JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa ada usulan agar partai berlambang banteng moncong putih itu mengusung Anies Baswedan-Rano Karno pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
“Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Si Doel Anak Betawi, Mas Rano Karno. Ya itu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara rakyat,” kata Hasto di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/8).
Sebagai informasi, saat ini Anies masih berstatus non partai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diprediksi kehilangan tiket maju Pilkada Jakarta setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem meninggalkannya.
Sementara itu, Rano Karno merupakan kader PDIP yang juga pernah menjadi anggota DPR RI.
Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki disiplin partai di mana kandidat yang diusung pada pilkada akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, menurutnya, PDIP masih melihat momentum usai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dikabarkan akan mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024.
“Nanti kita lihat pergerakan rakyat dan suara arus bawah serta suasana kebatinan itu kita cermati,” ujarnya.
PDIP saat ini tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon kepala daerah sendirian di Jakarta. PDIP hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024.
Hasto mengatakan partainya tengah menunggu Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memastikan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024.
“Kami tunggu Muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi,” ucap Hasto di Parkir Timur Senayan, kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu.
Hasto menegaskan bahwa partainya mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan keberanian mengambil keputusan meskipun ada intimidasi.
“Maka, semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk berusaha, semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, semangat untuk tidak boleh pihak mana pun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan,” katanya.
