Maksud dari tujuan ini supaya menghasilkan Pilkada Bersih untuk Pemimpin yang Bersih.

Koordinator Komite Reformasi Suhadi Hasan mengatakan, kegiatan ini bertujuan menciptakan demokrasi di Pilkada Belitung yang bersih, jujur dan adil (Jurdil) jauh dari adanya praktek politik uang.

“Tujuan kita mengadakan sayembara ini untuk mendapatkan pemimpin yang bersih dari politik uang,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kong Djie OS Tanjungpandan, Senin (25/11/2024).

Suhadi menjelaskan, barang siapa yang mempunyai BUKTI REKAMAN VIDEO aktifitas politik uang, dengan sebutan serangan fajar atau bagi bagi uang ataupun aktifitas lain yang terverifikasi sebagai politik uang, kami akan menghadiahkan imbalan uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah),”Jelasnya.

Lanjit ia mengatakan bukti rekaman video tersebut dapat di kirim melalui WA: 0819-1717-1711 & 0821-7526-7417 bisa juga datang langsung ke Sekretariat Komite Reformasi di Jl. Pangeran Diponegoro 22 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung

“Warga yang menemukan politik uang agar menyertakan bukti berupa video politik uang dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp atau alamat yang telah kami cantumkan,” ungkap Suhadi.

Suryadi Saman menambahkan bagian dari Tim Komite Reformasi Belitung sampaikan kaitan perkembangan politik uang diduga marak terjadi di Pilkada Belitung 2024.

“Terkait dengan perkembangan politik di Pilbup Belitung saat ini, kita lihat sangat menyedihkan permainan kotor dilakukan oleh paslon-paslon tertentu.

Dalam pantauan tim Komite Reformasi, mendapatkan informasi ada paslon dengan tim-timnya di dalam masyarakat mengumpulkan KTP – KTP dengan dijanjikan sejumlah uang,” kata Suryadi Saman.

Menurutnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017, dan pasal 187 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jelas melarang adanya politik uang.

“Didalam aturan itu jelas sebagaimana yang disebutkan tadi. Namun, kami tegaskan apabila ada warga yang memberikan video politik uang tentu kami akan memberikan imbalan berupa Rp 2 Juta rupiah.

Kami juga akan merahasiakan warga yang mengirimkan bukti video tersebut,” tandas dia.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung dapat menjalankan perannya dengan baik.

Sehingga dalam berdemokrasi untuk memilih calon pemimpin yang baik, berpihak kepada rakyat dan mampu mensejahterakan rakyat, dapat dicapai dengan hasil yang bersih.

“Kami sangat mengharapkan Bawaslu Belitung lebih meningkatkan tata cara pengawasan pemilunya, jangan sampai hanya menunggu laporan masyarakat lalu setelah digelar, tiba – tiba muncul kurang bukti, perkaranya lalu dihentikan,”Ucapnya.

Kami meminta Bawaslu Belitung lebih meningkatkan peranannya sebagai pengawas Pemilu,” jelasnya.

Artikel Dapat Dua Juta Bagi Warga Belitung Yang Temukan Politik Uang Saat menjelang Pilkada 2024 Dengan Rekaman Video pertama kali tampil pada Kabar Today.

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, namun sampai saat ini demokrasi di Indonesia  belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat dibuktikan dari praktik politik uang atau yang biasa dikenal dengan istilah “serangan fajar” yang sampai saat ini masih sering terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Istilah politik uang  sendiri digunakan untuk menyebut kegiatan memberikan uang atau sembako kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan tertentu.

Pada umumnya, praktik politik uang terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Biasanya para tim sukses akan membagikan sejumlah uang dan sembako kepada masyarakat dengan satu syarat yakni, masyarakat harus mencoblos atau memilih calon pemimpin yang sudah disepakati. Tujuan dari praktik politik uang ini sudah jelas untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya ketika pemungutan suara. Sehingga, politik uang dapat disebut juga sebagai kegiatan menyuap masyarakat dan membeli suara masyarakat.

Di satu sisi, politik uang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun di sisi lain, kehadiran politik uang secara tidak langsung merusak demokrasi atau membuat demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat. Demokrasi yang tidak sehat ditandai dengan pemilihan calon pemimpin berdasarkan uang.

Masyarakat diminta untuk memilih calon pemimpin yang terkadang kurang cocok di hati mereka. Mau menolak juga tidak bisa, sebab mereka butuh uang untuk kelanjutan hidup mereka. Akibatnya, mereka memilih calon pemimpin mereka dengan perasaan setengah hati. Mereka tidak bisa bebas menggunakan hak pilih mereka karena terhalang oleh suatu perjanjian. Padahal, hak pilih bukanlah sebuah transaksi.

Selain itu, negara yang menganut sistem demokrasi seharusnya memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih. Masyarakat seharusnya dibebaskan untuk memilih calon pemimpin untuk masa depan mereka kelak. Masyarakat seharusnya bebas memilih calon pemimpin yang mereka inginkan. Dengan adanya praktik politik uang, masyarakat seakan tidak diberikan kebebasan untuk memilih.

Selain dapat merusak nilai demokrasi, praktik politik uang juga dapat membuka jalan dan kesempatan yang luas terhadap lahirnya  calon pemimpin yang kurang berkompeten di masa depan. Sebab, masyarakat memilih calon pemimpin  bukan berdasarkan kualitasnya.

Melihat dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari praktik politik uang, perlu adanya kesadaran dari dua belah pihak yakni, masyarakat dan  calon pemimpin.

Masyarakat harus menyadari jika masa depan mereka juga ditentukan oleh siapa pemimpin mereka di masa depan. Sehingga, mereka harus memilih calon pemimpin yang benar-benar berkompeten di bidangnya dan terjamin kualitasnya. Pemimpin yang tulus pada masyarakat pasti memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan apalagi mengajukan persyaratan.

Selain itu, para calon pemimpin masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk tidak memanfaatkan kondisi masyarakat demi keuntungan pribadi.

Artikel Praktik Politik Uang di Indonesia pertama kali tampil pada Kabar Today.