Saat ini, tim BPK berada di Ambon untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) di kasus pekerjaan air bersih yang berlokasi di Dusun Siwang, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Proyek ini dikerjakan tahun 2021 lalu dengan total anggaran 6,174 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Maluku tahun 2021 serta dana pinjaman PT SMI.

Pantauan media ini, selama beberapa jam Mat Marasabessy diperiksa auditor BPK pada Kamis (5/3/2026) di ruang Unit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku baru meninggalkan Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku pada sore hari.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Piter Yanottama membenarkan adanya permintaan keterangan dari tim BPK terhadap Mat Marasabessy.

“Iya benar. Sementara dimintai keterangan oleh rekan-rekan dari tim BPK. Permintaan keterangan ini merupakan rangkaian kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang sementara dilakukan BPK,” jelas Kombes Piter saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/3/2026).

Menyoal materi permintaan keterangan terhadap Mat Marasabessy, perwira polisi yang selama lima tahun pernah bertugas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini enggan membeberkan. Menurutnya itu merupakan domain tim audit.

“Soal materi permintaan keterangan, kami tidak tahu ya. Karena saksi dimintai keterangan oleh BPK, maka materinya merupakan domain rekan-rekan BPK,” jelasnya.

Sekedar tahu, tim audit BPK yang berkekuatan enam orang sudah hampir tiga pekan berada di Ambon untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada pekerjaan Air Bersih di Siwang.

Pada Sabtu (28/2/2026) pekan lalu, tim auditor BPK didampingi tim penyidik Unit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku telah On the Spot ke lokasi pekerjaan di Dusun Siwang.

Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku ini dikerjakan tahun 2021 lalu.

Saat itu Kadis PUPR Maluku dijabat Muhammad Marasabessy. Sementara dari penelusuran media ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket tersebut adalah Nur Mardas.

Total nilai anggaran sebesar 6,174 miliar rupiah. Sumber anggaran dari APBD Provinsi Maluku tahun 2021 sebesar 1,2 miliar rupiah dan pinjaman PT SMI sebesar 4,974 miliar rupiah.

Ironisnya walau telah menelan anggaran bernilai jumbo, namun proyek ini dapat dikatakan gagal total, karena hingga kini masyarakat Dusun Siwang tidak mendapat manfaat menikmati air bersih.

Untuk mendapat kepastian berapa total kerugian negara di proyek “gagal” ini, tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) sesuai permintaan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku. (IMRAN)

Artikel Mantan Kadis PUPR Maluku Mat Marasabessy Digarap Auditor BPK di Kasus Air Bersih Siwang Senilai 6,174 Miliar pertama kali tampil pada Kabar Today.

Tim audit BPK sendiri hampir dua pekan telah berada di Ambon. Awalnya tim BPK memeriksa dan menelaah dokumen administrasi yang diajukan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Maluku.

Kemudian tim BPK juga meminta keterangan dari beberapa pihak yang diduga mengetahui seputar proyek air bersih ini.

Selanjutnya pada Sabtu (28/2/2026) tim audit BPK didampingi tim penyidik Tipikor Polda Maluku melakukan On the spot atau meninjau lokasi pekerjaan di Dusun Siwang.

Proyek yang menghabiskan total anggaran negara sebesar 6,17 miliar rupiah ini dipercayakan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku. Proyek yang dikerjakan tahun 2021 lalu dibiayai dua kali oleh Pemprov Maluku. Anggaran pertama sebesar 1,2 miliar dari APBD Maluku dan beberapa waktu kemudian ditambah lagi senilai 4,974 miliar rupiah.

Tim audit yang diterjunkan BPK berkekuatan enam orang dengan ketua tim Anjar Sasongko. Seluruh tim audit ikut turun ke lapangan. Sementara tim penyidik Tipikor Polda Maluku juga sebanyak enam personil dipimpin Perwira Unit (Panit) 3 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Maluku Inspektur Dua Polisi Nurul Hidayati Ahmad.

Pantauan media ini tim audit BPK dan tim penyidik tiba di lokasi pekerjaan sekitar pukul 07.30 WIT. Setelah berkoordinasi singkat terlihat tim audit melakukan serangkaian pemeriksaan proyek air bersih yang sangat didambakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar Dusun Siwang.

Beberapa kali tampak tim audit BPK berkoordinasi dengan tim penyidik untuk memastikan kondisi pekerjaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pekerjaan diselaraskan dengan berbagai dokumen yang telah dikantongi tim penyidik.

Kegiatan On the spot ini berjalan sehari penuh. Tim BPK baru menyelesaikan pemeriksaan lapangan sekitar pukul 18.00 WIT. Total sekitar 10,5 jam tim BPK dan tim penyidik di lokasi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Piter Yanottama membenarkan adanya peninjauan lokasi pekerjaan oleh tim BPK didampingi tim penyidik.

“Iya benar tim BPK didampingi tim penyidik kita turun ke lokasi pekerjaan air bersih tersebut di daerah Siwang,” jelas Kombes Yanottama saat dikonfirmasi media ini Sabtu (28/2/2026).

Mantan Wadirreskrimum Polda Jawa Timur ini ungkapkan adapun maksud dari tinjau lapangan ini adalah untuk melihat langsung fakta lapangan pekerjaan proyek tersebut.

“Pastinya tim akan melihat pekerjaan itu baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga nantinya ahli auditor BPK dapat menghitung kerugian keuangan negara secara komperehensif,” beber alumni Akpol tahun 2002 ini yang pernah lima tahun menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku ini dikerjakan tahun 2021 lalu.

Total nilai anggaran sebesar 6,174 miliar rupiah. Sumber anggaran dari APBD Provinsi Maluku tahun 2021 sebesar 1,2 miliar rupiah dan pinjaman PT SMI sebesar 4,974 miliar rupiah.

Ironisnya walau telah menelan anggaran bernilai jumbo, namun proyek ini dapat dikatakan gagal total, karena hingga kini masyarakat Dusun Siwang tidak mendapat manfaat menikmati air bersih.

Untuk mendapat kepastian berapa total kerugian negara di proyek ini, saat ini tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).

Diketahui, proyek air bersih di Dusun Siwang ini dikerjakan tahun 2021 lalu saat Indonesia termasuk Maluku dilanda wabah Covid 19. Saat itu Kadis PUPR Maluku dijabat Muhammad Marasabessy.

Sementara dari penelusuran media ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket tersebut adalah Nur Mardas.

Dua kali Pemprov Maluku gelontorkan anggaran untuk proyek kemaslahatan orang banyak ini di tahun 2021. Pertama sebesar 1,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Maluku dan berikutnya sebesar 4,974 miliar rupiah yang bersumber dari pinjaman PT SMI.

Sayangnya, hingga saat ini masyarakat Dusun Siwang tidak pernah menikmati air bersih dari pekerjaan tersebut. (IMRAN)

Artikel Tim BPK dan Penyidik Tipikor Polda Maluku On the spot Proyek Air Bersih “Gagal” Senilai Rp. 6,17 Miliar di Dusun Siwang pertama kali tampil pada Kabar Today.