Salah Satu Aktivis Banten Sebut Kebijakan PJ Gubernur Tak Masuk Akal

Kabartoday.co.id, Serang Banten | Salah satu aktivis kondang paling polah di Provinsi Banten itu, kini kembali menyoroti kebijakan Pejabat (PJ) Gubernur yang dinilai tak masuk diakal.

Rohmat Hidayat, salah satu aktivis Banten, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Laskar Pasundan Indonesia (LPI) kembali buka suara terkait kebijakan PJ Gubernur Banten baru-baru ini.

Ia menilai, kebijakan PJ Gubernur Banten tersebut terkesan dipaksakan, diduga hanya mementingkan pribadi dan keegoisan semata. Karena menurutnya, kebijakan itu tak lagi mengedepankan aspek kepentingan umum, khususnya untuk masyarakat Banten.

Menurut Rohmat, kebijakan PJ Gubernur itu sudah dua kali melakukan hal yang sama, yaitu mengangkat pejabat Pelaksana Harian (PLH) Sekertaris Daerah (Sekda) dan mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bapenda Banten yang diduga merangkap tiga jabatan sekaligus.

“Pejabat merangkap jabatan seperti itu sudah dua kali dipertontonkan oleh PJ Gubernur Banten,” Ujar Rohmat. Senin, 3/4/2023.

Rohmat juga menduga, kebijakan PJ Gubernur Banten hanya mengedepankan kepentingan politik dan golongan. Karena kebijakan yang diambil telah melanggar undang-undang no 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bahkan kebijakan PJ Gubernur Banten juga telah melanggar undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Karena jelas merangkap tiga jabatan.

Mengemban tiga jabatan sekaligus, tentu menjadi pekerjaan yang sangat sulit untuk di jalankan. Sedangkan pelayanan bagi masyarakat sendiri harus tetap berjalan dengan baik.

“Belum lagi roda birokrasi yang harus dijalankannya, tentu hal itu membutuhkan tenaga dan pikiran yang sangat ektra,” Ucap Rohmat.

Oleh karena itu kata Rohmat, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran meminta PJ Gubernur Banten mundur dari jabatannya.

“Ya kami minta yang bersangkutan mundur dari posisinya saat ini, kami juga akan melaporkan adanya dugaan pelanggaran undang-undang oleh PJ Gubernur Banten tersebut,” Pungkasnya.

Pos terkait