Langkah Polda Jatim untuk mempercepat padamkan karhutla disampaikan Irjen Dekananto saat memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) Karhutla.
Apel Gelar Pasukan BKO Karhutla berlangsung di Lapangan Mapolda Jatim hari ini, Rabu (21/10/2026).

Karhutla di Jawa Timur masih terjadi di sejumlah titik dengan jumlah dan skalanya terus mengecil seiring penanganan yang masif. Namun Kapolda Jatim menginstruksikan agar langkah pemadaman karhutla dipercepat sekaligus mencegah kebakaran baru.

Irjen Dekananto meminta pasukan BKO tidak sekadar berfokus pada pemadaman, melainkan juga mengutamakan tindakan preventif serta penegakan hukum tegas terhadap setiap dugaan pembakaran hutan maupun lahan yang memenuhi unsur pidana.

“Berdasarkan perkembangan situasi, masih terdapat beberapa titik api yang harus kita padamkan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memperkuat penanganan secara cepat dan tepat sasaran,” kata Irjen Dekananto.

Kapolda Jatim meminta seluruh jajaran untuk melakukan pemetaan lokasi kebakaran secara akurat serta menggalang sinergi ketahanan dan koordinasi lintas sektor bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Irjen Dekananto mengingatkan penurunan jumlah titik api yang terjadi saat ini tidak membuat seluruh personel mengendurkan kesiapsiagaan. Pasalnya dengan musim kemarau yang belum berakhir, potensi kebakaran baru bisa menjadi ancaman.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan penekanan Bapak Kapolri, penanggulangan karhutla di Jawa Timur harus maksimal. Walau titik api berkurang, kita tidak boleh lengah karena potensi kebakaran baru masih sangat mungkin terjadi selama kemarau,” tegas Irjen Pol Dekananto.

Di samping fokus mempercepat pemadaman karhutla, Kapolda Jatim turut memberikan perhatian khusus terhadap aspek keselamatan dan kesehatan para personel yang bertugas di medan kebakaran.

Para komandan di lapangan diinstruksikan untuk memastikan kesiapan fisik seluruh anggota serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perlengkapan keselamatan sebelum menerjunkan personel ke area kebakaran, sebagai langkah penting meminimalkan risiko bahaya.

Perkembangan situasi dari setiap lokasi penugasan pun wajib dilaporkan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan penentuan langkah strategis selanjutnya.

Penugasan pasukan BKO karhutla dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari hingga 27 Oktober 2026. Nantinya akan diikuti dengan evaluasi menyeluruh oleh Polda Jatim untuk menentukan tindakan lanjutan, termasuk opsi pergeseran personel maupun penambahan kekuatan apabila kondisi di lapangan membutuhkan.

Menutup pengarahannya, Kapolda Jatim kembali mengingatkan nilai mendasar pengabdian institusi kepolisian kepada publik.

“Sebagaimana yang selalu saya ingatkan, polisi harus lebih merakyat, bersahabat, dan bermanfaat. Hari ini rekan-rekan melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengucapkan selamat bertugas, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua,” pungkas Irjen Pol Dekananto.

Wakil Ketua Umum MUI, Muhammad Cholil Nafis meminta secara khusus Presiden Prabowo Subianto serius mengurusi masalah tersebut. MUI menilai semua pihak harus bergotong royong mengatasi masalah tersebut. Bukan hanya, BNPB, TNI, Polri, namun juga relawan.

“Karena karhutla saat ini sudah pada tingkat emergency maka kami menyampaikan saran kepada yang terhormat Bapak Presiden untuk memberikan perhatian yang lebih besar lagi hingga masalah karhutla ini benar-benar dapat teratasi,” ujar Cholil dikutip dari keterangan resmi, Senin (19/10).

MUI, lanjut Cholil, juga mendesak aparat bersikap adil dan tanpa pandang bulu terhadap berbagai pihak yang menjadi pelaku pembakaran lahan.

“MUI meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, adil, dan tanpa pandang bulu terhadap perorangan maupun korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk kepentingan bisnis,” kata MUI.

“Perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan mengancam kelangsungan hidup manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip utama hukum Islam,” tegasnya.

MUI, lanjut Cholil, menegaskan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya. Menurut dia, fatwa menegaskan karhutla haram karena mengancam keselamatan jiwa.

Cholil turut menyampaikan keprihatinan atas kondisi karhutla di sejumlah wilayah. Menurut dia, kondisinya saat ini telah mengkhawatirkan karena mengganggu aktivitas dan mengancam keselamatan dan jiwa masyarakat.

“Apalagi Karhutla ini telah menimbulkan dampak serupa di beberapa negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura,” katanya.

MUI mengajak seluruh umat Islam bertaubat secara sungguh-sungguh karena telah lalai terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap alam dan lingkungan.