Walikota Tual Diperiksa Polisi di Kasus Korupsi Beras

Kabartoday, AMBON – Walikota Tual Adam Rahayaan akhirnya bersedia menjalani pemeriksaan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.

Rahayaan memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (8/8/2023). Ia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada tahun 2016 dan 2017 lalu hampir dua ton.

Bacaan Lainnya

Pantauan media ini, Rahayaan datang ke Markas Komando (Mako) Ditreskrimsus Polda Maluku sekitar pukul 10.00 WIT. Rahayaan mengenakan kemeja putih serta celana hitam.

Sejatinya, Rahayaan akan diperiksa pada Rabu (26/7/2023) lalu. Namun, pemeriksaan gagal dilakukan. Saat itu, tiba-tiba Rahayaan sakit. Dia pun menjalani rawat inap alias opname di Rumah Sakit Siloam Ambon. Padahal, ketika itu Rahayaan telah bersiap menuju ke Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Harold Wilson Huwae membenarkan pemeriksaan orang nomor satu di Kota Tual ini.

Kombes Pol Harold Wilson Huwae,S.I.K, Dirreskrimsus Polda Maluku

“(Walikota Tual) Sementara diperiksa. Ingat ya, statusnya masih sebagai saksi,” jelas Huwae saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya Selasa (8/8/2023).

Kasus korupsi ini cukup menyedot animo masyarakat. Sejumlah elemen warga di Kota. Tual beberapa kali melakukan aksi. Ada aksi yang mendukung proses hukum berjalan, namun ada juga yang aksi elemen warga yang menentang proses hukum ini.

Kelompok warga yang anti proses hukum menduga ada kasus ini tidak lagi murni hukum. Mereka men-justice ada nuansa politik pembunuhan karakter terhadap sosok Adam Rahayaan. Pasalnya, Rahayaan diyakini akan mencalonkan diri kembali pada kontestasi politik Pilwakot Tual tahun depan.

Walaupun ada pertentangan di kalangan warga, Ditreskrimsus tetap on the track menangani perkara ini. Intervensi dari sejumlah pihak untuk menghentikan kasus ini pun bukan hambatan.

Huwae tegaskan penanganan kasus korupsi akan tetap berjalan. Soal intervensi maupun aksi penolakan oleh warga, dianggapnya hanya angin sepoi-sepoi saja.

“Kita akan tetap tegak lurus. Apalagi beberapa kasus korupsi yang sedang kita tangani mendapat supervisi dari Bareskrim maupun KPK. Prinsipnya kita profesional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegas mantan Kepala SPN Polda Papua Barat ini.

Sebelumnya, pada Senin (24/7/2023) dan Selasa (25/7/2023) lalu, penyidik telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap dua orang.

Mereka yang diperiksa pertama, Abas Apolo Renwarin, mantan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual. Abas diperiksa dua hari Senin (24/7/2023) dan Selasa (25/7/2023).

Abas sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak akhir Agustus tahun lalu. Berkas perkaranya pun sementara bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Orang kedua yang menjalani pemeriksaan tambahan adalah Ahmad Roroa. Dia diperiksa Selasa (25/7/2023). Statusnya sebagai saksi. Ahmad sendiri menjabat sebagai Kepala Seksi Penyantunan Anak dan Lansia Dinsos Kota Tual.

Sekedar diketahui, Dugaan penyalahgunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual ini terjadi tahun 2016 dan 2017. Saat itu, Walikota Tual adalah Adam Rahayaan. Ia pun terpilih kembali untuk periode berikutnya.

Dalam perjalanan kasus ini, penyidik Ditreskrimsus menemukan adanya indikasi pidana yang dilakukan Adam.

Hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku ada kerugian negara sekitar 1,8 miliar rupiah. (IMRAN)

Pos terkait