Usai viral di media sosial dan menjadi pemberitaan media nasional, barulah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji akan melakukan pengerukan agar jalan penghubung itu bisa terbebas dari banjir.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Depok Supian Suri yang menyampaikan permohonan maaf karena banjir yang terjadi di jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih selama lima bulan terakhir telah mengganggu aktivitas warga. Pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengatasi banjir akibat luapan air dari Kali Pesanggrahan itu.

Pemkot Depok baru akan mengambil langkah awal usai lima bulan terendam banjir

“Pertama, kami mohon maaf kepada masyarakat yang ter­ganggu dengan kondisi ini. Langkah awal yang akan kami ambil, melakukan penyelesaian sementara, dengan melakukan pengerukan sampah dan mem­perlebar kali yang mengecil akibat longsoran sampah,” ujar Supian dalam keterangan resmi di situs Pemkot Depok, Jumat (3/5/2024).

Lima bulan sudah terendam banjir dan pemerintahnya baru berjanji melakukan perbaikan, baru sebatas janji.

Ia juga berjanji akan menu­runkan alat berat untuk mengop­timalkan pengerukan sampah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan melakukan kajian untuk merumuskan cara penanganan secara permanen.

“Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga akan meninggi­kan akses jalan. Dengan begitu, ketika air meluap, akses tersebut tidak terendam lagi dan masih bisa dilewati,” kata Supian.

Ramai di media sosial

Di media sosial X, netizen ramai membicarakan banjir yang memutus jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih.

“Kalau benar sudah terjadi selama 5 bulan, berarti terjadi pembiaran. Bisa-bisanya deh Pemerintah Depok. Nggak kebayang penderitaan war­ga di sana seandainya ini nggak viral,” ujar akun @KadarrusmanIyus.

“Lagian yang diurusin Margonda mulu sih sama Wali dan Wakil Wali Kota, ampun dah. Salam dari warga Cimanggis,” timpal akun @bundafatihnaura.

Akun @bung_madin mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Bulak Barat bisa dipre­diksi jauh-jauh hari. Ironisnya, Pemkot justru melakukan pem­biaran, bukan melakukan penan­ganan tepat dan capat.

“Sebagai catatan, Kelurahan Sawangan & Cipayung, selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir di Kota Depok. Tiap musim penghujan, 2 daerah ini selalu mudah tergenang,” tegasnya.

Akun @bung_madin me­nambahkan, pernyataan yang dia sampaikan bukan ‘pepesan kosong’, tapi didasarkan pada hasil penelitian dari Universitas Indonesia (UI).

“Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia 2019 menyebutkan, faktor utama ban­jir di Kota 1.000 Majelis adalah luapan sungai,” cuitnya sambil melampirkan artikel ilmiah UI.

Parpol di Depok Desak Wali Kota Tak Cawe-Cawe

Lambatnya penanganan banjir yang memutus akses jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih, selama lima bulan terakhir menjadi pekerjaab rumah serius bagi pemangku jabatan di Kota Depok.

Seperti diketahui, Kota Depok akan segera menggelar Pilkada dan bermunculan beberapa nama sebagai kandidat bakal calon Wali Kota Depok. Salah satunya nama Sekda Kota Depok Supian Suri, keponakan Wali Kota Depok, yang baru saja berjanji akan melakukan perbaikan setelah lima bulan warganya terendam banjir.

Nama lain yang muncul adalah Imam Budi Hartono (IBH), wakil Wali Kota Depok saat ini, yang telah resmi diusung PKS untuk maju menjadi Calon Wali Kota Depok.

Sementara DPRD Kota Depok, yang selama ini terkesan tutup mata dan enggan menyinggung masalah banjir lima bulan teraksir tersebut, sama disibukkan persolana politik dan Pilkada.

Seperti diketahui, sejumlah partai politik mendesak Wali Kota Depok Muhammad Idris tak cawe-cawe dan tak menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu di Pilkada 2024.

Desakan itu dicetuskan sejumlah pimpinan partai politik, salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok yang sekaligus Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Edy Sitorus, Kamis (2/5).

Menurut Edy Sitorus, cawe-cawe Wali Kota Idris terhadap pilkada sangat dikhawatirkan dan dapat menghadirkan pergesekan antar partai politik. Bahkan antar pendukung bakal calon kepala daerah.

“Kami mengingatkan Wali Kota Idris tidak mengintervensi penyelenggaraan pilkada. Meski secara pribadi memiliki hak politik, tetapi jangan sampai cawe-cawe dalam pilkada 2024. Dimana cawe-cawe tersebut bakal berujung pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu, ” kata Edy Sitorus.

Wali Kota itu, Edy Sitorus mengatakan untuk mengayomi semua warga Kota Depok, dan semua kelompok termasuk kelompok yang mungkin berbeda organisasi atau orientasi politiknya dengan wali kota.

“Sikap cawe-cawe dengan memihak (meng-endorse) dan memfasilitasi kepada kelompok politik dan bakal calon wali kota tertentu saja dengan mengabaikan yang lain, mudah dinilai sebagai tidak memenuhi prinsip keadilan apalagi yang seadil-adilnya sebagaimana yang diucapkan dalam sumpah jabatan ketika saat dilantik,” ujarnya.

Tampaknya, kita sebagai waga Depok masih harus lebih banyak bersabar dan mengelus dada, menanti kinerja Pemerintah Daerah dan wakil rakyat untuk lebih serius bekerja untuk masyarakat Depok, bukan untuk partai politik dan pencitraan semata.

Muhammad Iksan
Ketua FWJ Indonesia Korwil Depok

Artikel Warganya 5 Bulan Terendam Banjir, Pejabatnya Sibuk Cawe-cawe Politik pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Dua beko cuma nongkrong aja di TKP dari dulu, buang-buang anggaran aja, dikerjainnya nggak,” ujarnya.

DEPOK – Banjir merendam sebagian wilayah Kampung Bulak Barat, Kelurahan Cipayung, Depok, Jawa Barat, sejak tujuh bulan lalu. Akibatnya, akses jalan yang menghubungkan Kampung Bulak Barat dan Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, terputus.

Rumah warga yang terendam banjir itu berada di RT 03 dan RT 04 RW 08. Ada enam keluarga yang akhirnya memilih mengungsi.

Salah seorang warga bernama Budiarto, kepada Depokpos mengatakan dirinya hampir lima bulan terakhir harus mengambil jalan memutar yang jaraknya cukup jauh setiap kali berangkat dan pulang kerja karena banjir tersebut.

Ia juga menyebut ada dua beko di lokasi, tapi tak ada aktifitas.

“Dua beko cuma nongkrong aja di TKP dari dulu, buang-buang anggaran aja, dikerjainnya nggak,” ujarnya.

Sementara Ketua RT 04 Naserih menduga, banjir dikarenakan tumpukan sampah yang tidak pernah dibersihkan.

“Intinya bukan yang lain-lain tapi enggak ada pengerjaan di ujung jalan sana terkait sampah itu. Seandainya sampah ada pengerjaan, ya dalam artian diperluas jalur airnya,” ungkap Naserih dilansir Kompas.com.

Sampah dari TPA Cipayung kian menumpuk terutama di area dekat jembatan akses penghubung Cipayung dan Sawangan.

“Jadi sampah itu istilah sunda-nya turun ‘ngagalosor’, karena kalau sampah kan enggak punya pegangan ke bawahnya, kebanyakan plastik kan. Kalau tanah mungkin bisa memadat ke bawah, kalau sampah ya ikutin arus terus,” jelas Naserih.

Setelah dilanda banjir berbulan-bulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana akan membangun turap untuk mengatasi banjir di Bulak Barat-Pasir Putih, Cipayung, Kota Depok, Jumat (3/5/2024).

“Langkah permanennya, kami akan berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BWSCC) untuk mengurap (membangun turap) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Supian Suri, Jumat (3/5/2024).

Turap tersebut bisa mencegah terjadinya kembali longsoran sampah yang menyumbat saluran air dan menumpuk di sekitar jembatan penghubung Bulak Barat dan Pasir Putih.

“Yang kedua, kami akan mencoba mengubah lahan yang terbendung itu menjadi semacam penampungan air,” tutur Supian.

Karena letak geografisnya yang sangat rendah, area yang terdampak banjir selama empat bulan itu harus dikosongkan. Area tersebut dianggap tak layak lagi dijadikan lahan permukiman.

“Konsekuensinya ya kami harus lakukan pembebasan lahan terhadap rumah-rumah warga yang saat ini terendam,” jelas Supian.

Penanggulangan banjir tersebut diperkirakan baru selesai sekitar satu hingga dua tahun.

“Untuk penanganan jangka panjang kan memang membutuhkan waktu yang panjang. Karena ya tadi, kondisi di lapangan tidak mudah, lumayan membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup panjang,” ujar Supian.

Artikel Banjir Berbulan-bulan di Cipayung, Pemkot Depok Baru Mau Bangun Turap pertama kali tampil pada Kabar Today.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat meninjau langsung lokasi banjir di RT 04 RW 08 Kelurahan/Kecamatan Cipayung, Kamis (02/05/24).

Idris mengatakan, bahwa Pemkot Depok sudah membuat kajian untuk menanggulangi banjir di lokasi tersebut. Diperkirakan penanggulangan masalah itu sampai menelan angka triliunan rupiah.

“Waktu itu saja diperkirakan sudah sampai triliunan pembiayaannya, maka harus pemerintah pusat, cuma belum kita ajukan lagi hasil kajian terakhir kita,” katanya disela-sela tinjauannya.

Dikarenakan kondisi darurat ini, Pemkot Depok mengambil langkah konkret dengan melakukan pengajuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penataan Kali Pesanggrahan dari Hulu sampai Hilir batas Kota Depok.

“Lalu simultan kita akan kaji tadi bersama PUPR, Bappeda dan Rumkim untuk kita ukur bidang bidang tanah,” tambahnya.

Idris menuturkan, pada proses awal, pihaknya akan melakukan pengumpulan sertifikat yang ada.

“Berapa bidang tanah, kita hitung fiskal kita, kalau mungkin cukup kita akan bebaskan di Anggaran Belanja Tambahan (ABT), sebab di ABT juga banyak kebutuhan lahan ya, lahan sekolah, kantor dan lain sebagainya, nanti kita liat prioritasnya,” tuturnya.

“Kalau ini sudah darurat, sebenarnya bisa pakai dana belanja tidak terduga (BTT), cuma BTT enggak cukup harus di APBD-kan,” terangnya.

“Kalau APBD beli tanah diukur dan sebagainya, itu tidak seperti beli barjas (barang dan jasa), yang jelas appraisal-nya harus cepat, itu solusi alternatif,” ungkap Idris.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, jika berorientasi pada pembelian lahan, apabila fiskal cukup di ABT itu bisa dibelanjakan. Nanti Rancang Bangun Rinci atau Detail Engineering Design (DED)-nya direncanakan pada 2025.

“Jadi masyarakat yang terendam sudah kita beli cash (tunai), mereka bisa pindah ke lokasi yang aman, itu yg paling krusial bagaimana mereka dibebaskan,” jelasnya.

“Kalau ini Pasir Putih lebih dulu, dikontrakkan (masyarakatnya) pakai APBD, sekarang APBD sudah enggak ada anggaran buat kontrakan, jadi di ABT,” lanjutnya.

“kalau sudah selesai kajiannya, saya bilang ngapain pake kontrak lagi langsung saja kita beli lahannya,” ujarnya.

Maka dari itu, bangunan terdampak di sekitar lokasi banjir ini akan didata lebih dulu, pemiliknya memiliki sertifikat bangunan atau tidak, bila belum bersertifikasi, minimal girik.

“Belum lagi permasalahan yang longsor, kalau sudah longsor hilang (rumahnya), itu enggak bisa dibeli,” tegasnya.

“Itu harus ada keputusan Pengadilan, menggugat pemerintah untu minta bayaran, keputusan Kejaksaan,” tandas Idris.

Artikel 5 Bulan Banjir di Cipayung, Akhirnya Wali Kota ‘Turun Gunung’ pertama kali tampil pada Kabar Today.

Banjir yang merendam jembatan penghubung Bulak Barat Cipayung dan Pasir Putih mulai mengganggu akses jalan sejak September 2023. Namun saat itu banjir masih surut dan jalan dapat kembali dilalui, berbeda dengan sekarang yang airnya tidak kunjung surut.

Jalur alternatif yang menghubungkan Bulak Barat dan Pasir Putih tidak bisa dilewati secara permanen sejak akhir 2023. Kini, ketinggian banjir mencapai 1,5 meter dari permukiman.

Salah seorang warga di lokasi, Naserih, mengaku telah menghubungi berbagai pihak untuk menyampaikan keluhan dan laporannya. Namun hingga saat ini belum ada penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.

“Segala upaya sudah dilakukan mulai dari lapor ke Kelurahan, Kecamatan, bahkan sampai ke Wali Kota Depok. Jadi tinggal penyelesaiannya saja yang belum ada tindakan,” ucap Naserih dilansir detikcom.

Ia menjelaskan alasan wilayahnya masih direndam banjir sejak 5 bulan lalu. Dia menduga banjir tak surut lantaran penumpukan sampah.

“Penyebab banjir karena ada penyempitan badan Kali Pasanggrahan. Sampah dari pembuangan itu nggak bisa padat, terus turun ke badan Kali Pasanggrahan jadi air tidak ada celah air buat ngalir,” ujarnya.

Sampah yang terus turun dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung semakin menumpuk, terutama di area jembatan. Badan Kali Pasanggrahan yang menyempit membuat air meluap ke area pemukiman warga.

“Sebelumnya Kali Pasanggrahan itu lebarnya 4-5 meter, saat ini cuma 1 meter karena penyempitan oleh sampah. Dua rumah warga terendam banjir dan pabrik tahu juga berhenti beroperasi karena banjir,” kata Naserih.

Tak hanya bangunan, banjir juga merendam pemakaman warga di sekitar Bulak Barat Cipayung. Kebanyakan merupakan makam keluarga.

Artikel Sudah 5 Bulan Warga Terendam Banjir di Cipayung Depok, Belum Ada Penanganan dari Pemkot pertama kali tampil pada Kabar Today.

Oleh: Dr Ing Ir Agus Maryono, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM

Sungguh sangat merisaukan jika kita mengevaluasi konsep drainase yang diterapkan di seluruh pelosok Tanah Air saat ini. Konsep yang dipakai adalah konsep drainase konvensional, yaitu drainase “pengatusan kawasan”. Drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepat-cepatnya ke sungai terdekat. Konsep ini sejak tahun 1970-an sampai sekarang hampir tidak berubah dan terus diajarkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan sebagai konsep dasar yang digunakan para praktisi dalam pembuatan Masterplan Drainase di seluruh kota besar dan kecil di Indonesia.

Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh ke di suatu wilayah harus secepat-cepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Jika hal ini dilakukan pada semua kawasan, akan memunculkan berbagai masalah, baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir.

Dan ternyata, bahwa konsep drainase konvensional ini di Indonesia tidak hanya dipakai untuk men-drain areal permukiman, namun digunakan secara menyeluruh termasuk untuk men-drain kawasan pedesaan, lahan pertanian dan perkebunan, kawasan olahraga, wisata, dan lain sebagainya.

Drainase konvensional untuk permukiman atau perkotaan dibuat dengan cara membuat saluran-saluran lurus terpendek menuju sungai guna mengatuskan kawasan tersebut secepatnya.

Seluruh air hujan diupayakan sesegera mungkin mengalir langsung ke sungai terdekat. Pada areal pertanian dan perkebunan biasanya dibangun saluran drainase air hujan menyusuri lembah memotong garis kontur dengan kemiringan terjal. Pada saat hujan, saluran drainase ini berfungsi mengatuskan kawasan pertanian dan perkebunan dan langsung dialirkan ke sungai.

Demikian juga di areal wisata dan olahraga, semua saluran drainase didesain sedemikian rupa sehingga air mengalir secepatnya ke sungai terdekat. Orang sama sekali tidak berpikir apa yang akan terjadi di bagian hilir, jika semua air hujan dialirkan secepat-cepatnya ke sungai tanpa diupayakan agar air mempunyai waktu cukup untuk meresap ke dalam tanah.

Dampak dari pemakaian konsep drainase konvensional tersebut dapat kita lihat sekarang ini, yaitu kekeringan yang terjadi di mana-mana, juga banjir, longsor, dan pelumpuran.

Termasuk juga surutnya sungai-sungai di luar Jawa saat ini, hingga menyebabkan transportasi sungai sangat selalu terganggu. Tentu saja ada sebab-sebab selain drainase, misalnya, penggundulan hutan, namun kesalahan konsep drainase yang kita pakai sekarang ini merupakan penyumbang bencana kekeringan, banjir, dan longsor yang cukup signifikan.

Kesalahan konsep drainase konvensional yang paling pokok adalah filosofi membuang air genangan secepat-cepatnya ke sungai. Dengan demikian, sungai-sungai akan menerima beban yang melampaui kapasitasnya, sehingga meluap atau terjadi banjir, contoh, banjir-banjir di Jakarta, Semarang, Bandung, Riau, Samarinda, dan lain-lain. Demikian juga mengalirkan air secepatnya berarti pengatusan kawasan atau menurunkan kesempatan bagi air untuk meresap ke dalam tanah.

Dengan demikian, cadangan air tanah akan berkurang, kekeringan di musim kemarau akan terjadi. Dalam konteks inilah pemahaman bahwa banjir dan kekeringan merupakan dua fenomena yang saling memperparah secara susul-menyusul dapat dengan mudah dimengerti.

Sangat ironis bahwa semakin baik drainase konvensional di suatu kawasan aliran sungai, maka kejadian banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau akan semakin intensif silih berganti.

Dampak selanjutnya adalah kerusakan ekosistem, perubahan iklim mikro dan makro disertai tanah longsor di berbagai tempat yang disebabkan oleh fluktuasi kandungan air tanah musim kering dan musim basah yang sangat tinggi.

Jika kesalahan konsep dan implementasi drainase yang selama ini kita lakukan ini tidak diadakan revisi, usaha apa pun yang kita lakukan untuk menanggulangi banjir, kekeringan lahan, dan longsor, akan sia-sia.

Dalam tulisan ini akan diketengahkan konsep drainase baru yang biasa disebut drainase ramah lingkungan atau ekodrainase yang sekarang ini sedang menjadi konsep utama di dunia internasional dan merupakan implementasi pemahaman baru konsep ekohidraulik dalam bidang drainase.

Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola air kelebihan dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya.

Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrem seperti di Indonesia.

Berikut ini diketengahkan beberapa metode drainase ramah lingkungan yang dapat dipakai di Indonesia, di antaranya adalah metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode river side polder, dan metode pengembangan ereal perlindungan air tanah (ground water protection area).

Metode kolam konservasi dilakukan dengan membuat kolam-kolam air, baik di perkotaan, permukiman, pertanian, atau perkebunan. Kolam konservasi ini dibuat untuk menampung air hujan terlebih dahulu, diresapkan dan sisanya dapat dialirkan ke sungai secara perlahan-lahan.

Kolam konservasi dapat dibuat dengan memanfaatkan daerah-daerah dengan topografi rendah, daerah-daerah bekas galian pasir atau galian material lainnya, atau secara ekstra dibuat dengan menggali suatu areal atau bagian tertentu.

Kolam konservasi juga sangat menguntungkan jika dikaitkan dengan kebutuhan rekreasi masyarakat. Misalnya pada pembangunan real estat, pemerintah dapat mewajibkan pengelola real estat untuk membangun kolam konservasi air hujan di lokasi perumahan, sekaligus ditata sebagai areal rekreasi bagi masyarakat perumahan.

Di samping itu, kolam konservasi dapat dikembangkan menjadi bak-bak permanen air hujan, khususnya di daerah-daerah dengan intensitas hujan yang rendah. Kota-kota dan kawasan luar kota di Indonesia perlu segera membangun kolam-kolam konservasi air hujan ini. Sangat disayangkan, bahwa perkembangan yang ada di Indonesia sekarang ini justru masyarakat dan pemerintah berlomba mempersempit atau bahkan menutup kolam konservasi alamiah yang ada (rawa, situ, danau kecil, telaga, dan lain-lain). Banyak kolam-kolam konservasi alamiah dalam sepuluh tahun terakhir ini hilang dan berubah fungsi menjadi areal permukiman, contohnya di Jakarta, Bandung, dan lain-lain.

Untuk areal pertanian dan perkebunan sudah mendesak, untuk segera direncanakan dan dibuat parit-parit (kolam) konservasi air hujan. Parit ini sangat penting untuk cadangan air musim kemarau sekaligus meningkatkan konservasi air hujan di daerah hulu, serta meningkatkan daya dukung ekologi daerah setempat. Konstruksi parit cukup sederhana, berupa galian tanah memanjang atau membujur di beberapa tempat tanpa pasangan. Pada parit tersebut sekaligus bisa dijadikan tempat budidaya ikan dan lain-lain.

Metode sumur resapan merupakan metode praktis dengan cara membuat sumur-sumur untuk mengalirkan air hujan yang jatuh pada atap perumahan atau kawasan tertentu (Dr Sunjoto, UGM). Sumur resapan ini juga dapat dikembangkan pada areal olahraga dan wisata. Konstruksi dan kedalaman sumur resapan disesuaikan dengan kondisi lapisan tanah setempat. Perlu dicatat bahwa sumur resapan ini hanya dikhususkan untuk air hujan, sehingga masyarakat harus mendapatkan pemahaman mendetail untuk tidak memasukkan air limbah rumah tangganya ke sumur resapan tersebut.

Metode river side polder adalah metode menahan aliran air dengan mengelola/menahan air kelebihan (hujan) di sepanjang bantaran sungai. Pembuatan polder pinggir sungai ini dilakukan dengan memperlebar bantaran sungai di berbagai tempat secara selektif di sepanjang sungai.

Lokasi polder perlu dicari, sejauh mungkin polder yang dikembangkan mendekati kondisi alamiah, dalam arti bukan polder dengan pintu-pintu hidraulik teknis dan tanggul-tanggul lingkar hidraulis yang mahal. Pada saat muka air naik (banjir), sebagian air akan mengalir ke polder dan akan keluar jika banjir reda, sehingga banjir di bagian hilir dapat dikurangi dan konservasi air terjaga.

Upaya ini sedang dilakukan di Jepang dan Jerman secara besar-besaran, sebagai upaya menahan air untuk konservasi sungai musim kemarau dan menghindari banjir serta meningkatkan daya dukung ekologi wilayah keairan. Metode ini dapat diusulkan untuk mengurangi banjir di kota-kota besar yang terletak di hilir sungai seperti Kota Jakarta, Surabaya, Medan Samarinda, dan lain-lain. Demikian juga dapat meningkatkan pasokan air sungai musim kemarau untuk mendukung transportasi sungai atau pertanian.

Metode areal perlindungan air tanah dilakukan dengan cara menetapkan kawasan lindung untuk air tanah, di mana di kawasan tersebut tidak boleh dibangun bangunan apa pun. Areal tersebut dikhususkan untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah.

Di berbagai kawasan perlu sesegara mungkin dicari tempat-tempat yang cocok secara geologi dan ekologi sebagai areal untuk recharge dan perlindungan air tanah sekaligus sebagai bagian penting dari komponen drainase kawasan.

Konsep drainase ramah lingkungan atau ekodrainase ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Kesalahan pemahaman masyarakat, dinas terkait, dan perguruan tinggi tentang filosofi konsep drainase, yaitu membuang air secepat-cepatnya ke sungai, perlu segera direvisi dan diluruskan secara serius. Perlu pembenahan dan revisi bangunan drainase permukiman, tempat olahraga dan rekreasi, pertanian dan perkebunan dengan konsep drainase ramah lingkungan. Tampaknya perlu studi khusus untuk menemukan kembali konsep drainase ramah lingkungan.

Sumber: https://bebasbanjir2025.wordpress.com/artikel-tentang-banjir/agus-maryono/

Artikel Konsep Ekodrainase sebagai Pengganti Drainase Konvensional Mengatasi Banjir pertama kali tampil pada Kabar Today.