Belakangan ini banyak sekali kasus kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT pada perguruan tinggi negeri, seolah-olah biaya pendidikan di Indonesia disulitkan. Berdasarkan berita pada detik.com yang dilansir pada Sabtu, 18 Mei 2024 09:00 WIB, menyebutkan bahwa Kisruh UKT Naik, Kenaikan UKT Belum Sebanding dengan Fasilitas. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan mahasiswa dan akademisi.

Kebijakan ini menimbulkan polemik karena dianggap memberatkan mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek dari kenaikan UKT, dampaknya terhadap mahasiswa, dan apakah kenaikan ini sejalan dengan prinsip keadilan di tengah-tengah kemewahan rektorat.
Latar Belakang Kenaikan UKT

UKT merupakan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menutupi biaya operasional pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perguruan tinggi yang menaikkan UKT dengan alasan peningkatan biaya operasional dan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan. Data menunjukkan bahwa kenaikan UKT di beberapa universitas mencapai 20-30% dalam lima tahun terakhir. Sebagai contoh, Universitas Indonesia (UI) menaikkan UKT dari Rp7 juta menjadi Rp9 juta per semester untuk beberapa program studi pada tahun 2024 (Kompas, 2024).

Dampak Kenaikan UKT Terhadap Mahasiswa

Kenaikan UKT memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa. Beberapa dampak tersebut antara lain:

Beban Finansial: Kenaikan UKT menambah beban finansial bagi mahasiswa dan keluarga mereka. Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, kenaikan ini bisa menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BEM UGM pada tahun 2024, sekitar 45% mahasiswa merasa kesulitan membayar UKT setelah kenaikan (BEM UGM, 2024). Sebuah penelitian di Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan bahwa 60% mahasiswa harus mencari pinjaman atau beasiswa tambahan untuk menutupi kenaikan biaya (Institut Teknologi Bandung, 2024).

Stres dan Tekanan: Beban finansial yang meningkat dapat menambah stres dan tekanan bagi mahasiswa. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap prestasi akademik dan kesehatan mental mereka. Studi dari Universitas Airlangga (UNAIR) menunjukkan bahwa 30% mahasiswa mengalami penurunan prestasi akademik setelah kenaikan UKT pada tahun 2024 (Universitas Airlangga, 2024). Survei di Universitas Diponegoro (UNDIP) menemukan bahwa 35% mahasiswa mengalami kecemasan berlebih terkait masalah finansial (Universitas Diponegoro, 2024).

Ketidaksetaraan Akses Pendidikan: Kenaikan UKT dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan tinggi antara mahasiswa dari keluarga kaya dan miskin. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu mungkin harus bekerja paruh waktu untuk membiayai pendidikan mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi waktu belajar dan berpengaruh pada hasil akademik mereka. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang bekerja paruh waktu meningkat sebesar 15% setelah kenaikan UKT pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kemewahan Rektorat dan Pertanyaan tentang Keadilan

Sementara mahasiswa menghadapi kenaikan UKT, beberapa rektorat universitas sering kali menunjukkan kemewahan dalam bentuk fasilitas mewah, gedung perkantoran yang megah, dan anggaran perjalanan dinas yang besar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Transparansi Penggunaan Anggaran: Mahasiswa sering kali menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran oleh pihak universitas. Mereka ingin mengetahui apakah kenaikan UKT benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau hanya untuk menambah kemewahan rektorat. Data dari Laporan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menunjukkan bahwa anggaran untuk fasilitas rektorat meningkat sebesar 25% dalam tiga tahun terakhir (Laporan Keuangan UNY, 2024). Di Universitas Padjadjaran (UNPAD), anggaran untuk renovasi gedung rektorat juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 (Universitas Padjadjaran, 2024).

Prioritas Pengeluaran: Kenaikan UKT seharusnya disertai dengan prioritas pengeluaran yang jelas. Anggaran pendidikan seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan mahasiswa, seperti fasilitas belajar yang memadai, beasiswa, dan peningkatan kualitas pengajaran. Di Universitas Hasanuddin (UNHAS), hanya 40% dari total anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk kebutuhan mahasiswa, sementara 60% lainnya untuk operasional dan fasilitas (Universitas Hasanuddin, 2024).

Akuntabilitas Rektorat: Rektorat perlu menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Mahasiswa berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan dan apakah penggunaan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dijanjikan. Sebuah laporan dari Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan bahwa hanya 35% universitas negeri yang memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel pada tahun 2024 (Transparency International Indonesia, 2024).
Mencari Solusi yang Adil

Untuk mencapai keadilan dalam kenaikan UKT, perlu adanya dialog yang konstruktif antara mahasiswa, rektorat, dan pihak terkait lainnya. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

Transparansi dan Akuntabilitas: Rektorat harus transparan dalam pengelolaan anggaran dan menunjukkan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap kebijakan yang diambil.

Peningkatan Beasiswa dan Bantuan Finansial: Universitas perlu meningkatkan jumlah beasiswa dan bantuan finansial bagi mahasiswa yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu meringankan beban finansial mereka. Data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) menunjukkan bahwa hanya 10% dari total anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk beasiswa pada tahun 2024 (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2024).

Evaluasi Kenaikan UKT: Kenaikan UKT harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memberatkan mahasiswa dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan. Di Universitas Sebelas Maret (UNS), evaluasi kenaikan UKT dilakukan setiap dua tahun sekali untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa (Universitas Sebelas Maret, 2024).

Partisipasi Mahasiswa dalam Pengambilan Keputusan: Mahasiswa perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan kenaikan UKT. Partisipasi aktif mereka dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebijakan yang diambil lebih adil dan berpihak pada kepentingan mereka.

Kenaikan UKT merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik untuk mencapai solusi yang adil. Di tengah-tengah kemewahan rektorat, mahasiswa berhak menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan dialog yang konstruktif dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan mahasiswa.

Artikel Kenaikan UKT: Mencari Keadilan Mahasiswa dalam Kemewahan Rektorat pertama kali tampil pada Kabar Today.

Prioritas pendidikan di Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harusnya menjadi prioritas utama dalam kewajiban negara Indonesia mengurusi rakyatnya. Realitanya negara seolah lepas tangan dengan adanya UKT yang masih membebani banyak golongan masyarakat Indonesia.

Kasus Siti Aisyah contohnya, mahasiswi yang lulus jalur prestasi atau SNBP di Universitas Riau terpaksa mundur karena tak sanggup bayar UKT. Ia mendapatkan UKT golongan 5, yaitu dengan bayaran per semester 4.8 juta. Apalagi dengan perbincangan wacana bahwa UKT akan dinaikkan.

Ini menggambarkan negara dengan mudahnya tidak melaksanakan kewajibannya hingga rakyat harus mengais atau memutar otaknya sendiri untuk bagaimana bisa tetap berpendidikan atau bagaimana bisa menyekolahkan anak mereka sampai pendidikan tinggi.Walaupun pada akhirnya UKT naik tersebut dibatalkan oleh menteri Kemendikbud Nadiem Makarim.

Dikutip dari laman kemdikbud, anggaran pendidikan 2024 termasuk anggaran pendidikan tertinggi yaitu 20% dari APBN atau sebesar Rp660.8 Triliun. Namun, apakah anggaran tersebut sudah berbanding lurus dengan angka partisipan pendidikan? Apakah sudah benar dan menyeluruh anggaran tersebut tepat pada sasaran? Pada segelintir orang mungkin UKT 4.8juta masih terhitung affordable, tapi nyatanya di lapangan banyak yang tidak mampu. Sehingga muncul keraguan apakah negara serius dalam mengurusi pendidikan rakyatnya? Yang harusnya pendidikan menjadi sebuah investasi negara dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa malah dihibahkan ke rakyat menjadi investasi individu.

Menurut sebuah penelitian, ada yang mengaitkan tingkat literasi dengan tingkat kriminalitas dan juga tingkat kesejahteraan, berikut juga dengan tingkat kesehatan. Bahwasanya ada andil dalam minimnya pendidikan dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Semua ada korelasinya dengan tingkat pendidikan. Suatu hal yang menyedihkannya lagi adalah departemen pendidikan adalah salah satu departemen yang paling korup di Indonesia.

Pada akhirnya upaya yang dilakukan negara dalam kacamata mereka sudah maksimal, tetapi tidak ada wujud hasilnya sehingga menyebabkan negara memilih untuk lepas tangan dan menyerahkan urusan pendidikan ke individu, biar rakyat saja yang mengurus pendidikannya sendiri. Lantas begitu, apa gunanya pemerintahan? Apa gunanya negara? Pada hakikatnya pendidikan yang bermutu pastilah tidak murah, jadi bukan hal yang patut dipungkiri jika UKT atau biaya pendidikan lain jadi naik atau mahal di kantong rakyat.

Tetapi, negara harusnya ikut andil dalam meringankan beban rakyat yang ingin ikut berpartisipasi dalam pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara bukanlah individu.

Herannya dengan banyaknya kasus gen-Z yang menganggur dan mayoritas lowongan pekerjaan mengharuskan kandidat untuk minimal berpendidikan S1, mencerminkan seolah-olah hanya orang-orang kaya atau mampu yang berhak berpendidikan dan menjadi pintar yang akhirnya bisa mendapat pekerjaan dan kemudian dapat mengakses hal-hal lainnya yang bisa menopang hidupnya sehari-hari. Ini menandakan UKT mahal, pelajar miskin berprestasi terganjal.

Ini adalah potret kapitalisasi pendidikan dalam bangunan negara kapitalis dan abainya negara atas hak pendidikan rakyat miskin. Tapi bagaimana dengan pandangan dalam Islam? Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok rakyat, yang disediakan negara dan diberikan dengan biaya murah bahkan bisa jadi gratis. Mencontoh dari kisah Rasulullah yang membebaskan tawanan perang asal mereka mengajarkan baca tulis kaum anshar saat itu. Karena memang sepenting itu pendidikan dalam Islam.

Pada hakikatnya dalam Islam inti tujuan pendidikan bukan untuk menjadikan umat pintar tetapi bagaimana pendidikan dapat membentuk kepribadian atau syakhsiyah yang islamiyah. Jika negara bisa menghasilkan rakyat yang ber-syakhsiyah islamiyah, maka dalam Islam negara sudah berhasil dalam aspek pendidikan. Alhasil pada saat umat sudah memiliki kepribadian atau karakter, akan memunculkan dan menyelesaikan banyak persoalan-persoalan dalam negara.

Problematikanya adalah dalam sistem yang mengedepankan kapitalisme ini, pendidikan tergeser posisinya ke dalam sifat yang tidak urgent. Hal ini dikarenakan pemerintahnya sibuk memperkaya diri dan melupakan kewajibannya sebagai suatu negara. Berbeda dengan sistem Islam yang memprioritaskan pendidikan seperti apa yang terjadi pada zaman Ustmani hingga guru bisa digaji 1 sampai 1.5 dinar emas per hari, dan itu setara dengan 4.5juta. Bayangkan bagaimana Islam sangat meninggikan pendidikan hingga dapat menggaji gurunya sebesar itu.

Bagaimana dalam sistem Islam sumber kekayaan negara bisa dialokasikan dengan benar sehingga tidak ada terjadi kesenjangan pendidikan maupun sosial. Maka dari itu sudah saatnya umat kembali kepada fitrahnya menjalankan Islam secara kaffah hingga ke ranah sistem pemerintahan di bawah naungan Khilafah. Hanyalah negara Islam atau Khilafah yang mampu serius menyediakan pendidikan murah bahkan gratis, karena pemerintahan yang berdasar kepada hukum syara akan selalu tunduk kepada Sang Pencipta dan tidak akan berani menzalimi rakyatnya. []

Artikel UKT Mahal, Pelajar Miskin Berprestasi Terganjal pertama kali tampil pada Kabar Today.