Kabartoday, AMBON – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Yana Astuti selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku.
Permintaan evaluasi ini disampaikan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) yang gerah dengan sejumlah persoalan di tubuh BPJN era kepemimpinan Yana Astuti.
“Pengamatan kami selama ini ada sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan Yana Astuti selaku Kepala BPJN Maluku. Olehnya itu, kami minta agar pak Menteri Pekerjaan Umum secepatnya melakukan evaluasi terhadapnya,” ujar Wakil Ketua Umum DPP KNPI Subhan Pattimahu kepada media ini, Senin (2/3/2026) di Ambon.
Subhan yang juga merupakan Ketua Ormas Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Provinsi Maluku menegaskan perlunya evaluasi secepatnya terhadap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku ini karena sejumlah persoalan yang dinilai berpengaruh terhadap komunikasi publik dan tata kelola kelembagaan.
Dia menyoroti pola komunikasi Yana Astuti sejak dilantik pada Juli 2025 lalu sebagai Kepala BPJN Maluku. Menurut penilaiannya sebagai pejabat publik, Kepala BPJN Maluku seharusnya membangun komunikasi yang terbuka dan setara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Provinsi Maluku.
“Ada beberapa kali undangan dari DPRD Provinsi Maluku yang disebut tidak dihadiri. Selain itu, komunikasi Kepala BPJN ini dengan tokoh pemuda di daerah belum terbangun secara optimal,” tukasnya.
Ia jelaskan sebagai pejabat publik, penting untuk menjaga komunikasi yang bijak dan terbuka.
“Cara komunikasi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi,” ujar Subhan yang juga merupakan salah satu politisi muda Partai Golkar Maluku.
Penyandang gelar akademik magister ini juga mengingatkan bahwa perilaku dan pernyataan seorang pejabat dinilai publik sebagai representasi langsung dari instansi yang dipimpinnya, sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Selaku Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Subhan tidak hanya menyoroti aspek komunikasi namun ia juga menyentil soal keterlibatan kontraktor lokal dalam proyek-proyek di bawah BPJN Maluku.
“Pemberdayaan kontraktor lokal perlu dimaksimalkan agar berdampak langsung pada pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” tandas Ketua DPD KNPI Maluku 3 periode ini. .
Menyoal beredarnya informasi dugaan pelanggaran etik di ruang kerja Kepala BPJN Maluku yang sempat ramai di media daring di Kota Ambon, menurutnya meskipun pihak BPJN telah memberikan klarifikasi dan membantah kabar tersebut, isu itu dinilai telah memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Atas berbagai pertimbangan tersebut, DPP KNPI menyatakan akan menyampaikan desakan kepada Menteri PUPR agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Yana Astuti di BPJN Maluku,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPJN Maluku terkait tuntutan evaluasi tersebut. (IMRAN)
