DEPOKPOS – Permasalahan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan masih banyak diperbincangkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Walaupun berbagai perlindungan telah diupayakan melalui produk-produk hukum internasional maupun nasional namun latar belakang budaya di suatu negara akan tetap berperan penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan.
Ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, namun seiring waktu ketimpangannya semakin mengecil, artinya kesempatan perempuan dan laki-laki semakin sama. Namun untuk meningkatkan kesetaraan gender masih ada beberapa hambatan secara institusi maupun sosial budaya, seperti ketiadaan kesepakatan antara pekerja perempuan dengan pengusaha terhadap kesetaraan gender di tempat kerja, peraturan kesetaraan gender masih kurang optimal ditegakkan, masih rendahnya kesadaran dari pekerja terhadap hak-haknya, serta rendahnya posisi tawar pekerja perempuan.
Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kesetaraan gender dengan meningkatkan penegakan hukum berkaitan dengan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan.
Konsep gender lahir akibat dari proses sosiologi dan budaya yang berkaitan dengan pembagian peranan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap peran sosial perempuan jauh tertinggal dan bersifat pasif dibandingkan dengan laki-laki dan hal ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi akibat adanya konstruksi budaya.
Budaya dan norma yang berlaku pada sebagian masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pekerja perempuan lebih banyak dipekerjakan di sektor domestik dibandingkan di sektor publik, meskipun setiap perempuan Indonesia memiliki hak untuk memilih menjalani peran di sektor domestik maupun di sektor publik.
Perbedaan jam kerja antara wanita dan pria telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dalam dunia kerja modern. Faktor budaya, tanggung jawab keluarga, dan peran tradisional seringkali mempengaruhi jam kerja dan fleksibilitas yang tersedia bagi masing-masing gender.
Oleh karena itu, peran manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam menyikapi dan mengelola perbedaan ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif.
Mengidentifikasi Perbedaan
Langkah pertama yang harus diambil oleh manajemen SDM adalah mengidentifikasi perbedaan jam kerja yang ada antara karyawan wanita dan pria. Hal ini bisa dilakukan melalui survei internal, analisis data kehadiran, serta wawancara dengan karyawan. Dengan memahami sejauh mana perbedaan tersebut terjadi dan apa penyebab utamanya, manajemen dapat menyusun strategi yang tepat untuk menanganinya.
Kebijakan Fleksibilitas Kerja
Salah satu pendekatan efektif dalam menyikapi perbedaan jam kerja adalah dengan menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja. Kebijakan ini memungkinkan karyawan, baik wanita maupun pria, untuk menyesuaikan jam kerja mereka dengan tanggung jawab pribadi dan keluarga.
Beberapa bentuk fleksibilitas kerja yang bisa diterapkan antara lain:
1.Jam Kerja Fleksibel
Karyawan diberikan kebebasan untuk menentukan jam mulai dan selesai kerja mereka, asalkan jumlah jam kerja yang disepakati terpenuhi.
2.Kerja Paruh Waktu
Menyediakan opsi kerja paruh waktu bagi karyawan yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengurus keluarga atau pendidikan.
3.Kerja Jarak Jauh
Memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau lokasi lain di luar kantor.
Pelatihan dan Pengembangan
Manajemen SDM juga perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan mengenai pentingnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Program ini bisa mencakup manajemen waktu, kesejahteraan karyawan, dan peningkatan karir.
1.Manajemen Waktu
Memberikan karyawan keterampilan untuk mengelola waktu mereka dengan lebih efektif.
2.Kesejahteraan Karyawan
Program yang fokus pada kesehatan fisik dan mental karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan.
3.Peningkatan Karir
Pelatihan yang membantu karyawan wanita dan pria mengembangkan karir mereka tanpa terhambat oleh perbedaan jam kerja.
Pengawasan dan Evaluasi
Setelah kebijakan dan program diterapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Manajemen SDM harus memastikan bahwa kebijakan yang ada berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi karyawan. Evaluasi bisa dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya yaitu:
1.Survei Karyawan
Mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan.
2.Analisis Data
Melihat perubahan dalam produktivitas, kepuasan karyawan, dan tingkat retensi karyawan sebelum dan setelah penerapan kebijakan.
Peran manajemen SDM sangat vital dalam menyikapi perbedaan jam kerja berdasarkan gender. Dengan menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja, memberikan pelatihan yang tepat, serta melakukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, manajemen SDM dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, adil, dan produktif.
Dengan demikian, perbedaan jam kerja tidak lagi menjadi hambatan, melainkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan secara keseluruhan.
Viera Putri Sheptyanti mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta
