Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD beri tanggapan terkait cagub dan cawagub DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang telah mangkir dua kali dari panggilan Bawaslu Jakarta.

Menurut Mahfud MD apabila Dharma – Kun mangkir ketiga kalinya dari panggilan Bawaslu maka pencalonan keduanya dalam Pilkada Jakarta dinyatakan tidak sah.

Mahfud MD menjelaskan bahwa pencatutan NIK warga Jakarta yang dilakukan secara masif tersebut telah melanggar hukum.

“Jika sdh dipanggil 3 kali, Darma Pongrekun dan Kun Warhana tdk hadir, Bawaslu perlu memutuskan scr in absentia bhw pencalonannya tdk sah krn pencatutan masif KTP scr melawan hukum,” tulis mantan Menkopolhukam di akun X pribadinya, @mohmahfudmd pada Senin, 26 Agustus 2024.

Mahfud juga menambahkan bahwa cagub dan cawagub independen tersebut bisa diproses secara pidana dengan dikenakan pasal berlapis.

Tak tanggung-tanggung, Mahfud menyebut keduanya bisa terjerat pasal UU PDP, UU ITE, hingga KUHP.

“Setelah itu dibawa ke proses pidana krn pelanggaran UU PDP, UU ITE, KUHP, dll,” tegasnya.

Tak hanya memanggil Dharma – Kun, Bawaslu juga telah melayangkan surat panggilan kepada KPU Jakarta terkait polemik ini.

Sentra Gakkumdu juga telah meminta keterangan dari sejumlah pelapor, saksi korban, ahli IT hingga ahli hukum pidana pemilihan.

Sebagai informasi, pencalonan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menuai polemik usai heboh dugaan pencatutan NIK warga Jakarta untuk mendukung keduanya.

Banyak warga yang mengaku bahwa mereka tidak merasa memberi dukungan ke pasangan tersebut namun nama mereka tercatat sebagai pendukung.

Dugaan tersebut merebak usai KPU Jakarta mengumumkan Dharma – Kun lolos tahap verifikasi faktual dengan memperoleh 677.468 dukungan dari warga Jakarta.

Jumlah tersebut diketahui telah memenuhi syarat minimal 618.968 dukungan untuk maju sebagai cagub dan cawagub melalui jalur independen.

Tapi sayangnya, kendati polemik terus bergulir, KPU Jakarta telah menetapkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai cagub cawagub Jakarta untuk Pilkada 2024.

Artikel Mahfud MD Sebut Dharma-Kun Terancam Gagal Maju Pilkada Jakarta dan Terjerat Pasal Berlapis pertama kali tampil pada Kabar Today.

Hasto menduga upaya itu termasuk salah satu cara menghadirkan calon ‘boneka’ dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Sehingga Hasto tengah mengecek kadernya mengalami pencatutan atau tidak.

“Kami sedang mengidentifikasi apakah ada anggota internal PDIP yang KTP-nya dicatut untuk kepentingan penciptaan calon boneka,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Walau demikian, Hasto menyebut PDIP belum berencana menempuh langkah hukum atas kejadian ini. Sebab fenomena pencatutan terjadi pada warga secara individu.

“Ini kan yang dicatut adalah orang per orang, bukan PDI Perjuangan. Jadi, ini persoalan individu,” ucap Hasto.

Hasto masih meyakini PDIP bakal memperoleh dukungan rakyat guna memperjuangkan kedaulatan mereka. Hasto menilai ‘pasangan boneka’ sekalipun tak akan bisa melawan rakyat.

“Apa gunanya kita merdeka jika kedaulatan kita akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan, apalagi jika itu dipersempit oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi,” ucap Hasto.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

“Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan,” kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Namun, belakangan banyak warga yang buka suara karena data mereka dicatut untuk memenuhi syarat dukungan Dharma-Kun. Bahkan, dua anak Anies Baswedan juga dikabarkan menjadi korban pencatutan data tersebut.

KPU memandang dalam verifikasi faktual hasil evaluasi, dua nama anak Anies sudah tidak lagi dimasukkan.

Artikel Hasto: Cagub Independen Jakarta Paslon ‘Boneka’ pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Kita minta penjelasan sekaligus meminta supaya guru-guru yang sudah diputus dikembalikan seperti semula,” kata Jhonny di Jakarta, Jumat.

Ia mengaku akan menyampaikan usulan tersebut secara langsung kepada jajaran Dinas Pendidikan saat rapat kerja yang rencananya akan digelar Selasa (23/7) pekan depan.

Jhonny meminta Disdik DKI mulai mencari solusi untuk ratusan guru honorer yang terdampak kebijakan pemutusan kontrak. Apalagi para pengajar adalah ujung tombak dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Harus ada upaya terobosan lain dari Dinas Pendidikan selain pemecatan. Ini akan berakibat pada peserta didik, mereka tidak mendapat ilmu dari guru-guru yang berkompeten,” ujarnya.

Jhonny mengatakan pemutusan kontrak tersebut tidak mengindahkan kekurangan guru yang terjadi mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kalau diputus kontrak pasti kekurangan guru, karena pengadaan guru dari ASN tidak bisa cepat, butuh waktu,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan bahwa Pemprov DKI sudah memperingatkan pihak sekolah agar tidak menerima guru honorer sejak 2017.

Dalam praktiknya, kata dia, ada beberapa sekolah (kepala sekolah) yang mengangkat guru honorer. “Yang dibiayai oleh dana BOS,” kata Budi.

Budi menjelaskan, dalam pasal 40 (4) Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022, guru yang dapat diberi honor harus memenuhi persyaratan di antaranya berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta belum mendapat tunjangan profesi guru.

Dengan demikian, menurut Budi, yang dilakukan para kepala sekolah selama ini, yakni mengangkat para guru honorer tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Jadi bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib,” kata Budi.

Terhitung pada 11 Juli 2024, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 pasal 40 (4).

Artikel DPRD DKI Minta Disdik Pulihkan Status 107 Guru Honorer yang Dipecat pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Jangka pendek mudah-mudahan bisa melakukan perbaikan terutama masalah sampah dan endapan sedimentasi,” kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Depok, Kamis.

Imam mengaku telah meninjau Situ Pedongkelan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta pada Rabu (10/7).

Dari hasil peninjauan situ tersebut katanya, Situ Pedongkelan terjadi pendangkalan dan endapan sedimentasi.

“Anggaran normalisasi Situ Pedongkelan hingga saat ini belum ada baik dari Kota Depok maupun Pemprov DKI Jakarta. Tetapi DKI Jakarta sudah banyak membantu dalam memperbaiki kondisi situ-situ di Depok ,” kata Imam.

Seperti tahun lalu senilai Rp17 miliar dialokasikan untuk Situ Sidomukti di Studio Alam TVRI , Situ Tipar, dan beberapa situ lainnya.

“Harapan ke depannya lebih banyak yang diberikan untuk memperbaiki situ-situ untuk menjaga kelestarian alam di wilayah Jabodetabek dan juga mengatasi banjir,” tuturnya.

Ia berharap situ-situ di Depok dapat dikembangkan menjadi tempat wisata, sarana olahraga, menampung air dan lainnya.

“Harapannya bisa dikembangkan seperti situ lainnya sebagai tempat menampung air, wisata, sarana olahraga, maupun sarana lainnya,” ujarnya.

Artikel Pemkot Depok dan Pemda DKI Segera Revitalisasi Situ Pendongkelan pertama kali tampil pada Kabar Today.

Nama-nama yang diusulkan diantaranya adalah KH. Luthfi Hakim, MA, DR.H.Marullah Matali, H. Zainuddin MH,SE,  Prof. Dr. H. Dailami Firdaus dan  Moh. Ihsan, SH.

JAKARTA – Pimpinan dan pengurus Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982 mengadakan sebuah Konfrensi Pers dengan tema “Suku Betawi Menyongsong Sukses Pilkada 2024 di Jakarta” bertempat di Hotel Tavia Heritage, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, mereka mengumumkan nama-nama yang akan diusulkan kepada para pimpinan partai politik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.(7/07/2024).

Nama-nama yang diusulkan diantaranya adalah KH. Luthfi Hakim, MA, DR.H.Marullah Matali, H. Zainuddin MH,SE,  Prof. Dr. H. Dailami Firdaus dan  Moh. Ihsan, SH.

Usulan ini lahir dari hasil konsultasi dengan para sesepuh dan tokoh adat dalam rangka menyongsong sukses pilkada 2024. Mereka menekankan bahwa usulan tersebut harus dipandang demi keberlanjutan peradaban Betawi yang telah ada turun-temurun sejak 3.000 tahun lalu.

Suku Betawi, yang merupakan salah satu suku asli Nusantara dengan jumlah sekitar 7 juta jiwa, kini berada pada urutan keenam dari 1.340 suku di Indonesia. Di Jakarta sendiri, suku Betawi menempati urutan kedua dengan jumlah sekitar 3 juta jiwa atau 27% dari total populasi ibu kota.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, suara suku Betawi memiliki peran yang sangat menentukan dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini menjadi semakin relevan setelah disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang menegaskan kedudukan suku Betawi sebagai Putra Asli Daerah dan menempatkan budaya Betawi sebagai prioritas bersama suku-suku lain yang tinggal di Jakarta.

Dengan kedudukan tersebut, suku Betawi kini memiliki hak untuk mendapat ruang dan pelibatan langsung dalam spektrum politik dan pemerintahan. Semangat “Vox Betawi Vox Dei, No Betawi No Party” menjadi seruan utama dalam upaya ini, menegaskan bahwa suara Betawi adalah suara Tuhan dan tanpa Betawi, tidak ada pesta demokrasi.

Melalui usulan ini, suku Betawi berharap dapat berperan lebih dalam menentukan arah masa depan Jakarta, serta memastikan budaya dan nilai-nilai Betawi tetap terjaga dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan di ibu kota.

Artikel Bamus Betawi Usulkan Enam Nama Cagub dan Cawagub DKI Jakarta pertama kali tampil pada Kabar Today.

“Banjir saat ini masih terjadi di empat RT atau 0,013 persen dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Isnawa mengatakan hujan lebat yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (6/7) menyebabkan adanya genangan dan kenaikan status pintu air.

Dari empat RT yang terdampak banjir, tiga RT berada di Kelurahan Kedaung Kali Angke dengan ketinggian 30 cm yang disebabkan curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke.

Sementara itu, satu RT lainnya yang masih banjir terletak di Kelurahan Rawa Buaya dengan ketinggian 60 cm dengan penyebab serupa.

Kendati demikian, setidaknya 18 RT di Jakarta Utara, Barat, Selatan dan Timur sudah surut dan dapat dilewati oleh pengguna jalan.

Hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (6/7) menyebabkan kenaikan debit air sungai di sejumlah pintu air.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir (rob) pada 3-9 Juli akibat fenomena fase bulan baru pada 6 Juli 2024.

Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

Pintu air Karet menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 15.00 WIB, Pos Pantau Angke Hulu menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 14.00 WIB, kemudian menjadi Siaga 2 (Siaga) pada pukul 17.00 WIB dan menjadi Siaga 1 (Bahaya) pada pukul 19.00 WIB.

Selain itu, Pos Pantau Sunter Hulu menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 15.00 WIB, kemudian menjadi Siaga 2 (Siaga) pada pukul 17.00 WIB, dan Pintu Air Pulo Gadung menjadi Siaga 3 (Waspada) pada Pukul 15.00 WIB.

Artikel Hingga Minggu Pagi, 4 RT di Jakbar Masih Terendam Banjir pertama kali tampil pada Kabar Today.

Berdasarkan pemantauan pada pukul 05.50 WIB, Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI) berada pada angka 165 dengan konsentrasi partikel (PM) 2.5 berada di angka 76 mikrongram per meter kubik (µg/m³).

Disebutkan kategori tidak sehat dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif serta bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa, Kongo-Kinshasa dengan angka AQI 179, urutan ketiga Kampala, Uganda di angka 159, urutan keempat Dubai, Uni Emirat Arab di angka 139, urutan kelima Beijing, Cina di angka 122, urutan keenam Dhaka, Bangladesh di angka 107.

Lalu urutan ke tujuh Batam, Indonesia di angka 97, urutan ke delapan Karachi, Pakistan di angka 95, dan urutan ke sembilan Kuwait City, Kuwait di angka 90, urutan ke sepuluh Incheon, Korea Selatan di angka 90.

Artikel Kamis Pagi, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kedua di Dunia pertama kali tampil pada Kabar Today.

Sedikitnya 60 orang warga dari Kelurahan Tanjung Priok, Pademangan Barat, Sungai Bambu, dan Warakas Jakarta Utara turut terlibat dalam kegiatan ini.

“Program padat karya yang dilaksanakan di berbagai kantor Distrik Navigasi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok ini dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun secara swakelola,” kata Direktur Kenavigasian, Basar Antonius dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2019).

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka kegiatan padat karya tersebut di halaman Kantor Disnav Kelas I Tanjung Priok, Jakarta.

Menurut Basar, kegiatan padat karya seperti ini dapat membuat lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi para pegawai Disnav Tanjung Priok.

Artikel Bersih-bersih, 60 Warga Tanjung Priok Ikuti Program Padat Karya pertama kali tampil pada Kabar Today.