Airlangga pernah diperiksa Kejagung pada 2023 lalu sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah
DEPOKPOS – Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar menimbulkan banyak spekulasi dan opini di masyarakat.
Sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan keputusan mundur dari ketua umum, Airlangga tidak akan kembali dijerat oleh kasus korupsi minyak goreng yang menjeratnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, membantah asumsi yang menyebut Airlangga Hartarto mundur karena terjerat kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng.
“Enggak lah (mundur karena terjerat kasus korupsi),” ujar Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024) malam, melansir media nasional.
Doli menegaskan Airlangga memutuskan mundur karena masalah pribadi.
Di samping itu, Airlangga juga disebut ingin berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
“Beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai Menko Perekonomian di dalam menjalankan atau melancarkan proses masa transisi dari pemerintahan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran,” kata Doli.
Sementara itu, tak lama berselang pengumuman mundur dari Ketua Umum Golkar oleh Airlangga Hartarto, pengusaha kaya raya Jusuf Hamka juga menyatakan mundur dari partai dan pencalonan Pilkada DKI Jakarta 2004.
Spekulasi Soal Intervensi Penguasa
Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menyoroti pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu (10/8/2024) malam.
Hensat menilai pengunduran diri Airlangga yang terkesan dilakukan sesegera mungkin memunculkan berbagai spekulasi soal penyebab dibalik keputusan yang mengagetkan banyak pihak itu.
“Sebenarnya yang harus dianalisa adalah kesegeraannya (Airlangga mundur). Kesegeraannya ini sampai Airlangga itu tidak bisa menunggu sampai Senin, dia merasa harus Sabtu, malam minggu itu mengundurkan diri,” kata Hensat dalam wawancaranya dengan Most Radio, Senin (12/8/2024).
Dia mencontohkan beberapa pertanyaan atau spekulasi yang berkembang di publik, seperti soal dugaan intervensi penguasa, terkait Pilkada Serentak 2024, atau ada kaitannya dengan kasus hukum di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Diketahui, Airlangga pernah diperiksa Kejagung pada 2023 lalu sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021-Maret 2022.
“Karena faktor segeranya inilah kemudian spekulasinya kemana-mana. Misalnya apakah ada intervensi penguasa? Penguasa kalau ditanya pasti jawabannya ‘lho itu kan partai politik, saya enggak ikut-ikut’ gitu kan. Tapi kesegeraannya ini ada apa sebetulnya?” tuturnya.
“Apakah ini terkait dengan Pilkada, atau terkait dengan desas desus sebelumnya, atau terkait dengan kasus lamanya Airlangga yang pernah dipanggil kejaksaan?. Jadi semuanya itu terangkum dalam misteri di Golkar yang kemudian membuat beberapa politisi Golkar gundah gulana juga,” sambung Hensat.
Dia menambahkan, isu seputar pengunduran diri Airlangga kini mulai bergeser dari pembahasan soal faktor penyebab dibalik keputusan tersebut ke bahasan mengenai siapa sosok yang bakal menggantikan posisi Airlangga sebagai Ketum Golkar.
Namun bagi Hensat, topik mengenai alasan dibalik pengunduran diri Airlangga lebih penting dibanding isu calon pengganti Airlangga sebagai Ketum Golkar.
“Sekarang, pagi ini sudah bergeser, isunya siapa yang akan menggantikan?, tapi buat saya siapanya itu kurang penting, lebih penting itu kesegeraan tadi, ini ada apa sebetulnya?” tuturnya.
“Karena demokrasi yang kita harapkan setelah reformasi harusnya makin baik, kok ini makin mundur ya,” ucap pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu.
