Permintaan Kapolda Maluku ini disampaikan melalui Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Hujra Soumena dalam “Rapat Persiapan Pengamanan Swakarsa Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Polda Maluku” bersama sejumlah Kepala Desa, Raja dan Lurah se-Kota Ambon serta sejumlah pimpinan ormas.

Rapat ini digelar Kamis (20/11/2025) pukul 10.00 WIT bertempat di lantai 5 Mapolda Maluku, kawasan Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

“Pak Kapolda meminta serta sangat berharap adanya partisipasi aktif dari pemuda ormas Islam untuk terlibat pengamanan swakarsa mengamankan gereja saat ibadah Natal. Karena ini semua Par Maluku Pung Bae,” ungkap Hujra dalam rapat tersebut.

Hadir dalam kegiatan rapat tersebut antara lain Dirbinmas Polda Maluku Kombes Pol Hujra Soumena, Plt. Wadir Binmas Polda Maluku, tiga orang Kasubdit pada Ditbinmas Polda Maluku, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon.

Hadir pula pimpinan empat ormas antara lain dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maluku, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku, Badan Komunikasi Polisi Kemasyarakatan dan Ketertiban Masyarakat (Bankompol Kamtibmas) Nuri Maluku serta dari Pengurus Besar (PB) Amkay.

Sementara dari unsur Kepala Desa, Raja dan Lurah se-Kota Ambon hadir antara lain Raja Negeri Batu Merah, Raja Negeri Urimessing, Lurah Waihoka, Lurah Rijali, Lurah Amantelu, Lurah Karang Panjang, Lurah Batu Gajah, Lurah Pandan Kasturi, Lurah Kudamati, Lurah Uritetu, Raja Negeri Soya, Lurah Waihoka, Lurah Benteng, Lurah Silale, Lurah Waihaong, Lurah Wainitu, Kepala Desa Galala, Raja Negeri Halong, Raja Negeri Passo, Lurah Lateri, Lurah Honipopu, Raja Negeri Hative Besar, Kepala Desa Hunuth, Kepala Desa Wayame, Kepala Desa Poka, Kepala Desa Waiheru, Lurah Mangga Dua, Lurah Nusaniwe dan Lurah Urimessing.

Hujra yang sebelumnya menjabat Dirreskrimsus Polda Maluku jelaskan dalam rapat tersebut menghasilkan lima point kesepakatan bersama.

“Pertama, peserta rapat sangat mendukung kebijakan Kapolda Maluku dengan melibatkan Pam Swakarsa dalam pengamanan Gereja Gereja saat ibadah Natal,” ungkap alumni Akpol tahun 1999 ini.

Point kedua, peserta rapat bersedia hadir untuk melaksanakan Apel kesiapan Pengamanan Swakarsa dengan melibatkan Ormas dan perwakilan masyarakat dari tiap-tiap desa dan kelurahan khususnya di Kota Ambon.

Ketiga, seluruh peserta rapat sepakat agar pelaksanaan Apel kesiapan Pengamanan Swakarsa dilaksanakan pada Jumat, 28 November 2025 karena mengingat pelaksanaan rangkaian ibadah Natal sudah dimulai pada tanggal 1 Desember 2025.

“Point Keempat, peserta rapat meminta agar para pemuda dari tiap tiap Ormas juga dilibatkan dalam kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh Ditbinmas Polda Maluku,” jelas Pamen Polisi berpangkat tiga melati ini.

Mantan Wakapolresta Serabg Kota Polda Banten ini beberkan point kelima adalah peserta rapat sepakat bahwa pada tanggal 24 November 2025, masing-masing Ormas sudah memasukkan nama serta jumlah anggota yang akan dilibatkan dalam Apel persiapan Pam Swakarsa.

“Intinya dalam kegiatan pengamanan Natal nanti adalah agar situasi Kamtibmas tetap dapat terjaga kondusif serta pesan bapak Kapolda adalah “Par Maluku Pung Bae”. Ini yang harus kita pahami akan maksud dan tujuan baik dari bapak Kapolda,” pungkas Hujra. (IMRAN)

Artikel “Par Maluku Pung Bae”, Kapolda Ajak Ormas Islam Amankan Gereja Saat Ibadah Natal pertama kali tampil pada Kabar Today.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.

Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” demikian petikan pasal tersebut.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Perpres 70 bertujuan untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi.

Selain itu, kata Bahlil, Perpres tersebut juga mengatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi Badan Usaha Milik desa, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

“Pendistribusian IUP berskala besar akan dilakukan melalui proses tender sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi teknis-nya, ada di Kementerian ESDM,” katanya.

Artikel Sah! Jokowi Terbitkan Perpres Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan pertama kali tampil pada Kabar Today.