DEPOKPOS – Menjaga stabilitas negara erat kaitannya dengan hubungan antara kinerja pemerintah dan kepercayaan masyarakat yang baik.
Dimana, jika kinerja pemerintah yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sebaliknya jika kinerja pemerintah tidak sesuai ekspektasi, akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang mengakibatkan masalah baru yang muncul seperti perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain (emigrasi).
Kinerja pemerintah yang transparan, menjauhi KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan memacu kepercayaan bahkan integritas pemerintah itu sendiri.
Ketika pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendorong kesejahteraan rakyat seperti pembangunan fasilitas dan perekonomian yang meningkat, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa kepentingan mereka dilindungi serta diperjuangkan.
Sebaliknya, kegagalan dalam pembangunan, praktik KKN dan ketidakadilan akan menurunkan kepercayaan masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas negara.
Berbagai negara di dunia menunjukkan penanganan yang berbeda selama COVID-19.
Contoh negara Selandia Baru yang berhasil menangani pandemi dengan baik cenderung menunjukkan tindakan yang transparan, cepat, dan berbasis ilmu pengetahuan.
Negara ini melakukan lockdown yang ketat dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat.
Sehingga, masyarakat merasa bahwa pemerintah bekerja untuk melindungi mereka dan rasa percaya dan kerja sama dalam menjalankan protokol kesehatan meningkat.
Selain itu, pengelolaan anggaran publik yang efektif dan transparan merupakan bagian yang penting dalam kinerja pemerintah.
Beberapa negara seperti Swedia dan Norwegia yang telah menerapkan kebijakan anggaran publik yang di audit serta bersifat transparan.
Hal ini agar memastikan setiap pengeluaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Sehingga pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat karena masyarakat melihat bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara efisien dan untuk kepentingan bersama.
Masyarakat cenderung skeptis dan merasa bahwa pemerintah tidak menjalankan amanah dengan baik jika pengelolaan anggaran publik yang tidak tepat atau adanya proyek-proyek fiktif dan kepercayaan terhadap pemerintah pun menurun.
Menurut Corruption Perception Index 2013, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat korupsi rendah dengan posisi 114 dari 175 negara, dengan urutan pertama seperti Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Swedia, Norwegia, dan Singapura.
Dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 4000 Warga Negara Indonesia (WNI) berganti menjadi Warga Negara Singapura.
Hal ini menunjukkan kualitas kinerja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.
Korupsi menjadi kinerja yang buruk, yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Banyak warga Indonesia pindah ke Singapura untuk bekerja, belajar, atau mencari standarisasi hidup.
Singapura, dengan ekonominya yang kuat, infrastruktur yang maju, dan stabilitas politik, menarik banyak penduduk Indonesia.
Ketika masyarakat mengetahui bahwa dana publik digunakan secara efisien dan untuk kepentingan umum, mereka merasa yakin bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan integritas dan kompetensi.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
Ketika pemerintah mampu menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan umum dengan cara yang efisien dan efektif, kepercayaan masyarakat akan meningkat.
Sebaliknya, kegagalan dalam pengelolaan tata negara dapat mengikis kepercayaan dan legitimasi pemerintah.
Oleh karena itu, kinerja pemerintah yang baik bukan hanya masalah administratif, tetapi juga fundamental dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Indah Pitaloka Mahasiswa Akuntansi Universitas Pamulang