Sebagai kader partai politik sekaligus pelaku dan saksi sejarah demokrasi lokal di Kota Depok, saya memandang wacana pemilihan kepala daerah, baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD, perlu disikapi secara jernih, objektif, dan berlandaskan konstitusi.

Diskursus ini tidak boleh direduksi menjadi pertentangan hitam-putih antara demokratis dan tidak demokratis, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka penguatan sistem pemerintahan daerah.

Saya pernah menjadi Anggota DPRD Kota Depok periode 1999–2004, dan terlibat langsung dalam pemilihan Wali Kota Depok pertama yang dilakukan oleh DPRD. Pada masa itu, mekanisme pemilihan tidak langsung melalui DPRD menghasilkan Wali Kota terpilih Drs. H.Badrul Kamal, MM dan Wakil Walikota H. Yus Ruswandi yang sah secara hukum, konstitusional, dan diterima secara politik oleh masyarakat pada zamannya.

Setelah lebih dari 20 tahun pelaksanaan pilkada langsung, kini muncul kembali wacana nasional mengenai kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Saya mencermati bahwa wacana ini lahir bukan tanpa dasar, melainkan sebagai respons atas berbagai evaluasi terhadap praktik pilkada langsung, mulai dari tingginya biaya politik, pragmatisme elektoral, polarisasi sosial, hingga beban fiskal daerah.

Secara konstitusional, tidak terdapat larangan atas pelaksanaan pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung melalui DPRD. Keduanya sama-sama memiliki dasar hukum dan dapat dikategorikan demokratis, selama diatur oleh undang-undang dan dijalankan secara transparan serta akuntabel.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Juru Bicara DPP PKS, Pipin Sopian, yang menegaskan bahwa PKS memandang sistem pemilihan kepala daerah harus dilihat dari aspek konstitusionalitas, efektivitas pemerintahan, serta kebermanfaatannya bagi rakyat. PKS menilai bahwa mekanisme pilkada melalui DPRD tidak dapat serta-merta dianggap sebagai kemunduran demokrasi, selama tetap menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan kontrol publik.

Perlu juga ditegaskan bahwa pilkada memiliki karakter yang berbeda dengan pemilihan presiden. Dalam konstitusi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tegas diperintahkan untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit diberlakukan pada pemilihan kepala daerah, sehingga mekanisme pilkada tidak dapat disamakan secara mutlak dengan pilpres.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah, pilkada melalui DPRD justru dapat memperkuat fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kepala daerah. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah menjadi lebih seimbang (checks and balances), karena DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas pasif, tetapi sebagai institusi politik yang ikut bertanggung jawab atas kualitas kepemimpinan daerah.

Melalui DPRD, aspirasi masyarakat tetap berjalan secara optimal karena DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang secara konstitusional memiliki fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan mekanisme yang tepat, transparan, dan melibatkan partisipasi publik, DPRD dapat menjadi saluran agregasi kepentingan masyarakat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya lima tahunan seperti dalam pilkada langsung.

Dalam konteks ini, demokrasi tidak berhenti pada bilik suara, tetapi berlanjut dalam proses pengawasan kebijakan, pengendalian kekuasaan, dan keberpihakan pada kepentingan publik sepanjang masa jabatan kepala daerah.

Sebagai Ketua BP3 DPD PKS Kota Depok, saya memandang bahwa demokrasi secara substantif, bukan semata-mata prosedural. Wacana pilkada langsung maupun melalui DPRD harus dibuka sebagai ruang evaluasi dan ijtihad kebangsaan untuk menghadirkan sistem pemerintahan daerah yang lebih efektif, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.

Apapun model pilkada yang dipilih ke depan, tujuan utamanya haruslah menghadirkan kepemimpinan daerah yang amanah, mampu bekerja sama dengan DPRD secara sehat, serta benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Artikel Wacana Pilkada Langsung dan Pilkada Melalui DPRD dalam Perspektif Konstitusi, Demokrasi, dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah pertama kali tampil pada Kabar Today.

Pada acara yang berlangsung dari Pagi hingga Malam hari ini didapatkan total perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Beltim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Burhanudin dan Ali Reza sebesar 23.301 dan pasangan nomor urut 2. Kamarudin Muten dan Khairil Anwar sebesar 44.949.

Sedangkan untuk total Suara yang Sah mencapai 68.250 dan Suara yang Tidak Sah sebesar 3.520. Sehingga total ada 71.770 pemilih yang menyalurkan suaranya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 27 November 2024 lalu.

Untuk total Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Erzaldi dan Yuri Kemal sebesar 41.395 dan Pasangan nomor urut 2. Hidayat dan Hellyana sebesar 25.288.

Sedangkan Suara Sah pada pemilihan Suara Gubernur sebanyak 66.683 dan suara Tidak Sahnya sebesar 5.104. Sehingga Totalnya mencapai 71.787 suara yang disalurkan dari total 192 TPS di Kabupaten Beltim.

Ketua KPU Kabupaten Beltim, Marwansyah mengatakan Rapat Umum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dihadiri oleh Bawaslu dan juga oleh para saksi Pasangan calon serta oleh seluruh penyelenggara.

“Kita lihat bersama-sama kan masing-masing tingkatan PPK di wilayah Belitung Timur sudah membacakan terkait hasil rekap di tingkat kecamatan mereka masing-masing pada forum Rapat Pleno Terbuka.

Rapat ini disaksikan oleh para hadirin yang hadir dan disiarakan secara langsung tentunya ini merupakan bagian dari transparansi dan akuntabel dari penyelenggara dalam bekerja,” kata Marwan.

Ditekankan Marwan, tahapan rekapitulasi perolehan suara ini sudah dilakukan berjenjang. Mulai dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara di Tempat Pemungutan Suara, tingkat Panitia Pemungutan Suara di tingkat Kecamatan hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tingkat Kabupaten.

“Khusus untuk Gubernur, jenjang ke atasnya nanti ke KPU Provinsi. Proses ini berjenjang jadi setiap setiap peristiwa ataupun setiap kejadian pada setiap tingkatan tentu bisa terselesaikan, rentetan kejadian di tingkat atas sehingga hal-hal yang menjadi hambatan atau gangguan pada proses pelaksanaan pleno di tingkat atas itu tidak akan terjadi,” jelas Marwan. @2!

Artikel Ini Hasil Total Perolehan Suara Rakapitulasi KPU Beltim pertama kali tampil pada Kabar Today.

Isyak Meirobie mengatakan,” Kepada seluruh masyarakat Belitung yang pada hari ini telah menggunakan hak pilihnya.

Saya Isyak Meirobie mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam, terimakasih juga telah menaburkan cinta membangun relasi dengan kami sepanjang masa kampanye dan selama ini.

Dan tentunya harapan kami Pilkada Belitung bisa membawa kedamaian dan mengembalikan kita ke selembar kertas putih.

Sayapun demikian telah memaafkan orang orang yang menyakiti, yang tidak mengerti dan menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya.

Mari kita buka lembaran putih tersebut, supaya Belitung semakin menyala kembali kedepannya.

Terimakasih semoga Tuhan Memberkati kita semua

Artikel Isyak Meirobie Ucapkan Terimakasih Kepada Masyarakat Belitung yang Telah Menaburkan Cinta di Masa Kampanye pertama kali tampil pada Kabar Today.

Maksud dari tujuan ini supaya menghasilkan Pilkada Bersih untuk Pemimpin yang Bersih.

Koordinator Komite Reformasi Suhadi Hasan mengatakan, kegiatan ini bertujuan menciptakan demokrasi di Pilkada Belitung yang bersih, jujur dan adil (Jurdil) jauh dari adanya praktek politik uang.

“Tujuan kita mengadakan sayembara ini untuk mendapatkan pemimpin yang bersih dari politik uang,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kong Djie OS Tanjungpandan, Senin (25/11/2024).

Suhadi menjelaskan, barang siapa yang mempunyai BUKTI REKAMAN VIDEO aktifitas politik uang, dengan sebutan serangan fajar atau bagi bagi uang ataupun aktifitas lain yang terverifikasi sebagai politik uang, kami akan menghadiahkan imbalan uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah),”Jelasnya.

Lanjit ia mengatakan bukti rekaman video tersebut dapat di kirim melalui WA: 0819-1717-1711 & 0821-7526-7417 bisa juga datang langsung ke Sekretariat Komite Reformasi di Jl. Pangeran Diponegoro 22 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung

“Warga yang menemukan politik uang agar menyertakan bukti berupa video politik uang dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp atau alamat yang telah kami cantumkan,” ungkap Suhadi.

Suryadi Saman menambahkan bagian dari Tim Komite Reformasi Belitung sampaikan kaitan perkembangan politik uang diduga marak terjadi di Pilkada Belitung 2024.

“Terkait dengan perkembangan politik di Pilbup Belitung saat ini, kita lihat sangat menyedihkan permainan kotor dilakukan oleh paslon-paslon tertentu.

Dalam pantauan tim Komite Reformasi, mendapatkan informasi ada paslon dengan tim-timnya di dalam masyarakat mengumpulkan KTP – KTP dengan dijanjikan sejumlah uang,” kata Suryadi Saman.

Menurutnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017, dan pasal 187 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jelas melarang adanya politik uang.

“Didalam aturan itu jelas sebagaimana yang disebutkan tadi. Namun, kami tegaskan apabila ada warga yang memberikan video politik uang tentu kami akan memberikan imbalan berupa Rp 2 Juta rupiah.

Kami juga akan merahasiakan warga yang mengirimkan bukti video tersebut,” tandas dia.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung dapat menjalankan perannya dengan baik.

Sehingga dalam berdemokrasi untuk memilih calon pemimpin yang baik, berpihak kepada rakyat dan mampu mensejahterakan rakyat, dapat dicapai dengan hasil yang bersih.

“Kami sangat mengharapkan Bawaslu Belitung lebih meningkatkan tata cara pengawasan pemilunya, jangan sampai hanya menunggu laporan masyarakat lalu setelah digelar, tiba – tiba muncul kurang bukti, perkaranya lalu dihentikan,”Ucapnya.

Kami meminta Bawaslu Belitung lebih meningkatkan peranannya sebagai pengawas Pemilu,” jelasnya.

Artikel Dapat Dua Juta Bagi Warga Belitung Yang Temukan Politik Uang Saat menjelang Pilkada 2024 Dengan Rekaman Video pertama kali tampil pada Kabar Today.

Pertemuan tersebut dihadiri Pjs Bupati Beltim Asmawa Tosepu, unsur Forkopimda, Ketua KPU Beltim Marwansyah, Ketua Bawaslu Danny Sugara dan stakeholder terkait.

Ketua KPU Beltim Marwansyah mengatakan distribusi logistik pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 25-26 November 2024 yang dimulai dari pulau terjauh di Beltim yakni Pulau Long, Pulau Bukulimau, Pulau Pulau Batun dan Pulau Ketapang.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar pendistribusian berjalan dengan aman dan lancar.

“Kami memastikan semua logistik pemilu 2024 tiba di lokasi sesuai jadwal. Dukungan dari aparat keamanan sangat penting untuk menjaga keamanan selama proses distribusi berlangsung yang akan dilaksanakan pada 25-26 November 2024,” kata Marwansyah.

Begitu juga, pihaknya sudah menyiapkan pengamanan berlapis untuk kelengkapan logistik.

“Saya memastikan semua kotak suara sudah disegel dan dikunci, dimana pengemasan surat suara sudah dimasukkan ke sampul berlapis plastik termasuk alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara untuk antisipasi lembab, cuaca dan hal lainnya saat pendistribusian,” jelas Marwansyah.

Sementara itu, Pjs Bupati Beltim Asmawa Tosepu menyampaikan perlu diantisipasi berbagai kerawanan yang terjadi.

“Sebentar lagi memasuki masa tenang dan memasuki hari H. Kita ingin pilkada di Beltim berjalan lancar. Untuk itu, menjadi tanggungjawab bersama bahwa perlu diantisipasi kerawanan yang muncul, mulai dari konflik akibat kampanye hingga proses distribusi logistik seperti transportasi yang digunakan dan cuaca,” jelas Asmawa.

Asmawa mengharapkan sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder agar pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Beltim dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.

“Dengan adanya pertemuan ini diharapkan proses pilkada di Beltim dapat berjalan lancar. Seluruh pihak yang hadir berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama hingga tahapan pemilu selesai,” kata Aswama.

Artikel Jelang Pendistribusian Logistik Pilkada 2024, KPU Beltim Gelar Pertemuan pertama kali tampil pada Kabar Today.