<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cukai &#8211; Kabar Today</title>
	<atom:link href="https://kabartoday.co.id/tag/cukai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<description>Tegas dan Lugas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 06:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://kabartoday.co.id/go/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo.jpg</url>
	<title>Cukai &#8211; Kabar Today</title>
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dari Kios hingga Pemasok: Bea Cukai Batam Didesak Usut Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/dari-kios-hingga-pemasok-bea-cukai-batam-didesak-usut-peredaran-rokok-tanpa-pita-cukai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Batam]]></category>
		<category><![CDATA[Bea Cukai]]></category>
		<category><![CDATA[Cukai]]></category>
		<category><![CDATA[Ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=104128</guid>

					<description><![CDATA[Desakan dari sejumlah warga dan praktisi hukum itu menyoroti perlunya penindakan yang tidak berhenti pada pedagang di tingkat akhir]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BATAM</strong> &#8211; Bea Cukai Batam didesak menelusuri jaringan pemasok hingga pengendali distribusi rokok Manchester yang diduga masih dijual tanpa pita cukai di sejumlah kios dan toko grosir di Kota Batam, Kepulauan Riau.</p>
<p>Desakan dari sejumlah warga dan praktisi hukum itu menyoroti perlunya penindakan yang tidak berhenti pada pedagang di tingkat akhir. Mereka meminta jalur masuk barang, gudang penyimpanan, serta pihak yang memasok rokok tersebut turut diusut.</p>
<p>“Kalau hanya pedagang di pasar yang ditindak, besok mereka bisa muncul lagi karena barangnya masih tersedia. Yang harus diusut adalah dari mana rokok itu masuk, siapa yang menyimpan, dan siapa yang memasoknya,” ujar warga menyikapi maraknya peredaran rokok ilegal merek manchester, Kamis (22/10/2026).</p>
<p>Menurut mereka, penelusuran menyeluruh diperlukan untuk memutus rantai peredaran rokok tanpa pita cukai. Sebab, penindakan yang hanya menyasar penjual dinilai belum cukup untuk menghentikan pasokannya ke pasar.</p>
<p>Oleh karena itu, mereka berharap aparat terkait tidak hanya bertindak saat menerima laporan, tetapi juga melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran rokok ilegal.</p>
<p>Pengawasan itu juga dinilai penting karena peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, tetapi juga merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban cukai.</p>
<p>Tidak Cukup Mengandalkan Ancaman Pidana</p>
<p>Akademisi hukum pidana sekaligus dosen Pascasarjana Ilmu Hukum di salah satu perguruan tinggi di Batam, Alwan Hadiyanto, mengatakan, penjualan barang kena cukai tanpa pita cukai yang diwajibkan dapat berimplikasi pidana.</p>
<p>Meski demikian, ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada ancaman hukuman. Upaya mendeteksi peredaran sejak dini perlu berjalan seiring dengan pencegahan distribusi dan penindakan terhadap jaringan pemasok.</p>
<p>“Hukum tidak cukup hanya dengan sanksi berat. Deteksi dini, pencegahan, dan penindakan proaktif jauh lebih penting,” ujar Alwan dilansir jejaksiber.com pada Kamis (15/10/2026).</p>
<p>Karena itu, ia mendorong penguatan intelijen kepabeanan dan cukai untuk mengidentifikasi jalur peredaran. Langkah tersebut, menurut dia, perlu didukung pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan pergerakan logistik.</p>
<p>Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga dinilai penting untuk membantu mengungkap peredaran rokok tanpa pita cukai. Namun, pelibatan itu harus disertai perlindungan bagi pelapor.</p>
<p>Dengan pendekatan tersebut, Alwan berharap penindakan dapat menjangkau titik masuk, tempat penyimpanan, hingga jaringan distribusi, bukan semata-mata barang yang sudah berada di tangan pengecer. (Tim)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://www.mediaalif.com/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot_2024-01-08-19-17-21-46_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Minuman Berpemanis Mau Ada Cukainya, Kok Bisa?</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/minuman-berpemanis-mau-ada-cukainya-kok-bisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 02:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Cukai]]></category>
		<category><![CDATA[PTM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=61476</guid>

					<description><![CDATA[DEPOKPOS &#8211; Sarah, seorang siswi SMA, memulai hari dengan sarapan setangkup roti selai dan segelas jus jeruk karton literan yang ibunya beli di supermarket. Siangnya ia makan mie ayam ditemani...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com/"><strong>DEPOKPOS</strong></a> &#8211; Sarah, seorang siswi SMA, memulai hari dengan sarapan setangkup roti selai dan segelas jus jeruk karton literan yang ibunya beli di supermarket. Siangnya ia makan mie ayam ditemani es teh manis ternama dalam kemasan botol kaca.</p>
<p>Setelah makan malam, udara terasa pengap sehingga Sarah meminum soda berperisa rasa limun yang menyegarkan. Kehidupan Sarah yang tanpa sadar seringkali mengonsumsi minuman berpemaniss dalam kemasan (MBDK) tersebut juga menjadi kebiasaan normal yang dilakukan orang-orang lain dalam rentang umur yang berbeda-beda.</p>
<p>Kebiasaan yang tidak terlihat mengancam tersebut nyatanya dapat menimbulkan masalah dalam jangka panjang berupa penyakit tidak menular seperti diabetes.</p>
<p>Penyakit tidak menular (PTM) sendiri merupakan sekelompok penyakit kronis yang tidak secara langsung ditularkan dari satu orang ke orang lain, memiliki durasi yang lama, umumnya berkembang lambat, jarang dapat disembuhkan sepenuhnya.</p>
<p>PTM mampu menimbulkan beban signifikan pada individu, komunitas, dan sumber daya ekonomi (Dain K, 2018). PTM disebabkan oleh interaksi antara faktor-faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Menurut WHO (2023), terdapat dua faktor risiko PTM, yaitu faktor risiko metabolik berupa obesitas, tekanan darah tinggi, hiperglikemia (gula darah tinggi), dan hiperlipidemia.</p>
<p>Faktor risiko lainnya merupakan faktor risiko yang dapat diubah, seperti kurangnya aktivitas fisik, gaya hidup sedenter, diet tidak sehat, dll. Saat ini mungkin pembaca yang budiman sudah bisa menghubungkan benang merah mengenai keterkaitan MBDK dengan PTM.</p>
<p>Seringnya mengonsumsi MBDK berpotensi besar menyebabkan hiperglikemia dan/atau obesitas yang menjadi faktor risiko PTM.</p>
<p>Selain itu, konsumsi MBDK berkaitan dengan risiko berbagai penyakit tidak menular (PTM) lainnya, seperti kerusakan gigi, penyakit ginjal, defisiensi gizi mikro, kanker, stroke, gangguan psikologis (kecemasan, kurang tidur), dan gangguan perilaku pada anak-anak.</p>
<p>Dalam dua dekade terakhir, konsumsi MBDK di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan; dari 51 juta liter pada 1996 menjadi 780 juta liter pada tahun 2015. Indonesia menempati posisi ketiga dengan konsumsi MBDK terbanyak di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan jumlah konsumsi sebanyak 20,23 liter/orang/tahun.</p>
<p>Kondisi yang cukup mengkhawatirkan bagi dunia kesehatan yang bersangkut paut dengan PTM mengingat pada tahun 2017, BPJS Kesehatan harus membayar 14,4 triliun hanya untuk menangani kasus PTM.</p>
<p>Jika itu belum cukup membuat takut, studi permodelan yang dilakukan oleh Bloom, D. E., et al (2015) menunjukkan bahwa di Indonesia PTM akan mengakibatkan kerugian sekitar USD 4,47 triliun antara 2012-2030 yang disebabkan oleh penurunan pasokan dan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan pengeluaran untuk pengobatan pada sistem kesehatan.</p>
<p>Yang mana artinya di masa depan jika kita terus bersikap seperti ini akan lebih banyak masyarakat yang sakit sehingga produktivitasnya menurun dikarenakan penyakitnya dan/atau harus berobat. Bayangkan beban yang harus ditanggung oleh bidang kesehatan Indonesia, padahal kini saja kita sudah cukup keteteran.</p>
<p>Oleh karena itu diperlukan suatu sistem dimana terjadi pengurangan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dalam masyarakat kita. Ketersediaan yang terus meningkat, harga yang murah, dan kampanye pemasaran yang agresif, membuat konsumsi minuman berpemanis terus meningkat tajam.</p>
<p>Dikarenakan harga makanan dan minuman memengaruhi keputusan pembelian makanan sehari hari, pengenaan cukai dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi konsumsi MBDK. Melalui penerapan cukai, pemerintah dapat menutup biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul dari konsumsi MBDK yang berlebihan.</p>
<p>Pengadaan cukai pada MBDK juga direkomendasikan oleh UNICEF sebagai alat yang efektif untuk mencegah kelebihan berat badan dan PTM terkait pola makan, di samping langkah-langkah seperti pelabelan gizi pada bagian depan label kemasan (front-of-pack nutritional labels (FOPNL)) dan pembatasan pemasaran makanan yang tidak sehat.</p>
<p>Kira-kira produk yang dikenakan cukai dalam MBDK ini yang bagaimana? Menurut Harding, M., et al (2017) Cukai MBDK dapat dikenakan untuk a) semua produk dari jenis tertentu (yaitu semua minuman non-alkohol yang mengandung gula bebas dan pemanis buatan), atau b) berdasarkan kriteria kandungan gizi (misalnya produk yang mengandung ≥5g gula tambahan per 100ml).</p>
<p>Hal ini menjadikan minuman yang mengandung gula bebas seperti minuman ringan berkarbonasi maupun yang tidak berkarbonasi, jus dan minuman buah/sayuran, konsentrat cair dan bubuk, minuman beraroma, minuman energi dan olahraga, teh dan kopi instan, dan minuman susu rasa termasuk objek yang akan terkena cukai.</p>
<p>Tidak hanya sampai disitu, untuk menghindari substitusi ke produk minuman tanpa gula yang mengandung pemanis buatan, perlu dipertimbangkan juga memberikan cukai kepada produk-produk tersebut karena terdapat bukti bahwa minuman ini meningkatkan risiko dampak kesehatan yang merugikan (Russell, C. et al., 2021).</p>
<p>Meskipun mendapat banyak kecaman dari industri minuman maupun masyarakat, jika berkaca dari beberapa negara yang menjalani peraturan cukai MBDK, banyak yang berhasil menurunkan angka konsumsi MBDK maupun prevalensi PTM pada masyarakatnya. Diantaranya:</p>
<p>Cukai sebesar 10% pada MBDK memiliki efek positif secara keseluruhan pada penurunan penjualan, impor dan konsumsi sebesar 8-10% di beberapa negara seperti Chili, Hungaria, Meksiko, Arab SAudi, Thailand, Inggris, dsb. (Andreyeva, T., 2010; Teng, A. M., 2019)</p>
<p>Cukai 20% yang dikenakan terhadap MBDK telah terbukti mengurangi prevalensi kelebihan berat badan sebesar 1-3% dan prevalensi obesitas sebesar 1-4% dimana permodelan ini telah terjadi di Thailand. (Briggs, A. D. M., 2013; Phonsuk, P., 2021)</p>
<p>Cukai MBDK dapat secara signifikan mengurangi kasus diabetes tipe-2, penyakit jantung, stroke, dan kematian dini (Veerman, J. L., 2016)</p>
<p>Cukai MBDK menghasilkan peningkatan pendapatan pemerintah secara substansial seperti Hungaria (HUF 61,3 miliar, atau US$ 218 juta) dan Meksiko (USD 1,2 miliar selama tahun pertama). Dalam skenario praktik terbaik, dana ini dialokasikan untuk program kesehatan dan sosial masyarakat. Sementara itu, tidak ada bukti dampak negatif terhadap pekerjaan yang ditemukan terkait cukai MBDK yang diterapkan di Chili dan Meksiko (Carriedo, A. 2021; Kreiger, J., 2021)</p>
<p>Lalu kenapa hal ini masih kembali ditunda padahal Kemenkeu sudah mengkaji mekanisme cukai MBDK bersama Kementerian Kesehatan sejak tahun 2019? Terdapat beberapa alasan seperti kondisi perekonomian nasional yang belum kian pulih setelah pandemi Covid-19, hingga dianggap perlunya perundangan PP tersendiri terkait cukai MBDK sehingga peraturan tersebut bisa dilaksanakan.</p>
<p>Apapun alasannya, sejauh ini PTM merupakan masalah yang tidak akan terselesaikan dengan sendirinya tanpa intervensi dari pemerintah.</p>
<p><em>Penulis</em><br />
<em>Carissa Izzati Fidela dan Jauza Nawal Hadi</em><br />
<em>Universitas Indonesia</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
