dapat terus memberikan kontribusi pemikiran bagi bangsa sekaligus membantu membangun kehidupan sosial yang damai dan kondusif.</p>
<p>Hilman menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menghadirkan kehidupan berbangsa yang memberikan rasa aman serta kesempatan bagi setiap warga untuk berpartisipasi.</p>
<p>Aksi Rakyat Bela Indonesia merupakan kelanjutan konsolidasi sejumlah tokoh dan pimpinan ormas yang sebelumnya berlangsung di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).</p>
<p>Melalui kegiatan tersebut, para penggagas gerakan menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan dengan persatuan nasional, penegakan hukum, kedaulatan ekonomi, pengelolaan kekayaan negara, dan pelaksanaan konstitusi.</p>
<p>Gerakan ini menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional dengan tetap menjaga persatuan bangsa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_417,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794127422/A-Tuntu-1148376432/A-Tuntu-1148376432.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>‎Rida Ratna Kogoya Terima Penghargaan Indonesia Future Figure Awards 2026, Komitmen Terus Mengabdi untuk Masyarakat Lanny Jaya</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/rida-ratna-kogoya-terima-penghargaan-indonesia-future-figure-awards-2026-komitmen-terus-mengabdi-untuk-masyarakat-lanny-jaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 03:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Papua Pegunungan]]></category>
		<category><![CDATA[Rida Ratna Kogoya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104372</guid>

					<description><![CDATA[BALI – Ketua Pimpinan Daerah Perempuan Indonesia Raya (PD PIRA) Provinsi Papua Pegunungan sekaligus Ketua PIC Garuda Bagimu Negeri Kabupaten Lanny Jaya, Rida Ratna Kogoya, S.IP., menerima penghargaan dalam ajang...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BALI</strong> – Ketua Pimpinan Daerah Perempuan Indonesia Raya (PD PIRA) Provinsi Papua Pegunungan sekaligus Ketua PIC Garuda Bagimu Negeri Kabupaten Lanny Jaya, Rida Ratna Kogoya, S.IP., menerima penghargaan dalam ajang bergengsi Indonesia Future Figure Awards 2026 dengan mengusung tema “Prestasi untuk Negeri”<br />
‎<br />
‎Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dan kiprah dalam kegiatan sosial serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.<br />
‎<br />
‎Dalam wawancara usai menerima penghargaan, Rida Ratna Kogoya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan serta apresiasi melalui penghargaan tersebut.<br />
‎<br />
‎&#8221;Secara pribadi, kami merasa sangat bangga bisa menerima penghargaan yang luar biasa pada malam hari ini. Kami juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan informasi serta mengundang kami untuk menerima penghargaan ini,&#8221; ungkap Rida.<br />
‎<br />
‎Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.<br />
‎<br />
‎Ia menegaskan bahwa PIRA bersama Yayasan Garuda Bagimu Negeri berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, kepemudaan hingga keagamaan.<br />
‎<br />
‎Rida juga menjelaskan bahwa pihaknya selama ini turut mengawal dan mendukung program pemerintah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lanny Jaya.<br />
‎<br />
‎Menurutnya, kehadiran program MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah mulai dari TK hingga SMA, program tersebut juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.<br />
‎<br />
‎&#8221;Melalui program ini, kami melihat banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. Kurang lebih 200 orang lebih telah mendapatkan kesempatan bekerja sebagai relawan di dapur-dapur yang ada di Kabupaten Lanny Jaya. Ini merupakan peluang yang sangat baik, khususnya bagi mama-mama dan para sarjana yang sebelumnya belum mendapatkan pekerjaan,&#8221; jelasnya.<br />
‎<br />
‎Ia juga menyampaikan bahwa program MBG turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama para mama-mama yang memiliki usaha dan berjualan di pasar.<br />
‎<br />
‎Dengan adanya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional dapur MBG, hasil jualan masyarakat semakin terserap sehingga membantu meningkatkan pendapatan keluarga.<br />
‎<br />
‎&#8221;Harapan kami, program ini terus berjalan karena manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Mama-mama yang biasanya membawa pulang kembali dagangannya, sekarang hasil jualan mereka bisa lebih banyak terserap. Ini sangat membantu perekonomian masyarakat,&#8221; tambahnya.<br />
‎<br />
‎Selain mendukung program MBG, Rida Ratna Kogoya bersama PD PIRA dan Yayasan Garuda Bagimu Negeri juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya. Di antaranya memberikan perhatian kepada anak-anak yatim piatu, para janda, serta hadir dalam kegiatan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.<br />
‎<br />
‎Di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, pihaknya juga telah membuka layanan pendidikan TK dan PAUD sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda Papua Pegunungan.<br />
‎<br />
‎Tidak hanya itu, melalui Yayasan Garuda Bagimu Negeri, pihaknya turut membantu penyediaan penerangan listrik di Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya, guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Bantuan akses air bersih bagi masyarakat juga menjadi bagian dari perhatian sosial yang terus dilakukan.<br />
‎<br />
‎Rida berharap ke depan akan semakin banyak program dan kerja sama yang dapat dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya dan secara umum di Provinsi Papua Pegunungan.<br />
‎<br />
‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, tim, mitra kerja, dan masyarakat yang selama ini telah mendukung berbagai kegiatan sosial dan pelayanan yang dilakukan.<br />
‎<br />
‎&#8221;Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja, melayani, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ingin kehadiran kami benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata,&#8221; tutup Rida.<br />
‎<br />
‎Ajang Indonesia Future Figure Awards 2026 yang diikuti berbagai tokoh dan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada figur-figur yang telah memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.<br />
‎<br />
‎Bagi Rida Ratna Kogoya, penghargaan ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan motivasi untuk terus mengabdi, berkarya, dan membawa manfaat bagi masyarakat Papua Pegunungan.<br />
‎<br />
‎Pesan motivasi untuk penutup publikasi:<br />
‎<br />
‎&#8221;Penghargaan adalah sebuah kebanggaan, tetapi pengabdian adalah sebuah kehormatan. Teruslah melayani dengan hati, karena keberhasilan yang sesungguhnya bukan tentang seberapa tinggi kita dihargai, melainkan seberapa banyak kehidupan yang dapat kita bantu dan berikan harapan.&#8221;<br />
‎</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_351,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794108311/IMG-20261108-WA0008-1/IMG-20261108-WA0008-1.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Selamat Ginting Serukan Orang di Lingkaran Listyo Sigit Menyerah: Jangan Kabur ke Luar Negeri</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/selamat-ginting-serukan-orang-di-lingkaran-listyo-sigit-menyerah-jangan-kabur-ke-luar-negeri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 23:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Penyadapan Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[SAJID]]></category>
		<category><![CDATA[Selamat Ginting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104362</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Pengamat politik dan pertahanan Selamat Ginting menyerukan pihak-pihak yang disebutnya berada dalam lingkaran mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo agar menyerahkan diri. Dia bahkan meminta aparat memperketat...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Pengamat politik dan pertahanan Selamat Ginting menyerukan pihak-pihak yang disebutnya berada dalam lingkaran mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo agar menyerahkan diri.</p>
<p>Dia bahkan meminta aparat memperketat pengawasan bandara dan imigrasi untuk mencegah pihak-pihak yang dituding terlibat dalam dugaan makar melarikan diri ke luar negeri.</p>
<p>Pernyataan tersebut disampaikan Selamat Ginting dalam diskusi SAJID Friday Morning Talk bertajuk &#8220;Penyadapan LSP, Makar, dan Masa Depan Gibran&#8221; di AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).</p>
<p>Diskusi tersebut menghadirkan Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID), KH Bachtiar Nasir, sebagai moderator.</p>
<p>&#8220;Orang yang menjadi lingkaran dari Listyo Sigit Prabowo, menyerahlah. Mundur saja. Anda tidak bisa lagi melarikan diri. Semua sudah terdeteksi Anda sedang di mana atau mau ke mana,&#8221; kata Selamat.</p>
<p>Dia juga meminta pengawasan di bandara dan pintu keimigrasian diperketat. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan pihak-pihak yang dituding terlibat dalam persoalan tersebut meninggalkan Indonesia.</p>
<p>Selamat bahkan mengaitkan dugaan penyadapan dengan persoalan yang lebih luas, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dan sabotase terhadap kepentingan negara. Dia menuding ada keterlibatan sejumlah jenderal polisi, oligarki, dan petualang politik.</p>
<p>&#8220;Pengkhianatan terhadap bangsa dan negara yang dilakukan oleh para jenderal polisi bekerja sama dengan oligarki bersama dengan petualang-petualang politik,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Namun, tudingan mengenai keterlibatan para jenderal polisi, oligarki, maupun aliran dana yang disampaikan Selamat tersebut merupakan pernyataan narasumber dalam diskusi yang masih memerlukan pembuktian dan verifikasi.</p>
<p>Selamat juga menyoroti dugaan penyadapan yang menurut dia tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi negara, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengamat.</p>
<p>Dia menilai, jika perangkat negara digunakan untuk kepentingan di luar kewenangan, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan dapat mengarah pada tindakan sabotase.</p>
<p>&#8220;Ketika dilakukan untuk tujuan-tujuan tidak baik, ini kan artinya sabotase,&#8221; kata dia.</p>
<p>Dalam diskusi tersebut, Bachtiar Nasir turut mempertanyakan kemungkinan adanya penguasaan data negara dan upaya menghambat program-program pemerintah melalui dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan.</p>
<p>Menanggapi pertanyaan tersebut, Selamat menyebut kemungkinan sabotase terhadap program negara perlu menjadi perhatian. Meski demikian, dia menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan sepanjang dilakukan secara konstitusional.</p>
<p>&#8220;Kalau kita tidak setuju dengan beberapa program pemerintah, artinya harus kita kritisi. Tapi kalau ada tujuan lain, ya enggak bisa,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Minta Gibran Mundur</p>
<p>Selain menyinggung dugaan penyadapan dan makar, Selamat juga melontarkan pernyataan kontroversial mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.</p>
<p>Dia meminta Gibran mengundurkan diri dari jabatannya. Selamat juga menyerukan agar mantan Presiden Joko Widodo membantu putranya menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.</p>
<p>&#8220;Kalau perlu di Jumat, hari Jumat ini, Jokowi membantu Gibran menghadap presiden buat surat pengunduran diri. Lebih baik,&#8221; kata dia.</p>
<p>Selamat bahkan memperingatkan potensi munculnya demonstrasi massa yang menyasar sejumlah lokasi, termasuk kantor partai politik, Solo, dan Istana Wakil Presiden apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.</p>
<p>Dia juga menyinggung polemik politik dinasti keluarga Jokowi dan menyampaikan tudingan mengenai dugaan keterkaitan mantan presiden tersebut dengan aktivitas penyadapan. Pernyataan itu merupakan pandangan dan tudingan Selamat yang belum dibuktikan.</p>
<p>Sementara itu, Bachtiar Nasir mengingatkan pentingnya kewaspadaan para pemangku amanah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia menilai keberadaan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan dalam rantai komando institusi negara.</p>
<p>Selamat mengajak masyarakat untuk tetap bersatu dan mendukung langkah negara dalam menangani persoalan tersebut. Dia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh konflik internal maupun perbedaan politik.</p>
<p>&#8220;Kita menyatu saja. Tunduk dan patuh apa kata komando negara karena kita sedang berhadapan dengan pengkhianat negara,&#8221; ujarnya.*</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_351,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794008536/IMG-20261107-WA0003/IMG-20261107-WA0003.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Selamat Ginting Ungkap Dugaan &#8220;Kudeta Merangkak&#8221; terhadap Prabowo</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/selamat-ginting-ungkap-dugaan-kudeta-merangkak-terhadap-prabowo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 23:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Penyadapan Presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[SAJID]]></category>
		<category><![CDATA[Selamat Ginting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104359</guid>

					<description><![CDATA[Istilah kudeta merangkak yang digunakannya merujuk pada dugaan upaya menggoyahkan kepemimpinan Prabowo melalui perlawanan yang tidak dilakukan secara terbuka]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Jurnalis senior dan analis politik pertahanan Dr Selamat Ginting mengungkapkan analisisnya mengenai dugaan upaya kudeta merangkak terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaitkan analisis tersebut dengan polemik dugaan penyadapan di lingkungan kepolisian yang belakangan menjadi perhatian publik.</p>
<p>Hal itu disampaikan Selamat dalam diskusi SAJID Friday Morning Talk bertajuk &#8220;Penyadapan LSP, Makar, dan Masa Depan Gibran&#8221; di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026). Diskusi tersebut dipandu Ketua Umum Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) KH Bachtiar Nasir.</p>
<p>Selamat mengatakan, istilah kudeta merangkak yang digunakannya merujuk pada dugaan upaya menggoyahkan kepemimpinan Prabowo melalui perlawanan yang tidak dilakukan secara terbuka.</p>
<p>&#8220;Kudeta merangkak dalam pengertian kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto,&#8221; kata Selamat.</p>
<p>Menurut dia, dinamika politik semacam itu perlu dicermati karena perlawanan terhadap kekuasaan tidak selalu berlangsung secara terang-terangan.</p>
<p>&#8220;Ya namanya kalau politik itu tidak secara terbuka, ya. Ada silent, ada perlawanan diam-diam kayak gitu,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Dalam dialog bersama Bachtiar Nasir, Selamat menduga persoalan penyadapan tidak semata-mata berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat teknologi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan perebutan kekuasaan.</p>
<p>Ketika ditanya mengenai sasaran terbesar dari dugaan pengkhianatan tersebut, Selamat menjawab singkat, yakni kekuasaan.</p>
<p>&#8220;Ya pasti kekuasaan,&#8221; katanya.</p>
<p>Dia kemudian menyinggung sejumlah peristiwa di lingkungan kepolisian, termasuk dugaan penggunaan perangkat penyadapan untuk kepentingan di luar tugas institusi. Selamat juga menyebut adanya dugaan jaringan yang masih tersisa di lingkungan kepolisian.</p>
<p>Selamat menilai pengungkapan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana lain seperti pertambangan ilegal, narkoba, perjudian daring, transfer pricing, dan prostitusi.</p>
<p>Dia juga menyoroti pentingnya pengamanan barang bukti digital dalam proses pengungkapan perkara. Menurut Selamat, ada dugaan seorang perwira menengah menolak perintah menghapus barang bukti karena khawatir tindakan tersebut dapat berujung pada persoalan hukum.</p>
<p>Dalam pandangannya, situasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan institusi kepolisian. Dia juga menilai pergantian dan mutasi pejabat perlu dilakukan secara bertahap untuk memastikan reformasi berjalan.</p>
<p>Selamat mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut dalam perspektif kepentingan negara dan stabilitas pemerintahan.</p>
<p>&#8220;Jadi kita mesti sekarang teman-teman mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus menyatu dulu. Memang ada kekurangan? Iya. Tapi kita harus coba berpikir strategis,&#8221; ujarnya.*</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://res.cloudinary.com/uttpsgry/images/c_scale,w_625,h_351,dpr_2/f_webp,q_auto:low/v1794007816/IMG-20261107-WA0001/IMG-20261107-WA0001.jpg?_i=AA" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
