Aksi balap liar yang selalu menjadi tontonan kawula muda ini terjadi di seputaran kawasan Tugu Tani, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Meskipun aksi balap liar selalu menjadi favorit para anak muda, namun aksi ini selalu meresahkan warga Kota Namlea.

Suara bising mesin motor selalu mengganggu keheningan malam serta waktu istirahat warga sekitar. Yang paling fatal, bisa mengakibatkan kecelakaan yang tak jarang merenggut nyawa.

Karena itu, Kapolsek Namlea Iptu Charles Langitan memimpin pasukannya melakukan patroli mendatangi lokasi balap liar dan langsung membubarkan “pesta” anak jalanan ini.

“Iya, tadi dini hari sekitar pukul 01.30 WIT, patroli Polsek Namlea turun jalan membubarkan aksi balapan liar di kawasan Tugu Tani,” ungkap Iptu Charles kepada media ini, Minggu (26/10/2025).

Charles yang pernah menjabat KBO Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ini tegaskan walaupun membubarkan aksi balap liar, personilnya melakukan dengan humanis.

Personilnya juga memberikan pencerahan akan bahaya aksi balap liar ini seperti kecelakaan yang bisa mengakibatkan cedera fatal maupun korban jiwa.

“Kita bubarkan balap liar ini salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera/patah tulang bahkan sampai pada kematian. Ini yang tidak kita inginkan bersama,” tukas Charles.

Tim patroli Polsek Namlea berkekuatan sembilan personil yang dipimpin langsung Kapolsek Namlea Iptu Charles Langitan. Patroli dilaksanakan Minggu (26/10/2025) mulai pukul 01.00 WIT hingga pukul 02.30 WIT dini hari.

Adapun tujuan pokok patroli ini adalah menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Wilayah Hukum Polsek Namlea, Polres Buru.

Adapun rute patroli kali ini adalah dari Mako Polsek Namlea mengarah ke kawasan Kuburan Cina, selanjutnya ke Simpang Park 5. Dari sini tim patroli menuju ke perempatan pelabuhan Namlea, jalan Baru Angus, terus ke Jalan Pelabuhan.

Dari jalan pelabuhan tim patroli menuju ke kawasan Tugu Tani. Di sini tim patroli membubarkan aksi balap liar. Kumpulan anak muda yang nongkrong di tepi jalan untuk menonton aksi balap liar ini juga ikut dibubarkan polisi.

Setelah berhasil membubarkan balap liar, tim patroli menuju kawasan Pilar dan kemudian mengakhiri patroli kembali ke Mako Polsek Namlea. (IMRAN)

Artikel Polsek Namlea Bubarkan Balap Liar di Kawasan Tugu Tani pertama kali tampil pada Kabar Today.

Tim patroli gabungan Polsek Namlea dan Polres Buru berhasil menciduk empat pasangan bukan suami istri ini di empat penginapan berbeda pada Sabtu (25/10/2025) malam.

Tim patroli gabungan ini dipimpin langsung Kapolsek Namlea Iptu Charles Langitan.

Empat pasangan mesum yang diciduk polisi ini yaitu MK (42) dan wanitanya NS (45) di Penginapan Rahmin. MK merupakan warga Kelurahan Dufa-dufa Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sedang NS adalah warga Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula.

Di Penginapan Senyum Bupolo, tim patroli temukan LJ (58) dan T (32) lagi indehoy di kamar 15. LJ beralamat di Dusun Jiku Besar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sedangkan T merupakan warga Kabupaten Seram Barat tepatnya Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat.

Pasangan mesum berikutnya adalah MN (21) dan A (21). Keduanya merupakan warga Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru hanya beda desa. MN warga Desa Parbulu, sedang pasangannya A warga Desa Waileo. MN dan A ditemukan petugas patroli gabungan saat indehoy di kamar 1 Penginapan Dua Saudara.

Sementara di Penginapan Rama pada kamar 13, polisi temukan pasangan bukan suami istri FS (27) dan M (27). Keduanya merupakan  warga Namrole, Kabupaten Buru Selatan.

Kapolsek Namlea Iptu Charles Langitan katakan setelah diamankan, empat pasangan bukan suami istri dibawa ke Mako Polsek Namlea.

“Semalam kita lakukan patroli gabungan Polsek Namlea dan Polres Buru dalam rangka menjaga Kamtibmas. Dalam pelaksanaan patroli ini, kita berhasil amankan empat pasangan bukan suami istri di kamar penginapan,” ungkap Charles kepada media ini, Minggu (26/10/2025).

Empat pasangan ini kemudian digiring ke Mako Polsek Namlea. Selanjutnya petugas mendata identitas mereka serta diberi pembinaan.

“Setelah didata, mereka diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama, yaitu menginap di penginapan maupun kos-kosan bersama pasangan yang bukan suami istri. Kemudian kami arahkan mereka membuat surat pernyataan,” mantan Wakapolsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Ia paparkan dalam patroli ke penginapan-penginapan, pihaknya menghimbau kepada recepsionist agar tidak menerima tamu pasangan yang bukan suami istri.

Charles tegaskan akan selalu melakukan patroli untuk mempersempit ruang gerak para pelaku mesum serta prostitusi di kawasan wilayah hukum Polsek Namlea.

Saat melakukan patroli tim gabungan ini berkekuatan 17 personil dimana 10 personil Polsek Namlea, 3 personil Satuan Samapta Polres Buru dan 4 personil Satlantas Polres Buru.

Dalam pelaksanaan patroli, petugas menyasar ke sejumlah penginapan di Kota Namlea yang ditengarai sering menjadi tempat indehoy pasangan bukan suami istri.

Sebelum pelaksanaan patroli, Kapolsek Namlea selaku pimpinan memberi arahan kepada anggotanya agar melaksakan tugas dengan sebaik-baiknya serta selalu kedepankan sikap humanis.

Kegiatan patroli dimulai pukul 23.00 WIT hingga pukul 01.30 WIT dan berjalan dengan aman. (IMRAN)

Artikel Polisi Amankan Empat Pasangan Mesum di Namlea pertama kali tampil pada Kabar Today.

Mereka menuntut pemerintah daerah segera menyelesaikan carut-marut persoalan adat yang belakangan kian meruncing, khususnya terkait Petuanan Kayeli dan lahan adat.

Aksi damai ini digelar Jumat (15/8/2025). Massa yang terdiri dari belasan orang ini awalnya menggelar aksi pukul 08.30 WIT di kawasan Simpang Lima.

Setelah berorasi sebentar, mereka kemudian bergerak ke Kantor Bupati Buru menggunakan satu unit mobil pick up lengkap dengan sound system dan spanduk unjuk rasa. Tujuan mereka menggelar aksi dan orasi di depan Kantor Bupati.

Empat tokoh mahasiswa bertindak sebagai orator utama, yakni Sharul Awam, Muhcin Umasugi, Rifandi Makatita dan Agil Asaggaf. Mereka secara bergantian menyampaikan aspirasi.

Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa Pulau Buru saat ini tengah menghadapi beberapa permasalahan adat, sebut saja dualisme kepemimpinan adat di Petuanan Kayeli, lahan adat, bahkan sampai terabaikannya Lembaga adat yang telah ada sejak dari generasi terdahulu yaitu Lembaga Adat Noro Pito Noro Pa.

Dengan kondisi dualisme ini mereka berpendapat tidak hanya mengancam persatuan masyarakat adat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan iklim investasi di daerah.

“Kami hadir di sini bukan sekadar untuk berteriak, tetapi untuk menyelamatkan kehormatan leluhur. Carut-marut tatanan adat Pulau Buru harus segera dikembalikan kepada jalurnya yang sah yaitu melaksanakan musyawarah adat bersama lembaga tertinggi, Noro Pito Noro Pa. Jika adat terus dipermainkan oleh kepentingan elit, maka rakyatlah yang akan dirugikan,” seru salah satu orator dalam aksinya.

Lebih jauh, massa GMPRI menuding adanya campur tangan elit politik yang sengaja menciptakan kekacauan adat demi kepentingan pribadi.

Kondisi ini, menurut mereka, membuat investor ragu menanamkan modal, sehingga berimbas pada terhambatnya pendapatan asli daerah (PAD) dan hilangnya peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Kami mendesak pemerintah daerah segera menyurati Dewan Adat Nor Pito Noro Pa, mempertemukan seluruh pemangku adat, dan menegaskan kembali sejarah Pulau Buru yang benar. Hanya dengan persatuan adat, Buru bisa aman, damai, dan berkembang,” tambah salah satu peserta aksi.

Setelah berorasi, massa diterima oleh Asisten I Setda Kabupaten Buru Nawawi Ibrahim Tinggapy, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Kami menerima semua tuntutan yang disampaikan dan akan meneruskannya kepada Bapak Bupati. Pemerintah tidak bisa mengintervensi langsung urusan kepemimpinan adat, tetapi kami akan selalu menghormati hasil musyawarah mufakat Dewan Adat,” ungkap Asnawi.

Sebagai bentuk tindak lanjut, massa juga akhirnya bertemu langsung dengan Bupati Buru Ikram Umasugi.

Dalam pertemuan singkat itu, Bupati menyampaikan apresiasi sekaligus kritik terhadap aksi tersebut.

“Saya menyesalkan aksi kecil seperti ini sampai harus berteriak di kantor. Lebih baik kalau ada aspirasi, disampaikan tertulis dan langsung ke ruang saya. Namun saya pastikan, tuntutan terkait persoalan adat ini akan kami fasilitasi dan tindaklanjuti,” kata Bupati Ikram.

Aksi damai GMPRI Buru ini menjadi penanda bahwa kegelisahan atas kekacauan tatanan adat Pulau Buru bukan sekadar wacana elit, tetapi juga suara generasi muda yang menuntut agar marwah adat dikembalikan ke tempatnya yang sejati.

Adapun hal-hal yang menjadi tuntutan GMPRI adalah mendesak Bupati Buru untuk : pertama, segera selesaikan permasalahan pemimpin adat (Raja Kaiely) yang ada saat ini secara tuntas dengan berpedoman pada sejarah adat Buru yang sebenarnya.

Kedua, Kembalikan penyelesaian persoalan ini kepada jalur yang benar yaitu kepada Lembaga Adat Noro Pito Noro Pa, lembaga tertinggi yang berhak menentukan, sebagaimana diwariskan oleh leluhur kita.

Ketiga, kembalikan permasalahan penyelesaian lahan adat Gunung Botak kepada Lembaga Adat Noro Pito Noro Pa, bukan kepada salah satu marga tertentu.

Setelah pertemuan dengan bupati Buru, massa aksi langsung membubarkan diri dengan tertib. (IMRAN)

Artikel Tuntutan Pembenahan Kembali Tatanan Adat Masyarakat Buru, Lembaga Adat Noro Pito Noro Pa harus ambil alih! pertama kali tampil pada Kabar Today.

Dua desa sasaran tersebut masing-masing Desa Tikbari, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dan Desa Debowae, Kecamatan Waelata Kabupaten Buru.

Pulau Buru yang terdiri dari dua Kabupaten yaitu Buru Selatan dan Kabupaten Buru merupakan wilayah kerja BNNK Buru Selatan. Pasalnya, hingga saat ini Kabupaten Buru belum memiliki kantor BNNK.

Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (KKAN) berbasis sumberdaya pembangunan merupakan salah satu bagian kegiatan untuk mendukung program pokok BNN yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kepala Kantor BNNK Buru Selatan Mientje Jacoba dalam rilis akhir tahun 2024 yang diterima media ini Senin (30/12/2024).

“Tujuan pelaksanaan program KKAN ini adalah agar tercipta kemampuan keluarga utk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada Desa Tikbari dan Desa Debowae,” jelas Mien.

Mantan Kabag Umum BNNP Maluku ini ungkapkan program KKAN ini merupakan intervensi pencegahan yang ditargetkan pada tiga kelompok, yaitu orangtua, anak, serta keluarga (orangtua dan anak).

Lewat program KKAN ini, ia berharap agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di kalangan masyarakat.

Terpilihnya Desa Tikbari dan Desa Debowae sebagai desa sasaran program KKAN BNNK Bursel tahun 2024 ini karena dua desa ini dinilai cukup rawan akan peredaran narkoba.

Diseminasi dan Advokasi

Selain program KKAN tersebut, sepanjang tahun 2024 BNNK Bursel juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini lebih terfokus pada  seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat serta seksi Rehabilitasi serta Pemberantasan.

Selain program KKAN, seksi pencegahan juga melakukan diseminasi informasi dan advokasi.

Kegiatan diseminasi informasi dilakukan melalui beberapa media, yaitu media konvensional tatap muka, placement Radio, pemanfaatan media cetak.

“Sedangkan kegiatan advokasi dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam melakukan program (P4GN) wilayah kerja BNN Kabupaten Buru Selatan,” ungkap pemilik gelar magister hukum ini.

Tes Urine

Sepanjang tahun 2024, BNNK Bursel juga telah melaksanakan tes urine terhadap 50 ASN di lingkup Pemkab Bursel.

“Kita juga telah laksanakan tes urine di sejumlah instansi lingkup Pemkab Buru Selatan dan sebanyak 50 ASN yang mengikuti tes urine. Hasilnya semua negatif,” imbuh Mien.

50 ASN yang menjalani tes urine tersebut antara lain pada dinas Pendidikan 14 orang, Dinas Kesehatan 11 orang, Inspektorat 17 orang dan Orgasisasi dan Tata Laksana (Ortala) sebanyak 8 orang. (IMRAN)

Artikel BNNK Bursel Cipta Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Dua Desa di Pulau Buru pertama kali tampil pada Kabar Today.

Sebelum ditahan, IS ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (14/11/2024) lewat gelar perkara yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.

Kemudian, dia menjalani pemeriksaan pada sebagai tersangka pada hari itu juga. Usai pemeriksaan, IS pasrah karena penyidik langsung menerbitkan surat penahanan dirinya. Dia pun dijebloskan ke bui.

Adik kandung Ketua DPD Golkar Maluku Ramly Umasugi ini harus menginap di “hotel prodeo” Polda Maluku gegara kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru tahun 2021 lalu.

Saat itu, Kabupaten Buru yang berjuluk Bumi Bupolo ini  masih di pimpin bupati Ramly Umasugi. Saat ini, Ramly menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku.

Di kasus korupsi tersebut, negara mengalami kerugian lebih dari 2,8 miliar rupiah atau tepatnya sebesar Rp. 2.869.890.889,00. Nilai kerugian ini sesuai hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Di paket pekerjaan tersebut, IS yang saat itu sebagai Plt Kadis Kesehatan menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, ada penambahan lagi satu tersangka atas nama Ismail Umasugi. Dia mantan Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Buru, sekarang adalah staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Hujra Soumena saat merilis penetapan dan penahanan tersangka IS ini, Kamis (14/11/2024) di ruang rapat Ditreskrimsus Polda Maluku, kawasan Batu Meja Ambon.

Tersangka IS dijerat dengan pasal 2 (ayat 1) dan atau pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHPidana. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara.

Tersangka IS dihadirkan dan diperlihatkan kepada insan pers. IS mengenakan baju tahanan Polda Maluku bernomor 28. Dia diapit dua personil Ditreskrimsus Polda Maluku.

Hujra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolresta Serang Kota Polda Banten ini beberkan IS adalah Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus PPK pada paket kegiatan pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mini Central Oxygen System Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021

“Dia tangani kontrak paket tersebut dengan total anggaran 9,6 miliar. Penyedia jasa adalah PT Sani Tiara Prima,” beber Hujra.

Setelah pekerjaan selesai, tersangka IS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun pembayaran tak dapat dilakukan tahun 2021 karena kondisi keuangan Pemkab Buru saat itu minus.

Pada Februari 2022, IS kembali terbitkan SPM, namun tidak juga dibayarkan. Ternyata ada koreksi yang dilakukan terhadap SPM tersebut.

Pembayaran baru dapat dilakukan pada Maret 2022 setelah IS kembali terbitkan SPM. Namun anehnya pembayaran tidak diberikan ke PT Sani Tiara Prima, tetapi justru dibayarkan ke CV Sani Medika Jaya.

Pada SPM yang terbit Maret 2022, sudah tidak lagi atas nama PT Sani Tiara Prima, tetapi ditambah nama perusahaan CV Sani Medika Jaya. Untuk nomor rekeningnya, bukan lagi atas nama PT Sani Tiara Prima, tetapi rekening perusahaan CV Sani Medika Jaya.

“Selaku KPA dan PPK, dia harus kroscek atau verifikasi dulu sehingga pada saat anggaran itu cair, betul betul diberikan atau masuk ke rekening perusahaan penyedia jasa,” tandas alumni Akademi Kepolisian tahun 1999 ini.

Dari total anggaran pekerjaan 9,6 miliar, Pemkab Buru baru membayar sebesar 3,2 miliar, sehingga masih ada hutang pembayaran pekerjaan sebesar 6,4 miliar rupiah.

“Atas perbuatannya maka pada hari ini kita gelar perkara tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan,” pungkas Hujra yang pernah menjabat Kapolsek Tulang Bawang Polda Lampung.

IS ditetapkan sebagai tersangka, penyidik mengembangkan perkara ini.

Sebelumnya penyidik telah menetapkan dua tersangka di kasus ini yaitu Djumadi Sukadi (mantan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru) dan Atok Suwarto (Direktur CV Sani Medika Jaya).

Dari keterangan dua tersangka ini, penyidik akhirnya memeriksa intensif IS hingga penetapan sebagai tersangka dan akhirnya ditahan di Rutan Polda Maluku.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 33 saksi serta dua orang saksi ahli. (IMRAN)

Artikel Adik Kandung Ketua Golkar Maluku Ditahan Polisi Gegara Korupsi pertama kali tampil pada Kabar Today.