<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korupsi &#8211; Kabar Today</title>
	<atom:link href="https://kabartoday.co.id/tag/korupsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<description>Tegas dan Lugas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 22:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://kabartoday.co.id/go/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo.jpg</url>
	<title>Korupsi &#8211; Kabar Today</title>
	<link>https://kabartoday.co.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KPK Tahan Staf Anggota DPR-RI Terkait Korupsi Dana Hibah</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-tahan-staf-anggota-dpr-ri-terkait-korupsi-dana-hibah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 22:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Hibah]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co.id/?p=104426</guid>

					<description><![CDATA[AS diduga mendapatkan Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA</strong> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan BW selaku staf anggota DPR RI berinisial AS dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.</p>
<p>“Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November—5 Desember 2026,” kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.</p>
<p>BW merupakan salah satu tersangka kasus tersebut.</p>
<p>Taufik mengatakan BW ditahan KPK di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</p>
<p>Dia menjelaskan bahwa kasus tersebut diduga bermula saat AS selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 mendapatkan jatah dana hibah selama 2019–2022.</p>
<p>AS diduga mendapatkan Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Dengan demikian, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah sebanyak Rp291,5 miliar selama empat tahun.</p>
<p>Kemudian, AS diduga meminta biaya komitmen sebesar 15-20 persen bagi anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.</p>
<p>Selain itu, AS meminta biaya komitmen sebesar 20-25 persen kepada koordinator lapangan (korlap) yang akan membentuk pokmas dan membuat proposal permohonan dana hibah.</p>
<p>Selanjutnya, AS menugaskan BW untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan biaya komitmen dari korlap, mengelola uang dari para korlap, hingga merekapitulasi setiap pengeluaran anggota dewan tersebut.</p>
<p>“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee (biaya komitmen) dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” kata Taufik.</p>
<p>Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menduga BW bersama-sama dengan AS melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>
<p>Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim.</p>
<p>Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.</p>
<p>Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka kasus tersebut. Namun, pada 16 Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan untuk salah satu tersangka karena telah meninggal dunia, yakni Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 Kusnadi.</p>
<p>Dengan demikian, 20 orang tersangka lainnya sebagai berikut:</p>
<p>A. Tiga tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim<br />
1. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 berinisial AS<br />
2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 AI<br />
3. Staf AS, BW</p>
<p>B. 17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim<br />
1. Anggota DPRD Jatim 2019–2024 M<br />
2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019–2024 FA<br />
3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019–2024 JJ<br />
4. Pihak swasta dari Sampang, AH<br />
5. Pihak swasta dari Sampang, AA<br />
6. Pihak swasta dari Sampang, AM<br />
7. Pihak swasta dari Probolinggo sekaligus anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus<br />
8. Pihak swasta dari Tulungagung, AR<br />
9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan<br />
10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar<br />
11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan<br />
12. Pihak swasta dari Bangkalan, M<br />
13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah<br />
14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya<br />
15. Pihak swasta dari Sumenep, AJ<br />
16. Pihak swasta dari Gresik sekaligus anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin<br />
17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra</p>
<p>Hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan dari 20 tersangka kasus tersebut.</p>
<p>Mereka adalah Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, Jodi Pradana Putra untuk klaster suap terhadap Kusnadi.</p>
<p>Kemudian, Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, serta Moch. Mahrus untuk klaster suap terhadap AS dan BW.</p>
<p>Adapun empat dari delapan orang tersebut telah divonis bersalah oleh hakim. Sementara empat lainnya sedang menjalani persidangan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://cms.kpk.go.id/storage/7300/conversions/Ilustrasi-KPK-Line---Humas-KPK-image_large.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Geledah BPN Jatim, Ratusan Juta Disita</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-geledah-bpn-jatim-ratusan-juta-disita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[BPN]]></category>
		<category><![CDATA[Jatim]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=103842</guid>

					<description><![CDATA[Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SURABAYA</strong> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai ratusan juta rupiah usai menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Timur di Surabaya.</p>
<p>Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).</p>
<p>&#8220;Uang-uang tersebut diduga penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jatim,&#8221; ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (25/9).</p>
<p>Budi mengatakan penyidik selanjutnya akan menelaah dan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam upaya paksa penggeledahan ini.</p>
<p>&#8220;Selain penerimaan uang dari para pemohon layanan, uang-uang tersebut juga diduga berasal dari setoran-setoran Kantah BPN se-Jatim,&#8221; ujar Budi.</p>
<p>Sebelumnya, penyidik menggeledah Kanwil ATR/BPN Jawa Timur di Surabaya selama 11 jam pada Kamis (24/9).</p>
<p>Penggeledahan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 WIB pagi dan baru bubar pada pukul 20.57 WIB. Penyidik tampak keluar gedung membawa sejumlah koper dan kardus dengan dikawal dua personel Brimob bersenjata lengkap.</p>
<p>Mereka kemudian meninggalkan kantor dengan menggunakan lima mobil Toyota Innova berwarna hitam.</p>
<p>Selama penggeledahan tersebut puluhan pegawai Kanwil ATR/BPN Jatim dilaporkan tertahan di dalam gedung dan baru bisa pulang meninggalkan lokasi kantor pada pukul 21.00 WIB lebih.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://cms.kpk.go.id/storage/7300/conversions/Ilustrasi-KPK-Line---Humas-KPK-image_large.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fadia A. Rafiq Dituntut 5 Tahun Penjara</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/fadia-a-rafiq-dituntut-5-tahun-penjara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 05:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Fadia A. Rafiq]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=103803</guid>

					<description><![CDATA[Jaksa menilai terdakwa terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kabartoday.co"><strong>SEMARANG</strong></a> &#8211; Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia A. Rafiq dengan hukuman lima tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengaturan proyek penyediaan tenaga alih daya atau &#8220;outsourcing&#8221; dan penerimaan gratifikasi yang terjadi selama kurun waktu 2021 hingga 2026.</p>
<p>JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Subagya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp250 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 90 hari.</p>
<p>&#8220;Menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,&#8221; katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rightmen Situmorang itu.</p>
<p>Terdakwa Fadia diduga memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tenaga alih daya pada kurun waktu 2022 hingga 2026.</p>
<p>PT RNB merupakan perusahaan yang didirikan oleh terdakwa.</p>
<p>Pada dakwaan kedua, jaksa menilai terdakwa terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD yang nilainya mencapai Rp2,6 miliar.</p>
<p>Dalam pertimbangannya, penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi kolusi dan nepotisme.</p>
<p>Selain itu, perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pekalongan.</p>
<p>Dalam tuntutannya, penuntut umum juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar, sesuai yang diterimanya dalam tindak pidana tersebut.</p>
<p>Selain itu, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih maupun dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, berlaku setelah terdakwa menjalani hukumannya.</p>
<p>Terhadap tuntutan tersebut, Hakim Ketua Rightmen Situmorang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang yang akan datang.</p>
<p>KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Fadia A. Rafiq pada 3 Maret 2026.</p>
<p>Upaya hukum tersebut dilakukan berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan tenaga alih daya di sejumlah dinas di Kabupaten Pekalongan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/07/23/sidang-perdana-kasus-korupsi-mantan-bupati-pekalongan-1784806568522_169.jpeg?w=400&#038;q=90" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dari OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-sita-ratusan-juta-rupiah-dari-ott-bupati-bolaang-mongondow-utara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 22:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[OTT KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=103708</guid>

					<description><![CDATA[Uang tersebut disita KPK dari sejumlah pihak di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kabartoday.co"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.</p>
<p>&#8220;Tim mengamankan barang bukti, di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah,&#8221; kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.</p>
<p>Budi menjelaskan uang tersebut disita KPK dari sejumlah pihak di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.</p>
<p>&#8220;Sebagian diamankan di Jakarta beserta pihak-pihak yang diamankan. Kemudian sejumlah uang lain diamankan di wilayah Sulawesi Utara ataupun di Gorontalo,&#8221; katanya.</p>
<p>Kendati demikian, dia mengatakan KPK baru bisa mengungkapkan angka detail dari uang yang disita tersebut pada kesempatan berikutnya.</p>
<p>Sebelumnya, KPK mengonfirmasi menangkap Sirajudin Lasena dan 13 orang lainnya dalam OTT ke-21 sepanjang 2026.</p>
<p>KPK mengatakan Sirajudin Lasena ditangkap bersama empat orang lainnya di Jakarta. Sementara delapan orang lainnya ditangkap di Sulawesi Utara, sedangkan seorang lainnya di Gorontalo.</p>
<p>Sementara itu, KPK menduga OTT tersebut terkait dugaan korupsi pada proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.</p>
<p>KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://asset.tribunnews.com/GBdQqGN7BG0ewTXWNLPiBSOSsd0=/1200x675/filters:upscale():quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Sirajudin-LasenaKJHKJH0JHKHJ890.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kejagung Sita 11 Kendaraan PT PSMI</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kejagung-sita-11-kendaraan-pt-psmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Kejagung]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=103650</guid>

					<description><![CDATA[Penyitaan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>LAMPUNG &#8211; Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita total 11 kendaraan milik PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI) terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani V di Lampung.</p>
<p>Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyebut penyitaan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).</p>
<p>Penyitaan dilakukan pada Kamis (17/9) kemarin.</p>
<p>&#8220;Penyitaan dilaksanakan berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani V di Provinsi Lampung,&#8221; ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/9).</p>
<p>Adapun rincian 11 unit kendaraan yang disita sebagai barang bukti dari PT PSMI adalah sebagai berikut:</p>
<p>1 unit mobil Honda CR-V RM3<br />
1 unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4&#215;4<br />
1 unit mobil Toyota Innova Zenix<br />
1 unit mobil Honda CR-V RS58<br />
1 unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 V<br />
1 unit mobil Honda CR-V RM3<br />
1 unit mobil Toyota Alphard 2.5<br />
1 unit mobil Toyota Kijang Innova G<br />
1 unit mobil Mitsubishi Canter FE 71 N (4&#215;2) M/T<br />
1 unit mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX (4&#215;4) M/T<br />
1 unit mobil Mitsubishi Xpander berwarna merah</p>
<p>&#8220;Seluruh barang bukti yang disita tersebut telah diamankan oleh tim penyidik guna kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan perkara yang sedang ditangani,&#8221; katanya.</p>
<p>Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan mengambil alih kasus korupsi penggunaan kawasan hutan PT Inhutani V oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah di Lampung.</p>
<p>Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar mengatakan kasus itu diambil alih dari Kejaksaan Tinggi Lampung. []</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://akcdn.detik.net.id/visual/2026/09/18/kejagung-sita-barang-bukti-kasus-inhutani-1789721690260_169.jpeg?w=400&#038;q=90" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Buka Peluang Panggil Bupati Bogor</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-buka-peluang-panggil-bupati-bogor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 02:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=103358</guid>

					<description><![CDATA[KPK membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kabartoday.co"><b>JAKARTA</b></a> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.</p>
<p>&#8220;Terkait dengan pemanggilan saksi, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik,&#8221; kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.</p>
<p>Pernyataan tersebut disampaikan Budi saat ditanya mengenai kemungkinan penyidik memanggil Rudy dalam perkara yang sedang ditangani KPK.</p>
<p>Budi menjelaskan penyidik berwenang memanggil saksi yang dinilai memiliki pengetahuan untuk menerangkan konstruksi perkara.</p>
<p>Menurut dia, pemeriksaan saksi diperlukan agar penyidik dapat melihat konstruksi perkara secara utuh sekaligus mendalami peran pihak-pihak terkait.</p>
<p>&#8220;Selain konstruksi utuh, peran dari masing-masing pihak ini akan ter-capture (terpotret, red.) dalam tahap penyidikan ini,&#8221; katanya.</p>
<p>KPK saat ini menyidik dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang diduga bersumber dari pemotongan insentif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.</p>
<p>Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya menjadi hak pegawai Bappenda.</p>
<p>Penyelidikan perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.</p>
<p>KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.</p>
<p>Selain perkara tersebut, KPK juga menyidik dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.</p>
<p>Pada Kamis (27/8), KPK menggeledah kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Sehari kemudian, KPK menggeledah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://penaku.id/wp-content/uploads/2025/02/Mari-Kenali-Bupati-Bogor-Rudy-Susmanto-1.jpg.webp" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Anggota DPRD Bengkulu Vina Leddy Diduga Terima Aset Mewah dari Pengusaha</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/anggota-dprd-bengkulu-vina-leddy-diduga-terima-aset-mewah-dari-pengusaha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 02:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[Suap]]></category>
		<category><![CDATA[Vinna Ledy Anggraheni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=103240</guid>

					<description><![CDATA[KPK menduga seorang pengusaha memberikan aset mewah ke Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kabartoday.co"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga seorang pengusaha memberikan aset mewah ke Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni, dalam pengembangan perkara korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong M Fikri Thobari.</p>
<p>Awalnya KPK menjerat Bupati M Fikri sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya terkait dugaan suap dalam ijon proyek.</p>
<p>Belakangan KPK mengembangkan perkara ini ke lingkungan Pemkot Bengkulu.</p>
<p>Dalam prosesnya KPK melakukan penggeledahan hingga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk menggeledah rumah Vinna pada pertengahan Agustus 2026.</p>
<p>Awalnya Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa Vinna dipanggil hari ini, Rabu (26/8), untuk diperiksa tapi ternyata Budi meralatnya.</p>
<p>&#8220;Maaf ada kekeliruan. Saudara VNL (Vinna Ledy Anggraheni) belum dilakukan pemanggilan pemeriksaan hari ini,&#8221; kata Budi.</p>
<p>Yang benar, kata Budi, pemeriksaan dilakukan terhadap 2 orang yaitu seorang pengusaha bernama Eno Bowo Susilo dan Hendra Okta selaku ASN di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dalam pemeriksaan terhadap Eno, KPK menelusuri tentang pemberian aset mewah.</p>
<p>&#8220;Penyidik mendalami terkait dugaan pemberian sejumlah aset oleh EBS (Eno Bowo Susilo) kepada pejabat di Kota Bengkulu, di antaranya mobil mewah, apartemen mewah, hingga rumah mewah. Penyidik tentu akan mendalami keterkaitannya dengan pengerjaan proyek-proyek di Kota Bengkulu,&#8221; kata Budi.</p>
<p>&#8220;Diduga pemberian oleh EBS tersebut untuk VLA, selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Penyidik akan mendalami terkait dugaan pemberian aset-aset mewah ini,&#8221; imbuh Budi.</p>
<p>Diketahui bahwa dalam pengembangan perkara ini KPK baru menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang belum mencantumkan siapa sosok tersangkanya. Yang jelas, KPK sudah melakukan penggeledahan serta penyitaan sejumlah barang bukti dalam pengembangan kasus ini.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://cdn.acehtrend.com/files/images/wp-kpk@katadata.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eks Direktur Bea Cukai Jalani Sidang Perdana Terkait Korupsi CPO POME</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/eks-direktur-bea-cukai-jalani-sidang-perdana-terkait-korupsi-cpo-pome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Bea Cukai]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=102891</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Eks Direktur Bea Cukai Fadjar Donny Tjahjadi menghadapi sidang perdana kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024 yang disamarkan sebagai limbah...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.depokpos.com"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Eks Direktur Bea Cukai Fadjar Donny Tjahjadi menghadapi sidang perdana kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024 yang disamarkan sebagai limbah cair kelapa sawit (POME) di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa.</p>
<p>Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan surat dakwaan yang akan digelar di ruang sidang Wirjono Projodikoro 2.</p>
<p>Selain Fadjar selaku eks Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan periode 2017-2024, surat dakwaan juga akan dibacakan terhadap 10 terdakwa lainnya, yakni Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian periode 2021-2024 Lila Harsyah Bakhtiar.</p>
<p>Kemudian, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai VI Tipe Madya Pabean B Dumai tahun 2021 Muhammad Zulfikar, Direktur Utama PT Sinar Mutiaranusa Palmindo Edy Susanto, Direktur PT Tanimas Edible Oil Tony serta Direktur dan pemilik PT Kencana Permata Nusantara Yusrin Husin.</p>
<p>Selanjutnya, Direktur PT Trimitra Agro Jaya Randy Tjahyadi Maliwarna, Direktur PT Surya Inti Primakarya Van Ricardo, Direktur dan pemilik PT Agrojaya Perdana Felix, Direktur PT Bumi Mulia Makmur Erwin serta Direktur PT Cakra Kaya Kreasi Robin.</p>
<p>Kasus tersebut diduga terjadi saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO sebagai upaya menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat.</p>
<p>Kebijakan itu dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), persyaratan persetujuan ekspor, serta pengenaan bea keluar dan pungutan sawit (levy).</p>
<p>Dalam kerangka kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dalam Kode HS 1511, tanpa pembedaan berdasarkan kadar asam (Free Fatty Acid/FFA). Dengan demikian, seluruh bentuk CPO, termasuk CPO berkadar asam tinggi, tetap tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor dan kewajiban kepada negara.</p>
<p>Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor. CPO yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi (High Acid CPO) secara sadar dan sengaja diklaim serta diperlakukan sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO) dengan menggunakan Kode HS 2306, yang seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat.</p>
<p>Rekayasa klasifikasi dilakukan dengan tujuan menghindari rezim pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara.</p>
<p>Para terdakwa diduga tidak hanya mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, tetapi secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung.</p>
<p>Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.</p>
<p>Dalam kasus itu, tim penyidik telah melakukan penyitaan berupa uang tunai sejumlah Rp40 miliar, aset berupa tanah, bangunan, kebun sawit dan kendaraan senilai kurang lebih Rp696,5 miliar.</p>
<p>Para terdakwa pun disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP Nasional atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://media.suara.com/pictures/970x544/2026/08/18/82236-mantan-direktur-teknis-kepabeanan-pada-direktorat-jenderal-bea-cukai-r-fadjar-donny-tjahjadi.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Sita 3 Koper Dokumen dari Rumah ASN PUPR Kota Bengkulu</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-sita-3-koper-dokumen-dari-rumah-asn-pupr-kota-bengkulu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 02:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=102753</guid>

					<description><![CDATA[Penyitaan sejumlah dokumen tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah dan mobil pribadi Hendra Okta]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kabartoday.co"><strong>BENGKULU</strong></a> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyita sebanyak tiga koper yang diduga berisikan sejumlah dokumen dari rumah pribadi Hendra Okta yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu.</p>
<p>Penyitaan sejumlah dokumen tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah dan mobil pribadi Hendra Okta yang berada di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.</p>
<p>Di sisi lain, saat diminta konfirmasi, Ketua RT 18 Kelurahan Nusa Indah yang berada di lokasi enggan memberikan keterangan terkait kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.</p>
<p>Sebelumnya, Hendra Okta telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK RI di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu pada Senin (10/8/2026).</p>
<p>Sementara itu, KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa rumah pribadi milik pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seperti pada Jumat (7/8) di rumah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Syofyan Tosoni di Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.</p>
<p>Dari penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut, diduga sejumlah dokumen disita dari rumah Sekwan Kota Bengkulu yang dimasukkan ke dalam tiga koper.</p>
<p>Kemudian, Kamis (6/8) KPK telah melakukan penggeledahan di rumah milik B Daditama (BDT), yang dikenal sebagai orang kepercayaan Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari, di Jalan Batu Galing, Kelurahan Batu Galing, Kabupaten Rejang Lebong.</p>
<p>Serta rumah pribadi mantan penjabat Wali Kota Bengkulu yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Arif Gunadi yang berada di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.</p>
<p>Untuk penggeledahan di rumah mantan Penjabat Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi dilakukan selama lima jam dan KPK menyita sejumlah berkas yang dimasukkan di dalam koper dan koper yang diangkut sebanyak empat koper dan satu kardus.</p>
<p>Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut disaksikan oleh yang bersangkutan yaitu Arif Gunadi beserta istrinya dan menyita sejumlah berkas dan juga flashdisk, serta brangkas di rumah dan dibuka ada uang Rp600 Ribu.</p>
<p>Selain itu, KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu Noprisman (NOP) pada Senin (3/8) setelah menggeledah rumahnya dan menyita uang tunai Rp4 miliar pada Juli 2026.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://static.gatra.com/foldershared/images/2021/Mut/06-Jun/Untitled_design_-_2021-06-03T202355_502.png" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Bank BJB, Begini Nasib Ridwan Kamil</title>
		<link>https://kabartoday.co.id/kpk-tahan-4-tersangka-korupsi-bank-bjb-begini-nasib-ridwan-kamil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 02:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[BJB]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[Ridwan Kamil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kabartoday.co/?p=102704</guid>

					<description><![CDATA[KPK menahan empat tersangka dalam kasus yang ditaksir menimbulkan kerugian negara sekitar Rp223 miliar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kabartoday.co"><strong>JAKARTA</strong></a> &#8211; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang kembali memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tahun anggaran 2021-2023.</p>
<p>Peluang pemeriksaan tersebut terbuka setelah KPK menahan empat tersangka dalam kasus yang ditaksir menimbulkan kerugian negara sekitar Rp223 miliar.</p>
<p>Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pemanggilan Ridwan Kamil kembali akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik dalam melengkapi proses penyidikan.</p>
<p>“Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya, tentunya bergantung kebutuhan tim penyidik,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/8) malam.</p>
<p>Taufik menjelaskan, pemeriksaan saksi dapat dilakukan kembali apabila penyidik masih membutuhkan keterangan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka yang telah ditahan.</p>
<p>KPK sebelumnya telah memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi dalam perkara tersebut pada 2 Desember 2025. Pemeriksaan dilakukan setelah penyidik menggeledah rumahnya pada 10 Maret 2025.</p>
<p>Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil.</p>
<h3>Empat Tersangka Ditahan KPK</h3>
<p>KPK pada 10 Agustus 2026 menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Keempatnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi periklanan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Elang Sophan Jaya Kusuma (SJK).</p>
<p>Ikin merupakan pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Sementara Suhendrik merupakan pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress.</p>
<p>Adapun Elang Sophan Jaya Kusuma merupakan pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.</p>
<p>KPK sebelumnya mengumumkan lima tersangka dalam kasus tersebut pada 13 Maret 2025. Salah satunya merupakan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR).</p>
<p>Namun, Yuddy belum ditahan karena sedang menjalani perawatan akibat sakit.</p>
<p>Penyidik KPK memperkirakan dugaan korupsi dalam pengadaan iklan yang melibatkan enam agensi periklanan tersebut telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp223 miliar.</p>
<p>Dengan penahanan empat tersangka, penyidik masih terus mendalami rangkaian dugaan korupsi tersebut, termasuk keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai diperlukan untuk memperkuat pembuktian perkara.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/hzBPlL6V8stHTXhlDGiW4jThxtU=/500x281/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9320690/original/041122400_1786367089-71945.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
