Menanggapi hal tersebut, Isyak memberikan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam menangani kasus ini.

Dalam wawancaranya terkait isu tersebut, Isyak mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan data lengkap kepada BAWASLU untuk memperkuat klarifikasi atas tuduhan tersebut. Tuduhan, dugaan money politik terhadap Isyak Meirobie mencuat, pada Selasa (26/11/2024)

“Kami sudah memberikan data, SK sudah kami fotokopikan, data Pes Lampiran juga sudah kami berikan. Kemudian mereka sudah mewawancarai orang di dalam ruangan kerja,” ujar Isyak.

Ia menegaskan bahwa semua yang berada di dalam ruangan telah diverifikasi dan divalidasi dengan benar, sementara keberadaan orang di luar ruangan bukanlah tanggung jawab pihaknya.

“Kalau masuk ruangan, wajib diverifikasi dan divalidasi. Jadi jangan menggunakan video itu sebagai dasar. Kami berharap BAWASLU arif dan bijaksana, berkeadilan melihat kasus ini seterang-terangnya,” tambahnya.

Isyak juga menyebutkan bahwa tim hukumnya tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk menghadapi tuduhan ini. Selain itu, ia pun telah melaporkan perkembangan situasi kepada DPP Partai Gerindra, PSI, Demokrat, PAN, dan Garuda. Dukungan dari berbagai partai diharapkan dapat membantu memberikan pembelaan hukum yang solid jika dianggap melanggar aturan.

Isyak menegaskan bahwa apa yang dilakukan pihaknya bukan merupakan money politik, melainkan hak dan kewajiban yang sah.

“Kalau soal money politik, logikanya sederhana. Siapa yang mau melakukan money politik secara terang-terangan? Kami tidak menutupi apapun,” tegasnya.

Ia merujuk pada pengalaman serupa yang pernah dihadapi pada tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi, di mana gaji manajemen yang dipersoalkan saat itu dinyatakan sah oleh Majelis Hakim. “Kami merasa tidak ada pelanggaran money politik. Ini bukan money politik, ini hak dan kewajiban,” jelas Isyak.

Selain itu, Isyak juga meminta maaf kepada Kapolres atas kekisruhan yang sempat terjadi, termasuk masalah parkir dan kemacetan.

Isyak menutup pernyataannya dengan harapan agar BAWASLU dapat bertindak adil dan bijaksana dalam menilai, mengkoreksi kasus ini.

“Kami berharap semua pihak melihat ini secara terang-terang, tanpa prasangka,” pungkasnya.

Artikel Cabup Isyak Meirobie Tegaskan Yang dilakukan Pihaknya Bukan Money Politik, Melainkan Hak dan Kewajiban Yang Sah pertama kali tampil pada Kabar Today.

Maksud dari tujuan ini supaya menghasilkan Pilkada Bersih untuk Pemimpin yang Bersih.

Koordinator Komite Reformasi Suhadi Hasan mengatakan, kegiatan ini bertujuan menciptakan demokrasi di Pilkada Belitung yang bersih, jujur dan adil (Jurdil) jauh dari adanya praktek politik uang.

“Tujuan kita mengadakan sayembara ini untuk mendapatkan pemimpin yang bersih dari politik uang,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kong Djie OS Tanjungpandan, Senin (25/11/2024).

Suhadi menjelaskan, barang siapa yang mempunyai BUKTI REKAMAN VIDEO aktifitas politik uang, dengan sebutan serangan fajar atau bagi bagi uang ataupun aktifitas lain yang terverifikasi sebagai politik uang, kami akan menghadiahkan imbalan uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah),”Jelasnya.

Lanjit ia mengatakan bukti rekaman video tersebut dapat di kirim melalui WA: 0819-1717-1711 & 0821-7526-7417 bisa juga datang langsung ke Sekretariat Komite Reformasi di Jl. Pangeran Diponegoro 22 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung

“Warga yang menemukan politik uang agar menyertakan bukti berupa video politik uang dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp atau alamat yang telah kami cantumkan,” ungkap Suhadi.

Suryadi Saman menambahkan bagian dari Tim Komite Reformasi Belitung sampaikan kaitan perkembangan politik uang diduga marak terjadi di Pilkada Belitung 2024.

“Terkait dengan perkembangan politik di Pilbup Belitung saat ini, kita lihat sangat menyedihkan permainan kotor dilakukan oleh paslon-paslon tertentu.

Dalam pantauan tim Komite Reformasi, mendapatkan informasi ada paslon dengan tim-timnya di dalam masyarakat mengumpulkan KTP – KTP dengan dijanjikan sejumlah uang,” kata Suryadi Saman.

Menurutnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017, dan pasal 187 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jelas melarang adanya politik uang.

“Didalam aturan itu jelas sebagaimana yang disebutkan tadi. Namun, kami tegaskan apabila ada warga yang memberikan video politik uang tentu kami akan memberikan imbalan berupa Rp 2 Juta rupiah.

Kami juga akan merahasiakan warga yang mengirimkan bukti video tersebut,” tandas dia.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung dapat menjalankan perannya dengan baik.

Sehingga dalam berdemokrasi untuk memilih calon pemimpin yang baik, berpihak kepada rakyat dan mampu mensejahterakan rakyat, dapat dicapai dengan hasil yang bersih.

“Kami sangat mengharapkan Bawaslu Belitung lebih meningkatkan tata cara pengawasan pemilunya, jangan sampai hanya menunggu laporan masyarakat lalu setelah digelar, tiba – tiba muncul kurang bukti, perkaranya lalu dihentikan,”Ucapnya.

Kami meminta Bawaslu Belitung lebih meningkatkan peranannya sebagai pengawas Pemilu,” jelasnya.

Artikel Dapat Dua Juta Bagi Warga Belitung Yang Temukan Politik Uang Saat menjelang Pilkada 2024 Dengan Rekaman Video pertama kali tampil pada Kabar Today.

Ketua Bawaslu Kabupaten Beltim, Danny Sugara mengatakan konsolidasi pengawas pemilu dilaksanakan sebagai langkah strategis jelang menghadapi masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 sehingga perlu adanya kesamaan persepsi antara Bawaslu dengan lembaga terkait.

"Kami memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu memahami regulasi dan aturan tata aturan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU maupun Bawaslu dalam menghadapi masa tenang dan penghitungan suara pada Pilkada 2024," ujar Danny.

Ia meminta kepada seluruh Pengawas TPS untuk menjaga integritas serta berkoordinasi dengan lembaga terkait demi memastikan proses pemilu berjalan dengan sesuai aturan.

Ia berharap kepada semua pengawas pemilu untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab dan berintegritas sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Beltim Mathur Noviansyah menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban Panwaslu sangatlah berat karena merupakan garda terdepan dalam menjaga integritas jalannya Pilkada.

“Keberadaan panwaslu di lapangan sangat penting untuk mencegah adanya kecurangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik-praktik yang dapat merusak tatanan demokrasi,” jelas Mathur.

Menurutnya, sangat penting untuk memperkuat kapasitas para Panwaslu disetiap tingkatan.

“Pembekalan harus dilakukan agar para Panwaslu agar memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi pemilu, teknik pengawasan, serta kemampuan komunikasi yang efektif,” ujarnya.

Sekda berpesan agar semua pihak dapat bekerja sama, saling mendukung, dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas ini. Dengan sinergi yang baik, maka akan tercipta pemilu yang damai, aman dan lancar. (ver)

Artikel Bawaslu Beltim Gelar Konsolidasi Pengawas Pemilu, Jelang Masa Tenang dan Pemungutan Suara pertama kali tampil pada Kabar Today.