Proyek ini dikerjakan tahun 2023 dengan nama paket Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Danar-Tetoat dengan jenis pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi.

Proyek milik Dinas PUPR Provinsi Maluku ini dikerjakan oleh CV. Jusren Jaya dengan direktris Novita Pattirane.

Penetapan empat orang tersangka di kasus korupsi ini telah dilakukan penyidik Tipikor ditreskrimsus Polda Maluku beberapa waktu lalu.

“Iya, Dari seluruh saksi yang kita periksa, ada empat orang yang kita nilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara yang sesuai perhitungan negara sebesar 2,8 miliar. Karena itu, status keempat saksi ini kita naikkan sebagai tersangka,” ungkap Dirreskrimsus Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Piter Yanottama saat dikonfirmasi media ini Selasa (7/4/2026) di ruang kerjanya.

Siapa saja yang empat orang tersangka ini, ternyata ada dua berstatus PNS aktif dan dua lainnya adalah warga sipil.

Kombes Piter beberkan empat tersangka tersebut yaitu MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan jalan tersebut, RT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), IU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta NP direktur CV JJ sebagai kontraktor pelaksana.

Menyangkut kemungkinan ada penambahan tersangka, Kombes Piter yang lima tahun pernah menjadi penyidik lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) katakan kemungkinan itu bisa saja ada.

“Bisa iya, bisa tidak. Nanti kita lihat lagi dinamika pada pemeriksaan para tersangka. Karena biasanya saat belum berstatus tersangka, bisa saja ada keterangan atau data maupun fakta yang mereka belum ungkapkan atau sembunyikan. Jika nantinya para tersangka ungkapkan fakta baru, ya pastinya akan kita dalami lagi. Jadi soal tambahan tersangka, bisa iya bisa tidak,” jelas alumni Akpol tahun 2002 ini.

Sebelumnya, pada awal bulan November 2025, penyidik telah mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK. Nilai kerugian mencapai Rp. 2,8 miliar. Nilai kerugian ini cukup besar sekitar 38 persen bila dilihat dari nilai kontraknya sebesar 7,2 miliar rupiah.

Sekedar diketahui, paket pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Danar-Tetoat tersebut dikerjakan oleh CV. Jusren Jaya sesuai Kontrak Nomor : 910.916/PEMEL-CLN-GP.8-APBD/DAK-TEMATIK 05/2023 /01 tanggal 14 April 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.131.601.600,-(tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Kemudian dilakukan addendum dengan Nomor : ADD.01/910.916/ PEMEL-CLN/GP.8 /APBD/DAK-TEMATIK 05/2023/01, tanggal 8 Juni 2023 dimana nilai kontraknya naik menjadi Rp.7.200.000.000,-(tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

Sesuai kontrak awal waktu pekerjaannya 210 hari kalender yaitu sejak 14 April 2023 hingga 9 November 2023 namun tidak selesai. Kemudian dilakukan addendum waktu pekerjaan  menjadi 262 (dua ratus enam puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 April 2023 hingga 31 Desember 2023 namun juga tidak selesai.

Anehnya, walau hingga berakhir waktu kontrak pekerjaan ini hanya punya progres sekitar 53 persen, namun PPK dan Pengguna Anggaran mencairkan anggaran proyek hingga 100 persen. (IMRAN)

Artikel Polda Maluku Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Jalan Danar-Tetoat, Rugikan Negara 2,8 Miliar pertama kali tampil pada Kabar Today.

Saat ini, tim BPK berada di Ambon untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) di kasus pekerjaan air bersih yang berlokasi di Dusun Siwang, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Proyek ini dikerjakan tahun 2021 lalu dengan total anggaran 6,174 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Maluku tahun 2021 serta dana pinjaman PT SMI.

Pantauan media ini, selama beberapa jam Mat Marasabessy diperiksa auditor BPK pada Kamis (5/3/2026) di ruang Unit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku baru meninggalkan Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku pada sore hari.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Piter Yanottama membenarkan adanya permintaan keterangan dari tim BPK terhadap Mat Marasabessy.

“Iya benar. Sementara dimintai keterangan oleh rekan-rekan dari tim BPK. Permintaan keterangan ini merupakan rangkaian kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang sementara dilakukan BPK,” jelas Kombes Piter saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/3/2026).

Menyoal materi permintaan keterangan terhadap Mat Marasabessy, perwira polisi yang selama lima tahun pernah bertugas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini enggan membeberkan. Menurutnya itu merupakan domain tim audit.

“Soal materi permintaan keterangan, kami tidak tahu ya. Karena saksi dimintai keterangan oleh BPK, maka materinya merupakan domain rekan-rekan BPK,” jelasnya.

Sekedar tahu, tim audit BPK yang berkekuatan enam orang sudah hampir tiga pekan berada di Ambon untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada pekerjaan Air Bersih di Siwang.

Pada Sabtu (28/2/2026) pekan lalu, tim auditor BPK didampingi tim penyidik Unit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku telah On the Spot ke lokasi pekerjaan di Dusun Siwang.

Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku ini dikerjakan tahun 2021 lalu.

Saat itu Kadis PUPR Maluku dijabat Muhammad Marasabessy. Sementara dari penelusuran media ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket tersebut adalah Nur Mardas.

Total nilai anggaran sebesar 6,174 miliar rupiah. Sumber anggaran dari APBD Provinsi Maluku tahun 2021 sebesar 1,2 miliar rupiah dan pinjaman PT SMI sebesar 4,974 miliar rupiah.

Ironisnya walau telah menelan anggaran bernilai jumbo, namun proyek ini dapat dikatakan gagal total, karena hingga kini masyarakat Dusun Siwang tidak mendapat manfaat menikmati air bersih.

Untuk mendapat kepastian berapa total kerugian negara di proyek “gagal” ini, tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) sesuai permintaan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku. (IMRAN)

Artikel Mantan Kadis PUPR Maluku Mat Marasabessy Digarap Auditor BPK di Kasus Air Bersih Siwang Senilai 6,174 Miliar pertama kali tampil pada Kabar Today.

Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku ini dikerjakan tahun 2021 lalu.

Total nilai anggaran sebesar 6,174 miliar rupiah. Sumber anggaran dari APBD Provinsi Maluku tahun 2021 sebesar 1,2 miliar rupiah dan pinjaman PT SMI sebesar 4,974 miliar rupiah.

Ironisnya walau telah menelan anggaran bernilai jumbo, namun proyek ini dapat dikatakan gagal total, karena hingga kini masyarakat Dusun Siwang tidak mendapat manfaat menikmati air bersih.

Untuk mendapat kepastian berapa total kerugian negara di proyek ini, saat ini tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).

Hal ini diungkapkan Direktur Reskrimsus Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Piter Yanottama kepada media ini di ruang kerjanya, Jumat (27/2/2026).

“Untuk kasus air bersih Siwang, saat ini tim dari BPK pusat sedang melakukan audit kerugian negara. Tim BPK sudah lebih seminggu berada di Ambon,” ungkap Kombes Piter.

Soal apa yang dilakukan oleh tim BPK dalam proses audit ini, jebolan Akpol tahun 2002 ini jelaskan itu menjadi ranah BPK. Dalam proses audit ini, penyidik bersifat membantu jika ada yang dibutuhkan BPK untuk memperlancar audit ini.

“Tentunya apa yang dimintakan BPK untuk kelancaran proses audit akan kita (penyidik) penuhi,” tukas mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diketahui, proyek air bersih di Dusun Siwang ini dikerjakan tahun 2021 lalu saat Indonesia termasuk Maluku dilanda wabah Covid 19. Saat itu Kadis PUPR Maluku dijabat Muhammad Marasabessy.

Sementara dari penelusuran media ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket tersebut adalah Nur Mardas.

Dua kali Pemprov Maluku gelontorkan anggaran untuk proyek kemaslahatan orang banyak ini di tahun 2021. Pertama sebesar 1,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Maluku dan berikutnya sebesar 4,974 miliar rupiah yang bersumber dari pinjaman PT SMI.

Sayangnya, hingga saat ini masyarakat Dusun Siwang tidak pernah menikmati air bersih dari pekerjaan tersebut. (IMRAN)

Artikel BPK Sementara Audit Kerugian Proyek Air Bersih Siwang Rp. 6,17 Miliar pertama kali tampil pada Kabar Today.

Selaku advokat yang menyuap hakim, Lisa Rachmat dipandang telah mencederai kepercayaan masyarakat tidak hanya terhadap profesi advokat, tetapi juga lembaga peradilan

KABARTODAY – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara 11 tahun dan denda Rp750 juta subsider pidana kurungan 6 bulan kepada pengacara terpidana Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Ketua majelis hakim Rosihan Juhriah Rangkuti dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa Lisa Rachmat terbukti memberi suap kepada hakim untuk mempengaruhi putusan kliennya yang ketika itu terdakwa kasus pembunuhan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata hakim.

Lisa dinyatakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menurut majelis hakim, perbuatan Lisa Rachmat yang memberi suap kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di lembaga yudikatif.

Selaku advokat yang menyuap hakim, Lisa Rachmat dipandang telah mencederai kepercayaan masyarakat tidak hanya terhadap profesi advokat, tetapi juga lembaga peradilan.

Lisa juga dinilai menyalahgunakan profesinya sebagai advokat yang seharusnya menjunjung tinggi hukum kebenaran dan keadilan sehingga menjadi contoh praktik buruk bagi advokat dalam memberikan pembelaan kepada kliennya.

“Perbuatan terdakwa telah merusak mental aparatur PN Surabaya, mulai dari security, staf pendaftaran perkara, panitera muda pidana, hakim pada saat penanganan perkara Ronald Tannur dengan cara membagi-bagikan uang agar memuluskan segala kepentingannya,” kata hakim.

Sementara itu, keadaan meringankan yang dipertimbangkan majelis, yaitu Lisa belum pernah dihukum serta merupakan seorang ibu yang berusia lanjut dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

“Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah karena kekhawatiran terdakwa dari tidak ditegakkannya keadilan oleh hakim yang memeriksa perkara klien terdakwa akibat buruknya praktik penanganan perkara di PN Surabaya dalam perkara itu,” tutur Rosihan.

Sebelumnya, Lisa Rachmat dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan pemufakatan jahat pemberian suap untuk pengondisian kasus Ronald Tannur di PN Surabaya dan Mahkamah Agung.

Pada sidang pengucapan surat tuntutan yang digelar Rabu (28/5), jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung juga menuntut Lisa dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan profesi sebagai advokat.

Dalam perkara ini, Lisa Rachmat didakwa memberikan suap kepada hakim di Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp4,67 miliar serta hakim agung di Mahkamah Agung sebesar Rp5 miliar.

Suap tersebut untuk mengkondisikan perkara pembunuhan dengan pelaku Ronald Tannur agar majelis hakim di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas dan majelis hakim di tingkat kasasi memperkuat putusan bebas itu.

Artikel Pengacara Ronald Tannur Divonis 11 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Kabar Today.

Paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku bernilai kontrak 7,2 miliar rupiah.

Naik “kelas” penanganan kasus proyek senilai 7,2 miliar rupiah ini setelah penyidik melakukan gelar perkara hari ini Rabu (11/12/2024).

Dalam gelar perkara tersebut, seluruh penyidik berkesimpulan ada perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pekerjaan konstruksi tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara miliaran rupiah.

“Tadi kita (penyidik) sudah gelar perkara, dan kita naikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Bukti permulaan dugaan adanya tindak pidana sudah kita kantongi,” tandas Dirreskrimsus Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Hujra Soumena kepada media ini di ruang kerjanya Rabu (11/12/2024).

SIAPA TERSANGKA? 

Dengan naiknya status kasus ini, maka dipastikan tidak lama lagi akan ada penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi ini.

Menyangkut siapa-siapa yang dibidik jadi tersangka, eks Wakapolresta Serang Kota Polda Banten ini belum merincikan. Namun ia pastikan lebih dari satu orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka nanti.

Hujra tegaskan semua pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran pekerjaan hingga 100 persen namun tidak sesuai progres volume pekerjaan akan ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya semuanya. Yang ikut turut serta yang membantu sehingga anggaran bisa dicairkan padahal tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan, tetap akan kita mintai pertanggungjawaban pidana. Semuanya,” tegas Hujra.

Dari informasi yang dihimpun media ini, minimal ada enam orang yang dibidik untuk dijadikan tersangka. Empat orang di lingkup Dinas PUPR Provinsi Maluku serta dua orang pihak swasta. Mereka adalah yang berperan dalam proses pencairan anggaran proyek tersebut.

TUNGGU AUDIT

Namun untuk penetapan tersangka, jebolan Akpol tahun 1999 ini pastikan akan dilakukan setelah ada hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).

“Untuk penetapan tersangka, kita menunggu hasil audit PKKN,” tandasnya.

Salah satu putra terbaik Jazirah Leihitu ini beberkan jika berdasarkan hasil audit rutin sudah jelas ada kerugian keuangan negara. Tetapi untuk mengetahui hasil pasti nilai kerugian, harus menunggu audit PKKN.

“Karena kemungkinan nilai kerugian itu bisa saja bertambah. Sebab dari volume progres pekerjaan sendiri sudah tidak sesuai, termasuk kualitas material yang digunakan akan diuji oleh ahli. Dari situ total keseluruhan nilai kerugiannya itu bisa diketahui,” jelas Hujra.

MENS REA

Perwira Polri yang pernah menjabat Kapolsek Tulang Bawang di Lampung ini ungkapan bahwa mens rea (niat perbuatan jahat) dalam kasus ini sangat kuat.

Ini bisa dilihat saat pencairan anggaran 100 persen padahal volume pekerjaan masih jauh di bawah itu. Kemudian juga saat pencairan anggaran 100 persen, dananya sempat diblokir. Tetapi kemudian blokiran dana dibuka lagi walau pekerjaan belum tuntas.

“Pada saat dicairkan 100 persen, anggarannya sempat diblokir. Yang jadi pertanyaan kenapa itu (blokir anggaran) dibuka lagi, pada saat pekerjaan belum selesai. Jadi Mens rea-nya kuat,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, paket pekerjaan konstruksi Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Danar-Tetoat tersebut dikerjakan oleh CV. Jusren Jaya sesuai Kontrak Nomor : 910.916/PEMEL-CLN-GP.8-APBD/DAK-TEMATIK 05/2023 /01 tanggal 14 April 2023.

Nilai kontrak awal sebesar Rp.7.131.601.600,-(tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Nilai kontrak ini kemudian diaddendum dengan Nomor : ADD.01/910.916/PEMEL-CLN/GP.8/APBD/DAK-TEMATIK 05/2023/01, tanggal 8 Juni 2023 menjadi Rp.7.200.000.000,-(tujuh miliar dua ratus juta rupiah)

Adapun waktu pekerjaan sesuai kontrak selama 210 hari kalender sejak 14 April 2023 hingga 9 November 2023. Namun pada saat akan berakhir kontrak, pekerjaan belum selesai sehingga perusahaan mengajukan addendum penambahan waktu pekerjaan dan disetujui oleh PPK sehingga waktu pekerjaan menjadi 262 hari  kalender.

Karena itu waktu penyelesaian pekerjaan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Namun walaupun sudah diberi penambahan waktu kerja, paket ini tidak selesai juga.

Anehnya, walau pekerjaan belum selesai tetapi PPK dan Pengguna Anggaran melakukan pencairan anggaran pekerjaan 95 persen termasuk retensi 5 persen sehingga total anggaran yang telah dicairkan seluruhnya alias 100 persen.

Padahal mereka tahu kalau fisik pekerjaan masih berkisar 50 persen, namun tetap memaksakan pencairan anggaran hingga 100 persen.

Kejanggalan lain adalah telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan (PHO) pertama tanggal 14 Desember 2023 dari CV. Jusren Jaya ke PPK.

PHO (Provisional Hand Over) adalah serah terima sementara pekerjaan dari penyedia jasa kepada pemilik pekerjaan.

PHO merupakan tahap pertama dalam serah terima pekerjaan dalam proyek pemerintah.

PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai, biasanya sekitar 95-99% dari keseluruhan proyek

Padahal sesuai hasil pemeriksaan para saksi dan fakta dokumen, progres fisik pekerjaan sampai saat ini baru mencapai 53%.  (IMRAN)

Artikel Resmi, Kasus Korupsi Jalan Danar Tetoat di Maluku Naik Penyidikan pertama kali tampil pada Kabar Today.

Ia meminta audit khusus ini karena antara realita lapangan dan laporan administrasi, ternyata tidak sinkron.

Hal ini disampaikan Usemahu kepada media ini Senin (9/12/2024) malam usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Maluku.

“Dengan melihat kenyataan yang ada, dengan administrasi dan realisasi tidak sinkron serta ada juga laporan dari PPK terkait dengan denda keterlambatan, kekurangan volume, sehingga realitas antara administrasi yang disampaikan ke saya dan kenyataan di lapangan, saya meminta dengan menyurat ke inspektorat provinsi Maluku, untuk melakukan audit khusus,” ujar Usemahu.

Mantan Kadis Perhubungan Provinsi Maluku ini beberkan menyampaikan surat permohonan audit khusus ke Inspektorat Provinsi Maluku pada tanggal 18 November 2024 lalu.

Proses audit pun telah usai dilakukan oleh auditor Inspektorat Provinsi Maluku. Hasilnya pun sudah dikantongi Usemahu.

“Dari audit khusus itu, direkomendasikan untuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 239.777.047,03. Selain itu ada juga kelebihan bayar pekerjaan senilai Rp. 1.601.682.012,02,” jelasnya.

Dari rekomendasi tersebut, Usemahu langsung bersurat ke penyedia jasa (CV Jusren Jaya) untuk segera menindaklanjuti.

Pada tanggal 29 November 2024, penyedia jasa sudah menyetor denda keterlambatan pekerjaan ke kas daerah Rp. 239.777.047,03

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2024, penyedia juga telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran.

“Untuk kelebihan bayar penyedia jasa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 301.682.012,02. Sehingga dari total kelebihan  bayar, masih ada sisa 1,3 miliar rupiah yang harus dikembalikan penyedia jasa,” tukas Usemahu.

Terhadap sisa pembayaran pengembalian kelebihan bayar ini, ia mengaku terus mendorong penyedia jasa untuk secepatnya melunasi sisa pembayaran itu.

Sekedar informasi, pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Danar Tetoat di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 saat ini sedang di selidiki penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Pekerjaan ini bernilai kontrak total 7,2 miliar rupiah. CV Jusren Jaya adalah penyedia jasa pekerjaan. Hingga berakhir masa kontrak ternyata progres pekerjaan baru sekitar 53 persen. Namun anehnya, anggaran telah dicairkan 100 persen.

Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku mencium aroma ketidakberesan ini. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Mereka yang telah diperiksa penyidik antara lain PPK Muhijati Tuanaya (Kabid Bina Marga Dinas PUPR Maluku), PPTK Rudy W Tuhumury, Direktris CV Jusren Jaya Noviana Pattirane.

Penyidik juga telah memeriksa Eden Liklikwatil (Bendahara Proyek) dan Richard Sopamena (Ketua Tim Peneliti Pelaksana Kontrak).

Usemahu selaku Kadis PUPR Maluku yang dalam proyek ini selalu pengguna anggaran juga tak luput dari pemeriksaan. Dia diperiksa Senin (9/12/2024).

Bersamaan dengan Usemahu, penyidik juga telah memeriksa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Maluku.

Bendahara pengeluaran pembantu Dinas PUPR Provinsi Maluku juga diperiksa.

Direktur CV Pascal Konsultan Darius Mayaut juga diperiksa. CV Pascal Konsultan merupakan penyedia jasa pengawas pada pekerjaan ini.

Untuk diketahui, paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Danar-Tetoat tersebut dikerjakan oleh CV. Jusren Jaya sesuai Kontrak Nomor : 910.916/PEMEL-CLN-GP.8-APBD/DAK-TEMATIK 05/2023 /01 tanggal 14 April 2023.

Nilai kontrak awal sebesar Rp.7.131.601.600,-(tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Nilai kontrak ini kemudian diaddendum dengan Nomor : ADD.01/910.916/PEMEL-CLN/GP.8/APBD/DAK-TEMATIK 05/2023/01, tanggal 8 Juni 2023 menjadi Rp.7.200.000.000,-(tujuh miliar dua ratus juta rupiah)

Adapun waktu pekerjaan sesuai kontrak selama 210 hari kalender sejak 14 April 2023 hingga 9 November 2023. Namun pada saat akan berakhir kontrak, pekerjaan belum selesai sehingga perusahaan mengajukan addendum penambahan waktu pekerjaan dan disetujui oleh PPK sehingga waktu pekerjaan menjadi 262 hari  kalender.

Karena itu waktu penyelesaian pekerjaan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Namun walaupun sudah di addendum penambahan waktu kerja, paket ini tidak selesai juga.

Anehnya, walau pekerjaan belum selesai tetapi pada 14 November 2023, PPK dan serta Pengguna Anggaran melakukan pencairan anggaran pekerjaan 95 persen serta retensi 5 persen sehingga total anggaran yang telah dicairkan seluruhnya alias 100 persen.

Padahal mereka tahu kalau fisik pekerjaan masih berkisar 50 persen, namun tetap memaksakan pencairan anggaran hingga 100 persen.

Kejanggalan lain adalah telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan (PHO) pertama tanggal 14 Desember 2023 dari CV. Jusren Jaya ke PPK.

PHO (Provisional Hand Over) adalah serah terima sementara pekerjaan dari penyedia jasa kepada pemilik pekerjaan.

PHO merupakan tahap pertama dalam serah terima pekerjaan dalam proyek pemerintah.

PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai, biasanya sekitar 95-99% dari keseluruhan proyek

Padahal sesuai hasil pemeriksaan para saksi dan fakta dokumen, progres fisik pekerjaan sampai saat ini baru mencapai 53%.  (IMRAN)

Artikel Paket Jalan Danar Tetoat Bermasalah, Kadis PUPR Maluku Minta Inspektorat Audit Khusus pertama kali tampil pada Kabar Today.

Ismail mendatangi Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku Senin (9/12/2024). Ia menjalani pemeriksaan penyidik. Adapun ihwal yang membawa Kadis PUPR Maluku ke ruang penyidik Tipikor adalah kasus dugaan korupsi paket Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Danar Tetoat di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 lalu. Paket tersebut bernilai kontrak 7,2 miliar rupiah.

Ismail menjalani pemeriksaan penyidik selama 8 jam. Dia diperiksa dalam statusnya sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Di pekerjaan ini, walaupun secara fisik pekerjaan baru berkisar 53 persen, namun Ismail selaku PA telah mencairkan

Saat pemeriksaan, orang nomor satu di Dinas PUPR Maluku ini dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik Aiptu Adolf Tahapary.

Sebelumnya, Ismail sudah harus menjalani pemeriksaan pada Rabu (4/12/2024) lalu. Namun saat itu dia meminta ijin penyidik untuk menunda pemeriksaan ke Senin (9/12/2024). Pasalnya, ia harus menghadiri prosesi wisuda anaknya di Jakarta.

Pantauan media ini, Ismail mendatangi Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku Senin (9/12/2024) sekitar pukul 09.30 WIT. Ismail menggunakan pakaian dinas PNS. Saat itu dia didampingi kuasa hukumnya.

Sekitar 2,5 jam pemeriksaan, penyidik memberikan waktu istirahat untuk makan siang pukul 12.00 WIT. Pemeriksaan dilanjutkan pukul 14.00 WIT. Ismail yang pernah menjabat Kadis Perhubungan Provinsi Maluku ini baru meninggalkan ruangan penyidik sekitar pukul 20.30 WIT.

Terhadap pencairan anggaran hingga 100 persen, Ismail mengakuinya. Namun saat itu ia mengaku tidak tahu kalau progres fisik belum 100 persen.

“Jadi memang saya tidak melihat fisik, tetapi sesuai administrasi yang disampaikan kepada saya dimana dari laporan konsultan, laporan dari pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), laporan dari PPTK, laporan dari PPK, bahwa pekerjaan itu sudah selesai 100 persen sesuai kontrak,” jelas Ismail kepada media ini Senin (9/12/2024) malam usai menjalani pemeriksaan.

Ia akui tidak dapat turun melihat fisik pekerjaan di lokasi karena berita acara laporan yang masuk ke dirinya, sudah di akhir batas waktunya pencairan.

Ia juga akui saat mencairkan anggaran 100 persen, ada anggaran yang diamankan atau diblokir.

“Cair 100 persen tapi ada dana yang kita amankan. Tetapi dalam proses perjalanan, dana itu dicairkan lagi kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan, tahu tahunya tidak menyelesaikan,” kesalnya.

Dia tegaskan juga sudah memberikan teguran kepada para stafnya yang terlibat dalam pekerjaan ini karena memberikan laporan yang tidak sesuai sehingga berujung ada kelebihan bayar.

“Saya sudah berikan teguran ke mereka,” tegasnya.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Komisaris Polisi Rian Suhendi mengaku pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Danar Tetoat di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 lalu.

“Iya benar pemeriksaan hari ini berkaitan dengan kasus jalan Danar Tetoat. Ada empat orang yang kita mintai keterangan hari ini,” jelas Suhendi.

Ia katakan status perkara ini masih dalam penyelidikan. Pihaknya masih akan memeriksa beberapa pihak lagi.

“Kita masih akan memeriksa beberapa orang lagi. Jadwalnya besok kita akan periksa tim Pokja ULP,” bebernya.

Selain memeriksa Usemahu, penyidik Tipikor juga memeriksa tiga saksi lainnya.

Mereka yang diperiksa antara lain Abdul Rachman Tatuhey, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Maluku. Dia diperiksa oleh penyidik Aipda Vide Daada.

Kemudian Fitria Tuasamu selaku bendahara pengeluaran pembantu Dinas PUPR Provinsi Maluku. Anak buah Ismail ini diperiksa oleh Bripka Arthur Tipawael.

Berikutnya adalah direktur CV Pascal Konsultan Darius Mayaut selaku penyedia jasa Konsultan Pengawas. Dia diperiksa oleh Brigpol Syahril Soumena.

Sekedar diketahui, paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Danar-Tetoat tersebut dikerjakan oleh CV. Jusren Jaya sesuai Kontrak Nomor : 910.916/PEMEL-CLN-GP.8-APBD/DAK-TEMATIK 05/2023 /01 tanggal 14 April 2023.

Nilai kontrak awal sebesar Rp.7.131.601.600,-(tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Nilai kontrak ini kemudian diaddendum dengan Nomor : ADD.01/910.916/PEMEL-CLN/GP.8/APBD/DAK-TEMATIK 05/2023/01, tanggal 8 Juni 2023 menjadi Rp.7.200.000.000,-(tujuh miliar dua ratus juta rupiah)

Adapun waktu pekerjaan sesuai kontrak selama 210 hari kalender sejak 14 April 2023 hingga 9 November 2023. Namun pada saat akan berakhir kontrak, pekerjaan belum selesai sehingga perusahaan mengajukan addendum penambahan waktu pekerjaan dan disetujui oleh PPK sehingga waktu pekerjaan menjadi 262 hari  kalender.

Karena itu waktu penyelesaian pekerjaan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Namun walaupun sudah di addendum penambahan waktu kerja, paket ini tidak selesai juga.

Anehnya, walau pekerjaan belum selesai tetapi pada 14 November 2023, PPK dan serta Pengguna Anggaran melakukan pencairan anggaran pekerjaan 95 persen serta retensi 5 persen sehingga total anggaran yang telah dicairkan seluruhnya alias 100 persen.

Padahal mereka tahu kalau fisik pekerjaan masih berkisar 50 persen, namun tetap memaksakan pencairan anggaran hingga 100 persen.

Kejanggalan lain adalah telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan (PHO) pertama tanggal 14 Desember 2023 dari CV. Jusren Jaya ke PPK.

PHO (Provisional Hand Over) adalah serah terima sementara pekerjaan dari penyedia jasa kepada pemilik pekerjaan.

PHO merupakan tahap pertama dalam serah terima pekerjaan dalam proyek pemerintah.

PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai, biasanya sekitar 95-99% dari keseluruhan proyek

Padahal sesuai hasil pemeriksaan para saksi dan fakta dokumen, progres fisik pekerjaan sampai saat ini baru mencapai 53%.  (IMRAN)

Artikel 9 Jam Kadis PUPR Maluku Diperiksa Polisi, Kasus Jalan Rp. 7,2 Miliar pertama kali tampil pada Kabar Today.

Perkara tersebut sedang ditangani penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.

Kepastian naik status perkara ini disampaikan Dirreskrimsus Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Hujra Soumena kepada media ini Rabu (4/12/2024).

“Besok ya kasus ini kita naikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Tentunya didahului dengan pelaksanaan gelar perkara,” ungkap Hujra.

Ia jelaskan naik status kasus ini setelah penyidik melakukan serangkaian langkah penyelidikan seperti penelitian dokumen, meminta keterangan sejumlah saksi. Selain itu tim penyidik juga juga telah melakukan on the spot turun ke lokasi pekerjaan bersama tenaga ahli fisik jalan.

Jebolan Akpol tahun 1999 ini beberkan setelah melakukan penyelidikan, diduga kuat ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Menurutnya, konspirasi oknum-oknum tersebut terindikasi mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara miliaran rupiah.

Terhadap Kadis PUPR Maluku Ismail Usemahu yang mangkir dari jadwal pemeriksaan hari ini, Hujra tegaskan tidak ada masalah.

“Dia (Kadis PUPR) walaupun tidak hadir hari ini, tidak ada masalah. Perkara ini tetap kita naikkan ke penyidikan. Karena kita sudah kantongi bukti permulaan awal yang cukup adanya perbuatan melawan hukum,” tandanya.

Mantan Wakapolresta Serang Kota Polda Banten ini tegaskan dengan naiknya status perkara ini ke penyidikan, maka langkah selanjutnya penyidik akan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan.

“Kan tujuan penyidikan ini untuk mencari tahu siapa-siapa saja yang terlibat hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Tentunya mereka harus bertanggung jawab. Negara akan minta pertanggungjawaban mereka karena telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tukas salah satu putra terbaik bumi jazirah leihitu ini.

Hujra pastikan kasus ini akan bermuara ke pengadilan dimana para tersangka nantinya disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Sekedar diketahui, paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Danar-Tetoat tersebut dikerjakan oleh CV. Jusren Jaya sesuai Kontrak Nomor : 910.916/PEMEL-CLN-GP.8-APBD/DAK-TEMATIK 05/2023 /01 tanggal 14 April 2023.

Nilai kontrak awal sebesar Rp.7.131.601.600,-(tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Nilai kontrak ini kemudian diaddendum dengan Nomor : ADD.01/910.916/PEMEL-CLN/GP.8/APBD/DAK-TEMATIK 05/2023/01, tanggal 8 Juni 2023 menjadi Rp.7.200.000.000,-(tujuh miliar dua ratus juta rupiah)

Adapun waktu pekerjaan sesuai kontrak selama 210 hari kalender sejak 14 April 2023 hingga 9 November 2023. Namun pada saat akan berakhir kontrak, pekerjaan belum selesai sehingga perusahaan mengajukan addendum penambahan waktu pekerjaan dan disetujui oleh PPK sehingga waktu pekerjaan menjadi 262 hari  kalender.

Karena itu waktu penyelesaian pekerjaan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Namun walaupun sudah di addendum penambahan waktu kerja, paket ini tidak selesai juga.

Anehnya, walau pekerjaan belum selesai tetapi pada 14 November 2023, PPK dan serta Pengguna Anggaran melakukan pencairan anggaran pekerjaan 95 persen serta retensi 5 persen sehingga total anggaran yang telah dicairkan seluruhnya alias 100 persen.

Padahal mereka tahu kalau fisik pekerjaan masih berkisar 50 persen, namun tetap memaksakan pencairan anggaran hingga 100 persen.

Kejanggalan lain adalah telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan (PHO) pertama tanggal 14 Desember 2023 dari CV. Jusren Jaya ke PPK.

PHO (Provisional Hand Over) adalah serah terima sementara pekerjaan dari penyedia jasa kepada pemilik pekerjaan.

PHO merupakan tahap pertama dalam serah terima pekerjaan dalam proyek pemerintah.

PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai, biasanya sekitar 95-99% dari keseluruhan proyek

Padahal sesuai hasil pemeriksaan para saksi dan fakta dokumen, progres fisik pekerjaan sampai saat ini baru mencapai 53%.  (IMRAN)

Artikel Kasus Korupsi Jalan Danar Tetoat Senilai 7,2 Miliar di Maluku Naik Penyidikan pertama kali tampil pada Kabar Today.

Paket ini bernilai kontrak 7,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2023 lalu.

Penyidik Subdit III Tipikor terus memeriksa sejumlah saksi agar kasus ini makin terang benderang.

Terkini, penyidik memeriksa dua pejabat Dinas PUPR Maluku. Mereka yang diperiksa adalah Eden Liklikwatil (Bendahara) dan Richard Sopamena (Ketua Tim Peneliti Pelaksana Kontrak).

Dua saksi ini diperiksa Rabu (4/12/2024) di ruang penyidik unit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Eden Liklikwatil diperiksa oleh Perwira Unit (Panit) II Iptu F Samale, sementara Richard Sopamena diperiksa oleh Aipda Adolf Tahapary.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Komisaris Polisi Rian Suhendi membenarkan pemeriksaan kedua saksi tersebut.

“Iya, keduanya sedang diperiksa. Nanti kita lihat ya bagaimana keterangan mereka dalam pemeriksaan,” ujar Suhendi.

Mantan Kapolsek Ilir Barat 1 Polda Sumatera Selatan ini jelaskan baik Eden maupun Richard diperiksa seputar paket pekerjaan jalan Danar Tetoat di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 lalu.

Paket ini milik Dinas PUPR Maluku dengan nilai kontrak 7,2 miliar rupiah.

Pantauan media ini, kedua saksi mendatangi kantor Ditreskrimsus sekitar pukul 09.30 WIT. Keduanya langsung diantar petugas jaga ke ruang pemeriksa.

Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 12.00 WIT. Terlihat Bendahara Eden Liklikwatil keluar ruangan penyidik pukul 12.00 WIT. Sementara Ketua Tim Peneliti Pelaksana Kontrak Richard Soumena terlihat keluar ruangan penyidik pukul 12.12 WIT. Kedua saksi diberi kesempatan untuk istirahat makan siang.

5,5 Jam

Baik Eden maupun Richard diperiksa sekitar 5,5 jam. Setelah pemeriksaan awal pada pukul 09.30 WIT dan istirahat siang pukul 12.00 WIT, pemeriksaan dilanjutkan pukul 14.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT.

Kedua saksi ini terpantau meninggalkan Kantor Ditreskrimsus pada pukul 17.05 WIT.

Sekedar diketahui, paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Danar-Tetoat tersebut dikerjakan oleh CV. Jusren Jaya sesuai Kontrak Nomor : 910.916/PEMEL-CLN-GP.8-APBD/DAK-TEMATIK 05/2023 /01 tanggal 14 April 2023.

Nilai kontrak awal sebesar Rp.7.131.601.600,-(tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Nilai kontrak ini kemudian diaddendum dengan Nomor : ADD.01/910.916/PEMEL-CLN/GP.8/APBD/DAK-TEMATIK 05/2023/01, tanggal 8 Juni 2023 menjadi Rp.7.200.000.000,-(tujuh miliar dua ratus juta rupiah)

Ada pun waktu pekerjaan sesuai kontrak selama 210 hari kalender sejak 14 April 2023 hingga 9 November 2023. Namun pada saat akan berakhir kontrak, pekerjaan belum selesai sehingga perusahaan mengajukan addendum penambahan waktu pekerjaan dan disetujui oleh PPK sehingga waktu pekerjaan menjadi 262 hari kalender.

Karena itu waktu penyelesaian pekerjaan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Namun walaupun sudah di addendum penambahan waktu kerja, paket ini tidak selesai juga.

Anehnya, walau pekerjaan belum selesai tetapi pada 14 November 2023, PPK dan serta Pengguna Anggaran melakukan pencairan anggaran pekerjaan 95 persen serta retensi 5 persen sehingga total anggaran yang telah dicairkan seluruhnya alias 100 persen.

Padahal mereka tahu kalau fisik pekerjaan masih berkisar 50 persen, namun tetap memaksakan pencairan anggaran hingga 100 persen.

Kejanggalan lain adalah telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan (PHO) pertama tanggal 14 Desember 2023 dari CV. Jusren Jaya ke PPK.

PHO (Provisional Hand Over) adalah serah terima sementara pekerjaan dari penyedia jasa kepada pemilik pekerjaan.

PHO merupakan tahap pertama dalam serah terima pekerjaan dalam proyek pemerintah.

PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai, biasanya sekitar 95-99% dari keseluruhan proyek

Padahal sesuai hasil pemeriksaan para saksi dan fakta dokumen, progres fisik pekerjaan sampai saat ini baru mencapai 53%.  (IMRAN)

Artikel Polda Maluku Periksa Bendahara dan Ketua TPP Kontrak Paket Jalan 7,2 Miliar pertama kali tampil pada Kabar Today.

Sedianya Ismail dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik Tipikor Subdit III Ditreskrimsus Polda Maluku pada Rabu (4/12/2024).

Usemahu akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi anggaran pekerjaan konstruksi pemeliharaan berkala ruas jalan Danar Tetoat di kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023.

Sumber anggaran dari APBD Provinsi Maluku tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar 7,2 miliar rupiah. Perusahaan pemenang lelang adalah CV. Jusren Jaya yang beralamat di Kota Ambon.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Komisaris Polisi Rian Suhendi membenarkan tidak hadirnya Ismail Usemahu.

“Iya benar. Yang bersangkutan tidak hadir. Surat undangan klarifikasi kan sudah kita kirim dan jadwal pemeriksaan pada hari ini,” ujar Soumena, Rabu (4/12/2024).

Alasan Ismail Usemahu tak penuhi undangan permintaan keterangan penyidik ini karena ada hajatan keluarga yang sudah di rencanakan sebelumnya.

Untuk itu, mantan Kadis Perhubungan Provinsi Maluku ini minta penundaan waktu pemeriksaan ke Senin (9/12/2024).

“Sesuai penyampaian ke kami bahwa beliau sementara ke Jakarta untuk menghadiri wisuda anaknya,” jelas Rian kepada wartawan di halaman Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Rabu (4/12/2024).

Rian ungkapkan saat ini penyidik sementara memeriksa dua orang dalam perkara yang sama. Mereka yang diperiksa adalah Eden Liklikwatil (Bendahara) serta Richard Sopamena (Ketua Tim Peneliti Pelaksana Kontrak). Pemeriksaan telah berlangsung sejak pukul 09.30 WIT di ruang periksa unit II Subdit III Tipikor.

Terhadap penanganan kasus ini, sebelumnya Dirreskrimsus Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Soumena tegaskan akan tangani perkara ini hingga tuntas. Dalam waktu dekat, status kasus ini akan dinaikan ke penyidikan.

“Kasus ini akan segera ditingkatkan ke penyidikan. Tim penyidik sudah kembali dari lokasi cek fisik pekerjaan. Dan ada temuan-temuan yang semakin menguatkan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) di paket ini yang tentunya berimbas pada kerugian keuangan negara,” tegas Soumena.

Tim On The Spot

Pada pekan lalu, tim penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku ini turun meninjau lokasi pekerjaan. Tim berangkat Kamis (28/11/2024).

Tim berada di Maluku Tenggara selama tiga hari. Tim dipimpin Panit II Subdit III Tipikor Iptu F Samale.

Saat dilapangan, tim temukan ada pekerjaan yang dilakukan pada satu spot di ruas jalan tersebut. Namun pandangan tim bahwa pekerjaan yang dilakukan di luar waktu kontrak tidak bisa dinilai sebagai prestasi pekerjaan.

Tim juga temukan masih ada dua spot yang belum dikerjakan pekerjaan aspal.

Addendum

Diketahui bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Danar-Tetoat tersebut dikerjakan oleh CV. Jusren Jaya sesuai Kontrak Nomor : 910.916/PEMEL-CLN-GP.8-APBD/DAK-TEMATIK 05/2023 /01 tanggal 14 April 2023. Nilai kontrak awal sebesar Rp.7.131.601.600,-(tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Nilai kontrak ini kemudian diaddendum dengan Nomor : ADD.01/910.916/PEMEL-CLN/GP.8/APBD/DAK-TEMATIK 05/2023/01, tanggal 8 Juni 2023 menjadi Rp.7.200.000.000,-(tujuh miliar dua ratus juta rupiah)

Addendum Waktu

Ada pun waktu pekerjaan sesuai kontrak selama 210 hari kalender sejak 14 April 2023 hingga 9 November 2023. Namun pada saat akan berakhir kontrak, pekerjaan belum selesai sehingga perusahaan mengajukan addendum penambahan waktu pekerjaan dan disetujui oleh PPK sehingga waktu pekerjaan menjadi 262 hari  kalender.

Karena itu waktu penyelesaian pekerjaan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Namun walaupun sudah di addendum penambahan waktu kerja, paket ini tidak selesai juga.

Fisik 53%, Cair 100%

Anehnya, walau pekerjaan belum selesai tetapi pada 14 November 2023, PPK dan serta Pengguna Anggaran melakukan pencairan anggaran pekerjaan 95 persen serta retensi 5 persen sehingga total anggaran yang telah dicairkan seluruhnya alias 100 persen.

Padahal mereka tahu kalau fisik pekerjaan masih berkisar 50 persen, namun tetap memaksakan pencairan anggaran hingga 100 persen termasuk retensi 5 persen.

Sudah PHO

Kejanggalan lain adalah telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan (PHO) pertama tanggal 14 Desember 2023 dari CV. Jusren Jaya ke PPK.

PHO (Provisional Hand Over) adalah serah terima sementara pekerjaan dari penyedia jasa kepada pemilik pekerjaan.

PHO merupakan tahap pertama dalam serah terima pekerjaan dalam proyek pemerintah.

PHO dilakukan setelah pekerjaan utama proyek konstruksi dianggap selesai, biasanya sekitar 95-99% dari keseluruhan proyek

Padahal sesuai hasil pemeriksaan para saksi dan fakta dokumen, progres fisik pekerjaan sampai saat ini baru mencapai 53%. (IMRAN)

Artikel Kasus Jalan 7,2 Miliar, Kadis PUPR Maluku Tak Hadir Pemeriksaan Polisi pertama kali tampil pada Kabar Today.