Betapa tidak, setelah menghasilkan pasangan perempuan bupati/wakil bupati pada periode 2021–2024, yakni Bupati Hj. Ratna Mahmud dan Hj. Suwarti, pada Pilkada Serentak 2024 ini kembali menyajikan peristiwa langka karena ada “pertarungan” dua keluarga pada kontestasi di daerah itu.

Ratna dan Suwarti kembali maju pada Pilkada 2024, namun bukan lagi satu paket karena sudah “pecah kongsi”. Keduanya sama-sama maju menjadi bakal Calon Bupati Musi Rawas. Ratna didukung tujuh partai politik yakni Golkar, PDIP, PBB, PKS, PKB, PAN, dan Demokrat, sedangkan Suwarti diusung Partai Nasdem dan tujuh partai nonparlemen.

Uniknya, Ratna dan Suwarti menggandeng bakal calon wakil bupati dari kerabat atau keluarga dekat pesaingnya. Meski keempat orang itu memiliki domisili berjauhan, secara elektabilitas memiliki basis dukungan yang signifikan.

Ratna, bupati petahana, pada Pilkada 2024 menggandeng Suprayitno sebagai calon wakil bupati. Suprayitno merupakan adik kandung dari Suwarti, pesaing Ratna.

Suwarti juga memilih bakal calon wakil bupati, Thamrin Hasan, keponakan Ratna Mahmud.

Suwarti mengaku kondisi ini bukan sebuah kesengajaan karena sejak awal sudah berjuang untuk bisa menjadi pasangan pada Pilkada 2024. Perjuangan keduanya untuk mendapatkan “perahu” partai juga berliku.

Bahkan Suwarti yang sudah dua kali menjadi Wakil Bupati Musi Rawas, yakni periode 2016–2021 dan 2021–2024, nyaris tidak bisa maju pada Pilkada 2024. Padahal, ia merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Musi Rawas. Namun, DPP Gerindra malah memutuskan memberikan dukungan kepada duet Ratna-Suprayitno.

Di sisi lain, ia memiliki dorongan kuat untuk menghindarkan pilkada di daerah itu muncul kotak kosong, atau yang menurut dia disebut kaleng kosong.

Pilkada 2024 di Kabupaten Musi Rawas sebelumnya memang hanya menghadirkan satu pasangan calon. Namun konstelasi politik berubah setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas dukungan suara partai 7,5 persen dari suara Pemilu 2024. Perjuangan Suwarti untuk bisa mendaftar ke KPU akhirnya tak bertepuk sebelah tangan.

Saat sang adik Suwarti, Suprayitno, sudah aman berpasangan dengan Ratna Mahmud, tandem Suwarti selama 4 tahun di Musi Rawas, Suwarti, kala itu masih harus berjuang mendapatkan tiket mengikuti pilkada.

Akhirnya Nasdem meminang perempuan kelahiran 27 Oktober 1958 itu untuk maju pada Pilkada 2024 di Musi Rawas. Namun, ia harus membayar tiket itu dengan pindah ke Nasdem agar bisa mendaftar ke KPU Musi Rawas sebagai bakal calon kedua di daerah itu.

Dengan menumpang becak, Suwarti datang ke KPU dan memastikan namanya terdaftar sebagai peserta Pilkada 2024 sekaligus menyingkirkan kotak kosong yang sejak awal digadang-gadang akan menjadi lawan duet Ratna Mahmud-Suprayitno.

Itulah kisah unik nan langka Pilkada 2024 di Musi Rawas. Pada Pilkada 2020 juga tak kalah fenomenal karena menghasilkan bupati dan wakil bupati dari kaum perempuan.

Selama berduet memimpin Kabupaten Musi Rawas 2021–2024, perjalanan Ratna Mahmud dan Suwarti berlangsung mulus dan harmonis. Keduanya merupakan bupati/wakil bupati perempuan dan satu-satunya di Sumsel yang jarang ditemukan di daerah lain.

Jejak itu, di Sumsel mungkin diikuti oleh peserta Pilkada 2024 di Kota Palembang, yakni pasangan Fitrianti Agustinda-Nandriani Oktarina. Di Provinsi Sumsel sendiri terdapat 18 perempuan yang ikut berlaga pada Pilkada 2024 dari total 94 calon kepala dan wakil kepala daerah.

Dari belasan perempuan peserta Pilkada 2024 itu, tujuh di antaranya menjadi calon kepala daerah, antara lain, Ratna Mahmud dan Suwarti di Kabupaten Musi Rawas.

Sumber: Antaranews

Artikel Unik! Pertarungan Kakak Vs Adik Kandung dan Tante vs Keponakan di Pilkada Musi Rawas pertama kali tampil pada Kabar Today.

Parpol terkesan tak mau mengajukan calon sendiri meski memenuhi syarat

DEPOKPOS – Pasangan yang akan melawan kotak kosong pada Pilkada serentak 2024 mencapai puluhan. Dosen hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menyebut hal ini sebagai ironi dan kabar buruk bagi demokrasi.

“Terdapat 43 Wilayah yang akan menyelenggarakan Pilkada dengan Calon Tunggal dengan rincian 1 Provinsi, 37 Kabupaten, dan 5 Kota. Munculnya fenomena calon tunggal yang semakin banyak dan masif dalam penyelenggaraan pilkada merupakan sebuah ironi dan kabar buruk bagi demokrasi,” kata Kepala Departemen Hukum Tata Negara FH UII Jamaludin Ghafur dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/9).

Pengajar Hukum Tata Negara FH UII Allan Fatchan Gani Wardhana mengatakan parpol terkesan tak mau mengajukan calon sendiri meski memenuhi syarat.

“Dan (parpol) lebih memilih untuk membentuk koalisi gemuk sehingga pada akhirnya hanya muncul 1 calon. Bahkan beberapa gabungan parpol pun melakukan kooptasi dan kartel pencalonan yang menghambat terwujudnya pilkada yang demokratis,” kata Allan.

Menurutnya, ini membuat biaya pilkada yang mencapai triliunan rupiah jadi sia-sia.

“Menjadi sia-sia ketika publik hanya disuguhi calon tunggal dan dipaksa untuk memilihnya.

Atas hal itu, kedua dosen meminta parpol berupaya agar tak ada calon tunggal di pilkada.

“Mendorong parpol-parpol untuk mengajukan calon di beberapa daerah yang calonnya masih tunggal. Masih ada kesempatan mulai hari ini tanggal 2 September sampai dengan 4 September untuk menghindari adanya kotak kosong,” ujar Allan.

“Ke depan, perlu ada kebijakan hukum yang mengharuskan calon dalam pilkada minimal harus dua calon sehingga praktik koalisi partai yang sangat gemuk tidak terulang kembali,” katanya.

Artikel Dosen UII: Kotak Kosong Dampak ‘Politik Kartel’ pertama kali tampil pada Kabar Today.

Ada 43 daerah yang akan menggelar pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong

DEPOKPOS – Ada 43 daerah yang akan menggelar pilkada dengan calon tunggal tahun ini. Daerah-daerah itu berpotensi dipimpin aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk Presiden bila kotak kosong mengalahkan calon tunggal.

Hal itu diatur dalam pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasangan calon tunggal hanya bisa menang dari kotak kosong bila mengumpulkan lebih dari 50 persen suara sah.

“Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota,” bunyi ayat berikutnya.

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan pemerintah akan menunjuk penjabat (pj.) kepala daerah bila kotak kosong menang di pilkada. Penunjukan pj. kepala daerah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan.

Pj. gubernur dipilih oleh presiden atas usulan mendagri dan DPRD provinsi. Sementara itu, pj. bupati/wali kota dipilih oleh mendagri dengan usulan dari DPRD daerah masing-masing.

Idham berkata pemilihan kepala daerah baru akan dilakukan lima tahun berikutnya. Hal itu merujuk pasal 3 UU Pilkada.

“Maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu 2029,” ujar Idham kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (30/8).

Sebelumnya, masa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditutup Kamis (29/8). KPU mencatat ada 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

KPU akan membuka pendaftaran kembali pada Senin (2/9) hingga Kamis (4/9). Jika tidak ada pendaftar baru, maka pasangan calon yang ada akan berhadapan dengan kotak kosong di surat suara. Warga berhak mencoblos kotak kosong bila tak mau memilih pasangan yang tersedia.

Artikel Pejabat Daerah akan Ditunjuk Presiden jika Kotak Kosong Menang Pilkada pertama kali tampil pada Kabar Today.

Pilkada Ulang

KPU bakal menggelar pilkada ulang apabila kotak kosong yang memenangkan hati masyarakat. Soal ini, KPU merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam Pasal 54D ayat 3 UU 10/2016 tertulis bahwa pemilu berikutnya harus digelar oleh KPU.

“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 54D ayat 3 UU 10/2016.

KPU Bakal Konsultasi ke DPR

Sampai saat ini, KPU belum menetapkan jadwal pelaksanaan pilkada ulang. KPU masih harus berkonsultasi dengan DPR mengenai hal itu.

Dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, terdapat dua opsi terkait jadwal pilkada ulang. Pertama, pada tahun berikutnya. Kedua, mengikuti jadwal keserentakan pilkada, yakni lima tahun sekali atau tahun 2029.

“Jadi nanti mengenai pasal 54D ayat 3 UU 10/2016 itu akan dikonsultasikan dahulu kepada pembentuk UU, DPR, dan pemerintah,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Minggu (2/9/2024).

Idham menyebutkan rapat dengan DPR itu akan diupayakan digelar dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat KPU akan berkomunikasi untuk diberikan kesempatan berkonsultasi tentang Pasal 54D ayat 3 tersebut di dalam UU Nomor 10/2016,” sambungnya.

Urgensi Pemilihan Pemimpin Definitif

Idham mengatakan pilkada ulang pada 2025 akan memberi kesempatan kepada daerah untuk memiliki kepala daerah definitif tanpa menunggu terlalu lama. Idham menyampaikan hal itu sejalan dengan tujuan diselenggarakannya pilkada.

“Yaitu aktualisasi kedaulatan pemilih sebagai rakyat dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung,” ujarnya.

Idham menjelaskan, terdapat alternatif lain terkait pilkada ulang, yakni dilakukan sesuai dengan jadwal siklus pilkada lima tahun sekali. Hal itu ditujukan untuk mengedepankan desain keserentakan pilkada yang merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

“Jika alternatif kedua menjadi pilihan, maka selama waktu menunggu dilaksanakannya pilkada di lima tahun mendatang, daerah akan dipimpin oleh penjabat sementara,” ungkap Idham.

Idham mengaku jika alternatif pilkada ulang dilakukan pada 2029 akan menunda keinginan pemilih untuk memiliki kepala daerah definitif. Meski begitu dia memastikan akan melakukan konsultasi terlebih dulu untuk menentukan jadwal pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan kotak kosong.

“Hal tersebut nanti akan diatur dalam Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan,” tuturnya.

Artikel Apa yang Terjadi jika Kotak Kosong Menang Lawan Calon Tunggal pertama kali tampil pada Kabar Today.

Perpanjangan masa pendaftaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 itu dilakukan mulai Senin, 2 September hingga Rabu, 4 September 2024

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memperpanjang masa pendaftaran bakal calon kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang hingga masa pendaftaran berakhir hanya memiliki satu bakal pasangan calon.

Perpanjangan masa pendaftaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 itu dilakukan mulai Senin, 2 September hingga Rabu, 4 September 2024.

Dalam jumpa pers di Kantor KPU RI Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2024, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan ada 43 daerah yang terdiri atas satu provinsi di Papua Barat, lima kota, dan 37 kabupaten yang berpotensi memiliki calon tunggal karena hingga batas akhir pendaftaran pada Kamis hanya satu bakal paslon yang mendaftar.

Pengamat politik sekaligus Manajer Riset The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai perpanjangan masa pendaftaran bakal calon peserta Pilkada 2024 oleh KPU dapat meminimalkan munculnya kotak kosong.

“Kita sambut baik keputusan KPU yang mengeluarkan aturan ini dan sangat penting bahwa aturan ini jadi sebuah kesepakatan bagi calon,” kata Arfianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Menurut Arfianto, perpanjangan masa pendaftaran ini membuat partai politik mempunyai waktu mempersiapkan bakal pasangan calon yang akan diusung. Perpanjangan tersebut juga memungkinkan bagi partai politik mencari rekanan koalisi dalam mengusung bakal pasangan calon pada detik-detik akhir pendaftaran. Dengan demikian, para peserta Pilkada 2024 akan semakin banyak dan masyarakat akan dihadapkan dengan calon pemimpin yang beragam.

Meski demikian, Arfianto mengingatkan KPU harus sesegera mungkin menyosialisasikan hal tersebut karena perpanjangan waktu pendaftaran hanya selama tiga hari. “Ini akan jadi tantangan bagi KPU daerah untuk menyosialisasikan ini,” katanya.

Dalam jumpa pers di Kantor KPU RI itu, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan pasangan calon tunggal yang nantinya bertarung melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 harus memperoleh suara 50 persen lebih untuk dapat ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Jika ada calon tunggal yang perolehan suaranya tidak mencapai 50 persen lebih dari total jumlah pemilihnya, maka selama periode pemerintahan sampai pilkada berikutnya daerah itu akan dipimpin oleh penjabat sementara (Pjs).

“Sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu pada 2029,” kata Idham saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Idham menuturkan ketentuan mengenai penjabat sementara diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Idham mengatakan KPU daerah akan kembali menggelar sosialisasi untuk menarik minat warga mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah pada 30 Agustus sampai 1 September 2024.

“KPU provinsi, kabupaten, dan kota yang hanya ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan pasangan calonnya maka dipersilakan untuk melakukan pendaftaran. Partai politik yang dimaksud sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2024,” kata Idham.

Idham menambahkan calon tunggal itu ditemukan di Papua Barat untuk tingkat provinsi.

“Di Papua Barat, kebetulan masih ada partai politik, dalam hal ini PKN (Partai Kebangkitan Nusantara) yang belum bisa mengajukan daftar calon karena sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2024 seluruh partai politik pada dasarnya bisa ajukan pasangan calon,” kata Idham.

Calon tunggal pada pemilihan gubernur atau Pilgub Papua Barat itu merujuk pada pasangan Dominggus Mandacan-Mochamad Lakotani. Pasangan ini diusung mayoritas partai politik peserta pemilu, yaitu 17 partai politik kecuali PKN.

KPU mencatat, dalam periode pendaftaran bakal calon kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, pada 27-29 Agustus 2024, terdapat 1.518 bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke KPU daerah masing-masing.

Dari jumlah itu, sebanyak 51 bakal pasangan calon mendaftar ke KPU melalui jalur independen atau tanpa dukungan partai politik, sementara 1.467 bakal pasangan calon didukung partai politik atau gabungan parpol.

Artikel Pilkada 2024: 43 Calon Lawan Kotak Kosong, KPU Perpanjang Pendaftaran pertama kali tampil pada Kabar Today.

Pasangan calon yang diusung PKS dan Partai Golkar ini siap menyelesaikan masalah sampah dari hulu ke hilir.

“Masalah sampah ini menjadi janji kampanye kami. Kami siap menyelesaikannya dari hulu ke hilir,” tegas Imam Budi Hartono kepada Radar Depok selepas resmi mendaftar ke KPU Depok, Kamis (29/8).

IBH Menyebut, di hulu nantinya akan diberikan dana insentif buat para pengelola sampah di tingkat RW maupun komunitas.

Di hilirnya, sambung IBH, akan dibangun teknologi persampahan yang bisa mengurangi sampah.

“Nanti kami akan diskusi dengan para pakar agar masalah sampah di Depok bisa teratasi,” tutur Imam Budi Hartono.

“Sesuai dengan visi Imam-Ririn, Depok Berkarya dan Sejahtera untuk Semua. Baik masalah lingkungan harus dijaga dan pelihara untuk generasi yang akan datang,” lanjut IBH.

IBH juga menegaskan Depok berkarya dan sejahtera untuk semua, bekerja bareng-bareng pastinya akan menimbulkan kesejahteraan untuk semuanya. Semua golongan, semua agama dan semua suku yang ada di Kota Depok termasuk semua yang ada di muka bumi

Artikel Masuk Janji Kampanye, IBH-Ririn Siap Atasi Masalah Sampah di Depok pertama kali tampil pada Kabar Today.

IBH mengatakan pihaknya optimistis dapat memenangkan Pilkada Depok 2024 ini.

“Kami mentargetkan 80 persen suara,” ucapnya, Kamis (29/8).

Ia juga mengungkapkan, meskipun melawan koalisi gemuk, hal itu tak membuatnya gentar.

“Ya kami optimistis. Pertama, dari hasil survei. Kami sudah survei di bulan Juli alhamdulillah pasangan Imam-Ririn menang 67 persen,” terangnya.

“Insyaallah target yang kami inginkan 80 persen, kami kerja dalam tiga bulan ini untuk bisa menyelesaikan 80 persen untuk kemenangan,” lanjutnya.

Optimisme tersebet lantaran PKS dan Golkar sudah memiliki suara lebih dari 400 ribu.

“Karena kami sudah punya base suara di Pilkada, bulat PKS dan Golkar. Tadi hasil dari verifikasi KPUD pun menyatakan bahwa kami punya suara 400 ribu suara. Kita optimis. Dan bekerja dan menghidupkan mesin partai bersama-sama warga, bareng-bareng sama warga untuk membangun kota Depok,” tandasnya.

Pasangan Imam Budi Hartono (IBH) dan Ririn Farabi Arafiq tiba di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok pada Kamis (29/8/2024) pagi.

Seperti diketahui, koalisi dua partai politik ini berhasil mengumpulkan 20 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Artikel Tak Gentar Lawan Koalisi Gemuk, IBH-Ririn Optimis Raih 80 Persen Suara pertama kali tampil pada Kabar Today.

Sesampainya di Gedung KPU, pasangan pengusung tema perubahan Kota Depok itu disambut tim KPU dan langsung menuju ke dalam ruangan gedung guna proses verifikasi.

Supian Suri mengatakan pihaknya datang mendaftar dengan diusung oleh 12 partai politik (parpol).

“Kami hadir dengan diusung 12 partai, kami punya niat, tekad, dan keinginan untuk membuat perubahan di Kota Depok,” ucapnya, Kamis (29/8).

Dirinya juga mengatakan, bahwa ingin membawa perubahan dengan merangkul warga Depok.

“Kami Supian-Chandra hadir sebagai keluarga, yang bisa melayani, merangkul, dan memberikan apresiasi untuk masyarakat Depok,” terangnya.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Supian-Chandra, Edi Sitorus mengatakan pendaftaran ke KPU dilakukan setelah selesai melakukan deklarasi di lapangan bola, Jalan Pembangunan, Cilodong.

Edi mengatakan Supian dan Chandra bertekad membangun Kota Depok untuk lebih terdepan. Pasangan ini juga bertekad menyejahterakan masyarakat Kota Depok dengan lebih baik lagi.

Edi menginginkan, pada Pilkada Kota Depok Tahun 2024, masyarakat Kota Depok bisa memilih calon wali kota dan wakil wali kota yang siap menyejahterakan masyarakat Kota Depok. “Kami meyakini Bapak Supian dan Bapak Chandra merupakan calon pemimpin yang baik yang tepat menyejahterakan masyarakatnya dan menyelesaikan tantangan yang ada pada Kota Depok,” kata Edi di Depok, Kamis (29/8/2024).

Edi mengimbau kepada masyarakat Kota Depok agar nanti pada 27 November 2024 tidak lupa ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilih.

Edi Sitorus yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok mengatakan, pasangan calon wali Kota-wakil wali kota Supian-Chandra didukung 12 partai. “Partai yang mendukung Supian-Chandra maju di Pilkada Kota Depok 2024 tidak tanggung-tanggung, total 12 partai. Semua partai ini bercita-cita membangun Kota Depok dengan rasa kebersamaan, ” katanya

Ke 12 partai yang mendukung itu terdiri dari Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Umat.

Edi menjelaskan koalisi partai yang mengusung Supian dan Chandra merupakan koalisi sama-sama untuk menghadirkan Kota Depok baru.

Artikel SS-Candra Resmi Daftar ke KPU Depok pertama kali tampil pada Kabar Today.

Airin di Serang, Rabu mengatakan, dukungan PDIP, maupun dukungan Golkar pada detik-detik terakhir sebelum pendaftaran Pilkada merupakan sebuah dinamika politik yang biasa terjadi.

Mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu mengatakan, selama berkeliling Banten, proses komunikasi politik terus terjalin bersama partai pendukungnya.

Hal itu baik komunikasi dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi, yang saat ini menjadi pasangan bakal calon wakil gubernur Banten maupun dengan Ketua DPD Partai Golkar Ratu Tatu Chasanah.

Bahkan menurut Airin, sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi terbaru soal ambang batas pencalonan Pilkada, Partai Buruh, PBB dan Partai Gelora ikut turun ke lapangan bersamanya.

Sehingga ia menampik bahwa berpasangan dengan Ade Sumardi merupakan alternatif terakhir mendapatkan tiket Pilkada.

“Jadi ini bukan proses yang instan, dan juga bukan alternatif terakhir. Tapi bagaimana sebetulnya kan hubungan ini harus sangat baik, baik dalam hal untuk chemistry-nya, baik dalam hal untuk pemenangannya, strategi pemenangan untuk mengajak masyarakat nanti mayoritas datang ke TPS (tempat pemungutan suara), memilih kami berdua,” ujar dia.

Airin mengatakan, jika nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten, maka ia dan Ade akan saling mengisi. Sebab, beban tugas tanggung jawab mereka adalah menjalankan visi misi pada janji kampanye yang sudah digulirkan ke masyarakat.

Ia mengatakan, dengan pengalamannya sebagai mantan Wali Kota Tangerang Selatan, dan Ade sebagai mantan Bupati Lebak, mereka harus membuat program prioritas pembangunan yang dalam perangkat tentu bisa dirasakan kebermanfaatannya.

“Mudah-mudahan ini menjadi kombinasi yang baik pada saat nanti kami membuat kebijakan-kebijakan pembangunan di Provinsi Banten. Sehingga Banten maju bersama,” ujar Airin.

Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi didukung sejumlah partai di antaranya PDIP, Golkar, PBB, PKN, Partai Buruh, Partai Ummat dan Gelora.

Ketua Komisi Pemilihan UMum (KPU) Provinsi Banten Mohamad Ihsan mengatakan, pendaftaran peserta Pilkada pada pasangan calon tersebut sudah diterima, untuk selanjutnya diberikan surat pengantar tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, Serang.

“Alhamdulillah sebagaimana kita ketahui bersama KPU Provinsi Banten telah menerima pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dari bu Airin dan Pak Ade. Tadi sudah kami terima dan tadi mengantar dokumen, dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya akan ada proses tahapan pemeriksaan kesehatan yang nanti akan dilaksanakan di RSUD Provinsi Banten,” ujar Ihsan.

Artikel Didukung Golkar dan PDIP, Airin Resmi Daftar KPU Maju Pilgub Banten pertama kali tampil pada Kabar Today.

Riza mengaku mendapatkan tugas khusus lain dari partai. Sebagai kader, ia mengaku patuh terhadap perintah partai mundur dari Pilkada Tangsel meninggalkan pasangannya Marshel Widianto.

“Saya selama ini patuh, taat, setia, loyal pada partai, pada pimpinan partai, Pak Prabowo, Pak Dasco Pak Muzani, Pak Hasyim, semuanya pimpinan DPP saya selalu patuh dan taat. Jadi saya akan mendapatkan tugas lain jadi saya mundur dari Pilwalkot Tangerang Selatan,” kata Riza di KPU Jakarta, Rabu (28/8).

Riza mengatakan Gerindra kini mengalihkan dukungan ke Benyamin Davnie-Pilar Saga di Pilkada Tangsel 2024.

“Gerindra dukungannya dialihkan ke Benjamin-Pilar,” ujarnya.

Ketua DPC Gerindra Tangsel, Li Claudia Chandra menyebut mundurnya Riza karena situasi politik yang sangat dinamis.

“Dengan begitu dinamisnya politik hari ini kami juga harus memikirkan kepentingan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat Tangsel,” kata Li Claudia.

Seiring mundurnya Riza itu, sejumlah partai yang awalnya mendukung Riza-Marshel seperti Demokrat, mengalihkan dukungan ke Benyamin Davnie-Pilar Saga.

Artikel Mundur dari Pilkada Tangsel, Ini Alasan Riza Patria pertama kali tampil pada Kabar Today.