Tugas Nadzir Sebagai Pengembang Lembaga Wakaf

DEPOKPOS – Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakaf dan mengelola serta mengembangkannya sesuai peruntukannya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur persoalan nadzir secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa Nazir menempati posisi penting di bidang hukum. Selain itu, terdapat kesan kuat bahwa keberadaan Wakaf dan kewenangannya sangat bergantung pada Nadzir. Nadzir juga wajib melakukan segala hal yang wajar untuk menjaga dan mengelola harta Wakaf. Nazir diklasifikasikan menjadi beberapa jenis: Nadzir perorangan, Nazir organisasi, atau badan hukum.

Persyaratan utuma menjadi Nadzir adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya, cakap lahir dan batin, serta tidak dilarang melakukan perbuatan hukum. Apabila Nazhir suatu organisasi mempunyai beberapa syarat, seperti mampu mengelola organisasi dan bekerja di bidang kemasyarakatan, pendidikan, kemasyarakatan, dan agama Islam, maka Nazhir badan hukum harus mampu mengelola badan hukum tersebut. Penuhi persyaratan yang diberikan pada Nazir Perang. Lebih lanjut, Guru Besar Departemen Syariah UIN Sharif Hidiyatullah Jakarta, Fatulahman Jamil, mengatakan Nazir memiliki persyaratan umum sebagai berikut: Pertama, Nadzir adalah pemimpin umum Wakaf.

Oleh karena itu, Nazhir harus mempunyai karakter yang mulia, dapat diandalkan, berpengalaman dan memiliki pengetahuan administratif dan keuangan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan sifat Wakaf dan tujuannya. Kedua, selama masa jabatannya, maka Nadzir dapat bekerja sesuai dengan lingkup UU Wakaf yang ditentukan oleh organisasi kemasyarakatan dan direksi.

Nadzir menjalankan operasional sehari-hari yang dianggapnya baik, mengangkat perwira, dan berupaya menjaga integritas. Nazir juga berperan sebagai penyampai pesan atas nama wakaf kepada pihak lain dan kepada mahkamah (tribunal). Najran Institute memainkan peran sentral dalam pengelolaan aset Wakaf secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kehadiran dan kualitas talenta Nazir patut benar-benar diperhatikan. Nadzir (baik perorangan, organisasi, dan badan hukum) harus berakhlak mulia, dapat diandalkan, berkelakuan baik, berpengalaman dan mempunyai dukungan administratif dan finansial yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis yang dipertimbangkan oleh WAQF.

Dengan pengetahuan di atas,tujuannya Secara umum pengelolaan wakaf dapat dikendalikan dan dikembangkan secara optimal apabila nazirnya merupakan ahli yang handal (dapat dipercaya). Sebab kedua hal inilah yang pada akhirnya menentukan apakah suatu lembaga dapat dipercaya atau tidak.

Nadzir dapat disebut sebagai ulama yang terpercaya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, tanggung jawab.Tanpa adanya rasa tanggung jawab terhadap badan pengurus dan nazir, maka harta kekayaan yang dititipkan kepada mereka akan diabaikan dan tidak dipelihara.Oleh karena itu, orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola sarana Najran harus memastikan bahwa ia mengambil tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa penyalahgunaan, kesalahan dan/atau ketidakmampuan administratif dalam pengelolaan Wakaf tidak terjadi di kemudian hari.

Aspek tanggung jawab nazir merupakan kunci paling mendasar dalam seluruh dunia wakaf. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh individu dan organisasi Nazir, maka wakaf hanya akan menjadi lembaga keagamaan yang tidak memiliki fungsi. Keberadaan Wakaf dan kewenangannya sangat bergantung pada Nazir. Nazir wajib mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk pelestarian dan pengelolaan aset Wakaf. Pengelolaan wakaf lebih banyak dilakukan oleh nazir institusi, baik organisasi maupun korporasi, dibandingkan nazir perseorangan yang berbasis pengelolaan tradisional. Apalagi, jumlah Nazir pada organisasi dan badan hukum berdasarkan jumlah pengurus dan pegawai lebih tinggi dibandingkan jumlah Nazir perseorangan.

Secara umum pengelolaan wakaf dapat dikendalikan dan dikembangkan secara optimal apabila nazirnya merupakan ahli yang handal (dapat dipercaya). Karena kedua hal inilah yang pada akhirnya menentukan dapat dipercaya atau tidaknya suatu lembaga. Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Tradisional

Nazwa Huda Aulia
Mahasiswa STEI SEBI

Pos terkait