Kabartoday, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyoroti ancaman mikroplastik yang kini telah mencemari ekosistem laut Indonesia. Bahkan, menurutnya, mikroplastik sudah ditemukan di ikan yang dikonsumsi masyarakat.
“Ada teluk di Indonesia, ada mikroplastik di ikan. Ini ancaman serius. Kita harus memastikan investasi tumbuh, tetapi tetap disertai penghormatan terhadap bumi,” katanya, Jakarta (29/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga menegaskan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang kuat. Ia menyebut bahwa kementeriannya harus mendapat dukungan penuh dari Presiden dan DPR agar rule of law berjalan secara efektif.
Ia bahkan mengungkap pengalaman pribadinya saat masih menjadi aktivis mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), di mana dirinya pernah dipenjara selama tiga tahun karena melawan penggusuran rakyat.
“Saya pernah dipenjara tiga tahun saat melawan penggusuran ketika masih di ITB. Karena itu saya paham bahwa negara harus hadir bersama masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu dalam paparannaya, Jumhur juga mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya terlalu kapitalistik dan perlu dilakukan evaluasi agar tidak mengorbankan masyarakat adat maupun lingkungan hidup.
“UU Cipta Kerja terlalu kapitalistik. Harus dievaluasi. Kalaupun negara membangun, negara harus bersama masyarakat. Masyarakat adat harus selamat dan sejahtera. Jangan sampai pembangunan justru merusak kehidupan mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat adat harus menjadi bagian yang menikmati hasil pembangunan, bukan justru menjadi korban dari ekspansi industri dan proyek pembangunan.
Selain itu, Jumhur mendorong kampanye kesadaran lingkungan masuk secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, etika lingkungan harus menjadi budaya nasional yang dibentuk sejak dini, mulai dari cara sederhana seperti membuang sampah hingga tanggung jawab perusahaan besar terhadap lingkungan.
“Kampanye kesadaran lingkungan harus masuk kurikulum dasar sampai perguruan tinggi. Etika lingkungan itu dari cara membuang sampah sampai perusahaan besar pun harus punya etika lingkungan,” katanya.
Terkait mitigasi kebakaran hutan dan lahan, Jumhur menyebut fenomena El Nino menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi secara serius. Ia meminta intervensi kuat terhadap kawasan hutan yang dikelola masyarakat agar risiko kebakaran dapat ditekan.
“Mitigasi kebakaran lingkungan harus serius. El Nino bisa sangat menekan. Hutan-hutan yang dimiliki masyarakat harus mendapat intervensi serius agar kita bisa mengatasi dampaknya,” jelasnya.
Jumhur menegaskan bahwa pembangunan nasional ke depan harus berpijak pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.
Ia menekankan bahwa investasi tidak boleh mengorbankan bumi, dan oligarki pun harus diajak untuk bersama-sama memperbaiki kondisi lingkungan.
“Kita harus memastikan investasi tumbuh, tapi bumi tetap dihormati. Bersama semua pihak, termasuk oligarki, kita harus memperbaiki bumi,” jelasnya.
-Atma_
