DEPOKPOS – Obligasi Pemerintah Daerah (OPD) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Obligasi Pemerintah Daerah adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang bersumber dari masyarakat. Ini adalah salah satu sumber pinjaman daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat. Penerbitan obligasi daerah harus dilakukan di pasar modal domestik dalam mata uang Rupiah dan hanya dapat dilakukan untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.Dasar hukum penerbitan obligasi daerah meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Adapun Prosedur penerbitan obligasi daerah melibatkan beberapa tahap yaitu:
Perencanaan: Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk melakukan persiapan penerbitan obligasi daerah. Persiapan ini meliputi menentukan kegiatan, membuat kerangka acuan kegiatan, menyiapkan studi kelayakan, memantau batas kumulatif pinjaman, membuat proyeksi keuangan, dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali obligasi daerah.
Pengajuan Usulan: Pemda mengajukan usulan rencana penerbitan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen Perimbangan Keuangan) untuk penilaian dan persetujuan.
Persetujuan DPRD: Pemda mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persetujuan ini meliputi nilai bersih maksimal obligasi daerah, jumlah dan nilai nominal obligasi yang akan diterbitkan, penggunaan dana, dan pembayaran pokok, kupon, dan biaya lainnya.
Pendaftaran Penawaran Umum: Pemda mengajukan penyataan pendaftaran penawaran umum obligasi daerah kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK).
Penerbitan di Pasar Modal: Obligasi daerah diterbitkan di pasar modal domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
Obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah meliputi pembangunan infrastruktur, rumah sakit, bandara, dan jalan tol.
Penerbitan obligasi daerah dapat menghadapi beberapa hambatan dan resiko, termasuk:
Kewenangan Pemerintah Pusat: Penerbitan obligasi daerah dapat berbenturan dengan kewenangan pemerintah pusat, yang dapat mengakibatkan pemerintah pusat mengambil alih pendanaan.
Persetujuan DPRD: Pemda harus mendapatkan persetujuan prinsip dari DPRD sebelum menerbitkan obligasi daerah. Jika tidak mendapatkan persetujuan, rencana penerbitan dapat gagal.
Transparansi dan Akuntabilitas: Penerbitan obligasi daerah dapat mendorong keuangan pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel, tetapi ini juga dapat menimbulkan resiko jika tidak dilakukan dengan hati-hati.
Obligasi Pemerintah Daerah adalah instrumen keuangan yang penting untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik. Penerbitannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melalui prosedur yang jelas. Meskipun memiliki beberapa hambatan dan resiko, penerbitan obligasi daerah dapat membantu Pemda dalam membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
Fira Aliani , mahasiswa STEI SEBI
