<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pembiayaan Kesehatan &#8211; Kabar Today</title>
	<atom:link href="https://kabartoday.co.id/tag/pembiayaan-kesehatan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<description>Tegas dan Lugas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 11:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://kabartoday.co.id/go/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo.jpg</url>
	<title>Pembiayaan Kesehatan &#8211; Kabar Today</title>
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meretas Jalan ke Pembiayaan Kesehatan yang Adil dan Berkelanjutan</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/meretas-jalan-ke-pembiayaan-kesehatan-yang-adil-dan-berkelanjutan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 11:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembiayaan Kesehatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.depokpos.com/?p=60378</guid>

					<description><![CDATA[DEPOKPOS &#8211; Tanggal 12 Desember diperingati sebagai Hari Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage Day) sedunia. Konsep kesehatan universal (UHC) menekankan bahwa setiap individu di dunia harus dapat mengakses pelayanan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com/"><strong>DEPOKPOS</strong></a> &#8211; Tanggal 12 Desember diperingati sebagai Hari Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage Day) sedunia. Konsep kesehatan universal (UHC) menekankan bahwa setiap individu di dunia harus dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.</p>
<p>WHO mendefinisikan UHC sebagai situasi di mana setiap individu dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala oleh biaya. Saat ini, implementasi UHC menjadi tantangan di tengah dominasi komersialisasi kebutuhan dasar manusia, terutama di bidang kesehatan.</p>
<p>Pemenuhan hak kesehatan bagi setiap orang merupakan poin penting dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) 3.8. Indonesia telah berupaya mewujudkan UHC sejak masa Presiden Soekarno melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 yang menetapkan akses layanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia.</p>
<p>Era Presiden Soekarno menandai langkah awal dalam upaya pencapaian UHC, diikuti dengan terbitnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kemudian mendorong lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).</p>
<p>Dalam konteks asuransi sosial, BPJS Kesehatan senantiasa berkolaborasi dengan pemerintah untuk mempertimbangkan metode pembayaran kepada penyedia pelayanan kesehatan, di mana metode ini kemudian akan memberikan pengaruh ekonomi yang memengaruhi perilaku penyedia pelayanan kesehatan.</p>
<p>Terdapat kontrak tertulis yang dibuat oleh BPJS Kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan digunakan secara efektif, efisien, dan berkualitas. Pemerintah bersama BPJS Kesehatan juga terus berinovasi dalam membuat sistem pembiayaan kesehatan untuk meningkatkan cakupan kesehatan universal di Indonesia.</p>
<h3>Potret Pembiayaan Kesehatan di Indonesia</h3>
<p>Sebelum memasuki era JKN, sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia masih mengadopsi model fee for service, ada harga, ada jasa. Akibatnya, terdapat banyak kasus pemulangan paksa pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan pada saat itu. Hal ini dapat terjadi karena adanya kecurangan (fraud) yang dilakukan. Adanya asimetri informasi terkait kondisi medis antara pasien dengan penyedia pelayanan kesehatan menyebabkan pasien rentan menerima pelayanan berlebihan.</p>
<p>Pemerintah, melalui JKN bekerja sama dengan BPJS Kesehatan merespon kondisi ini dengan menerapkan sistem pembayaran praupaya menggunakan metode kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan INA-CBGs untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).</p>
<p>Singkatnya, kedua pembayaran ini dilakukan di muka oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah kunjungan atau kelompok diagnosis penyakitnya. Hal ini ditujukan untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan.</p>
<p>Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk membayar iuran rutin agar dapat mengakses pelayanan kesehatan berdasarkan kelas yang dipilih. Terdapat tiga kelas yang dapat dipilih oleh masyarakat dengan ketentuan iuran sebagai berikut.</p>
<p>⦁ Kelas 1: Rp150.000,00/bulan<br />
⦁ Kelas 2: Rp100.000,00/bulan<br />
⦁ Kelas 3: Rp35.000,00/bulan</p>
<p>Sementara untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak dikenakan biaya karena disubsidi oleh pemerintah pusat.</p>
<h3>Inovasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia</h3>
<p>Perbedaan dalam besaran iuran BPJS Kesehatan ini juga memengaruhi jenis fasilitas yang dapat diakses peserta, di mana hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip keadilan sosial dalam asuransi kesehatan sosial. Meskipun tingkat penghasilan memengaruhi besaran iuran, bukan berarti fasilitas yang didapatkan selalu terbaik. Pembedaan ini bertujuan untuk memberikan subsidi dari individu yang lebih mampu kepada yang kurang mampu.</p>
<p>Paket pelayanan standar yang komprehensif menjadi sebuah solusi untuk memenuhi kebutuhan medis dan perawatan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengubah kebijakan klasterisasi kelas rawat inap menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara bertahap sejak tahun 2022. DJSN telah menetapkan 12 kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit dalam penerapan KRIS.</p>
<p>Kebijakan ini menimbulkan berbagai tanggapan publik. Banyak masyarakat yang mendukung dengan syarat penyesuaian besar iuran dan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Meski demikian, sebagian juga menolak keras kebijakan ini karena dianggap tidak adil dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka.</p>
<p>Penerapan kebijakan KRIS harus disertai dengan pengaturan dana yang efisien untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan merencanakan sistem pembayaran INA-CBGs-global budget untuk mengendalikan biaya dan menjamin kualitas pelayanan kesehatan.</p>
<p>Model pendanaan global budget telah banyak digunakan di Eropa dan Malaysia, di mana pemerintah memberikan dana kepada rumah sakit berdasarkan kebutuhan tahun sebelumnya, rencana kegiatan, dan kinerja rumah sakit. Model ini memberikan fleksibilitas bagi manajemen rumah sakit dalam mengontrol biaya yang digunakan.</p>
<p>Penerapan global budget memiliki dampak positif dan negatif di negara yang telah menerapkannya. Di China dan Jerman, fleksibilitas penggunaan dana mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Sementara di beberapa negara lain justru menyebabkan penurunan jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit.</p>
<p>Di Indonesia, sejumlah rumah sakit telah menguji coba metode ini. Namun, masih perlu adanya penyesuaian dalam beberapa aspek terkait manajemen dana dan pelayanan. Selain itu, audit biaya dan pengelolaan dana yang cermat menjadi kunci dalam mencegah penurunan kualitas pelayanan.</p>
<p>Sinergi antara pemerintah sebagai regulator dengan rumah sakit dibutuhkan untuk memastikan efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, baik masyarakat maupun rumah sakit dapat memperoleh tingkat kepuasan yang maksimal dalam pelayanan dan pembayaran biaya kesehatan.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
