Menurutnya, tudingan terhadap Ketua Depidar SOKSI Maluku Rohalim Boy Sangadji dan dirinya melakukan pesta miras di Pulau Pombo adalah tudingan yang tidak berdasar dan merupakan fitnah yang sangat keji.

“Tudingan adanya pesta miras di Pulau Pombo itu fitnah yang sangat keji. Apalagi sampai dikatakan Ketua Depidar SOKSI Maluku dan saya berpesta miras ditemani wanita itu hoaks. Tidak benar,” tegas Subhan dalam keterangannya Minggu (14/9/2025) malam di Ambon.

Subhan yang didampingi Sekretaris Depidar SOKSI Maluku Hendrik M Wattimena dan Indra Nanlohy selaku Ketua Tim Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Pombo jelaskan Pulau Pombo adalah kawasan konservasi di Maluku yang mencakup daratan dan perairan di sekitar Pulau Pombo. Luas totalnya 218,75 hektar.

“Dan sebagai kawasan konservasi, Pulau Pombo tentunya dilindungi. Ada petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di sana. Nah, bagaimana mungkin ada pihak luar yang melakukan pesta miras di Pulau yang dilindungi tersebut?,” tanya Subhan.

Dia pastikan, jika memang benar ada pesta miras di Pulau Pombo, maka tentunya petugas BKSDA pasti sudah bertindak lebih awal. Mereka pasti akan menjaga ekosistem dan suasana Pulau Pombo dari berbagai aktivitas yang diluar peruntukan pada kawasan konservasi tersebut.

Olehnya itu, Subhan pastikan bahwa isu pesta miras yang dilansir salah satu media online di Maluku adalah pemberitaan yang dengan sengaja dimainkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Pemberitaan soal adanya pesta miras itu isu murahan untuk menjatuhkan nama baik Ketua Depidar SOKSI dan Marwah organisasi SOKSI Maluku,” tandasnya.

Baginya, tudingan ini adalah upaya untuk mencemarkan nama baik organisasi besar SOKSI di Maluku.

Olehnya itu, terhadap pemberitaan yang menyudutkan dan menyerang SOKSI maupun pribadi ketua SOKSI maka akan ditempuh jalur hukum.

“Soal pemberitaan pesta miras yang ditudingkan ke Ketua Depidar SOKSI Maluku dan saya dengan ditemani wanita-wanita itu adalah fitnah. Sama sekali tidak benar dan tidak ada pesta miras disana,” tandas Pattimahu.

Kader partai politik berlambang pohon beringin ini paparkan Pulau Pombo, yang terletak di antara Pulau Seram, Pulau Haruku, dan Pulau Ambon, akan menjadi lokasi pelaksanaan bakti sosial Depidar SOKSI Maluku.

Kegiatan baksos ini direncanakan akan dihadiri Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Bahkan ketika kedatangan tim SOKSI ke Pulau Pombo untuk meninjau lokasi untuk kegiatan baksos, ada juga tim TWA Pulau Pombo dari BKSDA.

Bantahan terhadap tudingan pesta miras ini juga disampaikan   sekretaris Depidar SOKSI Maluku, Hendrik M Wattimena.

“Kedatangan Ketua Depidar SOKSI Maluku bersama tim ke Pulau Pombo itu untuk mempersiapkan kegiatan besar SOKSI. Sejatinya kegiatan baksos akan berlangsung September ini. Namun karena kondisi alam dimana cuaca yang tidak dapat diprediksi, maka kegiatan diundur hingga pertengahan Oktober 2025,” jelas Wattimena.

Dalam kegiatan besar SOKSI ini kata Wattimena, nantinya akan ada sejumlah kegiatan yang rencananya akan dihadiri sejumlah petinggi pusat termasuk Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, ketua Depinas SOKSI dan sejumlah petinggi Forkopimda di Maluku.

Dalam event besar dalam rangka HUT SOKSI tahun 2025 ini, ada rangkaian kegiatan mulai dari penanaman pohon (reboisasi), bersih-bersih pantai dan restocking atau penaburan benih ikan.

“Berita ini berimbas membuat kita menjadi tidak tenang, apalagi ini persoalan nama baik organisasi. Jadi kalau kami hadir di sini bukan karena kami membela siapa-siapa tidak,  kami mau menekankan secara serius bahwa ini nama kami dan kalau SOKSI disebutkan di sini berarti bukan satu dua orang, petinggi soksi tetapi  semua orang. Dan ini bukan klarifikasi soal pesta miras tetapi ini bentuk pernyataan sikap. Kalau kami mau klarifikasi memangnya ada apa? Jadi ini fitnah,” tegasnya.

Ia menegaskan, kenyataan yang terjadi tidak seperti yang diberitakan alias tidak benar adanya pesta miras dilakukan.

“Hari ini SOKSI  tidak gentar atas berita ini karena soksi ini organisasi besar organisasi, yang membentuk partai besar.  Bagaimana SOKSI harus merasa tertekan, dengan hanya pernyataan seorang dan pernyataan itu bagi kami itu pernyataan karang-karang semata. Kalau dia mau buktikan silahkan. Dia dapat informasi dari siapa karena kalau menjadi saksi itu harus ada di tempat, menyaksikan dan mengetahui pasti,” cetusnya.

Ditempat yang sama, Indra Nanlohy sebagai ketua tim TWA Pulau Pombo didampingi timnya Zulham Marasabessy dan Richard Bakarbessy juga menyatakan tidak ada dilakukan pesta miras.

“Tidak ada pesta miras. Kami yang jaga disana waktu itu. Dan ketika tim dari Golkar dan SOKSI turun untuk mengecek lokasi itu ada kami bertugas. Jadi ini fitnah karena  mereka (SOKSI) datang tidak ada pesta miras. Tetapi  hanya untuk mengecek lokasi tersebut untuk pembersihan dan penanaman pohon. Jadi yang seperti  di media  itu salah,” tukas Indra. (IMRAN)

Artikel KetHar SOKSI Maluku : Isu Pesta Miras di Pulau Pombo Itu Fitnah Keji pertama kali tampil pada Kabar Today.

Lantas apa yang membuat Bahlil berubah pikiran?

Bahlil menyebut ada lobi-lobi politik di balik putusan untuk menunjuk kembali Airin. Negosiasi, kata ia, berjalan terus hingga keputusan akhir dibuat. Namun Bahlil tidak menyebutkan lobi-lobi politik seperti yang terjadi di internal Golkar.

Bahlil hanya menekankan bahwa politik itu dinamis. Ia pun telah berkomunikasi dengan Gerindra selaku pendukung utama di koalisi Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

“Untuk Provinsi Banten yang pasti ditunggu-tunggu ini prosesnya panjang, pasti barang bagus banyak minat, kalau gak barang bagus sedikit yang berminat, saking bagus ada juga yg minat,” ujar Bahlil.

Sejatinya DPD Golkar Banten telah mengusulkan nama Airin ke DPP untuk maju di Pilgub Banten. Bahkan Golkar di bawah Airlangga Hartarto ketika itu sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Airin.

Namun setelah pergantian mendadak ketum dari Airlangga ke Bahlil, surat rekomendasi itu dicabut. Airin pun tidak tahu mengapa Golkar mencabut dukungan itu. Sementara, PDIP telah terlebih dulu memberika rekomendasi kepada Airin dan Ade Sumardi.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahkan meminta bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany mengenakan pakaian bernuansa merah-hitam saat pengumuman calon kepala daerah gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

“Saya tadi nanya itu ke Mbak Airin, ya. ‘Nanti mesti pakai ini loh, merah-hitam loh (saat pengumuman cakada PDIP)’,” ujar Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

Adapun warna merah-hitam identik untuk mencirikan PDIP. Oleh karena itu, Presiden Kelima RI menilai Airin harus menggunakan pakaian bernuansa merah-hitam lantaran partai berlambang banteng moncong putih itu sudah mendukungnya untuk maju dalam Pilkada Banten 2024.

“Iyalah, mau dijadikan (bakal calon gubernur), tapi coba masa tidak pakai merah-hitam,” katanya.

Megawati juga menyarankan Airin yang tidak mendapatkan dukungan dari Golkar untuk maju melalui jalur perseorangan atau independen. Sementara itu, jalur tersebut sudah tutup sudah pada Mei 2024.

Artikel Keluar dari KIM Plus, Golkar Kembali Dukung Airin, Takut Kadernya Nyebrang ke PDIP? pertama kali tampil pada Kabar Today.

Gugatan tersebut salah satunya dilakukan oleh kader internal Partai Golkar M. Rafik. Ia menjelaskan gugatan itu dilakukan lantaran pelaksanaan Munas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 poin 2 AD/ART Golkar Tahun 2019 disebutkan bahwa Munas seharusnya baru dilaksanakan pada Desember 2024 dan bukan pada Agustus kemarin.

“Perintah melaksanakan Munas XI tersebut jelas dan tegas termaktub di dalam Anggaran Dasar Partai Golkar hasil Munas X Partai Golkar Tahun 2019 yang menyebut bahwa Munas diselenggarakan setiap 5 tahun di bulan Desember” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (24/8).

Ia menilai seharusnya Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Plt Ketum bersama Sekjen dan pengurus yang lain dapat tetap melanjutkan sisa masa jabatan Airlangga Hartarto yang telah mundur sampai Desember 2024.

Oleh sebab itu, ia mempertanyakan langkah kepemimpinan Agus Gumiwang yang langsung menetapkan forum Munas pada tanggal 20-21 Agustus kemarin serta menerbitkan SK Kepanitiaan di anggal 15 Agustus 2024.

“Makanya salah satu gugatan kita ke PN meminta PN tuh membatalkan seluruh hasil hasil Munas XI inkonstitusional Tanggal 20-21 Agustus 2024 di Jakarta tersebut karena dasar hukum penyelenggaraannya sudah salah,” jelasnya.

Di sisi lain, Rafik juga berharap agar Kementerian Hukum dan HAM dapat membatalkan seluruh hasil hasil Munas XI Partai Golkar, termasuk membatalkan Bahlil sebagai Ketum Golkar.

“Agar untuk sementara Kemenkumham RI cq Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak serta merta menerima berita acara perubahan Badan Hukum Partai Golkar periode 2019-2024 karena kasus ini sedang diajukan ke PN,” tuturnya.

Rafik juga menjelaskan perkara gugatan ini sudah terdaftar di PN Jakarta Barat dengan nomor Perkara 762/Pdt.Su-Parpol/2024/PN Jkt.Brt tertanggal 23/08/2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan Partai Golkar siap menghadapi gugatan hasil Munas yang diajukan ke pengadilan tersebut.

“Silahkan aja orang mau menggugat, semua punya hak untuk menggugat, kami hadapi saja sesuai aturan AD/ART serta ketentuan hukum dan konstitusi,” kata Adies, Sabtu (24/8).

Adies meyakini tak ada aturan dalam AD/ART yang dilanggar dalam penyelenggaraan Munas Golkar.

Ia mengatakan ⁠semua proses perubahan AD/ART terkait tanggal, bulan, dan tahun digelarnya Munas Golkar sudah ditetapkan dan disahkan sejak pada saat Rapat Pleno DPP Partai Golkar dan Rapimnas.

“Semua pemegang hak suara DPD Propinsi dan DPD Kab/Kota dan Organisasi Pendiri dan didirikan, total 561 suara semua meminta Munas di percepat agar di laksanakan pada bulan Agustus 2024,” lanjutnya.

Artikel Munas Golkar Dinilai Langgar AD/ART, Kader Gugat ke PN Jakbar pertama kali tampil pada Kabar Today.

Dari pantauan di lokasi, terlihat Babah Alun yang menggunakan kemeja berwarna biru tua datang ke kantor DPP sekitar pukul 10.03 WIB.

“Saya serahkan surat dulu ya, nanti kita ngobrol (wawancara),” kata Babah Alun kepada awak media.

Babah Alun mengaku akan menyerahkan surat tersebut kepada Sekjen Partai Golkar.

Babah Alun pun langsung masuk ke lift untuk naik ke lantai atas gedung.

Sebelumnya, Babah Alun mengatakan bahwa dia mundur dari kepengurusan Partai Golkar dan pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.

“Betul, betul, betul,” kata Babah Alun saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Diungkapkan bahwa pengunduran dirinya tersebut belum diinformasikan kepada pihak partai. Walaupun demikian, pada hari Senin (12/8) akan memasukkan surat pengunduran diri secara resmi ke DPP Partai Golkar.

“Iya, saya akan ketemu Sekjen. Saya akan sampaikan surat-surat. Jadi, pencalonan saya, baik di Jakarta pun saya kembalikan, baik di Jawa Barat saya kembalikan. Padahal, hasil survei saya lumayan, di bawah Kang Emil (mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil),” ujarnya.

Babah Alun mengatakan bahwa pengunduran dirinya tersebut karena menurutnya politik terlalu keras dan kasar.

“Tidak pantas dengan karakter saya, tidak pantas, dan saya lihat dengan Airlangga mundur ini satu momentum karena Airlangga mundur pasti ada satu alasan besar, yang kita enggak tahu. Akan tetapi, buat saya, ya saya cukup tahu dan saya cukup mengerti, saya tidak ingin main kasar dan saya tidak ingin main keras,” jelasnya.

Walaupun demikian, dia menampik bahwa momentum mundur yang diambilnya disebabkan pengunduran diri Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Momentumnya saya pas bersamaan. Akan tetapi, kalau mundurnya niatnya sudah mulai dari Juli kemarin, tetapi pas momentumnya aja,” ujarnya.

Artikel Setelah Airlangga, Giliran Jusuf Hamka Mundur dari Golkar pertama kali tampil pada Kabar Today.

Seperti diketahui, PKS yang merupakan pemenang Pemilu legislatif di Kota Depok mengusung Imam Budi Hartono sebagai calon wali kota. Sementara Golkar menempatkan dr Ririn Farabi A Rafiq sebagai menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota.

“Koalisi Imam-Ririn diusung PKS dan Golkar lebih ramah dan santun membuka diri kepada semua pihak termasuk partai-partai di Depok,” ucap Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono, di Depok, Jumat (10/5).

Sosok yang masih menjabat Wakil Wali Kota Depok ini menyebut semakin banyak yang membantu pasti Kota Depok cepat maju dan warganya semakin sejahtera.

Pria yang akrab disapa Bang Imam ini mencontohkan konsep Pentahelix yang sering digaungkan dalam melibatkan semua pihak tidak cuma eksekutif dan legislatif saja.

“Tapi semua unsur termasuk media, pebisnis dan semua komunitas dan masyarakat,” imbuhnya.

DPP PKS telah menetapkan Imam Budi Hartono sebagai calon Wali Kota Depok pada Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November 2024. Imam mengaku siap maju di Pilkada Depok 2024 karena telah diamanatkan oleh PKS.

“SK DPP PKS sudah saya terima. Jadi diamanahkan saya untuk maju di Pilkada 2024,” kata Imam.

Sedangkan DPD Golkar Kota Depok memutuskan dr Ririn Farabi A Rafiq maju sebagai calon wali kota atau wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024.

Artikel PKS-Golkar Terbuka untuk Koalisi Pilkada Depok pertama kali tampil pada Kabar Today.