“Stunting Gate”: Kontroversi Perbedaan Harga Stoples

Perbedaan soal harga tersebut memicu rasa penasaran anggota Komisi D DPRD Depok

DEPOK – Komisi D DPRD Kota Depok menggelar rapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok terkait bantuan makan stunting dana Rp 4,9 miliar yang memicu kontroversi.

Babai Suhaimi, Anggota DPRD Depok Komisi D fraksi PKB, menanyakan harga satuan stoples tersebut ke wirausaha baru (WUB) selaku bagian dari vendor program bantuan makanan untuk anak stunting.

Bacaan Lainnya

“Harga stoples satu berapa? Stoplesnya aja berapa satunya?” tanya Babai.

“Harga satu stoples Rp 21.000,” jawab salah satu vendor WUB.

“Rp 21.000 satu stoples?” tanya Babai lagi.

“Kami dapat 3 (stoples) untuk 1 orang reuse, seperti itu,” jawabnya.

“Jadi 1 bayi 1 stoples dalam kurun waktu 28 hari. (Hitungannya) Rp 21.000 x 3 berarti Rp 60.000 (untuk 1 bayi),” papar Babai.

“Dibagi 24 hari karena yang 4 hari itu pemberian makanan tambahan nasi sehingga ada kotak sendiri,” jawab vendor WUB.

“Maka dipakai alat yang berulang-ulang ketemulah stoples ini dengan harga Rp 21.000 x 3 = Rp 61.000. Pertanyaannya, apakah sama semua harganya?” tanya Babai.

“Saya meluruskan, 1 stoples itu kurang lebih sekitar stoplesnya aja Rp 9.000-an. Tapi kan pada praktiknya Rp 9.000-an kita (beli) 3 kan, dan 3 stoples itu belum sama stiker. Sama stiker itu sekitar rata-rata Rp 10 ribuanlah 1 stoples,” jawab vendor WUB lainnya.

“Tapi pada praktiknya, berjalan selama 8 hari ini itu stoplesnya ada yang hilang, ada yang nggak balik. Jadi kita nambah lagi sebagai penadah kan. Jadi, bisa jadi, beda-beda setiap kecamatan. Kalau saya di Sawangan itu sudah sampai stoples ketiga tapi saat balikin nih kadang-kadang ada yang ‘maaf, Pak, pecah’ gitu ya, jadi nambah lagi (pemberian stoplesnya),” tambahnya.

Perbedaan soal harga tersebut memicu rasa penasaran anggota Komisi D DPRD Depok.

“Tadi kan ibu bilang harga toples Rp 21 ribu, Bapak dapet 9 ribu?” tanya komisi D.

“Bukan, Bu. Mungkin Rp 21.000 (untuk) 3 stoples,” jawab vendor WUB.

“Nggak, tadi ibu bilang Rp 21.000 (untuk) 1 stoples yang saya denger temen-temen ya. Artinya kita menyamakan juga,” tegas Komisi D.

Kemudian, Babai meminta Kadinkes Depok untuk memperhatikan baik-baik karena hal ini berdampak dengan anggaran. Sebab, jika dikalkulasikan harga stoples Rp 10.000 dikalikan 3 maka menghabiskan anggaran sebesar Rp 270 juta.

“Maka berdasarkan ketentuan tentu ketika pengadaan stoples ini harus dilakukan semuanya kegiatan sama makan kan harus antara penunjukan langsung dengan tender juga tergantung dengan pelaksanaan di setiap kecamatan itu yang pertama dari sisi pengadaan stoples itu sendiri,” ucap Babai.

“Nah yang kedua kalau dikatakan Pak Ikra tadi bahwa itu merupakan terserah UMKM mau memberikan apa stoples dan sebagainya logikanya di mana dengan harga Rp 18.000 dimana bapak harus mengeluarkan mengorbankan uang apalagi kalau menurut yang Beji tadi Rp 21.000 x 3 kan Rp 63.000. Mohon ini diperhatikan, kita tidak mau ibu mau mendukung kemajuan UMKM agar ada profitnya tapi kenyataannya malah menyusahkan. Ini tentu tidak baik juga untuk itu yang perlu digarisbawahi,” tambahnya.

Sebelumnya, Ikra mengaku sedih karena banyak laporan soal menu makanan PMT itu. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk program PMT mencapai Rp4,4 miliar. Satu paket makanan dihargai Rp18.000 dikurangi pajak dan ongkos pengantaran.

“Informasi dari staf kami di Badan Anggaran itu sekitar Rp4,4 miliar. Tapi disebutkan juga malah ada bantuan dari pemerintah sebesar 6,6 miliar. Besok itu akan kita cek pakai uang APBD atau uang dari pemerintah pusat,” ucapnya kemarin.

Pos terkait