Kabartoday, AMBON – Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin tegaskan tak akan libatkan keluarga dalam urusan pemerintahan bila dirinya dipilih sebagai Gubernur Maluku pada Pilkada 27 November mendatang.
Pernyataan disampaikan Jeffry dalam kontrak politik sebagai calon Gubernur Maluku periode 2024-2029.
Pada kontestasi politik Pilkada Maluku ini, Jeffry menggandeng mantan bupati Seram Bagian Timur (SBT) menjadi wakilnya.
Mereka mengusung akronim JAR-AMK dan menjadi pasangan calon (Paslon) dengan nomor urut 1.
Dalam kontrak politiknya, Jeffry-Mukti menyampaikan lima butir poin penting jika dipercaya rakyat Maluku menjadi pemimpin di provinsi bumi raja-raja ini.
Mereka berdua tegaskan dengan sadar dan berjanji secara terbuka kepada rakyat Maluku dengan kontrak politik yaitu pertama, tidak akan menerima fee dan/atau bantuan dalam bentuk apapun dari para kontraktor, pimpinan OPD, pihak lain yang menjadi rekanan pemerintah provinsi, termasuk tim pemenangan dan semua pihak yang pernah berjuang selama proses pilkada Provinsi Maluku berlangsung.
Kedua, Istri dan anak-anak saya, tidak terlibat dan mencampuri urusan pemerintahan dan pengaturan proyek APBD maupun APBN.
Ketiga, bersikap netral dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi semua komunitas di Provinsi Maluku.
Keempat, menyediakan waktu minimal 1 hari dalam seminggu untuk bertemu dan mendengar aspirasi masyarakat.
Dan kelima, bekerja keras dan maksimal meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
Jeffry mantan Pangdam XVI/Pattimura ini tegaskan jika dikemudian hari dirinya melanggar komitmen ini, maka dengan legowo akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Maluku.
“Jika ternyata dikemudian hari, ditemukan fakta bahwa saya tidak memegang teguh komitmen dan janji, maka saya siap mengundurkan diri,” tegas purnawirawan TNI AD dengan menyandang pangkat terakhir tiga bintang emas di pundaknya ini.
Jeffry Rahawarin yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dilingkup militer ini memiliki sikap tegas dan penuh komitmen. Karena itu dia tidak akan main-main dengan kontrak politik yang telah dibuatnya. Jika melanggar janji yang telah dibuat ini, secara ksatria dia pastikan akan mundur dari jabatan.
Pasangan JAR-AMK diusung tiga partai politik yaitu PDI-Perjuangan, NasDem dan Hanura. (IMRAN)
