Terkesan Halangi Tugas Wartawan, Pengelola KIM Star Industrial Estate Tanjung Morawa Langgar Dan Kangkangi UU Pers Serta Keterbukaan Informasi Publik

KabarToday l Tanjung Morawa – Perihal yang merugikan profesi Kuli Tinta di tengah – tengah masyarakat kini terjadi lagi. Dimana disaat moment kemajuan digital informasi semakin berkembang pesat, dengan diwarnai banyaknya aturan dan peraturan yang dilahirkan demi tegaknya supremasi hukum di Negara ini, tidak spontanitas membuat segelintir Oknum atau Golongan tertentu untuk mematuhinya. Tapi justru sebaliknya, aturan dan peraturan tersebut dianggap sepele, malah sanggup dilanggar dan dikangkangi bahkan dikencingi, karena merasa memiliki kelompok yang hebat, serta multi power.

Demikian yang terjadi pada Insan Pers saat beberapa kali melakukan Tugas Peliputan Jurnalis di Kawasan Industri Medan (KIM) Star Industrial Estate yang terletak di Dusun IV Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, (Januari hingga Maret 2024). Langkah Wartawan terpaksa harus terhenti di Pos Satpam yang merupakan pintu masuk ke dalam lokasi KIM Star seluas 105 Ha, yang dikembangkan oleh PT Tamoratama Prakarsa bersama Tenantnya PT Xiwang Sumber Sejahtera dan PT Inti Power tersebut.

Sepertinya, keberadaan atau kehadiran Insan Pers bagi Pengelola KIM Star Industrial Estate Tanjung Morawa dianggap cari perkara atau cari masalah. Sehingga, memberikan komando satu pintu melalui Pos Satpam, agar mencekal dan melarang semua Wartawan yang ingin melakukan Peliputan ataupun Tugas Jurnalistik ke dalam Area KIM Star Tanjung Morawa. Akibatnya, masyarakat luas tidak dapat mengetahui secara jelas dan transfaran tentang informasi yang berkembang di dalam Lokasi KIM Star Tanjung Morawa. Baik terkait Bisnis, Badan Usaha, Produk dan Tenaga Kerja.

Terkhusus tentang lingkungan hidup, terkait Paparan Emisi Gas Pencemaran SO2, NO2, dan CO yang dihasilkan dari sumber tidak bergerak dan bergerak dalam Operasional KIM Star Tanjung Morawa, serta Pencemaran Limbah Cair maupun Padat yang dihasilkan dari Kawasan Industri elit ini. Guna disandingkan terhadap sikap dan persepsi masyarakat akan kegiatan KIM Star Tanjung Morawa dimaksud.

Kondisi ini dinilai telah melanggar dan mengangkangi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Tugas Jurnalistik bagi semua Kuli Tinta atau Wartawan.

Sebab, menghalang – halangi tugas Pers dalam menjalankan aktifitasnya sebagai Sosial Kontrol dianggap telah melanggar dan mengangkangi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 BAB VIII Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Bukan hanya itu, situasi ini juga dinilai telah melanggar dan mengangkangi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebab, pada Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Ayat (1). Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sementara itu, selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pengelola KIM Star Industrial Estate Tanjung Morawa seharusnya dapat menjalankan pedoman yang tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa : Informasi Publik yang wajib disediakan oleh BUMN/BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara dalam Undang-Undang ini adalah:
a. Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan serta Jenis Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Pendirian, dan Permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar; b. Nama lengkap Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan; c. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laporan Laba Rugi, dan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah diaudit; d. Hasil Penilaian oleh Auditor Eksternal, Lembaga Pemeringkat Kredit dan Lembaga Pemeringkat lainnya; e. Sistem dan Alokasi Dana Remunerasi Anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi; f. Mekanisme Penetapan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas; g. Kasus Hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik; h. Pedoman Pelaksanaan tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j. Penggantian Akuntan yang mengaudit Perusahaan; k. Perubahan tahun fiskal Perusahaan; l. Kegiatan Penugasan Pemerintah dan/atau kewajiban Pelayanan Umum atau Subsidi; m. mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa; n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan BUMN/BUMD.

Oleh karenanya, para Insan Pers yang tergabung dalam beberapa Forum Wartawan, Jaringan Jurnalis Kumpulan Pewarta, Asosiasi Pers, Aliansi Jurnalis, Persatuan Wartawan, serta Serikat Pers yang ada di Sumatera Utara akan segera melakukan gugatan terkait hal ini. Baik melalui Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Agar pihak Pengelola KIM Star Industrial Estate Tanjung Morawa, tidak semena – mena menilai dan menganggap rendah keberadaan Insan Pers di Negara ini, khususnya di Sumatera Utara, terkhusus di Kota Medan, Tanjung Morawa Deli Serdang.

Pimpinan Pengelola KIM Star Tanjung Morawa Satria Dwi Putra Lubis atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Richard Lubis, ketika dikonfirmasi Wartawan melalui dinding Whatsappnya, hingga berita ini diterbitkan lebih memilih diam dan tidak menjawab konfirmasi Wartawan. (Okta)

Gerbang Masuk Area KIM Star Tanjung Morawa

Pos terkait