DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok tak melarang sekolah mengadakan “study tour” siswa ke luar kota.
Namun, pihak sekolah diminta memperhatikan sejumlah hal sebelum menggelar kegiatan tersebut.
“Kami, DPRD, telah menyerap (seluruh masukan dan tanggapan), dan akan memberikan imbauan kepada pemerintah bahwa outing class atau study tour masih boleh tetap dilaksanakan, namun dengan berbagai macam catatan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Babai Suhaimi, Rabu (15/5/2024).
Sebelum study tour digelar, kata Babai, pihak sekolah harus melakukan persiapan matang. Terutama terkait pemilihan tempat tujuan, program kegiatan, sampai ke hal-hal teknis.
Ia juga mengingatkan pihak sekolah tidak asal memesan kendaraan ke Perusahaan Otobus (PO). Harus dipastikan bahwa moda transportasi yang digunakan dalam kondisi baik.
“Yayasan atau sekolah agak sedikit kesulitan melakukan kontrol apakah benar PO memberikan kendaraan yang bagus? Mereka sibuk mengurus anak-anak muridnya, jadi kapan untuk melakukan ini?” terang Babai.
Daerah yang melarang dan membatasi Study Tour
Sejumlah pemerintah daerah kini membatasi pelaksanaan study tour atau perjalanan pariwisata bagi siswa. Hal ini dilakukan usai kecelakaan maut bus yang membawa rombongan siswa SMK Linggar Kencana di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu (11/5/2024).
Akibat insiden ini, satu guru, sembilan murid, dan seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia. Sementara puluhan orang lainnya terluka.
Untuk mencegah hal serupa terjadi, beberapa pemerintah daerah serta dinas pendidikan setempat memutuskan melarang atau membatasi perjalanan “study tour” ke luar kota.
Berikut beberapa daerah yang memberlakukan pembatasan study tour ke luar kota.
DKI Jakarta
Dinas Pendidikan DKI Jakarta melarang seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk menggelar acara perpisahan dan study tour ke luar sekolah.
Larangan ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor e-0017/SE/2024 sejak 30 April 2024. Aturan ini menegaskan kegiatan perpisahan hanya boleh dilaksanakan di lingkungan sekolah.
“Jadi perpisahan dan study tour tidak kemana-mana, hanya di lingkungan sekolah masing-masing menggunakan fasilitas yang ada saja,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Purwosusilo diberitakan Antara, Selasa (14/5/2024).
Jawa Tengah
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tetap melarangan sekolah menyelenggarakan study tour pada 2024.
Larangan ini dikeluarkan sejak 2020. “Sampai saat ini belum diizinkan (study tour),” kata Kadisdikbud Jateng, Uswatun Hasanah, diberitakan Tribunnews, Senin.
Menurutnya, tidak ada aturan sekolah wajib menyelenggarkaan study tour. Sekolah hanya boleh menggelar outing class dan praktik kerja lapangan (prakerin).
Kuningan
Pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan imbauan surat edaran Nomor 400.3/1522/Umum yang melarang pelaksanaan study tour ke luar kora.
Pj Bupati Kuningan R Iip Hidajat mengimbau seluruh satuan pendidikan di Kuningan tidak melakukan study tour ke luar kota. Karya wisata bisa dilakukan di willayah dalam kota.
“Kalau Kuningan ini kan sudah jelas, orang banyak yang datang ke Kuningan karena potensi wisatanya yang outdoor itu membuat bisa menampung banyak orang,” imbuhnya, dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Jawa Barat
Kepala Disdik Jabar Wahyu Mijaya mengatakan, pihaknya tidak melarang study tour, tapi memberlakukan aturan lebih ketat ke satuan pendidikan di sana.
“Pada prinsipnya bukan melarang, tapi bagaimana, kita lebih menjaga keamanan siswa,” kata Wahyu, dikutip dari Kompas.com, Senin (13/5/2024).
Aturan ketat yang berlaku akan mengatur keamanan kendaraan dalam kegiatan tersebut, kendaraan harus berizin, kondisi pengemudi fit, serta meminta izin dari dinas terkait.
“Kemudian tempat tujuan harus dipertimbangkan jangan sampai ke tujuan-tujuan yang berpotensi lebih tinggi untuk kecelakaan,” lanjutnya.
Sumatera Utara
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meminta seluruh sekolah tidak mewajibkan pelaksanaan kegiatan perpisahan maupun study tour siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis mengatakan, kegiatan perpisahan boleh dilakukan asal tidak wajib dan tidak memberatkan peserta didik.
“Sah sah saja membuat kegiatan tersebut, tetapi mewajibkan murid harus ikut acara tersebut tidak diperbolehkan, karena tidak sama keadaan ekonomi setiap murid,” ujar dia, diberitakan Antara, Selasa.
Pangandaran
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pangandaran memperbolehkan pelaksanaan study tour. Namun, lokasi dan pelaksanaannya diatur secara ketat.
“Diharapkan lokasi atau destinasi wisata di sekitar lingkungan Provinsi Jawa Barat,” ujar Sekertaris Disdikpora Pangandaran, Iyus Surya Drajat, diberitakan Tribunnews, Selasa.
Dia menambahkan, sekolah harus memperhatikan keamanan peserta wisata. Kendaraan dan jalur wisata juga wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Pangandaran.
Sekolah PAUD, SD, atau SMP yang mengadakan study tour harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pangandaran.
Cirebon
Pemerintah Kota Cirebon akan mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan sekolah hanya melakukan study tour ke Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
“Terkait study tour atau kegiatan luar sekolah yang memang dilakukan rutin lebih diprioritaskan kepada potensi-potensi yang ada, baik berkaitan dengan destinasi dan juga wisata lainnya,” ucap Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, diberitakan Tribunnews, Selasa.
Kebijakan ini juga, menurutnya, dapat menekan risiko perjalanan dan bertujuan untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.
Bogor
Pemerintah Kota Bogor juga mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran di luar kelas yang disarankan dilakukan di dalam kota.
Bupati Bogor Asmawa Tosepu melarang satuan pendidikan pada tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat di wilayahnya menggelar study tour ke luar daerah.
“Kami sarankan kalau ada study tour silakan di wilayah Kabupaten Bogor,” ungkap Asmawa, dikutip dari Antara, Selasa.
Cimahi
Pemerintah Cimahi mensyaratkan pihak sekolah melampirkan rekomendasi Dinas Perhubungan berupa hasil uji KIR bus yang digunakan dalam kegiatan study tour.
“Sekarang setiap sekolah yang mau mengadakan study tour wajib menyertakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan bahwa bus yang dipakai KIR-nya masih berlaku,” ungkap Kepala Seksi Angkutan Dishub Kota Cimahi, Chaeruddin Djoehari, diberitakan Kompas.com, Selasa.
Jika pemilik bus melanggar, Dishub Kota Cimahi akan memberikan sanksi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan sanksi terparah pencabutan izin operasional.
Tangerang Selatan
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie meminta sekolah menunda kegiatan study tour ke luar daerah demi mengantisipasi peristiwa kecelakaan.
“Saya prihatin dan berduka cita atas insiden itu. Lebih baik ditunda dulu deh ya (study tour ke luar daerah), kita utamakan sisi keselamatan siswa dulu,” kata Benyamin, dikutip dari Kompas.com, Selasa.
Menurutnya, kegiatan karyawisata ke luar daerah bisa diganti dengan melakukan kegiatan edukasi, acara musik, dan sebagainya yang bermanfaat bagi siswa di lingkungan sekolah.
